🇮🇩 | Indonesian students are smashing through police barricades as a massive wave of defiance sweeps the country.
For a solid week, student-led coalitions have shut down streets nationwide, escalating their fury against the Prabowo government's devastating economic policies and deep-seated corruption scandals.
Frontline activists warn that the administration is driving the country straight into economic collapse.
Protesters are also resisting the expanding footprint of the military in civilian spaces, ringing alarm bells over a dangerous slide back into the brutal, Suharto-era dictatorship.
JUST IN: Pemerintah resmi memasukkan profesi konten kreator ke dalam KBLI 2025.
Jadi, mulai sekarang, kita yang dapat uang dari endorse, iklan, afiliasi, atau kerja sama brand wajib hukumnya punya Nomor Induk Berusaha atau NIB.
Masalahnya, batas akhir penyesuaian kode usaha di sistem OSS dan AHU itu besok banget, tanggal 18 Juni 2026.
Niat bikin profesi ini legal dan diakui negara sebenarnya bagus. Tapi menetapkan tenggat waktu yang super mepet begini jelas bikin panik dan bingung warga digital. Pemerintah seolah menganggap semua konten kreator langsung paham urusan birokrasi, padahal mayoritas ekosistem ini adalah kreator kecil yang berjuang sendirian tanpa tim hukum atau admin khusus.
Kebijakan dadakan tanpa sosialisasi yang jelas ini berisiko menjadi blunder besar. Alih-alih merapikan data, aturan ini malah berpotensi mematikan kreativitas para pemula yang takut kena sanksi dan bikin server OSS down akibat semua orang mendaftar bersamaan.
Regulasi itu tugasnya membimbing dan memberi ruang tumbuh bagi industri kreatif melalui masa transisi yang masuk akal, bukan malah mencekik dengan birokrasi yang mendadak.
Menurut kalian, apakah aturan wajib NIB yang mendadak ini murni buat pendataan profesi, atau justru cuma cara cepat pemerintah buat ngejar target penyerapan pajak dari sektor digital tanpa kesiapan sistem yang matang?
Yesterday, police CLASHED with THOUSANDS of students, who were protesting in Bandung, Indonesia.
PRES. PRABOWO AND HIS INTERVENTIONIST ECONOMIC POLICIES ARE TANKING THE RUPIAH.
Sekitar 100 mahasiswa UGM menegaskan bahwa aksi mereka menggeruduk acara yang dihadiri tiga pejabat pemerintah merupakan puncak "rasa muak dan ketidakpercayaan" kepada pemerintah.
https://t.co/okNputYoYj
Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyegel 6.000 unit lebih kendaraan motor listrik EMMO yang berada di Gudang EMMO Electric Mobility di kawasan indusrti Sentul, Bogor, Jawa Barat (Jabar). Penyegelan tersebut lanjutan dari proses pengusutan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Motor-motor listrik tersebut disegel terkait klaster korupsi dalam pengadaan 20.801 unit motor listrik senilai Rp 1,1 triliun periode 2026. (Reporter: Bambang Noroyono).
A 6.7 magnitude earthquake hit parts of central Indonesia on Tuesday, injuring dozens of people and damaging several homes.
Footage captured dozens of people rushing to evacuate from a church and hospital.
Sekitar 100 mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menegaskan bahwa aksi mahasiswa menggeruduk acara yang dihadiri tiga pejabat pemerintah di UGM, Senin (15/06), merupakan puncak "rasa muak dan ketidakpercayaan" kepada pemerintah.
https://t.co/CfWbI97X5J
Indonesian youth rally nationwide over rising living costs, economic concerns, and controversial government policies.
Al Jazeera’s Jessica Washington reports.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G menyatakan, pelaksanaan proyek makan bergizi gratis (MBG) telah memberikan dampak negatif bagi keberlangsungan karier maupun kesejahteraan guru di setiap golongan.
MBG Mengalir Sampai Atas Seperti temuan-temuan liputan Tempo, proyek makan bergizi gratis menjadi ladang korupsi. Bancakan Gizi Nasional.
#KartunMajalahTempo
Pak guru Iman, Kepala Advokasi Guru, tahan tangis di MK saat nyampein dampak buruk MBG pada guru & bandingkan gaji guru dgn petugas SPPG
"setelah ada MBG, terjadi PHK massal terhadap guru honorer & PPPK"
"di Langkat ada guru honorer di gaji 500rb/bulan, di Sumedang 50rb" 🥹
"Kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke TNI, tentara punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG," kata Iman Zanatul Haeri, seorang guru, di hadapan Mahkamah Konstitusi.