"saya ingin masyarakat miskin senyum krn dia ada harapan"
"saya tidak ingin lihat rakyat miskin"
"saya tidak ingin lihat anak-anak lapar"
"MBG KITA TERUSKAN"
demo berjilid-jilid stop MBG ternyata ga digubris sama dia 🙃
📝THREAD.
1/3. Saya melihat ada yang menarik antara 2 pidato terbaru pak presiden dengan statement wakil ketua BEM UI, Fathimah Azzahra. Apa ada kaitannya?
Pada 16 Juni 2026, di CNN Indonesia.
Fathimah “Ada sesuatu yang lebih genting sebetulnya dari mengisi perut lapar..”
pengen marah sekaligus sedih bgt anjirlah
kita tau ibunya (bu Ijah) berusaha untuk tersenyum depan kamera sambil ngitung duitnya tapi hatinya pasti tersayat-sayat 🥺
bayangin aja perjuangannya NGAJAR 40 TAHUN pas pensiun cuman dihargai 414 RIBU 🥲
At least capres gua bukan penculik.
At least capres gua ga ngedramok.
At least capres gua ga kabur.
At least capres gua bisa ngitung.
At least capres gua teraweh.
At least, apalagi ya?
nah ini yg diakui dalam islam sebagai org org yg diuji dengan SSA (same sex attraction)
jadi org org yg punya ketertarikan dengan sesama jenis ya memang ada, tapi tidak dlm arti kita normalisasi dan mendukungnya utk menyalurkan hasrat seksualnya.
islam menjanjikan hadiah yang besar bahkan surga utk org org yg diuji dengan SSA selama mereka sadar itu salah dan menahan hawa nafsunya utk tdk menyalurkan hasrat seksualnya
lalu bagaimana caranya?
seperti ustad ini. berusaha utk kembali ke fitrah dgn berbagai cara. jika masih tidak bisa? maka dia memutuskan hidup sendiri. mendedikasikan hidup pada hal yg bermanfaat.
jangankan yg SSA, yg straight pun banyak yg berujung hidup sampai wafat sendiri seperti ulama Ibnu Taimiyyah yg sibuk belajar, mengajar, mengabdikan dirinya pada islam.
so kudoakan semoga kalian yg diuji dgn SSA bisa sabar dan kuat dlm menghadapinya. yakinlah Allah Maha Tau struggle kalian dan hadiahnya sungguh besar🥹
Kaka kaka yang belum tau, demo emak emak yang asli yang ini ya.. dihalang halangi..
Kalo yang emak emak kemarin demo mendukung MBG itu, yah tebak sendiri aja lah.
Catat dan ingat baik-baik namanya. Sarjana hukum tapi menyimpang—memanfaatkan anak-anak di bawah umur untuk mempropagandakan objektifikasi.
Awas saja, bila tak segera men-take down konten menjijikkan itu, akan kami bikin hancur kubangan lumpur kalian.
"Serius amat si, Min. Orang cuman konten juga."
Woy, bangsat, otaknya dipake, cok, djancok!
Pertamax "Masih Murah"? Murah Buat Siapa?
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijay menyebut harga Pertamax kita yang sekarang Rp 16.250 per liter masih jauh lebih murah dibanding Filipina Rp 22.158, Thailand Rp 28.910, dan Singapura Rp 42.971.
Kalau cuma baca angkanya, dia nggak salah. Tapi, apakah dia sudah mempertimbangkan daya beli masyarakat?
Kita perlu menggunakan pendekatan purchasing power, kemampuan daya beli masyarakat terhadap suatu barang.
UMP DKI Jakarta tahun 2026 berada di angka Rp 5.730.000 per bulan. Dengan harga Pertamax sekarang, pekerja di Jakarta bisa membeli sekitar 352 liter setiap bulannya.
Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, namun memiliki UMP terendah pada tahun 2026 yaitu Rp 2.310.000 per bulan. Dengan upah segitu, pekerja di Jawa Barat hanya mampu membeli sekitar 142 liter Pertamax per bulan.
Sekarang mari kita bandingkan dengan wilayah Manila di Filipina. Upah minimum harian di sana jika diakumulasikan berkisar Rp 5.290.000 per bulan. Meski harga bahan bakar di sana lebih mahal, pekerja di Manila masih bisa membeli sekitar 239 liter per bulan.
Jika menggunakan rata-rata UMP nasional yang berada di kisaran Rp 3.400.000, pekerja kita hanya bisa membeli sekitar 209 liter per bulan. Angka ini masih kalah jika dibandingkan dengan daya beli masyarakat Manila.
Kita harus tinggal di Jakarta yang upahnya tinggi untuk bisa merasa lebih unggul. Persentase pengeluaran juga menunjukkan beban nyata yang harus ditanggung masyarakat.
Pekerja Manila hanya menghabiskan sekitar 10,9 persen upah harian untuk membeli satu liter bahan bakar. Sementara pekerja Indonesia rata-rata harus mengorbankan 12,4 persen, dan pekerja Jawa Barat bahkan mencapai 18,3 persen.
Sekarang ke yang paling sering dijadikan perbandingan dramatis: Singapura dengan BBM Rp 42.971 per liter, hampir tiga kali lipat harga Pertamax.
Tapi Singapura tidak punya upah minimum nasional. Supaya perbandingannya adil, kita pakai data yang paling apple to apple: median pendapatan pekerja Singapura versi resmi Ministry of Manpower (MOM) 2025, yaitu SGD 5.000 per bulan, angka yang sudah tidak termasuk kontribusi employer ke dana pensiun CPF, supaya lebih setara dengan konsep "gaji yang bisa dibelanjakan."
Di kurs Juni 2026, SGD 5.000 setara sekitar Rp 69,35 juta per bulan.
Di sisi Indonesia, kita pakai rata-rata upah BPS Rp 3,33 juta, dan perlu dicatat, ini adalah rata-rata (mean), bukan median. Karena BPS tidak mempublikasikan median pendapatan nasional, dan mean biasanya lebih tinggi dari median karena ditarik ke atas oleh kelompok berpenghasilan besar. Artinya angka Rp 3,33 juta ini sebenarnya sudah menguntungkan Indonesia dalam perbandingan ini.
Hasilnya: pekerja Singapura bisa beli sekitar 1.614 liter BBM per bulan. Pekerja Indonesia rata-rata: 205 liter. Rasionya hampir delapan kali lipat, meski harga BBM Singapura 2,6 kali lebih mahal secara nominal.
Jadi siapa yang sebetulnya "lebih murah" BBM-nya?
Bahan bakar mereka memang lebih mahal secara nominal, namun daya beli mereka jauh lebih raksasa.
Seskab juga sempat menyebutkan negara Laos dan Myanmar sebagai pembanding. Laos memiliki upah minimum sekitar Rp 1,9 juta sehingga warganya hanya mampu membeli 59 liter per bulan. Myanmar dengan upah sekitar Rp 1,36 juta bahkan hanya bisa membeli sekitar 54 liter saja.
Kondisi ekonomi di kedua negara tersebut memang sedang berada dalam situasi yang jauh lebih berat. Namun menjadikan negara dengan keterbatasan ekonomi paling parah di ASEAN sebagai benchmark atau tolok ukur keberhasilan tentu kurang tepat.
Logika ini seperti merasa hebat hanya karena nilai kita lebih tinggi dari anak yang sering bolos.
Secara angka nominal, Pertamax di Indonesia memang lebih murah daripada Filipina, Thailand, atau Singapura.
Namun ketika data penghasilan dimasukkan ke dalam perhitungan, terlihat jelas bahwa mayoritas pekerja Indonesia memiliki daya beli yang sangat terbatas. Kesan murah yang digemborkan pemerintah ternyata enggak seindah realita di lapangan.
Jika pemerintah bersikeras menyatakan harga sekarang sudah wajar, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu dijawab.
Wajar bagi siapa?
Jika argumen ini hanya valid untuk pekerja di Jakarta, jelas narasinya menjadi tidak relevan.
Nangis-nangis untuk menarik empati ❌
Nangis-nangis untuk unjuk kebodohan✅
Siapa yang bukannya kasihan malah naik pitam menonton video nanik s deyang ini?
Di Indonesia, ada nama-nama besar nan mahsyur di bidang gizi cum; dr. Cindiawaty Josito Pudjiadi, MARS, MS, Sp.GK, Dr. Arif Sabta Aji, S.Gz., MQM, Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan, MS., Prof. Hardinsyah, Dr. dr. I Wayan Weta, MS, Sp.GK, Prof. dr. Nur Indrawaty Lipoeto, MSc, Phd, Sp.GK, lalu yang hingga detik ini masih lantang bersuara via medsos; Dr. Tan Shot Yen, dll.
Alih-alih memilih salah satu pakar di atas, prabowo malah memilih nanik untuk menahkodai Badan Gizi Nasional, yang teramat sangat jelas, tak ada kaitannya sama sekali dengan kepakarannya, pengalaman profesionalisme, atau latar belakang pendidikannya nanik.
Oleh karenya, kalimat "dia pengen anak-anak Indonesia ini terpenuhi gizinya", hanyalah cita-cita semu, main-main, dan jauh dari kata serius. Lebih tepatnya OMONG KOSONG.
As we said before, apabila nanik terus memelihara drama murahan nan menjijikkan seperti ini, kami amat sangat berani menjamin, ia akan merasakan 10 hingga 100x lipat penderitaan melebihi dadan hindayana.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti membawa angin segar bagi dunia pendidikan tanah air dengan mengumumkan kenaikan resmi tunjangan guru honorer atau non-ASN menjadi Rp2 juta per bulan. Kebijakan strategis ini merupakan bentuk realisasi nyata dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa di berbagai pelosok daerah. Selain itu, aparatur sipil negara (ASN) yang berprofesi sebagai tenaga pendidik juga dipastikan menerima penyesuaian tunjangan dengan besaran yang setara dengan nilai gaji pokok mereka.
Simak berita selengkapnya di https://t.co/12KzHzegth, BeritaSatu TV, YouTube BeritaSatu dan unduh aplikasi BeritaSatu di iOS dan Apps Store!
#BeritaSatu #SaatnyaMajuBersama #TunjanganGuru #KesejahteraanGuru #GuruHonorer #Mendikdasmen #AbdulMuti
@ardisatriawan Ini bukan hal baru, yang honorer sudah dinaikkan dari 1,5 ke 2 sejak tahun lalu. Yang ASN sudah sejak lama 1x gapok. Syaratnya PPG, ini namanya TPG
@menuembegejelek@TxtdariHI Sebagai guru, hmm pas ada anak bilang mau jadi coklat, dalam hati langsung bilang (oh pantes, karena tahu kelakuan dia dan arogansi ortunya). Rata-rata yang masuk juga bukan anak yang punya prestasi akademik
Dulu Visi-Misi udah dibuat sesederhana mungkin agar mudah dipahami masyarakat. Jangan sampai salah pilih pemimpin karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Sederhananya, kalau nggak suka Anies, pilih Ganjar, dan sebaliknya. Semoga rakyat 58% menderita di dunia dan akhirat.
Guys, coba berhenti sebentar dan bayangin angka ini.
Rp12 triliun.
Bukan Rp12 miliar.
Bukan Rp120 miliar.
Tapi Rp12.000.000.000.000.
Kalau benar ada dugaan pemborosan atau permainan anggaran sebesar itu, yang hilang bukan cuma uang negara. Yang hilang adalah kesempatan rakyat mendapatkan banyak hal yang jauh lebih berguna.
Biar kebayang segede apa angkanya:
🏥 Dengan asumsi biaya membangun rumah sakit setara penang sekitar Rp300 miliar, Rp12 triliun bisa membangun sekitar 40 rumah sakit baru.
🎓 Dengan asumsi biaya pembangunan kampus negeri lengkap sekitar Rp1 triliun, Rp12 triliun bisa membangun sekitar 12 kampus baru.
🏫 Dengan asumsi satu sekolah baru menghabiskan Rp20 miliar, Rp12 triliun bisa membangun sekitar 600 sekolah.
👨🏫 Jika gaji dan tunjangan seorang guru rata-rata Rp5 juta per bulan atau Rp60 juta per tahun, Rp12 triliun bisa membayar sekitar 200 ribu guru selama setahun penuh.
🩺 Jika iuran BPJS PBI sekitar Rp42 ribu per orang per bulan atau Rp504 ribu per tahun, Rp12 triliun bisa membiayai hampir 24 juta warga selama setahun.
Yang bikin publik melongo lagi, target SPPG disebut sekitar 21.000 titik.
Kalau angka 13.400 titik yang ramai dibahas itu benar, berarti jumlahnya setara hampir 64% dari target nasional.
Dan kalau Rp12 triliun dibagi ke 13.400 titik, hasilnya sekitar:
- Rp895 juta per titik per tahun
- Rp74 juta per bulan per titik
-Rp2,4 juta per hari per titik
dan ini baru dari hasil jual beli titik
belum pemotongan insentif dan pengadaan yang belum di audit
“Sebesar apa sebenarnya uang yang berputar di setiap titik?”
fix stop MBG selamanya gk sih ?
Betul.
Menaikan batas syarat maksimal penghasilan akan memperluas jangkauan penerima KIPK ke kelompok aspiring middle class. Masyarakat di kelompok ini ndak mendapat bantuan apa2 dari pemerintah. Jika KIPK juga tdk bisa diakses, anak2 mereka bisa jatuh ke kelompok miskin di masa depan.
Juga menghapus larangan ASN dan TNI/Polri mengakses KIPK. Selama penghasilan masih dibawah batas maksimal, maka mestinya anak mereka juga berhak dapat KIPK.
Barusan tahu ternyata syarat penghasilan untuk mendaftar penerima KIPK sudah berubah. Tahu dari keluhan warga yang anaknya diterima PTN tapi ndak sanggup membayar UKT.
Dalam pikiran sy mestinya anaknya bisa mengakses KIP-K, karena penghasilan keluarga hanya Rp3jutaan.
Ternyata, anak tsb tidak memenuhi syarat mendaftar KIPK sesuai aturan 2026 yang berbasis UMP, dimana UMP Jatim di bawah Rp3juta alias Rp2,4jutaan.
Ini aturan Edan!!
Dulu saat zaman Pak Jokowi sudah mengcover penghasilan sampai Rp4juta, saya masih kritik agar dinaikan hingga menjangkau kelas menengah rentan, yang setidaknya bisa sampai ke batas penghasilan maksimal Rp5-6juta.
Alasan saya, karena demikian mahalnya biaya kebutuhan kuliah, yang bagi keluarga penghasilan Rp6juta pun masih sangat berat membiaya kuliah secara mandiri ditengah UKT yang semakin mahal. Koq sekarang malah batas maksimalnya diturunkan lagi ke UMP. Wis edan ini.
Piye sih ini pak @prabowo, keluarga dgn penghasilan Rp5-6 juta saja belum tentu sanggup membiaya secara mandiri biaya kuliah anaknya, koq malah syarat batas maksimal penghasilan diturunkan ke UMP.
Pantesan makin banyak warga yang mengeluh. Edan ini, buat apa di kasih MBG bagus2 kalau ujungnya untuk kuliah ndak sanggup karena dinilai tidak layak menerima KIPK.
Padahal saya mengusulkan agar KIPK era Pak Prabowo ini lebih baik dari era Pak Jokowi, baik dengan menaikan batas maksimal penghasilan agar mengcover aspiring middle class, juga dengan menambah bantuan berupa Laptop. Agar KIPK era Prabowo bisa diubah namanya, entah jadi KIPK Plus, atau KIP08, dan akan diingat sampai kapan pun.
Lhadalah malah sekarang jauh lebih buruk dari Jokowi, bantuan biaya hidup pun ndak berubah.
Salam
FK
CC mas @kokokdirgantoro perjuangkan ini di PSI, ngaco ini kebijakan menurunkan batas maksimal penghasilan ke UMP, makin banyak anak yang tidak bisa kuliah.