Assadily

Anda adalah orang yg tercipta untuk membuat orang lain bahagia.
hanya PANCASILA. bukan KHILAFAH.

[Gilang @mgppap]

platform untuk laporan pemadaman listrik, mati listrik.
https://t.co/bVC6sJzzGv

biar kita, PLN dan negara, sama2 tau,
berapa banyak yg kena dampak pemadaman

[Abul Muzaffar @abulmuzaffar10]

Untuk bisa bikin menteri jadi 48, Presiden Jokowi dan DPR sampai harus revisi UU Kementerian Negara, loh.

Tahu ga. Aslinya, Kementerian negara itu MAKSIMAL 34.

Lalu pas September 2024, dengan secepat kilat, UU itu direvisi.

Jumlah kementerian skrang BEBAS, yang penting SESUAI KEBUTUHAN PRESIDEN..

Makanya pas Presiden dilantik Oktober 2024, jumlah kementerian langsung membludak jadi 48 buah.

Banyak kementerian dipecah, seperti Kemenkumham yang dipecah jadi tiga (Hukum, Imigrasi-Pemasyarakatan, HAM).

Udah itu, beberapa kementerian punya Wamen 1-3 orang. Jadilah jumlah wamen membludak.

Efek langsung dari sini apa?

Membludaknya biaya operasional pemerintah, khususnya terkair pejabat.

Dari gaji-tunjangan menteri dan wamen yang bertambah.

Belum lagi makin banyak dirjen-dirjen yang bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian.

[txt keabsurdan wni @txtharihariWNI]

DARITADI NANGISIN INI😭😭,
“saya butuh makan”😭
“rumah saya dibekasi pa”😭
“anak saya sekolah” 😭
“saya butuh makan pak”😭
“tolong pak” “tolong”😭
“Saya minta tolong pak”😭😭😭😭

Driver ojol ini motornya diangkut dishub dia habis ambil orderan customer di pisang goreng bu nanik. Dan sekarang pihak bu nanik pun minta tolong buat yang kenal dengan drivernya. Tolong bantu viralkan ya!!!😭😭😭

Guys ini namanya Ketika hati nurani sudah tidak ada lagi nggak sih?🥲
Ntah kepada siapa lagi kita berharap😭

sc:threadsyetyhandayanii

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

PIUTANG PLN KE PEMERINTAH NAIK 156%.
ARTINYA PEMERINTAH NUNGGAK BAYAR KE PLN SEHINGGA PLN TIDAK PUNYA DUIT.
TIDAK PUNYA DUIT SEHINGGA TIDAK BISA BEKI BATUBARA

TIDAK BISA BELI BATUBARA, SUPLAI LISTRIK BERKURANG.
SIAP2 MENYALA BERGILIR

BUKAN PEMADAMAN BERGILIR

Dari foto laporan keuangan PLN yang beredar, ada satu angka yang langsung mencolok begitu kamu lihat.
Piutang dari Pemerintah tercatat Rp 110,738 triliun di periode terbaru, naik drastis dari sebelumnya Rp 43,290 triliun. Kenaikannya lebih dari 156% dalam satu periode.
Bukan naik tipis. Ini lonjakan yang sangat besar dan perlu dijelaskan.

PLN adalah perusahaan negara yang menjual listrik ke rakyat dengan tarif yang tidak selalu mencerminkan biaya produksi sebenarnya.
Untuk pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi, PLN menjual listrik jauh di bawah harga pokok produksinya.
Selisihnya ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi dan kompensasi.

Tapi pemerintah tidak selalu bayar langsung.
PLN dulu bayar dulu ke produsen energi, ke kontraktor, ke supplier batu bara dan gas, lalu nagih ke pemerintah belakangan. Tagihan yang belum dibayar pemerintah ini yang dicatat sebagai "piutang dari pemerintah" di neraca PLN.

Sederhana:
PLN sudah keluar uang, tapi pemerintah belum bayar.

KENAPA ANGKANYA BISA MELEDAK SEGITU?

Ada beberapa faktor yang menjelaskan lonjakan ini.

pertama adalah program diskon listrik 50% Januari-Februari 2025. Pemerintah mengumumkan diskon tarif listrik untuk seluruh pelanggan di bawah 2.200 VA selama dua bulan. Biayanya ditanggung negara tapi dibayar PLN dulu. Total tagihannya saja sudah Rp 13,61 triliun hanya dari program dua bulan itu.

kedua adalah mekanisme pembayaran yang lambat. Selama ini pemerintah membayar kompensasi ke PLN per tiga bulan atau bahkan per enam bulan sekali. Artinya PLN harus talang dulu berbulan-bulan sebelum uangnya balik. Semakin lama jeda bayar, semakin besar piutang yang menumpuk.

ketiga adalah subsidi dan kompensasi yang terus membengkak. Pada 2025, realisasi subsidi dan kompensasi listrik sudah menyentuh lebih dari Rp 210 triliun. Sementara tarif dasar listrik tidak naik karena alasan politik. Selisih antara biaya produksi dan tarif yang dibayar rakyat inilah yang jadi beban yang terus menumpuk.

DARI MANA PEMERINTAH BAYARNYA?

Sumber pembayarannya ada di APBN, tepatnya dari pos Belanja Subsidi dan Kompensasi Energi. Pada 2024 saja, total subsidi dan kompensasi energi (BBM, gas, listrik, pupuk) mencapai Rp 434,3 triliun. Khusus listrik yang dikompensasi, salah satu contohnya adalah pelanggan 900 VA non-subsidi yang mendapat kompensasi Rp 400 per kWh, artinya dari harga seharusnya Rp 1.800 per kWh, mereka hanya bayar Rp 1.400 per kWh. Selisih Rp 400 itu ditanggung APBN, dan ada 50,6 juta pelanggan yang masuk kategori ini.

Masalahnya bukan soal ada atau tidak anggarannya.
Masalahnya adalah timing pencairannya.
Komisi XI DPR sempat melaporkan bahwa kompensasi kuartal I-2025 untuk PLN senilai Rp 27,6 triliun belum dibayarkan.
Bahkan ada tagihan 2024 yang dibebankan ke APBN 2025. Jadi tagihan lama belum lunas, tagihan baru sudah datang.

PLN yang punya piutang besar tapi belum cair ini berdampak ke kemampuan perusahaan membayar supplier dan produsen listrik swasta tepat waktu.
Kalau pembayaran ke IPP terlambat, ada risiko gangguan pasokan.
Dalam jangka panjang, ini juga mempengaruhi rating kredit PLN dan kemampuan pinjam untuk investasi infrastruktur.

Untuk kita sebagai pelanggan, selama tarif listrik tidak disesuaikan dengan harga pokok produksi, maka subsidi dan kompensasi akan terus menggelembung, piutang PLN ke pemerintah akan terus naik, dan beban APBN akan semakin berat.

Ada wacana perbaikan skema pembayaran menjadi bulanan agar piutang tidak menumpuk terlalu lama.
Tapi selama tidak ada reformasi tarif dan pembenahan kontrak IPP, akar masalahnya tetap ada.

Rakyat bayar murah.
PLN tombok dulu.
APBN yang bayar belakangan
Dan siklusnya terus berulang setiap tahun
APAKAH KEDEPANNYA BENERAN GELAP?

[🐦‍🔥ラディックス 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 @radixhidayat]

Kalo kamu suka liat opini bodoh berseliweran, mungkin penyebabnya bisa ditarik ke 13 tahun yg lalu. Those kids are now full grown adults by now.

[Aisa! ★ @sorenavistha]

Indonesia’s biggest loss:

[Sirkel Gabut_ @Sirkelgabut]

🚨Bukan proyek Prabowo yang penuh drama korupsi.

Tanpa banyak pidato, 2.500 rumah diberikan gratis oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia kepada korban Banjir di Sumatra.

Terima kasih Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia 🙏

[✨ Widas ✨ @WidasSatyo]

Baru kapan hari baca berita BPJS klaim rugi 2T per bulan, eh skrg baca berita aneh gini.

Reminder kalo kita sebenernya bukan gak punya uang, tapi kita yg gak mampu ngatur PRIORITAS.

[Prabowo Subianto @prabowo]

Unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi kita yang dijamin oleh UUD 1945. Unjuk rasa adalah hak konstitusional setiap warga negara.

[Dimar @dimarsasongko98]

Dalam 60 hari terakhir:

Aktivis HAM disiram air keras → pelakunya bebas sebelum motor lo lunas

Kacab Bank BUMN diculik dan dibunuh → salah satu pelakunya cuma 1 tahun, masih aktif berseragam

4 Brimob ditikam sampai operasi → diselesaikan dengan "damai" dan mutasi

Oknum TNI aktif ditangkap bawa 29 kg sabu → pengedar, bukan pemakai

Bocah SD 12 tahun dicabuli → pelakunya kabur 36 hari dari pemeriksaan internal sendiri

Ini bukan rangkuman berita kriminal biasa.

Ini laporan kinerja sebuah sistem.

[Nda ! 🧳 @Naandaa27]

Data Angka stunting :

• Papua Pegunungan = 40%
Jumlah SPPG = 13
• Sulawesi Barat = 45%
Jumlah SPPG = 177
• Jawa Barat = 15%
Jumlah SPPG = 6357

Berdasar data diatas, kalo ada yg bilang bhwa program MBG itu utk penanganan stunting berarti tdk benar dong !

Akal2an Gerindra cs ‼️ 🤭

[Nakes Puskesmas @NakesPuskesmas]

Iri banget sebenarnya liat para guru berani gugat anggaran MBG sampai ke MK gara2 dicaplok porsi anggarannya.

Padahal di kesehatan, dampak peralihan anggarannya sangat terasa efek dominonya juga:
- Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas berkurang
- Kepesertaan BPJS banyak nonaktif
- Jaspel Nakes menurun
- PMT mulai ditiadakan
- Insentif kader posyandu berkurang
- Stok vaksin imunisasi menipis
- Subsidi Barang Medis Habis Pakai (BMHP) anjlok
- Kegiatan peningkatan kompetensi bagi Nakes nyaris tidak ada lagi
- TPP Nakes di Puskesmas dihilangkan

[arawr @flllowiee]

“Mahasiswa sekarang gaada adab & sopan santunnya”

Eh kocak presiden lu lebih gaada adab pas pidato & sering ngomong kasar ke rakyat.

[kale @kalistohenituse]

UMY keluarkan surat yang membolehkan mahasiswa untuk meninggalkan kelas dan mengikuti demonstrasi di Titik Nol Jogja: Suarakan Aspirasi Rakyat!

[Hakeem @WaldoFarrelkeem]

WKWKWKW PALANYA LANGSUNG NUNDUK KE BAWAH. GAK GERAK SAMSEK

[Txt dari Saham @txtpersahaman]

Kronologi Fatal Tata Kelola Energi: Dari Obsesi Pajak Sampai Jawa Terancam Blackout (Thread)

Mari kita bedah kronologi bagaimana kebijakan ugal-ugalan yang bikin eksportir terbesar ke 1 dunia dan produsen batu bara ke-3 terbesar di dunia ini malah kena krisis energi listrik

[Catholic 𐕣 @myshawti]

Wowok ga akan pernah berani kesini dan minta maaf

[MBG Jelek @menuembegejelek]

Baru kali ini ngedenger anak buahnya presiden ngomong jujur. So, para pegiat dunia gizi dan nutrisionis, here it is.

Embege sama sekali gak bertujuan untuk atasi stunting atau memperbaiki gizi anak-anak.

U don’t need 100% of ur brain capacity, or even 50%, to understand this.

[Ken Kesey @berhomonim]

Cara membedakan aksi demo bayaran atau murni gerakan rakyat di Indonesia itu gampang banget.

Kalau demonya dijaga aparat, bahkan dibiarkan bebas berarti berpotensi demo settingan penguasa.

Kalau demonya dihalangi mati-matian sama aparat, bahkan disuruh bubar, itulah demo yang sesungguhnya demi kepentingan rakyat.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Pendapat Ahok soal demo mahasiswa:
- Tidak perlu takut demo hadapi langsung, tanya maunya apa
- Tuntutan mahasiswa wajar, soal penghematan
- Sarankan bubarkan BGN, ganti voucher digital
- Sindir e-KTP yang tidak dimanfaatkan untuk subsidi langsung
- Tantang pemerintah buka anggaran sampai satuan ketiga
- Sindir tuduhan under invoicing yang asal tanpa bukti jelas
- Kritik keras pengerahan pasukan cadangan hadapi demo (TNI dan komcad
- Saran terima mahasiswa dan siarkan langsung biar transparan

"Demo kok kenapa harus ditakutin
kalau berjiwa laki laki temui,hadapi dan bicarakan"
anda (presiden) laki laki atau tidak ? (tambahin admin)