Kalian harus tahu, wak… ✋️✋️✋️
Stop di bodohi buzerp pemerintah.
Ini tipu-tipuan ala TVRI.
TVRI adalah pemegang hak siar penuh Piala Dunia 2026 untuk:
✅️TV
✅️Radio
✅️Mobile
✅️Internet
Mereka juga punya platform OTT sendiri.
Lalu kenapa tayangannya malah dilempar ke Maxstream dan Folaplay?
Kalau memang mau gratis, tinggal ikutin contoh Malaysia, Full akses tanpa daftar, tanpa login, langsung bisa nonton.
Sebenarnya TVRI bisa kasih streaming gratis 100%. Tapi entah kenapa jadi berbayar.
Mungkin ada PENYAMUN di dalam tubuh TVRI yang bikin harus bayar dulu baru bisa nonton wak.
Sekarang pertanyaannya gini wak
Berapa nilai kontrak yang diberikan Maxstream dan Folaplay ke TVRI?
Atau… jangan-jangan mereka malah dapat hak siar ini gratis? Atau gratis tapi ada uang mengalir di bawah meja🤔
Hayooo… orang tvri transparan lah
Silahkan dibantah
Selain di TVRI bisa juga nonton piala dunia 2026 di youtube.
trik nonton world cup 2026 gratis di channel youtubenya CazéTV .
download hola vpn , ubah ke negara brazil.
done .
-Siaran dari antena ga dapat
-Fola tidak tersedia di smart tv
-Maxstream tersedia di smart tv tapi ga bisa di akses dan error
-Alhasil kembali ke Fola nonton melalui website via laptop di sambungkan ke smart TV
#pialadunia
Setelah denger penjelasan dari Bang Feri Amsari, jadi curiga ..
Jangan² pendukung wowo yg suka teriak² 'didanai soros', malah mereka yg sebenernya didanai soros 😆🤣
Di atas podium sok teges; mengagung-agungkan sistem merit. Anti koneksi-koncoisme, anti ini anaknya siapa, ponakannya siapa. Faktanya? Bayangken, satu orang ADIK KANDUNG menjabat 5 posisi strategis sekaligus.
WHAT AN UNMISTAKABLY, PAINFULLY BLATANT HYPOCRISY!! 🫵🏻
#RezimMunafik
Guys, Feri Amsari lagi ngebedah program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan poin utamanya tuh bukan soal niatnya baik atau nggak, tapi cara jalannya yang dianggap bermasalah secara hukum dan sistem.
Jadi gini… menurut dia, program sebesar MBG ini harusnya punya dasar hukum yang jelas.
Masalahnya?
- Nggak ada undang-undang khusus yang ngatur program ini secara detail.
Yang ada cuma masuk ke anggaran di Undang-Undang APBN.
Padahal angkanya nggak main-main:
- Bisa tembus sekitar Rp1,2 triliun per hari
-atau sekitar Rp300–360 triliun per tahun
Nah, di sini dia mulai nyerang logikanya:
Program segede ini, makan duit ratusan triliun,
tapi:
-Tujuannya nggak dijelasin secara ilmiah
-Mekanismenya nggak transparan
-Nggak ada kajian dampak (kayak RIA / analisis ekonomi)
-Bahkan nggak ada uji coba (pilot project)
Jadi menurut dia:
ini kayak program besar tapi lompat langsung jalan tanpa test dulu
Masalah makin keliatan di lapangan
Dia juga nyorot fakta-fakta kejadian:
-Ada makanan nggak layak (mentah, dll)
-Ada kasus keracunan
- Distribusi nggak rapi
Kenapa bisa dibilang berpotensi langgar konstitusi?
Karena di Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas:
- Negara wajib melindungi hak warga, termasuk:
- hak hidup layak
- hak kesehatan
- perlindungan anak
Tapi kalau program negara justru:
- bikin orang sakit
-distribusinya kacau
-nggak dirancang dengan benar
Maka niat baik aja nggak cukup, bisa dianggap melanggar konstitusi
Dia bilang Indonesia itu problemnya bukan cuma program, tapi sistem politiknya juga:
DPR + pemerintah terlalu sejalan(koalisi besar)
Hampir nggak ada oposisi kuat
Akibatnya:
program pemerintah mudah lolos tanpa kritik serius
Program bagus + eksekusi ngawur = tetap bahaya
Kalau nggak, ya siap-siap aja digugat ke Mahkamah Konstitusi.
Tapi bukannya Mahkamah Konstitusi juga bisa di sogok ya sekarang???
Bocor Alus: Rumah Dinas BAIS di Melawai Raya ternyata jadi POSKO SATGAS S buat nyusun rencana nyerang Andrie Yunus.
Kemenhan konfirmasi: Itu Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola BAIS TNI. Pajak kita dipakai buat koordinasi nyiram air keras ke rakyat? Biadab.
Gak cuma 4 orang, tapi 13 ORANG terlibat. Ada tim intai, tim kondisikan jalan, sampe eksekutor. Pake aset Kemenhan, pake plat nomor bodong. Ini bukan oknum, ini OPERASI TERSTRUKTUR.
Sumber lengkap silahkan lihat :
https://t.co/BYep410a73
Diskak Mat Chatib Basri, Prabowo Kelabakan dan Minta Break.. Lagian kok perhitungan ekonomi berharap pada leaked atau kebocoran yang didapatkan atau dicegah?! Mana pemahaman Tax Ratio juga ngawur..
Guys Feri Amsari baru saja bilang sesuatu yang perlu lebih banyak orang Indonesia dengar soal Board of Peace.
Dan ini bukan soal perasaan pro Palestina atau pro Amerika.
Ini soal hukum yang sangat konkret.
Indonesia join Board of Peace tanpa persetujuan DPR.
Pasal 11 Undang-Undang Dasar sudah sangat jelas. Presiden mau buat perjanjian soal perang, perdamaian, atau perjanjian internasional apapun harus minta persetujuan DPR dulu sebelum pergi.
Dan setelah pulang — harus diratifikasi DPR dalam bentuk undang-undang.
Dua-duanya tidak dilakukan.
DPR mengaku masih reses.
Sementara Presiden sudah tanda tangan.
Sudah komitmen kirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza. Dan belum ada penjelasan yang jelas soal apa manfaatnya bagi Indonesia.
Feri bilang ini bukan pertama kali.
Hari pertama kabinet dilantik saja Seskab Teddy dilantik tanpa berhenti dari TNI aktif.
Padahal undang-undang TNI tidak mencantumkan sekretaris kabinet sebagai jabatan sipil yang boleh diisi TNI aktif.
Hari pertama sudah langgar undang-undang.
Jadi ini bukan anomali.
Ini pola.
Dan soal 8.000 prajurit yang mau dikirim ini yang paling gw catat dari Feri.
Palestina sendiri sudah bilang jangan kirim pasukan. Tapi Indonesia tetap jalan. Untuk apa? Feri khawatir prajurit kita dijadikan pasukan darat tameng kepentingan Amerika dan Israel sementara perangnya sendiri sudah pakai drone dan teknologi. Yang kena duluan justru manusia di lapangan.
Dan biayanya pakai uang siapa? Nyawanya milik siapa?
Soal argumen ekonomi yang sering dipakai untuk membela keputusan join BOP bahwa kita bisa dapat tarif 0 persen dari Amerika Feri kasih konteks yang menarik.
Mahkamah Agung Amerika sendiri sudah putuskan bahwa Trump tidak boleh tentukan tarif dagang tanpa persetujuan Senat. Artinya tarif yang dijanjikan itu fondasinya sudah digugurkan pengadilan tertinggi Amerika. Dan Trump tetap jalan seenaknya.
Jadi kita berikan konstitusi kita untuk perjanjian dengan orang yang pengadilannya sendiri bilang dia tidak berwenang buat perjanjian itu.
Feri simpulkan dengan satu kalimat yang gw rasa paling jujur.
Ini adalah hari yang gelap untuk konstitusi bangsa ini.
Bukan karena Indonesia tidak boleh punya kepentingan ekonomi. Bukan karena bergaul dengan Amerika itu salah. Tapi karena ketika Presiden sendiri tidak patuh pada konstitusinya dan tidak ada yang bisa mengawasi karena DPR koalisinya satu suara yang hilang bukan cuma prosedur.
Yang hilang adalah jaminan bahwa keputusan sebesar ini yang menyangkut nyawa prajurit dan posisi Indonesia di dunia diambil dengan akuntabilitas yang seharusnya.