Dirgahayu Republik Indonesia๐ฎ๐ฉ
81 tahun Indonesia merdeka.
Mari terus menjaga demokrasi agar tetap hidup, inklusif, dan memberi ruang bagi setiap suara.โจ
๐ข Pendaftaran Seminar Nasional Pendidikan Demokrasi telah dibuka!
Mari bergabung dalam diskusi untuk memperkuat pendidikan demokrasi di Indonesia.
๐ Daftar sekarang: https://t.co/vQu2ciwMep
๐ข โMenumbuhkan Demokrasi dalam Pendidikan Formalโ
Bagaimana memperkuat pendidikan demokrasi di Indonesia? Mari bergabung dalam Seminar Nasional Pendidikan Demokrasi.
๐ Jumat, 7 Agustus 2026
๐ 13.30โ16.00 WIB
๐ Jakarta & live di YouTube Perludem
#AkademiDemokrasi#Perludem
๐ ๐ Mengapa RUU Pemilu belum juga dibahas? Apa dampaknya bagi integritas Pemilu 2029?
Ikuti Bedah Buku Legislative Inaction dalam Hukum Pemilu & Diskusi Publik.
๐ 6 Agustus 2026 | 13.00 WIB
๐ป https://t.co/AqBByPt3T4
๐บ YouTube Rumah Pemilu
lebih demokratis.
๐ Minggu, 2 Agustus 2026
๐ 15.30โ17.30 WIB
๐ Lodji Paris, Yogyakarta
๐ฌ Hasil diskusi akan menjadi masukan bagi riset Perludem dan advokasi regulasi AI menuju Pemilu 2029.
๐ Daftar sekarang: https://t.co/pRGymn6E2N
๐ค AI sudah ikut berkampanye. Tapi, apakah aturannya sudah siap?
Pemilu 2024 menandai Indonesia memasuki era AI-driven election, di mana kecerdasan buatan digunakan untuk membuat dan menyebarkan materi kampanye, mempersonalisasi pesan politik, hingga memproduksi konten sintetis
seperti deepfake. Di tengah pesatnya perkembangan ini, regulasi Indonesia masih belum mampu mengatur penggunaan AI dalam pemilu secara komprehensif. Karena itu, Perludem bersama Nalar Institute mengajak kamu berdiskusi untuk menyusun rekomendasi tata kelola AI dalam pemilu yang
๐ข Buletin PRLDM edisi Juni 2026 telah terbit!
Tema "Titik Penentu Demokrasi Elektoral" mengupas wacana e-voting, penguatan e-rekap, uji materi keterwakilan perempuan di MK, gagasan e-Banpol, hingga audiensi RUU Pemilu.
Unduh gratis di website Perludem๐
Hanya 4 KPU provinsi yang memiliki anggota perempuan di atas 30%. Bahkan, 15 provinsi tak memiliki anggota perempuan sama sekali. Perludem bersama para pemohon menguji frasa โmemperhatikanโ ke MK agar kuota 30% perempuan menjadi kewajiban di KPU, Bawaslu, dan DKPP.
Bagaimana jika sistem pemilu campuran diterapkan di Indonesia?
Perludem bersama International IDEA akan memaparkan hasil simulasi dan temuan risetnya dalam Diskusi Publik Online Electoral Democracy Series 4.
๐ Jumat, 24 Juli 2026
โฐ 13.30โ16.30 WIB
๐ Live di YouTube Perludem
BERITA | Perludem bersama para pemohon mengajukan uji materi UU Pemilu dan UU Pilkada ke MK agar kuota 30% perempuan di seluruh lembaga penyelenggara pemilu tidak lagi bersifat imbauan, melainkan menjadi kewajiban yang mengikat.
Selengkapnya: https://t.co/F1yVykM3Za
DISKUSI MEDIA
E-Voting: Solusi atau Masalah?
Wacana penerapan electronic voting (e-voting) kembali mengemuka. Namun, apakah e-voting relevan diterapkan di Indonesia?
Mari bergabung!๐
โฌ๏ธโฌ๏ธโฌ๏ธ
Jakarta, 7 Juli 2026
Koalisi Kodifikasi UU Pemilu beraudiensi dengan PKB untuk mendorong percepatan pembahasan RUU Pemilu serta menyampaikan berbagai masukan strategis bagi reformasi kepemiluan.
๐ Kabar gembira! Pendaftaran Akademi Demokrasi diperpanjang.
Tak hanya untuk Guru PKn & Sejarah, kini seluruh Guru SMA di Jabodetabek dari semua mata pelajaran dapat mendaftar.
๐ Daftar hingga 6 Juli 2026
๐ Pelatihan: 8โ9 Juli 2026
๐ https://t.co/4vCbKcmnTn
๐ข Guru PKn & Sejarah SMA di Jabodetabek, yuk bergabung di Akademi Demokrasi!
Pelatihan 2 hari untuk memperkuat pembelajaran demokrasi yang partisipatif dan relevan bagi generasi muda.
Daftar di sini: https://t.co/6JPLlUtgcD
Deadlinenya 3 Juli 2025, pukul 23.59 WIB ya!๐
๐ณ๏ธ Pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Putusan MK No. 195/PUU-XXIV/2026 menyatakan permohonan uji materi UU Pilkada tidak dapat diterima. Dengan demikian, mekanisme pilkada langsung tetap berlaku dan memberi kepastian hukum atas sistem pilkada.
[Electoral Democracy Series 2]
โE-Banpol: Transformasi Tata Kelola Keuangan Partai Politikโ
Live streaming via YouTube Perludem: https://t.co/Mu7PJLIek4
[Electoral Democracy Series 2]
Bagaimana memastikan pendanaan partai politik dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut Perludem menyelenggarakan Diskusi Media Online yang akan membahas pentingnya reformasi tata kelola Banpol,
pengembangan e-Banpol sebagai instrumen digital untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik, serta kaitannya dengan upaya pencegahan korupsi politik dan penguatan integritas partai politik.
Diskusi media ini akan dilaksanakan pada: