LambeHalus

KLO BISA SULIT NGAPAIN DIPERMUDAH, HIDUP SENANG.

[Hanif | AI For Productivity @hanifproduktif]

Nicko Widjaja (Founding CEO BRI Ventures) baru saja dituntut 11 tahun penjara + denda Rp1 miliar karena menyetujui investasi US$5 juta (~Rp73 miliar) ke startup agritech TaniHub.

Dia dianggap merugikan negara karena startup Tanihub yg diinvest gagal.

Ngeri banget ya? Di dunia VC, risiko itu bagian dari pekerjaan. Ada yang 10x, ada yang gagal total. Itu hukum alam inovasi.

Kalau setiap keputusan investasi yang rugi dianggap “merugikan negara” dan dipenjarakan, siapa lagi yang berani ambil risiko?

Menurut kalian vonisnya fair atau ini termasuk kriminalisasi?

[Reza Sudrajat @penduduk_lokal_]

Inilah keinginan Pemerintah kita, guru guru dipaksa miskin & beralih profesi menjadi pegawai MBG

Akuilah bahwa pendidikan kita telah diobrak abrik, karena faktanya satu persatu guru guru kita berguguran. Maka siapa yang akan menjadi guru dimasa depan? Apakah profesi ini akan (di) punah (kan)

[TxtdariBekasy 🇵🇸 @txtdrbekasi]

Bapak ini harus viral, bayangin guru honorer gaji 2juta harus ngayuh sepeda dari Jakbar - Jakut setiap hari demi mengajar karena motornya hilang

🎥: https://t.co/KQnF3fWrQQ

[LambeHalus @LambeHalus]

@sosmedkeras Gak usah heran terhadap pemain paling inti disegala sektor kejahatan.

[LambeHalus @LambeHalus]

@PDemokrat Selain amsal masih ada lagi yg sudah vonis penjara dikasus yang sama, tolong dibebaskan juga.

[LambeHalus @LambeHalus]

@Metro_TV Jepang lepas cadangan minyak, indonesia pejabatnya pada lepas tangan 🤣

[ꦩꦸꦂꦠꦝ @MurtadhaOne1]

Ini yang buat Jaksa panik sampai Nadiem ga dikasih doorstop

[Henri Subiakto @henrysubiakto]

AWAS KUHP DAN KUHAP BARU MULAI BERLAKU HARI INI

Hari ini tanggal 2 Januari 2026, UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) dan revisi KUHAP baru mulai berlaku resmi. Ini mengkhawatirkan, karena salah satunya ada aturan baru terkait larangan Penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, atau lembaga negara. Kemarin norma ini sudah tidak ada karena dicabut MK, sekarang larangan pidana ini ada lagi di KUHP Baru sehingga bisa menjerat banyak orang yg kritis pada pemerintah. Khususnya jika objeknya Presiden dan Wakil Presiden.

Definisi di KUHP Baru terkait "menyerang kehormatan atau martabat" memiliki makna yang luas menjadikan berisiko bisa menjerat pengritik pemerintah, demonstran, atau pengguna media sosial yang sebelumnya relatif lebih bebas.

Selain larangan ujaran kebencian pada presiden/wakil presiden juga ada Pasal penghinaan ringan yg dulunya terdapat di KUHP lama pasal 315, sekarang ada lagi di KUHP baru pasal 436 yang bisa mengena pada para netizen. Terutama yang biasa bicara kasar di depan umum ataupun medsos (misalnya suka mengumpat dengan kata "anjing", "babi", "bajingan") mulai sekarang bisa terancam sanksi pidana hingga 6 bulan atau denda 10 juta. Pasal ini dianggap multitafsir dan bisa digunakan untuk kriminalisasi bagi pelaku ekspresi sehari-hari atau aksi protes.

Belum lagi penyalahgunaan pasal-pasal lain. Seperti penodaan agama atau penyebaran ideologi bertentangan dengan Pancasila. Semua itu berpotensi akan melemahkan demokrasi dan minoritas. Hal itu terutama aparat hukum kita paling senang menafsir norma dipas-paskan dengan kasus yg sedang terjadi. Tak peduli keadilan dan kepastian hukum menjadi semakin jauh. Karena tiap pasal bisa ditarik tarik mengaret mengikuti kepentingan politik dan ekonomi.

Sedangkan potensi masalah pada KUHAP Baru, lebih terkait pada prosedur penegakan hukum. Kewenangan polisi yang diperluas oleh KUHAP baru ini bisa menuai banyak masalah terutama mengenai penangkapan atau penggeledahan. Dikhawatirkan polisi berpotensi jadi "superpower" hingga meningkatkan risiko abuse of power atau makin represif melebihi sebelumnya.

Kurangnya persiapan implementasi. Termasuk aturan turunan yang belum lengkap, sosialisasi minim, bisa menguatkan potensi terjadinya kekacauan di lapangan, mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas.

KUHAP Baru berpotensi melemahkan perlindungan HAM dalam proses peradilan, termasuk hak tersangka dan hak korban juga menjadi sorotan.

Kekhawatiran Umum Lainnya
Kesiapan aparat penegak hukum yang banyak diragukan khususnya kesiapan aparat menerapkan pendekatan baru restorative justice.

Overcriminalization akan berpotensi terjadi sebagai dampak masih kuatnya penggunaan hukum sebagai alat represi terhadap aktivis kalangan kritis yang dianggap mengganggu kekuasaan.

Berlakunya KUHP dan KUHAP baru ini juga belum sinkron dengan aturan lain, seperti UU ITE atau UU tindak pidana khusus lainnya.

Namun yang banyak disuarakan oleh pendukung UU Baru ini (termasuk pemerintah dan sebagian DPR) lebih banyak menekankan bahwa KUHP/KUHAP baru merupakan semangat dekolonialisasi, yaitu mengganti hukum warisan Belanda. Dengan UU yang dianggap lebih sesuai dengan nilai Pancasila dan budaya Indonesia. Mereka juga bangga dengan adanya pasal pasal keadilan restoratif, pemulihan korban-pelaku daripada hukuman balas dendam, serta adanya pidana alternatif (seperti kerja sosial), yang dimaknai sebagai modernisasi sistem hukum.

Tapi tetap saja yg dominan adalah kekhawatiran atas pasal-pasal sensitif yang mudah disalahgunakan oleh aparat hukum kita yang belum banyak berubah, suka melakukan kriminalisasi di tengah tren kemunduran demokrasi sekarang ini.

Saya sekali lagi mengingatkan pada teman teman agar lebih hati hati menjaga kata-kata di medsos. Kalau UU ITE yg sudah makin jelaspun masih ditarik-tarik oleh aparat untuk memidana orang, apalagi sekarang ditambah pasal pasal KUHP Baru, bisa lebih gawat lagi itu kalau model polisinya masih belum berubah.

[Panda Mikucan @mikuroQ]

💔🐒🐘🐆🦧

[LambeHalus @LambeHalus]

@Dennysiregar7 Pepatah jaman jaman sekarang klo mau kaya jadi pejabat negara jangan jadi pengusaha 🤣

[| A K | @__AnakKolong]

Hutan Papua, adalah rumah cendrawasih, bukan markas

𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗝𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥𝗔𝗟 𝗦𝗔𝗪𝗜𝗧.

𝐵𝑎𝑔𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑃𝑎𝑝𝑢𝑎, 𝑐𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑤𝑎𝑠𝑖ℎ 𝑡𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑠𝑎𝑡𝑤𝑎, 𝑖𝑎 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙 𝑠𝑎𝑘𝑟𝑎𝑙, 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑢𝑑𝑎𝑦𝑎, 𝑝𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑖 𝑚𝑎ℎ𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑏𝑔 𝑙𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑖𝑡𝑢𝑎𝑙, 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑚.

Cendrawasih lahir utk terbang, bukan utk memberi hormat kpd:

"𝗝𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥𝗔𝗟 𝗦𝗔𝗪𝗜𝗧".
.
.
.

[LambeHalus @LambeHalus]

@kompascom Saya gak ngerti apa yg dikatakan pigay speker hp ku lagi rusak, hanya bisa lihat mukanya yg lucu 🤣

[LambeHalus @LambeHalus]

@TRANS7 Bercandanya dipinggir kandang buaya 🤣🤣🤣

[LambeHalus @LambeHalus]

@yusuf_dumdum Positif aja om, mungkin dia sedang mantau dan sesekali menunjuk pejabat yg sedang bermain sirkus ditempat bencana banjir dan longsor 🤣🤣

[LambeHalus @LambeHalus]

@susipudjiastuti "Klo senior sudah bicara junior bisa apa" semoga paham yaa kaliam 🤣

[LambeHalus @LambeHalus]

@Metro_TV Jaman pemerintahan "YANG PENTING BAPAK SENANG" Klo dicina atau korut udah dihukum berat sekali tanpa ada embel embel pernah punya prestasi dan berjasa pada bangsa. Kapan indonesia bisa maju klo buat kesalahan hanya minta maaf dan masih menjabat.

[LambeHalus @LambeHalus]

@JimlyAs Klo ada oknum polisi yg bermasalah langsung sidang PTDH tidak usah ada embel embel bisa banding, sudah ngabdi dan berjasa, punya prestasi dll

[LambeHalus @LambeHalus]

@MurtadhaOne1 FYP lebih penting dari pada nyawa 🤣🤣

[LambeHalus @LambeHalus]

@B3doel___ Hanpir semua pejabat kita kaya gini, bisa melihat kesalah orang yg jauh disana tapi tidak bisa melihat yg dekat.

[LambeHalus @LambeHalus]

@Heraloebss Maaf mba tolong diblur napa, ngeri amat woi 😭😭