KPK

Twitter resmi dikelola Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. #KanalKPK #KWS Contact: 198

[KPK @KPK_RI]

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA DUGAAN TPK TERKAIT KEPABEANAN DI DITJEN BEA DAN CUKAI KEMENKEU RI https://t.co/iHq79GjRJP

[KPK @KPK_RI]

Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, bagi seluruh #KawanAksi.

Mari terus meneladani akhlak dan integritas dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

[KPK @KPK_RI]

Survei ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi integritas di lingkungan pendidikan dan menjadi dasar untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi.

[KPK @KPK_RI]

Jakarta, 21 Agustus 2026
KPK menetapkan dan menahan ASO (Rektor Unsoed) dan 5 orang lainnya sebagai tersangka korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam peristiwa tertangkap tangan di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

[KPK @KPK_RI]

KPK trus berupaya memperbaiki tata kelola ekosistem pendidikan melalui Survei Penilaian Integritas Pendidikan.

[KPK @KPK_RI]

Komisi Pemberantasan Korupsi
Menyampaikan Belasungkawa Kepada

Korban Gempa Bumi Di Nusa Tenggara Timur & Korban Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan

Semoga seluruh korban yang terdampak diberikan kekuatan, ketabahan, dan keselamatan dalam menghadapi musibah.

[KPK @KPK_RI]

KONFERENSI PERS PERISTIWA TERTANGKAP TANGAN DUGAAN TPK TERKAIT PROSRS PMB DI UNSOED PURWOKERTO https://t.co/Ul4F1CyvDy

[KPK @KPK_RI]

Perbaikan tata kelola perpajakan harus segera dilakukan oleh instansi terkait, agar praktik korupsi ini tidak terulang kembali dan pajak dapat memberikan manfaat yang nyata untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

[KPK @KPK_RI]

Jakarta, 19 Agustus 2026
KPK menahan HNV (Kepala Kanwil DJP Prov. Banten 2011-2015 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018) sebagai tersangka korupsi terkait penerimaan gratifikasi di lingkungan DJP Kementerian Keuangan RI.

[KPK @KPK_RI]

KPK menyayangkan hal ini terjadi, penerimaan pajak seharusnya menjadi salah satu pos penerimaan keuangan negara yang dikelola dengan sistem yang baik oleh pegawai yang berintegritas agar pelayanannya bebas dari perilaku koruptif dan membawa manfaat besar untuk rakyat.

[KPK @KPK_RI]

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA DUGAAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DI DITJEN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI https://t.co/WsD9pwCnYG

[KPK @KPK_RI]

Sejak digagas dan terbit pada tahun 2015, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi hadir untuk merespon kebutuhan para stakeholders antikorupsi terutama akademisi yang membutuhkan wadah untuk mengkomunikasikan hasil penelitian atau kajian ilmiahnya. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi saat ini telah terakreditasi Sinta 2.

Pengiriman naskah atau artikel ilmiah dan informasi lebih lanjut, kunjungi https://t.co/ZP9A1joUXo ya! Lawan Korupsi dengan Memperkaya Literasi!

#JurnalIntegritas
#JurnalAntikorupsi

[KPK @KPK_RI]

Call for Paper INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi

KPK mengundang mahasiswa, akademisi, peneliti dan masyarakat umum dengan berbagai latar belakang bidang keilmuan untuk mengirimkan naskah karya ilmiahnya dengan tema terkait pemberantasan korupsi melalui Open Journal System INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi di https://t.co/ZP9A1joUXo.

Naskah terpilih akan masuk pada penerbitan INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Volume 12 Nomor 02 Tahun 2026.

[KPK @KPK_RI]

#KawanAksi, sudah 81 tahun Indonesia merdeka, namun korupsi masih menjadi sebuah tantangan yang mengikis makna kemerdekaan.

Oleh karena itu, peran serta kita sebagai warga negara dibutuhkan untuk seirama bersama pemerintah dalam melawan korupsi.

Dengan gerak masif seluruh elemen bangsa, mari mewujudkan Indonesia yang adil dan bebas korupsi. #HUT81RI #KitaIndonesia

[KPK @KPK_RI]

Dengan semangat tersebut, diiringi dengan aksi nyata untuk terus melawan korupsi, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, serta makmur. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia!

#HUT81RI #KitaIndonesia

[KPK @KPK_RI]

Halo #KawanAksi!
Peringatan 81 tahun kemerdekaan Bangsa Indonesia menjadi momentum untuk terus menumbuhkan semangat nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme, dan integritas.

[KPK @KPK_RI]

KPK berkomitmen untuk terus mendalami keterlibatan sejumlah pihak dalam perkara kuota haji ini, serta turut mengajak partisipasi masyarakat untuk mengawal dan mencermati fakta-fakta persidangan selama proses persidangan berlangsung. #PenindakanKPK (3/3)

[KPK @KPK_RI]

Dalam sidang perdana perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024, KPK mendakwa Menteri Agama periode 2020-2024 YCQ telah memperkaya diri senilai Rp4,83 miliar. #PenindakanKPK (1/3)

[KPK @KPK_RI]

Pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, Jaksa Penuntut Umum KPK juga membacakan surat dakwaan untuk 3 terdakwa lainnya. #PenindakanKPK (2/3)