cuci Otak🧠🧠🧠

berpikir terbalik

[suaradotcom @suaradotcom]

Siapa yang taruh bawang di sini?😭

Momen pimpinan Pondok Pesantren Gontor KH Hasan Abdullah Sahal menangis didoakan sehat dan panjang umur oleh santri

“Sehat itu mahal,” kata Kiai Sahal

Video ini diambil saat Perayaan 100 tahun usia Pondok Modern Darussalam Gontor yang dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto, Sabtu (19/9/2026) di Ponorogo.

#khsahal #gontor #prabowosubianto #pondokmoderndarussalamgontor #pesantren

Jadikan https://t.co/en8Xa9nh9s sumber berita:
Klik https://t.co/Q6CsR9GSL6 & centang sebagai referensi pilihan.
Follow @suaradotcom & bagikan konten ini.

[Solekhan @__PASMANTAP]

Beliau sudah benar, ternyata Prabowo jendral pengecut yg takut kehilangan kekuasaan. Revolusi total adalah langkah terbaik.

[shining ❣💫🗯 @RichHealthyFun]

Senayan City kalau nggak transparan soal kejadian mbak-mbak disaduk pria berkemeja hitam pas antre Bakso afung, berarti sebagai mall elite dia ga bisa ngasih jaminan rasa aman nyaman ke pengunjungnya. Mari kita lihat gimana mereka bertindak.

[Maharisme @maharmega]

@Uki23 Si penghina umr.. Padahal para penerima umr itu lebih bermartabat dr pd penjilat pemerintah dan org2 yg nerima upah dr pajak rakyat..

[amora 💌 @soraipena]

gila sih ini. ada perempuan ditendang orang nggak dikenal pas lagi antre makanan di Senayan City. bukannya dapat perlindungan, menurut update dari temennya, korban malah mengalami teror dari pihak mall sampai ketakutan dan kepikiran buat nggak lanjut proses hukum.

wow, hukum sekarang gimana ya? korban yang harus takut buat cari keadilan?

[Restu Bumi @Rhea1618822]

@JimlyAs Kalau soal emak2 yg kumpul dan histeris. Artis ibu kota kalau datang juga akan dielu2kan.
Nah ada anak2 SD bawa bendera. Berjejer dan teriak2, jelas ini disuruh.

Coba Jokowi datang ke kampus2. Apakah sambutan akan spt ini??

[Ari3Pras ☯️ @Ari3Pras]

Suasana di RANS Office Building, BSD, Kota Tangerang Selatan, Banten, sempat memanas pada Kamis (10/9/2026). 

Puluhan pemegang saham PT RANS Entertainment Indonesia Tbk menyuarakan kekecewaan mereka lantaran tidak diperbolehkan mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) secara offline atau tatap muka.

Berdasarkan pantauan TribunBanten di lokasi, puluhan warga sebagai pemegang saham dari berbagai daerah protes tak bisa mengikuti RUPSLB di kantor RANS.

Mereka kecewa lantaran sudah jauh-jauh datang ke kantor milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina namun mereka tak bisa mengikuti RUPSLB secara offline.

Pihak manajemen menyampaikan bahwa yang bisa mengikuti secara offline dibatasi hanya lima orang.

Baca selengkapnya di https://t.co/ewXYx6Oyc6

[Dayat Piliang (;) @dayatpiliang]

Barangkali Wakil Menteri Haji dan Umrah @Dahnilanzar bisa belajar dari Wali Kota New York saat dikritik tidak menggunakan helm ketika menggunakan sepeda di jalanan kota.

Bukan malah marah-marah terus mau laporin rakyat.

Bagaimana ini cara komunikasi pejabat-pejabat kita?

Dikritik, ditegur, bukannya memberikan respon baik tapi malah membuat perlawanan yang seperti itu.

Kenapa sih rakyat ditantang terus?

Kalau merasa rakyat berisik banget, ya wajar kan negara demokrasi; daripada salah-salahkan atau lapor-laporin rakyat, mending belajar cara mengontrol emosi dan belajar cara beri respon yang baik ketika ada masyarakat yang menegur.

[txt keabsurdan wni @txtharihariWNI]

Tadi pagi habis ngojek, gue antar makanan ke daerah Jalan Simon Enor, Kebagusan.

Order selesai, niatnya mau lanjut narik. Tapi ternyata perut punya agenda sendiri. 😭

Akhirnya gue cari sarapan di sekitar situ.

Pas lewat, gue lihat ada warung kecil Nasi Uduk Lai. Yang jual ibu-ibu.

Gue berhenti, lihat-lihat lauknya. Ada nasi uduk, nasi pecel, ketupat sayur, gorengan juga ada.

Yaudah, akhirnya gue beli buat sarapan. Gue gak nanya harga.

Namanya juga udah lapar, kadang logika kalah sama perut. 😂

Pas tahu harganya...

Nasi mulai Rp7 ribuan.

Terus gorengannya?

Rp5.000 dapat 3.

Gue langsung mikir:

“Bu, ini harga tahun berapa yang nyasar ke tahun 2026?” 😭😂

Buat ukuran sarapan dan harga sekarang, menurut gue lumayan banget.

Apalagi buat driver yang dari pagi udah muter-muter cari order.

Perut kenyang, dompet masih bisa diajak kerja sama. 😂

📍 Nasi Uduk Lai
Jl. Kebagusan 3 No. 63, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Buat yang sering lewat Kebagusan, Jagakarsa, Lenteng Agung, Pasar Minggu, dan sekitarnya, boleh dicoba.

Awalnya gue berhenti cuma karena lapar.

Plot twist-nya: malah pulang bawa rekomendasi kuliner buat Threads. 😂

Kadang memang begitu nasib driver ojol.

Niatnya cari order… malah nemu tempat makan murah. 😭

[SHENO WIRANG @ShenoWirang]

"Rajin baca jadi pintar, malas
baca jadi Wapres." Ujarnya.

𝗡𝗬𝗘𝗡𝗬𝗘 𝗡𝗬𝗘𝗡𝗬𝗘

[*Rud* @Rudetiawanst]

@Uchangeindonesia

Pemilu itu bukan kepentingan rakyat
Pemilu itu kepentingan kekuasaan.

[Ardan @4rdan_jo]

Gangguan teknis mewarnai siaran langsung program NTV Prime Dialog pada Selasa (18/8/2026). Sambungan audio pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mendadak terputus saat tengah memberikan analisis terkait aksi demonstrasi mahasiswa.

#Demo #Mahasiswa

[Denny Indrayana @dennyindrayana]

Per pagi ini, Rabu 19 Agustus 2026, hadiah Sayembara untuk menunjukkan Ijazah SMA/sederajat Gibran sudah menjadi Rp 1.051.050.000,- naik signifikan karena ada yang mewakafkan tanahnya dengan nilai Rp 700 juta, dan sudah saya verifikasi.

Ada yang bilang, kenapa pakai sayembara sih?

Agar banyak pihak terlibat memikirkan hal penting ini. Menjaga aturan main kontestasi pilpres agar dihormati, tidak diakali. Syarat umur sudah diakali, mosok syarat pendidikan diakali lagi?

Soal langkah hukum tentu terus dilakukan. Soal argumentasi hukum tata negara sudah pula berulang saya jelaskan.

Soal bantahan dari para buzzer dan termul ... ya begitulah. Nggak perlu serius ditanggapi.

Minta mereka dan Mas Gibran tunjukkan saja ijazah SMA/sederajat tersebut, sebagaimana Gibran pernah terbuka mengundang wartawan dan menunjukkan ijazah S1nya.

Kalau memang ada, kenapa dipersulit?

Kecuali memang tidak ada, silakan berhenti (mundur), atau terpaksa kita dorong untuk diberhentikan (impeachment).

Bukan karena soal pribadi Gibran, tetapi soal menjaga kehormatan etika dan konstitusi bernegara.

Salam Integritas!

[mom milah @MilahPass]

Apakah ini pantas di sebut dokter

[Denny Indrayana @dennyindrayana]

https://t.co/TYslu61Fk3

Berikut adalah video kami, masih soal "Memecat Gibran" lagi. Karena versi suratnya sudah banyak direspon, izinkan kami sampaikan versi videonya untuk lebih mudah dipahami dan ditonton.

Mengapa Gibran perlu dipecat? Bagaimana caranya?

🎥 Silakan tonton video lengkapnya dengan mengklik link YouTube di atas.

Salam Integritas,
Denny Indrayana

[Denny Indrayana @dennyindrayana]

Apa pun, kalau Wapres Gibran mau mencari-cari alasan untuk mundur, tidak sulit mendapatkannya. 𝘔𝘦𝘯𝘶𝘳𝘶𝘵 𝘬𝘦𝘺𝘢𝘬𝘪𝘯𝘢𝘯 𝘴𝘢𝘺𝘢 – baca dengan cara dan intonasi Pandji Pragiwaksono di 𝘔𝘦𝘯𝘴 𝘙𝘦𝘢 – syaratnya hanya dua: 𝗧𝗮𝗵𝘂 𝗱𝗶𝗿𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝘁𝗮𝗵𝘂 𝗺𝗮𝗹𝘂.

𝗧𝗮𝗵𝘂 𝗱𝗶𝗿𝗶. Sadar bahwa kapasitas moral dan intelektualnya belum memadai. 𝗧𝗮𝗵𝘂 𝗺𝗮𝗹𝘂. Sadar bahwa dia belum waktunya dan belum mampu memimpin negara sehebat Indonesia.

Maafkan tutur bahasa saya Bapak Presiden Prabowo. Bapak kan dikenal sebagai orang yang tegas. Jadi, izinkan saya menggunakan bahasa lugas, jujur apa adanya.

Terakhir, kebersamaan politik yang dilandasi kepentingan sesat sesaat untuk semata pemenangan pemilu, tidak akan bertahan lama. Yakinlah, hanya menunggu waktu, koalisi kepentingan demikian, akan berakhir. Hikayat mesra Bapak Presiden dengan Pak Jokowi, menurut saya tinggal menunggu saat wafat bin mangkat. Hanya menanti siapa yang menjadi pengkhianat, menjadi 𝘭𝘰𝘯𝘥𝘰 𝘪𝘳𝘦𝘯𝘨. Kalau ditanya kepada PDI Perjuangan, sang 𝘭𝘰𝘯𝘥𝘰 𝘪𝘳𝘦𝘯𝘨 sudah jelas sosoknya. Sudah jelas kepalsuannya. Tanyakanlah saja pada Mas Roy Suryo.

Bapak Presiden, saya 𝘩𝘢𝘲𝘲𝘶𝘭 𝘺𝘢𝘲𝘪𝘯, Wapres Gibran bin Jokowi perlu mundur, atau dimundurkan. Jika tidak, sosok hitam 𝘭𝘰𝘯𝘥𝘰 𝘪𝘳𝘦𝘯𝘨, akan merayap diam-diam, dan menikam dalam kelam gelap malam.

𝙎𝙖𝙢𝙥𝙖𝙞 𝙟𝙪𝙢𝙥𝙖 𝙙𝙚𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙨𝙪𝙧𝙖𝙩 𝙨𝙖𝙮𝙖 𝙗𝙚𝙧𝙞𝙠𝙪𝙩𝙣𝙮𝙖.

[Denny Indrayana @dennyindrayana]

Link : https://t.co/4H7cRRv4RR

𝗟𝗢𝗡𝗗𝗢 𝗜𝗥𝗘𝗡𝗚: 𝗚𝗜𝗕𝗥𝗔𝗡 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗨𝗥, 𝗔𝗧𝗔𝗨 𝗣𝗥𝗔𝗕𝗢𝗪𝗢 𝗗𝗜𝗠𝗨𝗡𝗗𝗨𝗥𝗞𝗔𝗡

𝗗𝗲𝗻𝗻𝘆 𝗜𝗻𝗱𝗿𝗮𝘆𝗮𝗻𝗮
𝗔𝗱𝘃𝗼𝗸𝗮𝘁 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮

Bapak Presiden Prabowo, selamat Senin pagi. Semangat Pak!

Izinkan saya kembali bersurat apa adanya.

Saya lanjutkan masukan untuk memberhentikan Wakil Presiden Gibran. Alasan dan cara sudah saya tuliskan dalam “Memecat Gibran” dan “Memecat Gibran (Lagi)”. Itu kalau proses pemecatan (𝘪𝘮𝘱𝘦𝘢𝘤𝘩𝘮𝘦𝘯𝘵) yang kita lakukan. Ada proses lain yang lebih mudah secara cara, yaitu mendorong Gibran mengundurkan diri.

𝙆𝙚𝙣𝙖𝙥𝙖 𝙠𝙞𝙩𝙖 𝙥𝙚𝙧𝙡𝙪 𝙨𝙚𝙢𝙖𝙣𝙜𝙖𝙩 𝙢𝙚𝙣𝙙𝙤𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙗𝙧𝙖𝙣 𝙗𝙚𝙧𝙝𝙚𝙣𝙩𝙞?

Harus bukan karena ada persoalan pribadi. Ini persoalan menyelamatkan negeri. Wakil Presiden Gibran adalah dosa kolektif bangsa, yang memang perlu dikoreksi. Segera! Membiarkan dosa itu semakin lama bertahan, membuat Indonesia semakin kehilangan harapan perbaikan.

Kita semua mafhum, bahwa Gibran menjadi Wapres – bahkan menjadi calon wakil presiden – sejatinya bukan karena integritas moral ataupun kapasitas intelektualnya pribadi, tetapi karena faktor Jokowi. Bagi Prabowo, Gibran adalah 𝘨𝘰𝘭𝘥𝘦𝘯 𝘵𝘪𝘤𝘬𝘦𝘵 untuk mendapatkan dukungan Jokowi. Bukan Jokowi sebagai pribadi, tetapi Jokowi sebagai presiden dengan seluruh aparat kuasa dan anggaran negaranya. Sebab, Jokowi dengan 𝘤𝘢𝘸𝘦-𝘤𝘢𝘸𝘦-nya adalah syarat utama untuk menang dalam sistem pemilu yang sarat dengan politik uang dan kecurangan.

Maka, langkah korektif memberhentikan Gibran bukan hanya perlu, tapi keniscayaan.

Terlebih dengan krisis ekonomi yang tidak sederhana, skandal publik berupa korupsi yang ada di mana-mana, serta adanya potensi skandal pribadi – sebagaimana saya tulis dalam “Tiga Sebab Jatuhnya Rezim” – kemungkinan pemberhentian Presiden Prabowo Subianto, bukan tidak mungkin terjadi.

Jika Presiden Prabowo jatuh, maka secara konstitusi, kita akan punya Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bagi Indonesia, itu bukan berita suka, tetapi kabar duka. Itu adalah malapetaka. Sehingga memberhentikan Gibran adalah solusi utama dan pertama bagi bangsa.

Selain tiga alasan memecat Gibran yaitu: yuridis, politis-matematis, dan etis-politis (baca: Memecat Gibran (Lagi); ada satu cara yang sebenarnya lebih mudah. Yaitu, Wapres Gibran mengundurkan diri. Pasal 8 ayat (1) dan (3) UUD 1945 mengatur jabatan wakil presiden (dan presiden) kosong jika: mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.

Mangkat, artinya wafat. Berhenti, adalah mengundurkan diri. Diberhentikan, adalah melalui proses pemecatan (𝘪𝘮𝘱𝘦𝘢𝘤𝘩𝘮𝘦𝘯𝘵). Tidak dapat melakukan kewajibannya, bisa karena alasan sakit yang permanen. Selain karena alasan tutup usia, proses yang tidak terlalu rumit adalah berhenti alias mengundurkan diri.

Jika sadar diri, jika sadar kapasitasnya, mestinya tidak sulit untuk Gibran mengajukan pengunduran diri. Bahkan, seharusnya bukan hanya mundur, tetapi sedari awal tidak maju sebagai Wali Kota Solo, apalagi Wakil Presiden Republik Indonesia, melalui skandal putusan “𝗣𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗨𝘀𝗺𝗮𝗻 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗣𝗼𝗻𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗚𝗶𝗯𝗿𝗮𝗻” yang merusak konstitusi, mempermalukan Mahkamah Konstitusi.

Terlebih, dalam Indonesia 𝘶𝘱 𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘵𝘦, tiba-tiba saja budaya mundur menjadi bagian dari etika pejabat negara. Yang terakhir adalah Gubernur BI Perry Warjiyo. Sebelumnya ada Ketua BGN Nanik S. Deyang, Pimpinan OJK, pimpinan KPK Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar, dan jangan lupa, Ketua Umum Partai Golkar: Airlangga Hartarto.

Apakah mereka mundur, atau dimundurkan? Apakah mundur sebagai 𝘦𝘹𝘪𝘵 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘦𝘨𝘺 dari potensi kriminalisasi atau ancaman perkara yang mungkin terjadi? Sayangnya kita tidak tahu, dan hanya bisa menduga-duga.

[Kata Dea @deatalkaza]

GIBRAN WAPRES 2 PERIODE

Emang bisa? 🥶

[Denny Indrayana @dennyindrayana]

Link : https://t.co/g2vXdqgOjA

𝗠𝗘𝗠𝗘𝗖𝗔𝗧 𝗚𝗜𝗕𝗥𝗔𝗡

𝗗𝗲𝗻𝗻𝘆 𝗜𝗻𝗱𝗿𝗮𝘆𝗮𝗻𝗮, 𝗔𝗱𝘃𝗼𝗸𝗮𝘁 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮

��𝗲𝗹𝗮𝗺𝗮𝘁 𝗽𝗮𝗴𝗶 𝗕𝗮𝗽𝗮𝗸 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻 𝗣𝗿𝗮𝗯𝗼𝘄𝗼. 𝗦𝗲𝗺𝗼𝗴𝗮 𝘀𝗲𝗵𝗮𝘁 𝘀𝗲𝗹𝗮𝗹𝘂.

Lama juga kita tidak berjumpa. Izinkan saya mengirimkan surat ini melalui ruang publik. Saya tidak kirim langsung secara pribadi, karena khawatir tidak akan sampai.

Salah satu masalah menjadi Presiden adalah, tidak semua informasi bisa sampai apa-adanya. Gaya kerja Istana pasti berbeda di setiap masa kepresidenan. Tapi satu hal yang saya yakin sama, tidak berubah: Menyaring bukan saja siapa tamu Presiden, tapi juga informasi yang sampai kepada Presiden.

Sensor informasi itu yang berbahaya. Kebenaran informasi yang disensor bisa mudah tergelincir menjadi informasi yang dimanipulasi. Padahal, informasi yang diolah, berisiko membuat Presiden membuat keputusan yang salah.

Misalnya, pertumbuhan ekonomi dan angka-angka penting lainnya menurut BPS. Tolong dicek betul Pak, mintalah data sebenarnya. Lebih baik Bapak tahu angka sebenarnya, meskipun pahit, daripada disodori data yang salah, apalagi diolah. Kalau statistik yang ilmu pasti saja angkanya dikorupsi, maka yakinlah Republik akan menuju arah kebijakan yang keliru.

𝙆𝙖𝙧𝙚𝙣𝙖 𝙞𝙩𝙪, 𝘽𝙖𝙥𝙖𝙠 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣, 𝙞𝙨𝙞 𝙨𝙪𝙧𝙖𝙩 𝙨𝙖𝙮𝙖 𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙖𝙥𝙖 𝙖𝙙𝙖𝙣𝙮𝙖.

Mungkin isinya tidak selalu menyenangkan untuk dibaca, tapi inilah cara saya membantu Bapak, jauh lebih penting lagi, membantu Republik.

𝙈𝙚𝙢𝙗𝙖𝙘𝙖𝙣𝙮𝙖 𝙅𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙨𝙖��𝙗𝙞𝙡 𝙢𝙖𝙧𝙖𝙝 𝙡𝙝𝙤 𝙋𝙖𝙠. Karena saya duga, itulah juga yang menyebabkan orang di sekeliling Bapak tidak berani menyampaikan data dan fakta yang sebenarnya.

Ingat, saya pernah dimarahin Bapak, di apartemen Dharmawangsa. Waduh ngeri Pak! Dimarahin mantan Danjen Kopassus. Apalagi, sekarang sudah jadi Presiden. Pasti lebih ngeri lagi.

Saya coba akan rutin berkirim surat, memberi masukan, terutama untuk dua isu: 𝗞𝗼𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘀𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗿𝘂𝗽𝘀𝗶.

Hari ini kita bahas soal konstitusi, yaitu bagaimana caranya memberhentikan Wakil Presiden.

Kenapa saya membahas itu? Kemarin, Senin 20 Juli 2026, ada satu momen yang sudah ramai diperbincangkan khalayak. Di dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Wakil Presiden Gibran duduk di bawah, sejajar dan bersebelahan dengan para Menko. Bukan di samping Presiden Prabowo.

Sependek ingatan saya, 𝗶𝗻𝗶 𝗯𝗮𝗿𝘂 𝗽𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗮 𝗸𝗮𝗹𝗶 ����𝗮𝗹𝗮𝗺 𝘀𝗲𝗷𝗮𝗿𝗮𝗵 𝗿𝗲𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗸. Karena itu, ini adalah peristiwa ketatanegaraan yang langka dan sangat penting.

Saya tidak tahu, apakah Bapak menyadarinya? Apakah itu atas arahan Bapak Presiden, atau inisiatif dari tim protokoler Istana, entah atas arahan siapa?

Tapi tindakan itu sebenarnya, punya makna dan konsekwensi protokoler ketatanegaraan yang serius.

Posisi duduk Wakil Presiden yang tidak berdampingan dengan Presiden, buka semata soal teknis rapat, sebagaimana dijelaskan oleh pihak Istana. Kalau demikian alasannya, maka itu harus dikoreksi.

Aturan protokoler untuk pejabat setingkat Presiden dan Wakil Presiden bukan semata soal teknis, tetapi adalah aturan bernegara yang harus dihormati. Secara konstitusi, Presiden dan Wakil Presiden adalah satu Lembaga Kepresidenan. Tentu Presiden adalah RI 1, dan Wakil Presiden adalah RI 2. Tetapi keduanya adalah satu kesatuan konstitusional. Karena itu, dalam acara-acara resmi kenegaraan, termasuk sidang kabinet paripurna, duduknya harus selalu sejajar dan berdampingan. Tidak selalu persis bersebelahan. Tetapi harus sejajar. Misalnya, kalau acara di MPR, Presiden dan Wakil Presiden duduknya tidak persis bersebelahan, tapi yang pasti sejajar.

Karena kesejajaran itu punya makna konstitusi yang mendalam. Presiden sejajar di sebelah kanan Wakil Presiden. Jangankan lebih tinggi posisi duduknya, lebih maju ke depan saja tidak.

[Denny Indrayana @dennyindrayana]

Maka mendudukan Wakil Presiden Gibran pada posisi di bawah Presiden Prabowo jelas melanggar protokoler kepresidenan, dan lebih penting lagi melanggar konstitusi tidak tertulis bernegara. Apalagi, bukan hanya tidak didudukkan sejajar dengan Presiden, tetapi justru diposisikan sejajar dengan para Menko, maka kesalahan protokoler konstitusionalnya menjadi berlapis-lapis.

Mungkin ada yang berpandangan, itu hal kecil, yang tidak perlu dibesarkan. Keliru! Bernegara itu ada aturan mainnya, ada hukumnya, ada konstitusinya. Seorang Presiden mengangkat sumpah untuk menjalankan konstitusi dan hukum dengan selurus-lurusnya. Sumpah konstitusi itu bukan narasi tanpa makna. Sumpah itu mempunyai bobot sakral-konstitusional yang harus dijaga dan dihormati.

Kecuali, Bapak Presiden memang punya maksud lain dengan menurunkan posisi duduk Wakil Presiden menjadi sejajar Menko. Sebagai tindakan yuridis-konstitusional itu tidak boleh. Tetapi, sebagai sebagai tindakan politis-moral, itu boleh-boleh saja, bahkan saya setuju.

Jangankan menurunkan posisi duduk Gibran. Memecat dia menjadi Wakil Presiden saja saya setuju. 𝘞𝘰𝘯𝘨, seharusnya dia tidak layak bahkan menjadi Calon Wakil Presiden sekalipun. Sebagai pembelajar konstitusi, bagi saya, “Putusan Paman Usman untuk Ponakan Gibran” adalah skandal hitam-pekat sejarah ketatanegaraan kita.

Menurut pandangan saya, terlalu banyak alasan konstitusional untuk bisa memakzulkan Wakil Presiden. Mulai dari dugaan tindak pidana korupsi, kejahatan tingkat tinggi lainnya, perbuatan tercela (𝘮𝘪𝘴𝘥𝘦𝘮𝘦𝘢𝘯𝘰𝘳), hingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Detailnya, bisa saya sampaikan pada kesempatan surat berikutnya.

Yang pasti jika Wakil Presiden dipecat, Bapak punya kesempatan lebih besar untuk menyelamatkan Republik, karena berpeluang mempunyai Wakil Presiden yang lebih kompeten dan berwibawa. UUD 1945 mengatur, jika terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.

Ada baiknya, Republik Indonesia mempunyai Wakil Presiden baru sebelum dua tahun masa kepresidenan Bapak pada 20 Oktober 2026. Mungkin dengan demikian, Republik masih punya harapan. Paling tidak, sedikit harapan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Meskipun, kata rekan saya seorang profesor hukum tata negara, tidak boleh berharap dan percaya kepada Prabowo. Karena berharap dan percaya kepada Prabowo itu bermakna menyekutukan Tuhan, dan menjadi sirik yang haram hukumnya.

𝗦𝗲𝗸𝗶𝗮𝗻 𝗱𝘂𝗹𝘂 𝗕𝗮𝗽𝗮𝗸 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻, 𝘀𝗮𝗺𝗽𝗮𝗶 𝗯𝗲𝗿𝗷𝘂𝗺𝗽𝗮 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝘀𝘂𝗿𝗮𝘁 𝗯𝗲𝗿𝗶𝗸𝘂𝘁𝗻𝘆𝗮.