Siti Anshoriyah

Mencintaimu adalah takdir, Allahu Akbar adalah takbir.

[Tribun Milano @TribunMilano]

@SBYudhoyono Bapak mending masih bisa ngikutin perkembangan dan dinamika pasar sambil ngelukis.

Warga mah boro-boro pak, yang ada kami dipaksa ngikutin kebijakan pemerintah yang ugal-ugalan, agak meringis dikit, sambil mikir apa yang bisa dilakukan untuk menghasilkan cuan yang halal

[Bad News From Indonesia @bnfi_id]

BREAKING:
​Rupiah resmi menyentuh titik terendah sepanjang masa, Rp17.505.

Angka ini melampaui rekor kelam krisis 1998 di Rp16.800.

[Sebuah Utas]

[Padang Galir @ubegebe1]

Asik nih. Udah ada yg mancing

[BACOT TETANGGA @Xbacottetangga]

kereeen banget iiihhh si bapak kumis satu ini, bisa bisanya lagi rapat malah main game + ngerokok 👎

[hywnnkw @heywannaknoww]

Prabowo idul adha tahun ini kurbannya banyak, yaitu 288 juta rakyat indonesia

[Meddy D. Luffy @meddyDLuffy]

" Dolar tembus 17.500 kamu gak panik?"

Bro, gw udah panik duluan sejak mereka kepilih 😠😠

[Handoko Tjung @handokotjung]

Mau nyalon, gagal.
Mau nyalon, gagal.
Pas berhasil, waduh hasilnya amburadul.

Tempat potong rambut macam apa ini.

[Prabowo Subianto @prabowo]

Kondisi rupiah saat ini adalah bukti ekonomi bangsa telah salah urus bung @DavidEfendhi. Hampir semua nilai tambah, dinikmati bangsa asing.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada kasus yang menurut gue perlu lo dengar karena ini bukan cuma soal satu anak di satu sekolah di Pemalang. Ini adalah cerminan dari sesuatu yang jauh lebih besar.

Seorang orang tua di Randudongkal, Kabupaten Pemalang sebut saja Bapak ini memposting sesuatu di media sosialnya.

Isinya dua hal: kritik terhadap implementasi MBG dan pengingat bahwa sekolah negeri dilarang memungut biaya LKS dan infak berdasarkan aturan pemerintah yang sudah berlaku.

Dia tidak menyebut nama sekolah anaknya.
Tidak menyebut nama kepala sekolah.
Tidak menyebut nama guru siapapun.

Tapi anaknya Mas Azhim, siswa SD N 01 Banjarayar dikeluarkan dari sekolah.

Yang terjadi secara kronologis:
Bapak ini memposting kritik soal MBG dan pungutan liar di sekolah negeri di akun media sosialnya.
Kepala sekolah memanggil dia.
Dan setelah pertemuan itu anaknya diberhentikan secara sepihak.

Tidak ada surat resmi pemberhentian yang prosedural.
Tidak ada proses klarifikasi yang fair.
Tidak ada mekanisme banding.
Satu pertemuan dan anak itu tidak boleh masuk sekolah lagi.

Dua bulan lebih Mas Azhim tidak mengikuti pelajaran. Dua bulan lebih seorang anak SD kehilangan haknya atas pendidikan bukan karena dia berbuat salah, tapi karena bapaknya berani bicara.

Dan di atas itu semua Mas Azhim juga mengalami bullying.

Bukti percakapan yang beredar dan ini yang paling mengejutkan:
Ada screenshot percakapan WhatsApp yang beredar. Pihak sekolah melalui salah satu guru membalas pesan si Bapak dengan kalimat yang menurut gue sangat mengungkapkan segalanya:

Meskipun njenengan tidak menyebutkan identitas sekolah, tapi kan masyarakat tahu kalau Mas Azhim sekolah di SD N 01 Banjarayar, jadi menggiring opini publik ke SD kami.

Berhenti sebentar di sini.
Pihak sekolah sendiri yang mengakui bahwa yang jadi masalah bukan tindakan si Bapak secara hukum tapi dampak reputasi ke sekolah.

Bukan soal anak yang melanggar aturan. Bukan soal proses belajar yang terganggu.
Tapi soal opini publik yang mengarah ke SD mereka.

Artinya anak ini dikeluarkan bukan karena dia salah. Tapi karena bapaknya membuat sekolah tidak nyaman di mata publik.

Apa yang dilakukan si Bapak itu sebenarnya?
Dia mengingatkan bahwa sekolah negeri tidak boleh memungut biaya LKS dan infak.
Ini bukan opini.
Ini fakta hukum.

Permendikbud dan berbagai regulasi turunannya sudah jelas melarang pungutan di sekolah negeri yang sudah mendapat BOS Bantuan Operasional Sekolah.

Sekolah negeri mendapat dana BOS dari APBN untuk membiayai operasional sekolah.
Dana itu sudah termasuk untuk pengadaan buku, alat tulis, dan kebutuhan belajar siswa.
Memungut LKS tambahan di atas BOS adalah pelanggaran regulasi.

Si Bapak tidak mengarang.
Dia mengingatkan aturan yang memang ada.
Dan untuk itu anaknya dikeluarkan.

Soal kritik MBG yang dia sampaikan dan ini relevan dengan konteks yang lebih besar:

Kita sudah bahas panjang lebar soal MBG dari Rp340 miliar yang menurut Mahfud MD hanya sampai ke makanan dari total triliunan yang dianggarkan, sampai 33.000 kasus keracunan, sampai 1.720 SPPG yang tutup tapi tetap dibayar Rp6 juta per hari.

Orang tua yang kritis terhadap MBG bukan musuh program. Mereka adalah orang-orang yang paling langsung terdampak ketika program itu tidak berjalan dengan baik.

Anak-anak merekalah yang makan makanan dari program itu. Anak-anak merekalah yang keracunan ketika standar sanitasinya tidak terpenuhi.

Mengkritisi MBG bukan kejahatan.
Mengkritisi sekolah yang memungut biaya ilegal bukan kejahatan.
Tapi di Banjarayar Pemalang melakukan dua hal itu ternyata cukup untuk membuat anakmu kehilangan akses pendidikan.

Ini bukan hanya masalah satu sekolah ini adalah masalah sistemik:
Yang terjadi di sini adalah penggunaan kekuasaan institusional untuk membungkam kritik warga.
Dan yang dikorbankan bukan si orang tua tapi anaknya yang tidak berdaya.

Ini adalah bentuk intimidasi yang sangat kejam justru karena targetnya bukan si pengkritik secara langsung. Targetnya adalah orang yang paling dicintai oleh pengkritik itu anaknya sendiri.

Kalau lo mau membungkam seseorang tanpa kelihatan melanggar hukum secara terang-terangan sakiti anaknya.
Itu yang terjadi di sini.

Dan kalimat dari guru itu tadi "menggiring opini publik ke SD kami" menunjukkan bahwa ini adalah keputusan yang diambil secara sadar untuk melindungi reputasi institusi, bukan untuk kepentingan terbaik anak didik mereka.

Apa yang seharusnya terjadi secara hukum:

Pertama — sekolah tidak punya kewenangan hukum untuk mengeluarkan siswa secara sepihak hanya karena orang tuanya mengkritik di media sosial.

Ini melanggar hak anak atas pendidikan yang dijamin Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UUD 1945 Pasal 31.

Kedua — pungutan LKS dan infak di sekolah negeri yang sudah menerima BOS adalah pelanggaran regulasi yang seharusnya dilaporkan dan diinvestigasi oleh Dinas Pendidikan dan inspektorat daerah.

Ketiga — bullying terhadap anak karena tindakan orang tuanya adalah pelanggaran serius yang masuk dalam kategori kekerasan berbasis relasi kuasa.

Kasus ini sudah masuk ke Polres Pemalang.
Dan si Bapak memohon agar Kapolres mengawal proses penyidikan ini agar berjalan sesuai hukum bukan sesuai keinginan pihak tertentu.

Yang paling menyentuh dari seluruh cerita ini:
Si Bapak menulis: "Saya tidak mampu membayar pengacara untuk mencari keadilan."

Dan di sisi lain dia bilang: "Tidak apa-apa, saya bisa mendidik anak-anak walaupun tanpa ada ijazah."

Ini adalah seorang ayah yang sudah pasrah dengan sistem tapi belum menyerah pada kebenaran.
Yang tahu dia mungkin tidak punya kekuatan finansial untuk melawan.
Tapi tetap berjalan karena dia yakin masih ada orang-orang baik yang bisa membantu.

Dan si Bapak menutup pernyataannya dengan kalimat yang menurut gue harus diingat oleh setiap pejabat dan kepala sekolah di Indonesia:

"Jangan semena-mena dengan jabatan yang kau sandang karena itu semua hanya titipan."

Kalau kita bisa marah pada triliunan rupiah MBG yang tidak sampai ke makanan anak-anak kita juga harus bisa marah ketika satu anak SD kehilangan haknya atas pendidikan hanya karena bapaknya berani mengingatkan aturan.

Keduanya adalah wajah dari sistem yang sama sistem di mana institusi lebih sibuk melindungi dirinya sendiri daripada melayani mereka yang seharusnya dilayani.

Mas Azhim berhak atas pendidikannya.
Dan bapaknya berhak atas keadilannya.

[MBG Jelek @menuembegejelek]

Di atas podium sok teges; mengagung-agungkan sistem merit. Anti koneksi-koncoisme, anti ini anaknya siapa, ponakannya siapa. Faktanya? Bayangken, satu orang ADIK KANDUNG menjabat 5 posisi strategis sekaligus.

WHAT AN UNMISTAKABLY, PAINFULLY BLATANT HYPOCRISY!! 🫵🏻

#RezimMunafik

[Vikir Van Baskerville @VikirBaskervl]

LAH setelah diatur kang parkir malah ngga macet 🤣🤣🤣

[Mas Gres @erlanishere]

Gengs, karena berita di Aceh makin tenggelam, kita bakal up lagi situasi di sana.
Kondisi di Aceh masih banyak titik-titik yang belum pulih akibat banjir tahun lalu, ekonomi belum bisa bergerak penuh seperti sebelumnya.
Ya Allah!

[kale @kalistohenituse]

Bagi yang belum yakin tentang rapor merah Prabowo-Gibran:
1. Nilai tukar rupiah terendah sepanjang sejarah
2. Kabinet tergemuk sepanjang sejarah
3. Presiden paling sibuk ke luar negeri dan wapres paling tidak berguna sepanjang sejarah (51 kunjungan dalam 2 thn, sementara Jokowi 58 dalam 2 periode)
4. Nominal utang & suku bunga APBN terbesar sepanjang sejarah
5. Proyek Korupsi termahal sepanjang sejarah
6. Praktek Nepotisme terparah sepanjang sejarah
7. SDM generasi muda terendah sepanjang sejarah

[Sugeng Enjing @sugenggrawuh]

@yappingfess Sekolah rakyat dikebut, sekolah yang sudah ada dan perlu direvitalisasi masih harus nunggu antrean(?)🤷🏻🤦🏻‍♂️

[🐳 @bIuebIeu]

@yappingfess Tulisan segede ompreng aja pake nanya "itu sekolah negeri kak" dongok abiesss

[🍉k. 🔮 @_nxttou]

@yappingfess kenapa revitalisasi harus daftar dulu? pemerintah bisa bikin sppg sampe ke pelosok, masa gak bisa liat keadaan sekolah penerimanya kyk gimana? harusnya pas bangun sppg, sekalian revitalisasi sekolahnya lah kocak

[MBG Jelek @menuembegejelek]

Daftar profesi yang terang-terangan dilecehin marwahnya karena kehadiran embege sejauh ini:

- Guru ✅
- Nakes ✅
- Pegawai Dinkes ✅
- Ahli Gizi ✅
- Jajaran Pegawai BPOM ✅

[Yogi Natasukma™ @SoundOfYogi]

ALASAN KENAPA HIDUP LO STRESS:

1. Presiden lo bego
2. Presiden lo bego
3. Presiden lo bego

[Info Jateng @Jateng_Twit]

Kata-kata lur untuk kedua orang tuanya 🙏

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang melaksanakan penanganan kondisi darurat terhadap seorang balita yang mengalami hipotermia di jalur pendakian Gunung Ungaran, Sabtu (11/04/2026).