Pernyataan Conny yg mengatakan adanya perjanjian antara Jokowi dan Prabowo sebelum pilpres 2024 dilaksanakan,bahwa Prabowo hanya 2 tahun jadi presiden dan tahun ke 3 berikutnya dilanjutkan oleh Gibran bukanlah hoak.
Pernyataan yg persis seperti itu didengar langsung oleh Effendi Gazali, melalui telepon,dari seseorang yg mengaku telah bertemu dengan presiden Jokowi ketika itu, dan Jokowi mengatakan kepadanya bahwa Prabowo hanya 2 tahun jadi presiden.
Haha....
Yang satu kebelet berkuasa
Satunya lagi ngotot terus berkuasa.
Ahli IT Mas Teguh Aprianto sebagai Founder Ethical Hacker Indonesia memberikan analisa sebagai praktisi. Bahwa penggunaan alat sadap standar milik POLRI Lims itu sangat tidak mungkin untuk bisa menyadap HP Presiden.
Mas Teguh menduga ada Apps yang lebih canggih salah satunya adalah spyware Pegasus yang menurut informasi alat ini dibeli dengan cara diselundupkan seharga 1 Trilyun dari NSO grup Israel.
Perangkat keras tersebut dikirim oleh perusahaan bernama Q Cyber Technologies Sarl (entitas yang berbasis di Luksemburg dan terhubung dengan NSO Group) dengan kode kargo tertentu.
Produk ini disinyalir masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2020.
#jokowi #Jokowi #jokowidodo #pegasus #makarjokowi #jokowipenghianatnkri
Sayang banget ya pak LSP mainnya kurang Pro.
Harusnya list penyadapan masukin Gibran juga, kalau bisa Jokowi sekalian, atau semua sama kroni-kroninya.
Nah itu, baru main cantik
Biar asumsinya makin liar ���
Padahal rencana Listyo Sigit Prabowo ini mo menjarain Pak Oegroseno dengan dibikinin kasus soal dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) di Lembang dan Ciputat karena Pak Oegros ikut bersuara soal ijazah jokowi dan gibran, eh malah sigit duluan yang masuk penjara 🤣
Kualat lo git, gak tau trimakasih sama orang yang punya jasa ma lo! Rasain!
NGERI BANGET...
Katanya ini bukan LIMS, tapi Pegasus..... Beyond LIMS.
Sekali kena, WhatsApp, Telegram, Signal, FaceTime tembus semua. Foto, kontak, chat bablas. Kamera dan mic bisa diaktifkan dari jauh.
Yang bikin merinding: alat itu disebut ada di Indonesia, dekat Mabes Polri, tapi bukan milik institusi resmi. Dan kendalinya masih bisa dipegang dari luar.
Harga kontraknya di atas Rp 1 triliun, license per tahun Rp 140-150 M.
Pernyataan Budi Arie beberapa bulan lalu itu ternyata bukan isapan jempol, penyadapan yg dilakukan oleh mantan Kapolri ada kaitannya dgn segala nafsu kekuasaan bajingan yg namanya Jokodok.
Pemandangan kontras ruang sidang paripurna DPR RI dalam dua momen berbeda.
Foto atas memperlihatkan rapat paripurna pada 11 Juli 2023 dengan agenda pengesahan RUU Kesehatan menjadi undang-undang. Saat pembukaan, hanya 105 anggota DPR yang hadir, sementara 197 lainnya tercatat izin.
Dilansir dari Kompas, dua bulan sebelumnya kondisi serupa juga terjadi. Rapat paripurna DPR kala itu hanya dihadiri 76 anggota secara fisik.
Pemandangan berbeda terlihat pada rapat paripurna kemarin, Selasa (10/11/2026). Sebanyak 403 anggota DPR tercatat hadir dan hanya 11 yang izin. Tingginya angka kehadiran bahkan membuat Ketua DPR RI, Puan Maharani, sumringah.
Rapat tersebut berlangsung di tengah menguatnya isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR
GATOT NURMANTYO PERNAH MENGINGATKAN: JANGAN ANGGAP PRABOWO BONEKA. KINI KASUS DUGAAN PENYADAPAN JADI SOROTAN!
Ada satu pernyataan lama Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang kembali menarik perhatian publik.
Pada 29 Januari 2026, saat memberikan kuliah umum di Universitas Sangga Buana, Bandung, Gatot mengkritik keras sikap Listyo Sigit Prabowo yang saat itu menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Gatot mengingatkan agar Presiden Prabowo tidak diperlakukan seolah-olah hanya menjadi boneka. Ia juga menyinggung latar belakang Prabowo sebagai mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrad.
Pernyataan itu kembali viral setelah perkembangan perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama Listyo Sigit.
Pada 3 November 2026, Bareskrim mengumumkan penetapan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Menurut keterangan penyidik, dugaan penyadapan tanpa prosedur menyasar sejumlah nomor telepon, termasuk nomor Presiden Prabowo, serta sejumlah pejabat dan tokoh lainnya.
Penyidik juga mendalami dugaan akses ilegal dan penghapusan data elektronik. Perkara ini disebut berkaitan dengan dugaan aktivitas pada periode 2025–2026.
Pertanyaannya sekarang: apakah peringatan Gatot beberapa bulan sebelumnya menjadi semakin relevan untuk dibaca ulang?
Namun, kita juga harus membedakan dua hal. Pernyataan Gatot pada Januari membahas sikap dan posisi kelembagaan Polri. Sementara perkara penyadapan merupakan proses hukum tersendiri. Keduanya tidak otomatis membuktikan adanya hubungan sebab-akibat.
Yang jauh lebih penting dari semua drama ini adalah prinsip negara hukum.
Tidak boleh ada institusi yang merasa lebih tinggi daripada konstitusi. Tidak boleh ada pejabat yang kebal dari pemeriksaan. Dan tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan hanya karena seseorang memiliki jabatan, pangkat, atau kedekatan dengan kekuasaan.
Jika dugaan pelanggaran terbukti melalui proses peradilan, siapa pun pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi proses hukum juga wajib transparan, objektif, dan menghormati asas praduga tak bersalah.
Jangan sampai penegakan hukum hanya terlihat tegas ketika menyangkut orang tertentu, tetapi melemah ketika menyentuh lingkar kekuasaan lainnya.
Ujian sesungguhnya bukan seberapa keras negara bertindak terhadap orang yang diduga melanggar, melainkan apakah hukum benar-benar berlaku sama untuk semua orang.
Bagaimana menurut kalian, apakah peringatan Gatot pada Januari lalu kini patut dibaca kembali dalam konteks kasus ini?