BARESKRIM JELASKAN KRONOLOGI PRABOWO DISADAP ‼️
1. Kronologi Kasus
- Pada 2025–2026, tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur sesuai Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
- sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan disadap tanpa kaitan dengan penegakan hukum.
- pada Oktober 2026, tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan dan jejak log pada sistem LIMS.
- laporan polisi dibuat pada 30 Oktober 2026 oleh petugas yang mengetahui kejadian tersebut.
2. Hasil Penyidikan
- Bareskrim memeriksa 10 saksi dan 3 saksi ahli.
- Barang bukti yang disita: 11 handphone, 1 iPad, dan 4 flash disk.
- Penyidikan menggunakan metode Scientific Crime Investigation.
- Tiga tersangka ditetapkan, yakni LSP, ASN, dan EH. Sementara SU masih diperiksa sebagai saksi.
3. Sasaran Penyadapan
- Tersangka diduga menyadap nomor telepon milik Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha.
4. Modus Operandi
- Memerintahkan penyadapan tanpa prosedur, verifikasi, maupun kepentingan penegakan hukum.
- menghapus file hasil sadapan dan jejak log untuk menghilangkan bukti aktivitas penyadapan.
5. Ketentuan Penyadapan
Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan harus:
- melindungi HAM, serta menjamin legalitas dan kepastian hukum.
- menjamin perlindungan konsumen dan kerahasiaan.
- Dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang.
6. Pasal yang Disangkakan
Ketiga tersangka dijerat dengan:
- Pasal 258 UU 1/2023 tentang KUHP: Melarang penyadapan atau tindakan melawan hukum terhadap transmisi informasi nonpublik, seperti mendengarkan, merekam, mengubah, menghambat, atau mencatat. Ancaman maksimal 10 tahun penjara.
- Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU 1/2023 tentang KUHP: Mengatur akses tanpa hak ke komputer atau sistem elektronik milik orang lain, termasuk untuk memperoleh informasi elektronik. Ancaman maksimal 6 tahun penjara.
- Pasal 32 ayat (1) UU ITE: Melarang perbuatan tanpa hak merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau publik. Ancaman maksimal 8 tahun penjara.
Response @BNICustomerCare di WA sangat lama dan mengecewakan. Kita di suruh nunggu lama hanya Cust dan tuhan yg tahu kapan di jawabnya, sementara setelah Cust care jawab dan kita tidak response dalam 2 menit lsg di tutup chatnya, nggak profesional banget.
Pak Gubernur @pramonoanung lahan sepadan kali di sepanjang kali Kramat jati rapih pak, terbangun Bangli, yang kalau air kalinya meluap sukses bikin macet parah
Bagga baget jadi warga Jabar, yg Gubernurnya tahu gimana kita sebagai Orang Tua. Untung Studi Tour SMA sudah di larang, coba kalau masih boleh berapa banyak kalau supir model gini yg siap jadi korban. Bravo Bapak Aink @DediMulyadi71 https://t.co/yE6lO3SAgC
Saya bukan orang Demokrat, tapi analisa sy sbg political scientist: kans Jokowi diterima masuk Partai Demokrat 0,01 %. Mengapa? 1) trauma dr upaya Istana yg dgn kasar coba menggulingkan Ketum Demokrat thn 2021 masih membekas dalam, 2) kekhawatiran kalau Jokowi bisa tega menyakiti PDIP yg selalu setia membesarkannya dari Walkot Solo sampai menjadi Presiden, apalagi thdp parpol lain, 3) walaupun satu koalisi, etos politik SBY sangat beda dari Jokowi.
Gimana sakit hatinya ya ibarat orang tua yg punya anak dan si anak sudah di rawat di besarkan lalu di sokong apa maunya sampai jadi orang lalu pergi meninggalkan serta berkhianat, malah berusaha menjatuhkan orang tua yg membesarkannya @PDI_Perjuangan@ganjarpranowo
Hore jadi kenyataan Pertamax green gantikan posisi pertalite dgn harga 13,900. Tapi kalau nggak salah ini bukan gantikan tapi secara halus naikkan harga tapi biar Masy tdk demo mending ganti produk aja. Cabe bawang ikan dll di pasar hari ini harganya mengamuk
Jalan korupsi dan nyari uang ke wali murid telah di buka di saat ekonomi rakyat kecil makin susah. Ada ada aja akal nyari uang sampingan @kompascom@PDI_Perjuangan
https://t.co/ml3KXJXUB1
Terima kasih Bpk presiden RI yg baik di awal tapi selanjutnya amat sangat menyusahkan rakyat. Jgnkan naik Rp 3,900 naik 50 rupiah aja harga kebutuhan pokok akan naik gila2an. Ini yg jelas akan banyak menciptakan orang susah baru. @kompasiana
Serem ya kalau lembaga survey di jadikan alat propaganda kemenangan seseorang atau untuk menjatuhkan seseorang. Butuh biaya brp besar ya kalau untuk ngeborong seluruh lembaga survey untuk tujuan tertentu, ada yg tahu butuh biaya berapa ? #cumapingintahuaja
Dari semua eks Presiden RI semuanya menunjukkan sikap negarawan yg sejati, cuma satu yg tidak sama sekali.. kangen suasana saat Bpk @SBYudhoyono, ibu Megawati, dan Bpk alm Habibi menghantarkan pemilu yg sangat amat Demokratis. Harga bahan pokok tetap stabil tdk seperti skrg.
Sekedar saran, Saat yang bagus sih bersih bersih partai dari orang2 oportunis dan yg hanya mencari keuntungan pribadi dan keluarganya, kekuasaan itu pada akhirnya akan jatuh juga @PDI_Perjuangan
@CNNIndonesia Banner Segede gaban dan dalam jumlah banyak tersebar di seluruh negeri hanya butuh cost 180 K, satu kata menghayal nya ketinggian.. mungkin uang jelas 180K selebihnya Wallahu alam deh uang dari mana... 🤣🤣🤣
@adearmando61 Wkwkwk nyari suara buat pileg ya... Demen banget komentarin dapur rumah orang, semoga nanti juga ada yg komentarin dapur rumah elo ya. Aamiin hahahaha