Mengapa bukan Rabiulawal, bulan kelahiran Rasulullah yang dijadikan bulan pertama pada kalender hijriah?
Kalian pasti pernah berfikir seperti itu kan? daripada bingung, simak penjelasan berikut.
Share juga ya, supaya gak hanya kamu yang tau tentang ini.
Konferensi Internasional Transformasi Pesantren (ICTP) resmi ditutup. Ketua Pelaksana ICTP, KH. Saifullah Ma’shum menegaskan, seluruh hasil diskusi dan masukan dari para kiai, nyai, dan peserta akan disampaikan ke DPP PKB untuk ditindaklanjuti, difasilitasi, dan dikawal hingga melahirkan manfaat nyata di masa depan.
#ICTP2025
#TransformasiPesantren
Desa Sengkidu Disiapkan Tembus Pasar Global!
Gus Muhaimin dorong pelatihan dan dukungan ekosistem ekonomi agar warga desa siap bersaing di sektor pariwisata dunia. Targetnya: kemiskinan ekstrem 0% di 2026!
#DPWPKBJatim#GusMuhaimin#SDMBerkualitas#PemberdayaanRakyat
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, @IYA_Juwita dukung langkah tegas Presiden cabut izin tambang di Raja Ampat. Tapi ini baru awal, pemerintah harus benahi tata kelola agar lingkungan tak rusak permanen.
#RajaAmpat#LingkunganHidup
Bersama Universitas Negeri Malang, langkah ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak lokal agar menjadi generasi cerdas, berkarakter, dan siap bersaing. 💪🎓
🌟 Pendidikan unggul untuk masa depan Malang yang lebih gemilang!
#PendidikanBermutu
MERS-CoV & ISPA masih mengintai.
@ninikwafiroh minta Kemenkes siaga sambut jemaah haji agar tak timbul penularan baru. Kesehatan mereka, tanggung jawab kita semua.
#Haji2025#KesehatanJemaah
Peningkatan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan adalah mutlak untuk Indonesia yang lebih baik di masa depan. Saya menyampaikannya sebagai bentuk dukungan pada BPJS Kesehatan melanjutkan sumbangsih besarnya untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat selama ini.
Kepada para direksi BPJS Kesehatan yang hadir dalam audiensi di kantor Kemenko PM hari ini, saya menekankan pula agar upaya peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan juga menjadi instrumen penting pelayanan dasar negara terhadap masyarakat. BPJS Kesehatan adalah wujud nyata pemenuhan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat yang tidak boleh kendor.
@BPJSKesehatanRI@kemenkopmRI
Presiden Prabowo Subianto mengutus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk menghadiri pelantikan Paus Leo XIV. Cak Imin akan berangkat ke Vatikan malam ini.
https://t.co/6Le5eJzkKZ
Selamat Harlah ke-75 Fatayat NU!
Perempuan NU, simbol kekuatan dan karya. Terus melaju, berdaya, dan memberi dampak nyata untuk bangsa!
#FatayatNU75#PerempuanBerdaya
Ketua Fraksi PKB DPR RI @Jazilul_Fawaid tegaskan bahwa mekanisme PAW merupakan bagian dari kewenangan partai politik. Status caleg harus jelas sebagai kader partai.
#PKB#PAW
Premanisme tak boleh dibiarkan jadi momok bagi investasi! Indonesia adalah negara hukum. Sudah saatnya Satgas Antipremanisme dibentuk di tingkat pusat. @Gus_abdullah1#NegaraHukum#InvestasiAman
Serapan gabah harus dimaksimalkan!
Rina Sa’adah dorong kolaborasi nasional capai target 3 juta ton demi jaga cadangan beras & swasembada.
#PanganNasional#SerapanGabah
Dari masyarakat, untuk masyarakat
Setiap kebijakan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Maka, @kemenkopmri berkomitmen mendengarkan masyarakat untuk bisa menyusun program yang solid dan solutif.
Lewat uji publik bersama pelaku usaha, profesional, akademisi, pengamat, hingga media, kami berharap program pemberdayaan masyarakat nantinya bisa efektif, tepat sasaran, dan bermanfaat untuk semua.
Ide tentang universal basic income (UBI) sangat relevan di tengah upaya pemerintah memperbaiki cara kerja pembangunan nasional dan perlindungan sosial.
Saya menyampaikannya di acara Basic Income Training 2025 hari ini, di Perbanas Institute yang bekerja sama dengan Basic Income Earth Network dan dihadiri para pakar terkait ini.
Praktik UBI, memberikan bantuan finansial kepada masyarakat tanpa syarat, telah dijalankan di banyak negara, seperti di Finlandia dan Kanada yang berdampak positif bagi penurunan kesenjangan ekonomi.
UBI bisa menjadi model progresif untuk memperkuat kehadiran negara dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan pemerataan ekonomi. Tentu dengan basis data valid seperti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah berhasil terwujud.
Tujuan kita jelas: tak boleh ada satupun masyarakat yang tertinggal gerbong kesejahteraan.