Gelar Boleh Profesor tapi untuk Menjawab Pertanyaan sederhana, kalau bisa Muter2 & belibet knp Harus dijawab Simpel..??🤪🤣
Itu kali Prinsip Profesor ini🤪
Pak Kasmudjo
Sedih sekali ya Allah
Beliau pensiunan Dosen, badannya kurus karena depresi
Di tahun 2017 dipaksa mengaku sebagai Dosen Pembimbing Skripsi.
Dengar pengakuannya sendiri kepada Dr @SianiparRismon yang datang berkunjung:
"Saya bukan Dosen Pembing Skripsi! Yang bimbing Skripsi Dosen-Dosen yang umurnya 50 tahun ke atas".
"Saya juga bukan Dosen Pembimbing Akademik. Saya tahu itu masih pangkat 3B, belum boleh jadi Dosen Pembimbing"
Kasihannya, ketakutan sekali didatangi Pak Rismon. Seperti dikejar dosa.
Dan sedih sekali melihat beliau. Tua renta, suka pakai masker, karena mungkin malu ketemu orang, dan dikejar rasa bersalah karena mau saja disuruh bohong.
Kok ada orang sesadis itu ya, menggunakan seseorang untuk melegitimasi kebohongan.
Kalau tidak salah di PN Sleman, Pak Kasmudjo ikut digugat Rp 1,000 Triliun karena sudah berbohong.
Ada ya orang yang dengan kekuasaannya mencelakakan orang lain.
https://t.co/boXfMV1kTZ
Dalam bahasa filsafat, ini adalah Logical Fallacy atau sesat pikir
Ijazah dan skripsi tentu berbeda dengan dokumen lain yang disebutkan JKW seperti KTP, KK, SIM, dan sertifikat tanah.
Ijazah dan skripsi adalah domain publik bagi seorang Pejabat. Jadi ketika ada warga negara melihat keganjilan dokumen ijazah dan skripsi dari seorang Pejabat Publik, dia berhak meminta kejelasan, dan ini sudah diatur dalam UU Keterbukaan Publik no 14 tahun 2008.
Mengapa negara mengatur ijazah, menjadi domain publik?
Karena negara melindungi dari kemungkinan pemalsuan ijazah untuk dijadikan sebagai cara meraih jabatan publik.
Ingat! Pejabat Publik mulai dari gajinya, perjalanan dinasnya, beras dan minyak gorengnya, isi kulkasnya, isi lemari bajunya, BBM mobilnya, apa yang dimakan, berasal dari UANG PAJAK yang dibayarkan RAKYAT dengan darah dan airmata!
Karena itu maka negara mengatur, Ijazah para Pejabat Publik - dan sebetulnya juga Ijazah kita semua - adalah domain publik.
Karena tulisan, angka, nomor, apapun yang tertulis dalam ijazah seseorang, tidak bisa dipakai untuk macam-macam, dan tidak bisa disalahgunakan kecuali oleh yang bersangkutan.
Sangat berbeda dengan KK, KTP, SIM, apalagi Sertifikat, karena semua dokumen itu masuk dalam domain privat, hanya digunakan oleh pemiliknya untuk kepentingan privat.
Mengapa Doktor Rismon meneliti Skripsi JKW? Sebab dengan mata kepala sendiri, sebagai seorang Alumnus UGM, beliau melihat keganjilan pada skripsi tersebut.
Dan jika skripsinya ganjil, apalagi palsu, tentu saja tidak pernah ada Ijazah yang bisa diterbitkan.
Itulah pentingnya, mengapa Doktor Rismon menelitia skripsi JKW.
Agar kebenaran terkuak. Agar jawaban atas pertanyaan yang terus mengusik nurani rakyat sejak 10 tahun yang lalu, terjawab:
Benarkah Ijazah JKW palsu?
Yang sebetulnya jauh lebih mudah bagi Jokowi sendiri untuk membuktikannya;
Perlihatkan saja Ijazah aslinya, kalau memang punya, di depan wartawan, dimuat di media massa.
Selesai!
Kenapa harus repot-repot mengkriminalisasikan orang, memenjarakan orang, merasa dihina-hina dan direndah-rendahkan?
Kan tidak cuma Doktor Rismon, Doktor Roy Suryo, dan Dokter Tifa yang bertanya, tetapi jutaan rakyat juga bertanya hal yang sama.
Tinggal diperlihatkan, apa sih susahnya?
Apakah kesulitan memperlihatkan?
Sulit menunjukkan ijazah?
Berat sekali kah?
Ada apa dalam ijazah itu hingga harus bikin drama berkepanjangan, yang akhirnya merugikan diri sendiri, sampai Sitokin dan Kortisol banjir semua keluar hingga bikin sakit kulit dan alopecia?
Soal Logical Fallacy.
Ijazah dan skripsi adalah domain publik.
KK, KTP, SIM, Sertifikat adalah domain privat.
Dan semua diatur dalam Undang-Undang.
Lagipula, apa pentingnya Doktor Rismon meneliti KTP, KK, SIM, dan Sertifikat milik JKW?
Memangnya terindikasi palsu juga?
https://t.co/tFaxchjvmr
Siapa yang pertama kali membuat HOAX bahwa kemungkinan besar Ijazah Jokowi Palsu?
Ya dia sendiri!
Sumber paling awal Hoax ini, adalah pernyataan ketika menjadi Pembicara di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 28 Juni 2013, ketika itu Jokowi masih menjadi Gubernur DKI Jakarta dan otw ikut Pilpres 2014.
Dia mengatakan di Forum sangat penting dan bersejarah tersebut:
1) Bahwa IPK bukanlah tolok ukur utama untuk menjadi Presiden
2) IPK nya saat kuliah "Dua saja tidak ada", artinya secara eksplisit dia mengaku bahwa IPK kuliah di UGM <2.
Pernyataan kedua ini tentu saja harus diduga HOAX karena bukan saja UGM, Kemendikti RI saja memiliki peraturan bahwa kelulusan Sarjana di Universitas manapun, harus dicapai dengan IPK >2,0.
----
Apa yang dilakukan Jokowi dengan kemungkinan HOAX yang dia buat ini?
Satu
Selama 11 tahun dia membiarkan pernyataan yang sangat merendah UGM dan ini terus memicu polemik, perdebatan, perpecahan, hasutan di antara masyarakat yang sangat tajam dan makin menajam, ketika
Dua
Tindakan yang dia lakukan, alih-alih melakukan KLARIFIKASI atas pernyataan yang sangat berbahaya, karena bisa menimbulkan FITNAH terhadap UGM, yang ternyata bisa meluluskan Mahasiswanya, walau IPK <2, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap UGM.
Tiga
Malah memenjarakan Jurnalis yang kritis yaitu Bambang Tri Mulyono, dan di tahun 2025 ini malah mengkriminalisasi Tiga Intelektual: Roy Suryo, dr Tifa, dan Rismon Sianipar.
Seandainya ada tuntutan Fitnah dan Pencemaran Nama Baik, maka yang melakukannya adalah yang memberi pernyataan bahwa: Dia bisa lulus UGM walaupun IPK nya <2!
Siapa yang menjadi korban Fitnah dan Pencemaran Nama Baik? Ya UGM pastinya.
Masa Universitas Ternama di Indonesia dan Dunia, UGM, bisa meluluskan Sarjana dengan IPK <2?
Maka, Tiga Intelektual, Roy Suryo, dr Tifa, dan Rismon Sianipar, yang ketiganya adalah ALUMNI ASLI UGM, tergerak untuk melakukan analisis, demi marwah dan martabat UGM.
Jangan kebalik-balik! Yang membela UGM malah dikriminalisasi, yang merendahkan UGM malah dilindungi!
https://t.co/RTMvky6mKm