Yudian Wahyudi, Kepala BPIP , Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Gajinya Rp76,5 juta/bulan, setara menteri.
Anggarannya Rp374 miliar per tahun.
Tugasnya satu: jaga dan sebarkan nilai-nilai Pancasila.
Sila pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kita mulai dari sana.
Februari 2020, baru seminggu dilantik, Yudian bilang:
"Kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan."
MUI protes. Ormas Islam protes. Politikus lintas partai protes.
Kepala lembaga yang tugasnya mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa , bilang agama adalah musuh Pancasila.
Dia tidak dicopot.
Dia masih menjabat sampai hari ini.
Agustus 2024: 18 Paskibraka putri yang berjilbab harus melepas jilbab saat pengukuhan resmi kenegaraan di IKN.
BPIP bilang itu soal "keseragaman."
Yudian bilang tidak ada paksaan.
Tapi rekaman videonya ada.
Anak-anak itu melepas jilbabnya di hadapan kamera, di depan negara.
Alumni Paskibraka minta dia mundur.
Jokowi ditanya soal sanksi, jawabnya: "Ya nanti dilihat."
Tidak ada sanksi.
Yudian minta maaf.
Lanjut menjabat.
2024, Yudian minta tambahan anggaran Rp100 miliar ke DPR.
Rinciannya? Rp45,5 miliar untuk bayar influencer, YouTuber, dan TikToker supaya posting soal Pancasila.
Lembaga yang tugasnya membina ideologi bangsa , strategi utamanya adalah endorse konten kreator.
Orang yang bilang agama musuh Pancasila.
Yang bikin Paskibraka lepas jilbab.
Yang minta Rp45 miliar untuk TikToker.
Masih menjabat.
Masih digaji Rp76,5 juta/bulan. Pakai uang lo.
Saya dan suami niat ke Papua jadi dosen karena kampusnya menawarkan beberapa privilege yang tidak ada di Jawa, ternyata kampusnya menipu. Sekarang saya dan suami jobless.
Jadi, saya jual buku-buku ini demi bertahan hidup sehari-hari. Pengiriman dari Surabaya. Koleksi pribadi.
Guys Feri Amsari baru saja bilang sesuatu yang perlu lebih banyak orang Indonesia dengar soal Board of Peace.
Dan ini bukan soal perasaan pro Palestina atau pro Amerika.
Ini soal hukum yang sangat konkret.
Indonesia join Board of Peace tanpa persetujuan DPR.
Pasal 11 Undang-Undang Dasar sudah sangat jelas. Presiden mau buat perjanjian soal perang, perdamaian, atau perjanjian internasional apapun harus minta persetujuan DPR dulu sebelum pergi.
Dan setelah pulang — harus diratifikasi DPR dalam bentuk undang-undang.
Dua-duanya tidak dilakukan.
DPR mengaku masih reses.
Sementara Presiden sudah tanda tangan.
Sudah komitmen kirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza. Dan belum ada penjelasan yang jelas soal apa manfaatnya bagi Indonesia.
Feri bilang ini bukan pertama kali.
Hari pertama kabinet dilantik saja Seskab Teddy dilantik tanpa berhenti dari TNI aktif.
Padahal undang-undang TNI tidak mencantumkan sekretaris kabinet sebagai jabatan sipil yang boleh diisi TNI aktif.
Hari pertama sudah langgar undang-undang.
Jadi ini bukan anomali.
Ini pola.
Dan soal 8.000 prajurit yang mau dikirim ini yang paling gw catat dari Feri.
Palestina sendiri sudah bilang jangan kirim pasukan. Tapi Indonesia tetap jalan. Untuk apa? Feri khawatir prajurit kita dijadikan pasukan darat tameng kepentingan Amerika dan Israel sementara perangnya sendiri sudah pakai drone dan teknologi. Yang kena duluan justru manusia di lapangan.
Dan biayanya pakai uang siapa? Nyawanya milik siapa?
Soal argumen ekonomi yang sering dipakai untuk membela keputusan join BOP bahwa kita bisa dapat tarif 0 persen dari Amerika Feri kasih konteks yang menarik.
Mahkamah Agung Amerika sendiri sudah putuskan bahwa Trump tidak boleh tentukan tarif dagang tanpa persetujuan Senat. Artinya tarif yang dijanjikan itu fondasinya sudah digugurkan pengadilan tertinggi Amerika. Dan Trump tetap jalan seenaknya.
Jadi kita berikan konstitusi kita untuk perjanjian dengan orang yang pengadilannya sendiri bilang dia tidak berwenang buat perjanjian itu.
Feri simpulkan dengan satu kalimat yang gw rasa paling jujur.
Ini adalah hari yang gelap untuk konstitusi bangsa ini.
Bukan karena Indonesia tidak boleh punya kepentingan ekonomi. Bukan karena bergaul dengan Amerika itu salah. Tapi karena ketika Presiden sendiri tidak patuh pada konstitusinya dan tidak ada yang bisa mengawasi karena DPR koalisinya satu suara yang hilang bukan cuma prosedur.
Yang hilang adalah jaminan bahwa keputusan sebesar ini yang menyangkut nyawa prajurit dan posisi Indonesia di dunia diambil dengan akuntabilitas yang seharusnya.
Daniel: Yang nonton bisa aja diaspora yang punya skill yang dibutuhkan negara, tapi gara2 lihat lo dikasusin gini jadi "tuh kan, ga guna berbakti sama Indonesia"
Lo ada pesan ga buat mereka yang mau kontribusi buat negara? Kalau lo ada kesempatan berbakti lagi gimana?
Ibam: 👇🏼
Guys kata Tom Lembong di podcast Malaka dan ini salah satu yang paling jujur yang gw dengar dari mantan pejabat Indonesia soal kondisi sekarang.
Dia bilang kebijakan luar negeri Indonesia sekarang paling berantakan sejak 1965.
Bukan sejak 1998. B
ukan sejak reformasi. Tapi sejak 1965.
Dan dia kasih contoh konkret yang bikin gw tidak bisa bantah.
Beberapa minggu lalu Indonesia bergabung ke Board of Peace yang diketuai Amerika dan Israel.
Seminggu setelah itu Amerika dan Israel menyerang Iran.
Sekarang Indonesia ngemis ke Iran minta kapal tanker kita boleh lewat Hormuz.
Dan Iran dalam kondisi marah besar habis diserang mau simpati ke kita?
Itu konsekuensi langsung dari kebijakan luar negeri yang tidak berprinsip.
Soal energi ini yang paling bikin gw ngeri.
Stok BBM dan LPG nasional kita hanya ekuivalen dengan 20 sampai 25 hari konsumsi.
Itu saja.
Kalau Hormuz tidak buka dalam 25 hari puluhan kota di Indonesia bisa kehabisan bensin dan gas.
Ibu ibu tidak bisa masak.
Logistik lumpuh.
Bukan skenario jauh.
Itu risiko yang menurut Tom Lembong sangat nyata dan sangat dekat.
Bandingkan dengan Jepang yang stoknya 250 hari. China yang stoknya 1,3 miliar barel.
Mereka sudah siap dari jauh jauh hari.
Kita masih 20 hari dan tidak ada rencana darurat yang jelas.
Dan ini yang paling menyakitkan dari semua yang dia bilang.
Tahun lalu harga minyak dunia lagi murah.
Surplus 2 juta barel per hari.
Itu saat yang sempurna untuk borong dan nambah cadangan nasional.
Tapi tidak dilakukan.
Uangnya dialihkan ke program program lain yang multiplier effect-nya kecil yang kita sudah tau semua itu yaps EMBEGE
Soal tarif Trump Indonesia panik duluan. Buru buru negosiasi. Dapat kesepakatan tarif 19%. Eh satu hari kemudian Mahkamah Agung Amerika batalkan tarif itu karena ilegal. Negara yang tidak panik sekarang cukup bayar 10%. Kita yang paling semangat negosiasi malah kena 19%.
Tom Lembong bilang ini pelajaran lama yang terus diulang. Kalau kita tinggalkan prinsip demi keuntungan jangka pendek hasilnya selalu buruk. Selalu.
Dan kata dia satu satunya hal yang bisa dilakukan masyarakat sekarang hemat. Kencangkan ikat pinggang. Nabung. Dan mulai pikirin alternatif kalau LPG benar benar langka.
Karena pemerintah sendiri belum punya solusinya.
Seiblis ini masih belum pada marah? Ga inget gimana rasis classist nya MARKETING proyek ini? Dan kenapa dana negara 17 trilyun dipakai buat mendanai proyek mangkrak punya konglomerat yg ga ada manfaat buat negara?
Di saat rakyat masih lapar ga ada rumah, ga sekolah, kehilangan mata pencaharian di tiga provinsi di Sumatera. BAJINGAN BAJINGAN BAJINGAN
Gw mau lo baca ini pelan pelan.
Pak Purbaya bilang kalau anggaran kurang, pilihannya cuma dua. Geser anggaran pembangunan atau BBM naik. Yang tidak akan digeser adalah anggaran Makan Bergizi Gratis.
Sekarang gw mau kita hitung bareng.
Anak sekolah dapat makan gratis 10 ribu per hari.
Tapi BBM naik harga logistik naik. Harga logistik naik semua harga barang di pasar naik. Bahan makanan naik. Ongkos transport naik. Tagihan listrik naik.
Satu keluarga bisa keluar tambahan ratusan ribu per bulan karena efek domino BBM naik.
Tapi anaknya dapat makan gratis 10 ribu per hari.
Jadi pemerintah dengan bangga kasih 10 ribu ke anak lo di sekolah sementara mereka ambil jauh lebih besar dari meja makan keluarga lo di rumah.
Dan ini dikemas sebagai kebijakan pro rakyat.
Yang lebih bikin gw geleng geleng ini bukan kebodohan. Ini kalkulasi.
Karena makan gratis itu kelihatan. Bisa difoto. Bisa dijadiin konten. Bisa dijadiin legacy program.
Tapi dampak BBM naik itu tersebar. Gak kelihatan langsung. Gak ada yang foto ibu rumah tangga yang diem diem ngurangin lauk karena harga naik.
Mereka tau persis mana yang akan diingat publik.
Dan mana yang akan ditelan diam diam.
udah liat tingkah menjijikan mimi peri? masih mau ngasih ruang untuk bencong? masih mau bela para boti dan LGBT kah?
-dia terang2an mengaku suka tusbol/sodomi, di mana dia ngambil anak2 kampung, katanya anak2 kampung lebih bersih dari HIV. kurang ajar sekali, pun kalo mereka bersih, bisa saja nanti justru dia yang tertular dari si bencong ini. daya rusaknya luar biasa untuk anak2 dan masa depan
bejat. hina. dia menularkan penyakit kelamin dan bisa menularkan orientasi seksnya yang menyimpang itu ke anak2 kampung yang kemungkinan masih ada yang polos
jangan lagi bilang sifat dan kelakuan bencong itu gak bisa nular. bisa. jurnal barat yang jadi rujukanmu soal LGBT gak bisa nular itu gak valid, emang yang buat jurnal itu udah ngambil survey dari seluruh dunia? gimana kalo yang buat jurnal itu ada beberapa yang pro ke LGBT juga? stop denial
bagaimana kalo anak2 kampung itu anakmu? keponakanmu atau kerabatmu? masih ada kah ruang untuk tidak marah?
anak2 kampung yang dia sebut itu mungkin ada yang sama2 mau, tapi besar kemungkin ada juga yang awalnya gak mau tapi karena banyak faktor seperti iming2 dikasih imbalan, dirayu atau apapun lah caranya sampai pada akhirnya dia mau melakukannya. ditambah dengan keadaan ekonominya yang sulit, begitu ditawari uang dan hadiah bisa saja pendiriannya goyah. ini banyak terjadi
-saat ditegur soal kelakuannya itu, dia teriak "hidup boti, saya bangga menjadi boti. dosa itu gak ada, gak ada disiksa (di neraka), itu hanya dongeng, dongeng masa kecil buat nakut-nakutin"
apa gak bahaya kalo predator seperti ini dibiarin berkeliaran semaunya tanpa ditindak? tanpa memasukkan unsur agama pun, kita semua harusnya gak boleh bebasin dia ngerusak anak2 dan menularkan penyakit fisik dan mental ini
teman2, jangan biarkan kemungkaran terjadi di depan mata. lawan
duh.. agak kacau juga Prof. saldi isra ini... pak saldi mempersoalkan adminsitratif pendaftaran pppk.
yg jelas peserta PPPK ga pny pilihan, selain daftar itu. cpns guru kan ga buka...
dan mereka ga eligible buat formasi lain, kek mana anda ini.
saya tdk sepakat dg argumen beliau. satpam x polisi jelas beda, tugas dan wewenangnya beda.
guru pppk
guru pns
tugas dan wewenangnya sama, kerja ditempat kerja yang sama. tapi status beda. sudah tau pppk kok tetap daftar dan pas ketrima protes minta jadi PNs?
YA HARUS PROTES LAH !!!
pemerintah kan gak buka cpns, jadi ya daftar pppk. ya kali daftar jadi hakim MK.
cc : @zanatul_91, @pppkguru, @PBPGRI_OFFICIAL, @PNS_Ababil
@perum_damri
gmn ini cara ngasih tau Prof. Sadil
11x sidang, 0 bukti terima uang⚠️
Saksi2 Pejabat: Gaji Ibam BUKAN dari APBN❌
Saksi2 Vendor/Google: Tidak ada aliran dana❌
Dakwaan: Tidak memperkaya diri❌
Gaji 163jt? Gaji Ibam sebelum konsultan 294jt, ditawari ke London, semua dilepas demi negeri🇮🇩
Kok mau? Simak kenapa👇
Panduan Singkat Penyampaian Kritik di Ruang Digital
1. Hindari menyerang individu, fokus pada kebijakan.
❌ “Pejabat ini tidak kompeten.”
✅ “Kebijakan ini menunjukkan kelemahan dalam perencanaan dan eksekusi"
2. Hindari tuduhan langsung.
❌ “Mereka sengaja merugikan rakyat.”
✅ “Menurut penilaian saya, kebijakan ini berpotensi berdampak merugikan.”
3. Hindari bahasa merendahkan.
❌ “Keputusan tolol.”
✅ “Keputusan ini kurang berbasis kajian yang memadai.”
4. Hindari ajakan provokatif atau mobilisasi emosional.
❌ “Lawan sekarang.”
✅ “Perlu pengawasan publik dan diskusi yang lebih serius.”
5. Hindari klaim faktual dan penyebutan nama tanpa rujukan.
❌ “Institusi A selalu gagal mengelola kebijakan ini.”
✅ “Menurut laporan media Tempo, implementasi kebijakan ini.. "
6. Hindari kritik yang mengarah ke SARA.
❌ “Golongan X memang selalu jadi sumber masalah.”
✅ “Praktik tertentu dalam kasus ini menimbulkan persoalan serius.”
Tetaplah bersuara, meski tak senyaman sebelumnya.
1 Januari 2026 bisa jadi hari terakhir kebebasan berpendapat kita. Tak ada lagi yang berani mengkritik presiden karena tidak menetapkan status bencana nasional. Masyarakat yang muak dengan anggota DPR RI yang joget-joget tak lagi berani menyerukan bahwa DPR adalah Dewan