Cina luar biasa. Produksi bahan tekstil dari gedebong pisang. Pisang jenis abaka. Banyak ditanam di Philipina. Kabarnya bibitnya sulit didapat kalau mau nanam di Indonesia. Regulasi pemerintah Philipina ketat tidak membolehkan jual beli bibit pisang abaka!
Rabu, 28 Januari 2026, lahan garapan petani seluas 83 hektare di Desa Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dieksekusi secara paksa.
Ratusan aparat bersenjata lengkap diterjunkan untuk mengawal kepentingan sebuah korporasi, sementara rumah dan tanaman warga diratakan alat berat.
Sejak pagi, ribuan warga datang menyaksikan apa yang mereka sebut sebagai “penggusuran legal”.
Belasan eskavator milik perusahaan bekerja tanpa jeda, merobohkan rumah kayu, kebun pangan, dan tanaman produktif milik kelompok tani KTPH-S.
Dalam hitungan jam, ruang hidup petani lenyap—tanpa kompensasi yang jelas, tanpa kepastian masa depan.
Aparat Negara vs Rakyatnya Sendiri
Eksekusi dikawal personel gabungan dari Polda Sumatera Utara, Polres, Polsek, Brimob, Polwan, hingga Satpol PP Pemerintah Kabupaten Labura.
Kekuatan negara dikerahkan secara masif, bukan untuk melindungi warga, melainkan memastikan proses penggusuran berjalan mulus.
Akibatnya, sedikitnya enam warga dilaporkan diamankan aparat.
Sejumlah lansia tumbang akibat trauma. Anak-anak menangis histeris menyaksikan rumah dan tempat bermain mereka hancur.
Ambulans mondar-mandir mengangkut korban pingsan.
Seorang nenek berlutut di hadapan Kapolres Labuhanbatu, memohon agar rumah dan tanaman tidak dihancurkan.
“Biarlah kami bongkar sendiri, supaya sisa bangunannya bisa kami pakai,” pintanya dengan suara gemetar. Permohonan itu tak menghentikan kerja alat berat.
Menang Tanpa Kepastian Hukum
Eksekusi ini dimenangkan oleh PT Smart. Namun kemenangan tersebut berdiri di atas dasar hukum yang dipertanyakan.
Sejumlah pihak menyebut Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan belum sepenuhnya jelas.
Ironisnya, di lokasi eksekusi terpampang spanduk bertuliskan:
“Tanah Ini Milik Negara Eks HGU PT Smart yang Dikuasai Rakyat sebagai Lokasi Reforma Agraria – Pansus DPR RI.”
Tulisan itu justru menegaskan konflik mendasar: jika lahan tersebut merupakan eks HGU dan masuk agenda reforma agraria, mengapa negara justru berdiri di belakang korporasi?
Ketika dimintai penjelasan, Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya menolak memberikan keterangan substansial.
buat teman-teman yang turun aksi hari ini dan ke depannya, kami membuat lockscreen dan kartu hak demo jika teman-teman tertangkap. sila gunakan dan sebarkan, gratis🔥
file hd untuk ls dan pdf siap cetak di rep yaa!
@redstreamnet 🆘️🆘️
Indonesian police blockaded an ambulance and medical team carrying injured and bleeding demonstrators, obstructing the ambulance's path and acting as if they didn't hear the demonstrators shouts. https://t.co/C0y8HKHulU
🟡 HAPPENING NOW: Police are cracking down on protests in Jakarta and other parts of Indonesia, where people are demanding the repeal of a controversial military law. In the capital, crowds have once again gathered outside the national parliament. Reports say officers have searched and disbanded street medics and damaged medical supplies. Water cannons were used against demonstrators.
Protesters also report that plainclothes intelligence agents are carrying firearms. Police have begun dispersing the crowd, arresting several people as tensions escalate. The law, passed behind closed doors, allows active-duty military officers to hold civilian posts across key state institutions.
Aksi #CabutUUTNI#TolakRuuPolri berlangsung hari ini di depan gedung DPR RI. Disamping itu, ada pula makanan dan minuman yang dibagikan gratis untuk massa aksi.
Alerta... Alerta...‼️ Jakarta Hari Ini..‼️
Bantu share gaess.... Aparat melakukan aksi kekerasan terhadap peserta aksi
Gedung DPR MPR RI Kamis malam 20.03.25