Ka.Sandra

[Ka.Sandra @SendSwangel]

@virdianaurellio Kak, gak ada cara lain selain pulang kampung untuk milih pemerintahan tahun depan yang kerjanya merantau. Ini sudah generasi gen alpha. Mungkin suara2 itu yang di salah gunakan oleh pejabat-atau dijual.

[Ka.Sandra @SendSwangel]

@keluhkesahkonoh Kebanyakan yang gak pilih itu karena kerjanya diluar jabodetabek tapi gak pulang sesuai ktp bang. Nahhhh udah zaman gen z pemilihan harus repot balik sesuai ktp. Makanya ada banyak suara kosong yang disalah gunakan. Menurut pendapat saya,

[nadh @maujdkucingaja]

bANGKEEE SEDIH BGT ANIES MASUK DEWAN PENASEHAT KOTA RIYADH😭 fuckk indooonnn!! literally our biggest what if

bsbsnya negara lain lebih appreciate blio dibanding negara sendiri😭 and now we’re stuck with the DONGO WOWO as our president

forever fuck uu 58%

[MBG Jelek @menuembegejelek]

‼️Kami mengecam kerja-kerja busuk yang dilakukan oleh seorang bedebah bernama tedy indra wijaya ‼️

[Endless Story @xendless_s]

Ternyata begini wowo yang dulu terhadap Eyang Habibie 😮‍💨

[MBG Jelek @menuembegejelek]

"8+2 = 11"
"Sawit itu kan juga pohon, kan? Ada daunnya, kan?"
"Orang-orang pintar di Jakarta tidak peduli dengan nasib nelayan."
"Orang desa tidak ada yang pakai dolar kok."

Empat kalimat bodoh, dan yang melempar keempat kalimat bodoh ini adalah orang yang memimpinmu saat ini.

[Virdian Aurellio @virdianaurellio]

Bener sih masyarakat desa Wologai yang jaraknya 2000 kilometer dari Istana Negara pun ngga pake dollar. Tapi kok tetep harga harga bahan pokok naik ya 🙏.

Kenapa kaget omongan mereka asbun? Kaget justru kalo mereka benar 🙏

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

Masih ingat kasus Wakil Bupati Sangihe yang tiba-tiba meninggal setelah menolak proyek tambang emas?

Tambang ilegal itu ada samgkut pautnya dengan ini tambang ini lho dan dibekingi seorang jenderal yang sekarang masih berada di lingkaran kekuasaan regime "nyawit".
Tahu nggak siapa jenderal itu?

[liaa @liaasister]

Menyebut terlalu boros , media asing soroti kebijakan Pak Prabowo yg di nilai merusak keuangan & demokrasi .

Media ternama asal Inggris , The Economist , melaporkan secara kritis arah kebijakan Pak Prabowo.

Ternyata di luar negri juga ada yg memperhatikan, bagaimana boros nya kebijakan sekarang ini .

Gimana gak boros , setiap hari habis kan uang triliunan untuk MBG , belum lagi pembangunan koperasi merah putih yg ugal-ugalan .
Belum lagi keseringan plesir ke luar negri , yg nginepnya di hotel yg bertarif 200 juta 🤦‍♂️

[cozy 🕷️ @cozyaltruis]

Pantesan kalah 3 kali
Pantesan dinilai 11/100
Pantesan diberhentikan BJ Habibie

Ternyata beneran se gak layak itu jadi presiden.

[kale @kalistohenituse]

meanwhile habibie pas rupiah melemah & krisis moneter:

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada nama yang menurut gue perlu dibahas lebih serius dari yang selama ini dibahas media.
Letkol Teddy Indra Wijaya.
Sekretaris Kabinet.

Bukan menteri.
Bukan jenderal bintang empat.
Tapi dalam konteks kebebasan pers dan kontrol informasi di pemerintahan Prabowo dia adalah satu nama yang paling banyak disebut oleh para jurnalis yang berbicara di balik anonimitas.

Apa yang terjadi di bencana Sumatra
dan di mana Teddy masuk:

Akhir November 2025.
Banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
BMKG sudah memberikan peringatan
delapan hari sebelumnya.
Tidak ada rapat darurat.
Tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat.

Saat bencana meluas Prabowo tetap menjalani agenda seperti biasa.
Rapat soal koperasi.
Ketemu Menteri Kelautan.
Menerima Ratu Belanda.

Baru di tanggal 27 November setelah 72 orang meninggal dan 54 orang hilang rapat penanganan bencana digelar.
Dan per Januari 2026, korban tercatat 1.199 orang meninggal dan 114 orang hilang.

Di tengah semua itu ada wartawan bernama Rina yang dikirim liputan ke Aceh.
Lebih dari tiga minggu di lapangan.
Dia melihat beras menumpuk di posko tapi tidak disalurkan.

Seorang pria yang istrinya harus diamputasi tapi tidak bisa karena tidak ada alat.
Orang-orang yang mengaku sudah siap bunuh diri karena tidak kuat lagi.

Rina melakukan siaran langsung.
Dia tumpahkan semua yang dia lihat.

Dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet
menonton siaran itu dari Jakarta.
Lalu Teddy menghubungi pemilik media tempat Rina bekerja. Mengamuk.
Dan meminta pemimpin redaksi media itu diganti.

Bukan insiden tunggal ini pola:

Wartawan lain bernama Indira yang dikirim ke Padang mengalami hal serupa.
Setelah dia melapor bahwa bantuan belum datang dan pemerintah belum terlihat atasannya langsung menelepon.

"Next, jangan sebut kalau belum ada bantuan masuk, ya."

"Tapi memang belum ada bantuan.
Faktanya begitu."

"Cerita soal dampaknya aja.
Tapi jangan kasih tahu kalau bantuan belum masuk."

Indira akhirnya siaran langsung di depan sebuah ekskavator yang membersihkan sisa longsor bukan karena ada kemajuan nyata, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa terlihat seperti "pemerintah bekerja."

"Maksa banget," kata Indira.

Teddy dan pola Orde Baru yang sangat familiar:
Project Multatuli yang menginvestigasi ini menarik perbandingan yang sangat tepat dan sangat tidak nyaman.

Di era Orde Baru tidak ada larangan tertulis soal apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan.
Yang ada adalah telepon.
Pejabat atau perwira militer tertentu menelepon petinggi redaksi untuk memberi arahan, teguran, atau larangan atas isu tertentu.

Tidak perlu SK.
Tidak perlu aturan resmi.
Cukup satu telepon dari orang yang tepat dan seluruh redaksi paham apa yang harus dilakukan.

Apa yang dilakukan Teddy?
Persis sama.
Menelepon pemilik media.
Mengamuk.
Meminta pemred diganti.

Tanpa surat resmi.
Tanpa proses hukum.
Cukup satu telepon.

Yang paling ironis Teddy adalah simbol harapan yang berubah menjadi simbol yang lain:

Banyak yang dulu berharap besar pada sosok militer muda yang masuk lingkaran dalam Prabowo.
Ada harapan bahwa generasi baru perwira akan membawa cara kerja yang berbeda.
Lebih profesional.
Lebih terukur.

Yang kita saksikan sekarang adalah seseorang yang menggunakan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet posisi administratif,

bukan posisi keamanan untuk mengontrol arus informasi tentang kegagalan pemerintah dalam menangani bencana.

Bukan mengontrol berita palsu.
Bukan melawan disinformasi.
Tapi meminta media tidak memberitakan bahwa bantuan bencana belum datang saat bantuan memang belum datang.

Dan Teddy tidak merespons pertanyaan dari Project Multatuli:

Pertanyaan dikirim ke nomor pribadinya dan ke email resmi humas Setkab.
Tidak ada respons sampai artikel diterbitkan.
Tidak ada klarifikasi.
Tidak ada bantahan.
Hanya diam.

Ketika seorang Sekretaris Kabinet bisa menelepon pemilik media dan meminta pemimpin redaksi diganti hanya karena wartawannya melapor bahwa bantuan bencana belum datang itu bukan soal satu orang yang arogan.

Itu adalah sistem yang memang dirancang untuk memastikan bahwa rakyat hanya mendengar apa yang penguasa mau mereka dengar.

Dan sistem seperti itu pernah kita kenal.
Namanya Orde Baru.
Dan kita butuh 32 tahun untuk keluar dari sana.

⚠️ Disclaimer: Berdasarkan investigasi Project Multatuli dalam serial Dead Press Society. Semua nama wartawan disamarkan untuk melindungi sumber. Teddy Indra Wijaya tidak merespons pertanyaan yang diajukan sampai artikel diterbitkan.

[aku n hewan @akunhewan]

mohon izin, saya coba jadikan poster sederhana agar lebih mudah dibaca di ipad for kids 🙏

mudah-mudahan dibaca juga oleh pak prabowo, biar lebih paham apa dampak kenaikan kurs dolar terhadap masyarakat desa.

nb: sudah disertai solusi juga.

[perupadata @perupadata]

Seorang petani di desa menggerakkan traktornya dengan BBM. Ia menabur pupuk fosfat dan kalium. Saat siang menjelang, Ia melepas lelah dengan tempe kedelai dan teh gula pasir.

Barang-barang yang digunakan sang petani desa tersebut harus diimpor senilai total miliaran.... Dollar.

[😭 @bebeqmadura]

Kalo orang pinter jadi presiden, dengerin pidatonya enak ya ga emosi

[Hanif | AI For Productivity @hanifproduktif]

Dear pak @prabowo, saya warga desa. Tinggal di desa Sariharjo, Ngaglik, Sleman.

Saya menggunakan USD secara langsung untuk expense pekerjaan (langganan SaaS, biaya token, business travel).

Secara tidak langsung, kami juga terdampak dengan biaya yang nantinya akan naik seperti tempe & tahu (kedelai impor), BBM, elektronik, obat2an. Semua barang juga harganya akan naik karena biaya logistik naik.

Emang anda kira semua warga desa itu kemana mana naik babi dan berburu rusa?

[kale @kalistohenituse]

kenapa habibie berhasil sedangkan prabowo tidak?

Karna saat Indonesia menghadapi krisis dan inflasi tinggi, Habibie mengambil keputusan besar: menunda "ambisi proyek pesawat nasional" demi menjaga stabilitas ekonomi dan rupiah.

Sedangkan prabowo? tetep kekeh sama proyek ambisi dia, "mbg & kopdes merah putih."

saat itu pemerintah memilih fokus pada pemulihan ekonomi & rupiah dan menunda proyek2 besar yang ada terlebih dahulu, sedangkan sekarang? Proyek jalan terus.

prabowo harus belajar cara menentukan prioritas di masa sulit.
@prabowo @gibran_tweet

[Angga Fauzan  @angga_fzn]

Gausa jauh2 bahas soal Habibie yang pinter,

Lha kemarin dapet calon presiden lulusan Ekonomi & Kebijakan Publik, sama lulusan Hukum & Politik, pada gamau 😭

Let alone ada cawapres yang lulusan doktor Hukum Tata Negara, pernah ngerasain semua posisi Trias Politika. Langka banget loh itu.

Belom 2 tahun yang lalu pula loh WKWKWK

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

1. Rupiah rendah : gak apa-apa, rakyat desa gak pakai dolar
2. Paspor lemah : gak apa-apa, rakyat desa jarang keluar negeri
3. Rakyat ranking 2 paling gampang ditipu sedunia : gak apa-apa, biar saya dua periode
4. Inflasi tinggi : gak apa-apa, rakyat desa masih bisa makan nasi sama tempe
5. Utang negara membengkak : gak apa-apa, yang bayar anak cucu kita nanti,
6. Investor kabur : gak apa-apa, cukup investor dari partai sama keluarga dan 9 naga + 9 haji
7. Hutang swasta jebol : gak apa-apa, toh banknya milik temen
8. Pendidikan ketinggalan : gak apa-apa, rakyat desa cukup sekolah smp saja yang penting bisa makan mbg mereka udah senang
9. Kesehatan buruk : gak apa-apa, masih ada dukun desa
10. Demokrasi mundur : gak apa-apa, yang penting suara mayoritas orang bodoh masih aman
11.Kebebasan pers ditekan : gak apa-apa, cukup baca berita pemerintah di TV
12. Keadilan hukum timpang : gak apa-apa, yang kaya bebas, yang miskin penjara

Semua masalah itu gak apa-apa...
Yang penting saya, buna dan kroni-kroni saya tetap happy, proyeknya jalan, dan jabatan bisa diperpanjang.

Rakyat desa kuat kok, tahan banting.
Mereka sudah terbiasa. Demo juga mereka ogah. Kalo bersuara kritis cukup kasih bansos selesai semua masalah.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada pernyataan Prabowo yang menurut gue paling berbahaya yang pernah gue dengar dari seorang presiden soal mata uang negaranya sendiri.

Dan dia ngomong ini bukan di forum terbatas.
Bukan slip of the tongue.
Tapi di depan ribuan rakyat dengan penuh keyakinan:

Mau dolar berapa ribu kek
kalian di desa-desa kan enggak pakai dolar.
Yang pusing yang suka ke luar negeri.

Ini bukan candaan.
Ini adalah cara berpikir yang sangat berbahaya.

Gue mau kasih lo contoh nyata negara yang pemimpinnya pernah berpikir persis seperti ini.
Dan apa yang terjadi setelahnya.

Zimbabwe
ketika presiden bilang rakyat desa tidak butuh mata uang yang kuat:

Robert Mugabe selama bertahun-tahun bilang kepada rakyatnya bahwa pelemahan nilai mata uang adalah konspirasi Barat.

Bahwa rakyat desa yang tidak bertransaksi dalam dolar tidak perlu khawatir.

Hasilnya?
Inflasi Zimbabwe mencapai 89,7
sextillion persen per tahun di 2008.
Orang membawa uang keranjang penuh hanya untuk beli roti.

Petani di desa yang "tidak pakai dolar" mendapati hasil panennya tidak bisa dibeli siapapun karena harga berubah setiap jam.
Tabungan seumur hidup hilang dalam semalam.

Mereka akhirnya menyerah dan menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang resmi.
Mata uang mereka sendiri sudah tidak ada nilainya sama sekali.

Venezuela
ketika pemerintah melarang rakyat khawatir soal kurs:

Hugo Chavez dan Maduro selama bertahun-tahun meyakinkan rakyat bahwa kurs tidak relevan bagi rakyat kecil.
Yang penting ada subsidi.
Yang penting ada program sosial.

Hasilnya?
Inflasi Venezuela mencapai 1.000.000% di 2018.
Dokter, guru, insinyur semua yang punya pendidikan dan bisa pergi pergi.

Lebih dari 7 juta warga Venezuela meninggalkan negaranya.
Rakyat desa yang "tidak pakai dolar" itu akhirnya mengantri berhari-hari untuk dapat sekarung tepung.

Mereka juga akhirnya terpaksa bertransaksi dalam dolar di pasar gelap karena mata uang mereka sendiri tidak dipercaya siapapun.

Dan sekarang kembali ke Indonesia yang ternyata sangat relevan:

Prabowo bilang rakyat desa tidak pakai dolar.
Tapi benarkah demikian?

Kedelai bahan baku tempe dan tahu yang dimakan rakyat desa setiap hari 90% diimpor dari Amerika Serikat.
Harganya ditentukan dalam dolar.

Ketika rupiah melemah dari Rp13.000 ke Rp17.000 — harga kedelai naik.
Harga tempe naik.
Harga tahu naik.

Penjual tahu dan tempe di desa yang "tidak pakai dolar" itu langsung merasakan dampaknya di meja makan mereka.

Gandum bahan baku roti, mie instan, biskuit yang dikonsumsi rakyat desa 100% diimpor.
Harganya dalam dolar.

Pupuk yang dipakai petani desa untuk bercocok tanam sebagian besar bahan bakunya diimpor.
Harganya dalam dolar.

Obat-obatan generik bahan bakunya sebagian besar diimpor dari China dan India.
Harganya? Dalam dolar.

Rakyat desa tidak pegang dolar secara fisik.
Tapi seluruh kehidupan mereka dari makan pagi sampai obat yang mereka minum harganya ditentukan oleh kurs dolar.

Dan inilah yang paling miris:
Presiden yang seharusnya menjaga kepercayaan pasar terhadap mata uang negaranya justru dengan entengnya bilang kurs dolar tidak relevan bagi rakyat.

Padahal kepercayaan itulah
yang membuat rupiah bisa stabil.
Kepercayaan itulah yang membuat investor mau masuk.

Kepercayaan itulah yang membuat rakyat tidak lari ke dolar dan emas seperti yang sekarang terjadi dan dikhawatirkan oleh ekonom-ekonom kita.

Ketika presiden sendiri tidak menganggap serius pelemahan mata uangnya sinyal apa yang dikirim ke pasar?

Sinyal apa yang dikirim ke investor asing?
Sinyal apa yang dikirim ke rakyat yang tabungannya dalam rupiah?

Bandingkan dengan pemimpin yang serius:

Lee Kuan Yew dari Singapura negara tanpa sumber daya alam apapun menjadikan kestabilan mata uang sebagai prioritas utama pemerintahannya.

Dia tahu bahwa kepercayaan terhadap mata uang adalah kepercayaan terhadap negaranya secara keseluruhan.

Hasilnya?
Singapura hari ini punya GDP per kapita lebih dari 80.000 dolar.

Rakyat Singapura yang "cuma pedagang kecil" pun hidupnya jauh lebih sejahtera dari rakyat kita yang punya sumber daya alam berlimpah.

Bukan karena Singapura kaya alam.
Tapi karena pemimpinnya tidak pernah menganggap remeh nilai mata uangnya.

Pernyataan "mau dolar berapa ribu kek, di desa kan tidak pakai dolar" bukan pernyataan yang menunjukkan ketenangan seorang pemimpin.

Itu adalah pernyataan yang menunjukkan ketidakpahaman atau lebih buruk lagi, ketidakpedulian terhadap bagaimana ekonomi nyata bekerja di tingkat paling bawah.

Rakyat desa tidak pegang dolar.
Tapi rakyat desa makan tempe dari kedelai impor yang harganya dalam dolar.

Rakyat desa bertani dengan pupuk yang bahan bakunya dalam dolar.
Rakyat desa berobat dengan obat yang bahan bakunya dalam dolar.

Ketika presiden tidak peduli dengan kurs yang tidak peduli bukan hanya presidennya.
Tapi seluruh sistem di bawahnya ikut tidak peduli.

Dan ketika seluruh sistem tidak peduli dengan nilai mata uangnya sendiri kita tinggal menunggu giliran menjadi Zimbabwe atau Venezuela berikutnya.

Semoga kita tidak sampai di sana.
Tapi pernyataan seperti ini tidak membuat gue yakin bahwa kita sedang bergerak menjauhi arah itu.