#ViralForJustice#SaveTamNasUjungKulon#TolakKepmenWUPUjungKulon
Selasa, 17 November 2026.
Raker dengan Menteri HAM dan RDP dengan Ketua LPSK, KOMNAS HAM & KOMNAS Perempuan.
Kami mendesak pencabutan segera Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Penetapan perairan sekitar TNUK sebagai WUP berisiko terhadap konservasi, habitat Badak Jawa, ruang tangkap nelayan, penghidupan masyarakat pesisir, dan hak generasi mendatang. WUP bukan izin menambang, tetapi negara wajib mencegah risiko sejak penetapan wilayah, bukan menunggu kerusakan.
Pembukaan UUD 1945, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28F, Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3)–(4) mengamanatkan pelindungan lingkungan, informasi publik, hak masyarakat, serta pengelolaan sumber daya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 41 Perpres Nomor 65 Tahun 2025 mengarahkan perairan Kawasan TNUK sebagai kawasan lindung. Sebelum koordinat dan kajian ekologis dibuka serta diuji transparan, konservasi dan keselamatan masyarakat harus didahulukan daripada kepastian investasi.
Rekomendasi:
1. CABUT Kepmen ESDM 65.K/MB.01/MEM.B/2026 (WUP Banten), bukan sekadar menunda izin. Cegah penetapan/perizinan lanjutan sebelum legalitas, koordinat dan keselamatan ekologis terbukti terbuka.
2. BUKA koordinat digital, peta darat-laut, kajian lingkungan/HAM dan AMDAL sesuai tahap wajibnya. Uji independen dengan partisipasi bermakna warga, nelayan, perempuan, masyarakat adat dan pengelola TNUK.
3. JAMIN hak warga atas air, pangan, kesehatan, budaya, ruang tangkap; lindungi pesisir, Badak Jawa dan generasi mendatang. DPR/lembaga HAM harus mengawasi; RUU HAM wajib menegaskan uji tuntas korporasi, pencegahan dan pemulihan.
Aluta Continua! Lanjutkan Perjuangan!
Fortes Fortuna Iuvat! Keberuntungan hanya milik bangsa pemberani!
Salam Sopan Indonesia!
#RDP #Pitaloka #RiekeDiahPitaloka
Yg udh jd korban org utan Kalimantan, Cendrawasih Papua skrg badak Ujungkulon
Sbg org yg ada trah Banten bokap lahir di Gunung Anten Lebak gw menolak & mengecam keras‼️ Seandainya relokasi ini terealisasi bareng saudara² yg di Banten gw sumpahi burung lu segede biji tangkil cim
Memang benar, kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Tapi jangan lupa, hutan, sungai, laut, flora, dan fauna juga bagian dari kekayaan bangsa yang wajib dijaga, bukan dikorbankan demi ambisi ekonomi segelintir orang.
Jangan sampai atas nama kesejahteraan rakyat, kita justru mewariskan kehancuran alam kepada generasi berikutnya.
Alam bukan sekadar sumber kekayaan untuk dikeruk, tetapi warisan kehidupan yang harus dijaga.
🟢🔵🔴
Jangan teralihkan isu ijazah.
Jangan teralihkan isu Wowo disadap.
Jangan teralihkan isu Fufufafa resign.
Jangan teralihkan isu pengganti Fufufafa.
Jangan teralihkan isu Tiwi kena wasir.
Sebab ada persoalan yang jauh lebih serius dan nyata:
Hutan kita belum selamat.
Badak Jawa mau dipindahkan ke Alas Purwo.
Pembalut pun dipajaki.
Defisit anggaran tembus Rp379,3 triliun.
Pengangguran melimpah ruah.
Jangan sampai kita terlalu sibuk menonton drama di panggung kekuasaan, sementara negara perlahan-lahan kehilangan masa depannya.
Jangan terkecoh oleh gaduhnya panggung. Perhatikan siapa yang sedang menggerogoti negeri di belakang layar.
Rubahlah UU untuk Rakyat
Rubahlan UU untuk Bangsa
Rubahlah UU untuk Negara
Rubahlah UU untuk kebaikan Bersama, tidak untuk satu orang anak.
"Keadilan akan mencari jalannya sendiri."
Pimpinan DPR RI gelar rapat terima hasil usulan Hak menyatakan pendapat soal wapres. Terkait polemik keabsahan syarat pendidikan wapres. (Rabu,11/11)
Usulan HMP didukung ratusan anggota dewan lintas fraksi.
Wapres Gibran diambang Pemakzulan.