anne serlo

Tegak lurus NKRI.

[anne serlo @anneserlo]

Prabowo: 10+6=17

Sedih mendengar pidato Presiden seperti ini. Pelajaran mahal bagi rakyat Indonesia, kalau pilih Presiden, jangan asal pilih yang bisa goyang.

[Sendal Jepit Terbang @Cakra_Ardila]

Kebrutalan aparat TNI di Lenteng Agung..

Makin brutal ya loreng ini, mentang² nyiram air keras ke warga sipil cuma dihukum 2,5 tahun penjara

[anne serlo @anneserlo]

KORUPSI SISTEMIK DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Skandal pengadaan di Badan Gizi Nasional mengungkap kelemahan struktural tata kelola program unggulan pemerintah, di mana pembayaran di muka dalam skala triliunan rupiah membuka celah mark-up dan konflik kepentingan yang merugikan negara serta menggerus kepercayaan publik. Fokus seharusnya pada transparansi dan akuntabilitas demi mewujudkan tujuan mulia mengatasi stunting, namun kasus ini justru memperlihatkan betapa rentannya proyek berskala besar terhadap penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, reformasi mendalam sangat diperlukan, meliputi pengawasan ketat, kompetisi terbuka, serta sanksi tegas agar dana rakyat benar-benar sampai ke sasaran, bukan terkubur dalam praktik lama yang merusak fondasi pembangunan bangsa.

[akuntandigital @akuntandigital]

GILAAAA....Tiap Dapur MBG dikasih dana oleh BGN 4,8 Milyar dibayarkan di depan hanya untuk kontrak bangunan dapur 4 tahun. KORUPSI nya gila2 an. Padahal sudah dibangun 476 dapur....itu bisa markup 50% berarti 1 Trilyun dikorupsi.

INI BGN MAKIN GILA LAGI....beli motor rotal Rp 1,3 Trilyun dibayar di depan, motor baru mau dirakit, diduga markup 200-400 Milyar...

[anne serlo @anneserlo]

RUPIAH DAN IHSG MEROKET: PUJIAN SBY ATAU SEKADAR SINYAL SEMU STABILITAS EKONOMI?

Apresiasi yang disampaikan SBY terkait penguatan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi sorotan publik. SBY secara terbuka memuji kinerja pemerintah dan berharap momentum positif ini menjadi awal yang baik bagi stabilitas ekonomi nasional. Namun, pernyataan yang bernada optimistis tersebut juga memuat sejumlah catatan kritis yang mendalam. SBY mengingatkan pemerintahan Prabowo Subianto agar tidak terlena oleh euforia pasar modal yang bersifat fluktuatif, melainkan harus tetap fokus pada penyehatan APBN, pengendalian utang negara, serta pencegahan inflasi barang pokok yang langsung berdampak pada daya beli masyarakat luas.

Kritik tersirat dari SBY ini menunjukkan bahwa penguatan indikator makro di pasar keuangan sering kali tidak mencerminkan realitas sektor riil di akar rumput. Pengalaman masa lalu membuktikan bahwa intervensi pasar uang dan sentimen positif global dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pondasi struktural yang kokoh. Oleh karena itu, tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan sekadar merayakan penguatan sesaat, melainkan menerjemahkan angka-angka hijau di bursa efek menjadi stabilitas harga pangan dan lapangan kerja yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
#RupiahMenguat #IHSG #EkonomiIndonesia #SBY #KebijakanEkonomi #PrabowoSubianto

[anne serlo @anneserlo]

https://t.co/076215wAvg
BUNGA NAIK, GEJALA LAMA EKONOMI BELUM TEROBATI

Keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,5 persen menunjukkan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah masih menjadi prioritas yang harus dibayar dengan harga mahal. Kebijakan ini memang lazim digunakan untuk meredam tekanan terhadap rupiah dan menjaga kepercayaan pasar, tetapi sekaligus mengirim sinyal bahwa fondasi ketahanan ekonomi domestik belum cukup kuat menghadapi gejolak eksternal. Ketika instrumen bunga terus dijadikan tameng utama, muncul pertanyaan besar mengenai efektivitas langkah-langkah struktural yang selama ini digembar-gemborkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional.

Di sisi lain, kenaikan bunga hampir selalu membawa konsekuensi bagi sektor riil. Dunia usaha menghadapi biaya pinjaman yang lebih tinggi, sementara masyarakat harus bersiap dengan beban kredit yang semakin berat. Jika tidak diimbangi dengan percepatan investasi produktif, penguatan ekspor bernilai tambah, dan reformasi sektor keuangan yang lebih mendalam, kebijakan moneter ketat berisiko hanya menjadi solusi jangka pendek yang menunda persoalan utama. Rupiah mungkin lebih tenang untuk sementara, tetapi pertumbuhan ekonomi bisa kehilangan tenaga apabila stabilitas dicapai dengan mengorbankan ruang ekspansi pelaku usaha dan daya beli masyarakat.

#BankIndonesia #Rupiah #SukuBunga #EkonomiIndonesia #Inflasi #PasarKeuangan #Investasi #KebijakanMoneter #BIRate

[anne serlo @anneserlo]

https://t.co/neqTx4e1Hf
MBG BUKAN SEKADAR SOAL MANFAAT, TAPI SOAL KEGAGALAN YANG HARUS DIBENAHI

Hasil kajian Dewan Ekonomi Nasional yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberi dampak positif bagi UMKM memang layak diapresiasi. Namun, pemerintah tidak boleh terburu-buru menjadikan temuan tersebut sebagai bukti bahwa program telah berjalan sukses. Sebab, sejak pelaksanaannya dimulai, MBG justru beberapa kali menghadapi persoalan serius di lapangan, mulai dari kualitas makanan, distribusi yang tidak merata, hingga kasus keracunan yang menimbulkan pertanyaan besar tentang standar keamanan pangan dan kesiapan ekosistem pelaksanaannya. Program sebesar MBG tidak cukup dinilai dari efek ekonomi yang muncul di sektor UMKM. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa makanan yang disajikan benar-benar aman, berkualitas, dan diterima tepat waktu oleh penerima manfaat. Ketika masih muncul keluhan dan insiden yang merugikan siswa maupun masyarakat, maka klaim keberhasilan ekonomi harus dibaca secara lebih hati-hati.

Justru kritik terbesar terhadap MBG terletak pada kecenderungan pemerintah lebih sering menonjolkan angka manfaat dibanding mengakui berbagai kelemahan implementasi yang terjadi. Program publik berskala nasional membutuhkan sistem pengawasan yang jauh lebih kuat daripada sekadar laporan dampak ekonomi. Jika pemerintah ingin menjadikan MBG sebagai investasi jangka panjang untuk mencetak generasi sehat dan memperkuat ekonomi lokal, maka prioritas utama haruslah pembenahan tata kelola, transparansi pengadaan, pengawasan kualitas makanan, serta evaluasi terbuka terhadap berbagai insiden yang pernah terjadi. Manfaat bagi UMKM akan menjadi pencapaian yang bermakna hanya jika program ini mampu membangun kepercayaan publik. Tanpa perbaikan menyeluruh, keberhasilan yang dipamerkan hari ini berisiko berubah menjadi beban politik ketika masyarakat lebih mengingat masalah pelaksanaannya daripada manfaat yang dijanjikan.

#MBG #MakanBergiziGratis #Prabowo #UMKM #KebijakanPublik #EkonomiIndonesia #GiziAnak #PendidikanIndonesia #GoodGovernance #IndonesiaMaju

[anne serlo @anneserlo]

SISTEM PERADILAN YANG BUSUK DAN TERTAWAN KUASA

Sistem peradilan Indonesia kembali memperlihatkan kebobrokannya yang kronis melalui kasus Nadiem Makarim, di mana tuduhan korupsi yang rapuh dipaksakan seolah-olah menjadi alat balas dendam politik daripada penegakan hukum yang adil. Proses yang penuh rekayasa ini mengabaikan fakta lapangan, memelintir prosedur pengadaan yang sudah transparan menjadi dosa pidana, dan mempermalukan lembaga kehakiman sebagai panggung teater bagi pihak-pihak berkuasa yang ingin membungkam inovasi dan pembangunan. Hakim yang seharusnya menjadi benteng keadilan malah terlihat seperti boneka yang takut melawan narasi jaksa, sementara bukti-bukti kuat yang meringankan justru diabaikan demi mempertahankan citra "pemberantasan korupsi" yang selektif dan hipokrit. Inilah wajah peradilan kita: tidak netral, mudah dibeli atau diintimidasi, dan berbahaya bagi siapa saja yang berani bergerak maju di luar kepentingan oligarki, sehingga kepercayaan publik hancur dan reformasi sejati menjadi mimpi kosong.

[Cakrawalá Nusantará @Urrangawak]

Langkah Nadiem Makarim meminta bebas murni sangat logis. Hakim adalah benteng keadilan, semoga tidak terpengaruh oleh ambisi jaksa yang memaksakan perkara tanpa alat bukti kuat.

[Jeni_Ly again @Jelli_cent]

Kok rasanya bener ya.
Sepakat dg omongan bang @satriohendri

Katanya melibatkan masy
Tp tdk pernah mendengarkan
Bahkan ketika sdh ada bukti menu yg buruk, keracunan di mana2..
Dianggap angin lalu..

Pemerintah bahkan mengecilkan kasus korupsi MBG..
Udh gitu menunjuk pengganti jg terkesan asal comot aja 😒

Klo lihat kondisi skrg
*Demo investor / Mitra SPPG
*Pemberhentian operasional dapur MBG di bbrp wilayah..
Fixed...ini program acakadul level dewa 🥱

[anne serlo @anneserlo]

PERUNDUNGAN GUYONAN BUSUK YANG TIDAK LUCU

Aksi perundungan seperti ini adalah wujud paling busuk dari kegagalan moral generasi muda yang haus validasi media sosial. Menginjak wajah orang lain sambil mengejek penampilan dan memaksa korban diam tak berdaya bukan lagi "guyonan remaja", melainkan kekejaman sadis yang mencerminkan jiwa pengecut, rendah diri, dan haus kekuasaan semu. Pelaku yang bangga merekam dan menyebarkan penderitaan korban layak mendapat hukuman sosial berat serta intervensi hukum, karena perilaku ini bukan sekadar kenakalan, tapi bibit kekerasan yang jika dibiarkan akan merusak seluruh tatanan empati dan martabat manusia. Sudah saatnya kita berhenti membela "anak muda lagi" dan mulai menampar keras budaya bullying yang semakin terang-terangan merajalela.

[Never @neVerAl0nely___]

Video Remaja Perempuan Diduga Dirundung, Wajah Ditempel Kaki di Pinggir Jalan

​– Sebuah video singkat yang memperlihatkan dugaan tindakan perundungan (bullying) terhadap seorang remaja perempuan berhijab mendadak viral di media sosial. Dalam video berdurasi beberapa detik tersebut, korban tampak pasrah saat wajahnya ditunjuk dan ditempel menggunakan kaki oleh perekam video.

​Berdasarkan rekaman yang beredar, peristiwa tersebut diduga terjadi di sebuah area parkiran terbuka, terlihat dari latar belakang beberapa sepeda motor yang terparkir. Korban yang mengenakan pakaian berwarna biru tua kombinasi putih dan jilbab hitam tampak duduk jongkok di tanah.

​Perekam video, yang diduga juga seorang perempuan, mengarahkan kakinya tepat ke wajah korban sembari melontarkan kalimat ejekan.

​"Nih, dia udah minta maaf sama gue nih. Mana? Noh orangnya noh. Muka dempulan nih ya, yang katanya muka dempulan," ujar suara perempuan dalam rekaman tersebut sembari menempelkan telapak kakinya ke dahi dan wajah korban.

​Selama aksi tersebut berlangsung, korban sama sekali tidak melakukan perlawanan. Ia hanya menunduk, sesekali membenarkan posisi jilbabnya, dan menutup wajahnya dengan tangan seolah menahan rasa malu dan sedih.

​Di akhir video, perekam juga sempat menyebutkan kalimat tantangan. "Pas sudah dibacotin balik, enggak mau dibacotin balik," ucapnya sembari terus menyorot wajah korban yang tampak lesu.

​Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti di mana lokasi persisnya peristiwa tersebut diambil serta kapan kejadian itu berlangsung. Motif di balik aksi tidak terpuji ini juga masih menjadi tanda tanya, meski dari percakapan di dalam video diduga kuat dipicu oleh konflik atau saling ejek di media sosial terkait penampilan fisik (body shaming).

[anne serlo @anneserlo]

https://t.co/rh7lxjpx7I
VONIS EMPAT PRAJURIT TNI: UJIAN TERAKHIR BAGI KEADILAN DAN KREDIBILITAS INSTITUSI

Sidang putusan terhadap empat personel TNI dalam kasus penyiraman terhadap jurnalis Andrie Yunus bukan sekadar penentuan nasib para terdakwa, melainkan juga ujian besar bagi komitmen negara dalam melindungi kebebasan pers dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Peristiwa yang menyeret aparat militer ke ruang pengadilan telah memunculkan perhatian luas karena menyentuh dua isu sensitif sekaligus, yakni akuntabilitas aparat dan keselamatan jurnalis saat menjalankan tugas. Publik tentu tidak hanya menunggu berat atau ringannya hukuman, tetapi juga ingin melihat apakah proses peradilan mampu menghadirkan rasa keadilan yang nyata bagi korban. Ketika seorang jurnalis mengalami kekerasan yang diduga dilakukan aparat negara, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hak individu korban, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri.

Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan profesionalisme aparat, putusan perkara ini akan menjadi preseden penting bagi penanganan kasus serupa di masa depan. Hukuman yang tegas dan proporsional dapat menjadi pesan bahwa tidak ada institusi yang kebal dari pertanggungjawaban hukum. Sebaliknya, jika putusan dianggap tidak mencerminkan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan, maka publik berpotensi melihatnya sebagai bentuk perlindungan korps yang justru merusak citra TNI yang selama ini berupaya membangun kepercayaan masyarakat. Kasus ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pola hubungan aparat dengan warga sipil, khususnya jurnalis yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Keadilan yang transparan tidak akan melemahkan institusi, justru memperkuat legitimasi dan kehormatan institusi di mata publik.

#AndrieYunus #KebebasanPers #Jurnalis #TNI #HakAsasiManusia #SupremasiHukum #Indonesia

[anne serlo @anneserlo]

https://t.co/mfK2iM4Cw8
DEWAN BURUH DIBATALKAN, BURUH DAPAT KURSI ATAU SEKADAR SIMBOL?

Keputusan pemerintah membatalkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan menggantinya dengan penunjukan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden menunjukkan perubahan pendekatan dari model kelembagaan menuju model personal. Pemerintah beralasan jalur penasihat dinilai lebih sederhana, cepat, dan tidak birokratis dalam menyampaikan aspirasi pekerja kepada Presiden. Namun, perubahan ini juga memunculkan pertanyaan mendasar: apakah persoalan ketenagakerjaan yang kompleks cukup diselesaikan melalui satu figur, meskipun ia berasal dari kalangan buruh? Dewan yang semula dijanjikan memiliki potensi menjadi ruang representasi kolektif berbagai serikat pekerja dengan mekanisme yang lebih permanen, sedangkan posisi penasihat sangat bergantung pada pengaruh individu dan kedekatannya dengan pusat kekuasaan.

Di sisi lain, substansi kesejahteraan buruh tidak akan berubah hanya karena ada perubahan wadah. Buruh selama ini menuntut kepastian kerja, penghapusan praktik outsourcing yang merugikan, perlindungan upah, jaminan sosial, hingga penciptaan lapangan kerja berkualitas. Tantangan terbesar pemerintah bukan membentuk atau membatalkan lembaga, melainkan menghadirkan kebijakan yang benar-benar terasa di tingkat pabrik dan tempat kerja. Jika penunjukan penasihat khusus hanya menjadi simbol politik tanpa terobosan nyata, maka kekecewaan buruh berpotensi semakin besar karena janji yang disampaikan saat May Day 2025 berubah menjadi skema yang lebih sempit. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan terletak pada ada atau tidaknya Dewan Kesejahteraan Buruh, melainkan apakah nasib pekerja benar-benar membaik dan suara mereka mampu memengaruhi kebijakan negara secara nyata.

#Prabowo #BuruhIndonesia #SaidIqbal #Ketenagakerjaan #Outsourcing #MayDay #PekerjaIndonesia #EkonomiIndonesia #PolitikIndonesia #TrendingNews

[anne serlo @anneserlo]

https://t.co/VseajHuwlu

[anne serlo @anneserlo]

PROTOKOL NEGARA BUKAN SEKADAR FORMALITAS: KETIKA PEJABAT MENGABAIKAN TATA CARA RESMI

Kontroversi yang melibatkan Seskab Teddy Indra Wijaya seharusnya tidak dilihat semata sebagai persoalan sopan santun pribadi, melainkan sebagai isu kepatuhan terhadap prosedur protokoler negara. Dalam sistem pemerintahan, protokol bukan sekadar aturan seremonial, tetapi mekanisme yang dirancang untuk menjaga ketertiban, hierarki kelembagaan, dan penghormatan terhadap jabatan negara. Ketika seorang pejabat bertindak di luar tata urutan, mengambil peran yang bukan kewenangannya, atau mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan, yang dipertaruhkan bukan hanya citra individu, melainkan juga wibawa institusi yang diwakilinya. Dalam tata kelola pemerintahan modern, setiap pejabat memiliki ruang tugas, fungsi, dan batas kewenangan yang harus dihormati agar tidak menimbulkan kesan tumpang tindih kekuasaan maupun kebingungan dalam struktur pemerintahan.

Lebih jauh, kesalahan protokoler sering dianggap sepele karena tidak langsung berdampak pada kebijakan publik. Padahal, justru dari disiplin terhadap prosedur itulah profesionalisme birokrasi diukur. Ketika aturan protokol dapat diabaikan oleh pejabat tinggi, muncul pesan bahwa mekanisme formal bisa dikesampingkan demi kedekatan, pengaruh, atau kepentingan tertentu. Ini berbahaya karena berpotensi menciptakan standar ganda dalam pemerintahan. Kritik terhadap tindakan yang dianggap melanggar tata cara protokoler karenanya harus dipahami sebagai upaya menjaga marwah institusi negara, bukan sekadar serangan personal. Sebab negara yang kuat tidak hanya dibangun oleh keputusan besar, tetapi juga oleh kepatuhan para pejabatnya terhadap aturan, etika jabatan, dan prosedur yang telah ditetapkan.
#ProtokolNegara #Pemerintahan #EtikaPejabat #TataKelolaPemerintahan #Birokrasi #SeskabTeddy #GoodGovernance #PolitikIndonesia #Transparansi

[anne serlo @anneserlo]

Twit-twit epik Prabowo dan Gerindra saat mereka belum berkuasa.

[anne serlo @anneserlo]

Ini bukan AI kan?

[KangBlandong @WongAlasRoban]

Asyiiiiiikkkkk.....
Jalan berdua di Paris kota cinta...yg melihat ikut bahagia.

[IDNPict @IDNPict]

Mereka menyebabkan orang lain cacat permanen, dan mereka hanya dihukum 2,5 tahun.

[IDNPict @IDNPict]

Ketika MBG digagas, rakyat sudah bilang PASTI DIKORUPSI.

Ketika Prabowo akan memberi bintang tanda jasa utama ke Dadan, rakyat sudah protes, tapi Prabowo TETAP MEMBERIKAN TANDA JASA itu.

Sudah lama sebagian rakyat teriak #StopMBG, Prabowo masih belum mau mendengar.

[anne serlo @anneserlo]

RUPIAH TERTEKAN, PEDAGANG TAHU TEMPE MENJERIT: DAYA BELI BENAR-BENAR MASIH AMAN?

Persoalannya, daya beli bukan hanya soal apakah masyarakat masih berbelanja, tetapi juga tentang seberapa besar kualitas konsumsi yang dapat dipertahankan. Ketika harga pangan, bahan baku, dan kebutuhan sehari-hari terus mengalami tekanan, masyarakat cenderung mengurangi jumlah pembelian atau beralih ke produk yang lebih murah. Fenomena ini sering tidak langsung terlihat dalam angka konsumsi agregat, tetapi nyata dirasakan oleh pedagang kecil di pasar tradisional. Karena itu, keluhan pelaku usaha tahu dan tempe seharusnya menjadi sinyal peringatan dini bagi pemerintah. Jika tekanan rupiah terus berlanjut tanpa diimbangi kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga dan biaya produksi, maka apa yang saat ini dianggap belum berdampak pada daya beli bisa berkembang menjadi masalah yang lebih luas bagi perekonomian rakyat.
#Rupiah #TahuTempe #DayaBeli #EkonomiIndonesia #UMKM #Kedelai #HargaPangan #PedagangKecil #Inflasi

[anne serlo @anneserlo]

TARGET 6,5 PERSEN: AMBISI BESAR YANG MENUNTUT BUKTI, BUKAN SEKADAR OPTIMISME

Pemerintah kembali memasang target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yakni 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 sebagai pijakan menuju pertumbuhan 8 persen pada 2029. Secara politik, angka tersebut tentu terdengar menjanjikan. Namun dalam perspektif ekonomi, target hanya akan menjadi slogan jika tidak disertai perubahan fundamental yang mampu mengatasi berbagai hambatan struktural. Selama satu dekade terakhir, ekonomi Indonesia cenderung bergerak di kisaran 5 persen. Untuk menembus level di atas 6 persen dibutuhkan lonjakan investasi, peningkatan produktivitas industri, penciptaan lapangan kerja formal, serta reformasi birokrasi yang jauh lebih agresif. Pemerintah memang menargetkan penurunan kemiskinan dan pengangguran bersamaan dengan pertumbuhan yang lebih tinggi, tetapi pengalaman menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan jika kualitas pertumbuhannya masih timpang.

Tantangan terbesar justru terletak pada eksekusi kebijakan di tengah ketidakpastian global dan meningkatnya kehati-hatian investor terhadap pasar berkembang. Di satu sisi pemerintah ingin memperbesar belanja pembangunan dan menjalankan berbagai program prioritas, namun di sisi lain harus menjaga defisit fiskal tetap rendah serta mempertahankan kepercayaan pasar. Target pertumbuhan 6,5 persen akan sulit dicapai jika iklim investasi masih dibayangi ketidakpastian regulasi, lemahnya daya saing industri, dan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Karena itu, publik membutuhkan peta jalan yang lebih konkret daripada sekadar angka target. Yang diuji bukan kemampuan pemerintah menetapkan ambisi besar, melainkan keberanian melakukan reformasi yang sering kali tidak populer tetapi sangat dibutuhkan untuk mengubah optimisme menjadi realitas ekonomi.
#EkonomiIndonesia #PertumbuhanEkonomi #APBN2027 #Prabowo #Investasi #LapanganKerja #Kemiskinan #PembangunanNasional #Investor

[IDNPict @IDNPict]

Kenaikan BI Rate memang bisa memperkuat daya tarik aset rupiah, tetapi bunga yang lebih tinggi berisiko menekan kredit, investasi, dan laju pertumbuhan ekonomi.

[anne serlo @anneserlo]

https://t.co/Djgl23wpds
Tiket Konser BTS diserbu.
Seabling - KNet sudah damai?