@Aswicahyono@jengkolsifu Posisi 1 (punya SDA) itu sedikit banyak penyebab susahnya move on dari posisi 2 (mimpi kemandirian). Sampai dikembangin teori resource curse kan.
@rickyho_1989 The reverse story is also very possible: that provinces with higher GRDP growth attract more SPPG. They likely have better infrastructure and higher population density, so it is easier to operate mass food logistics.
Seeing all the news and commentaries on the natural resources export centralisation policy, I can't help to think that the current administration is playing chicken with the market with the future of the nation as the wager 🫣
Ironically, the president may not even realize how condescending his comment was. I guess my colleague had a good point when he said that the president's "blue blood" lens often creates a gap between his elitist view and the working class reality on the ground.
@cips_id
Rupiah Anjlok ke Level 17.600 per Dolar AS, Prabowo: Rakyat di Desa Enggak Pakai Dolar AS
"Rupiah begini, dolar begitu. Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok, iya kan?"
This fortnight on the Intel we ask:
🔴 Middle East trigger shocks that reshape development challenges in the Indo-Pacific?
Our expert contributors pitch in:
⚫ Center for Indonesian Policy Studies’s @ASurianta
⚫ The Lab’s @anitramz
⚫ @USSC's @jaredmondschein
Explore their three competing views, here 👉 https://t.co/j9RRW0Kdvm
Don’t miss an edition, sign up to our list to get the Intel straight to your inbox 👉 https://t.co/mymdpExrtw
@iMedKrisna Sebnrnya situasi labour market kita agak ngebingungin. Kalau dibilang demand kurang dan supply cukup, bisnis kok ngeluh susah dapetin the right talent? Apa lulusan LPDP jadinya too hi skilled sementara perusahaan cuma perlu med skilled? Or tipe skillnya yg ga cocok?
@iMedKrisna Problemnya, kebijakan industri sering kejebak sama industri incumbent sendiri. All policies have winners and losers, and well-resourced losers can organize a lobby group 😁
Artikel yang berani dr mz. Moh. Ainun Rizqi.
• Kurikulum Gonta-Ganti Terus: Tiap ada perubahan kurikulum, bahasanya selalu keren: "progresif" atau "visioner". Tapi kenyataannya, guru di sekolah sering bingung karena aturan mainnya berubah terus dari pusat.
• Suara Guru Nggak Didengar: Penulis pakai istilah keren epistemic injustice. alias Negara nggak percaya kalau guru itu pinter. Guru cuma dianggap sebagai "petugas" yang tinggal jalanin perintah, bukan ahli yang paham kondisi murid di lapangan.
• Regulasi "Sok Tahu" dari Pusat: Kebijakan pendidikan kita itu sifatnya top-down (dari atas ke bawah). Orang-orang di kantor pusat yang mungkin jarang masuk kelas, bikin aturan yang harus diikuti semua guru, tanpa nanya dulu ke gurunya: "Eh, ini cocok gak buat murid kalian?"
• Guru Jadi Korban, Di satu sisi harus nurut sama aturan administrasi yang ribet, tapi di sisi lain mereka yang paling tahu kalau murid-muridnya punya kebutuhan yang beda-beda. Akhirnya guru kayak robot yang dipaksa kerja pakai remote control dari jauh.
• Efeknya? Pendidikan Jadi berantakan. Kalau pemerintah terus-terusan merasa paling tahu dan mengabaikan pengalaman nyata guru di kelas, ya pendidikan kita nggak bakal maju-maju. Antara teori di kertas sama kenyataan di kelas bakal selalu nggak nyambung.
@iMedKrisna@skybfz Iye, berasanya sih gitu. Malah pernah nangkep paragraf bawah kebalikan paragraf atas dalam satu jawaban (opening bilang "yes", kesimpulan bilang "no"). Kalo CG seenganya halunya konsisten 😁
@iMedKrisna Direksi institusi mana lagi ni yg bakalan tumbang 😁? Agak heran sih, reaksi yg ini lbh sepi. Gua selalu ngerasa credit rating as a more "realistic" reflection of risk appetite compared to the stock market index.
@mrtjakarta Safety hazard: karpet menuju ke toilet di stasiun Lb Bulus tidak rata (bergelombang). Saya jadi tersandung dan pergelangan tangan terbentur tembok.
What a sharp conclusion: "Negara [seharusnya] tahu kapan harus mundur supaya pasar bisa berjalan". Kenapa kata 'seharusnya' saya tambahkan? Karena pemerintah lebih sering mengintervensi dgn peraturan yang akhirnya malah makin menyulitkan pelaku usaha.
Berikut artikel saya di Kompas, 14 Januari 2026, “ APBN 2026 Berlari di Ruang Sempit”. Kerja keras Kemenkeu patut diapresiasi. Namun persoalan sesungguhnya justru menunggu di 2026. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan ini?
https://t.co/wTJqSBRYEr