Una de las cosas que más envidia me dan de MotoGP es cómo los buenos casi siempre acaban ganando. La mano del piloto cuenta mucho más y no existe tanto politiqueo.
¿Eres Marc Márquez, eres buenísimo y Ducati es italiano? No pasa nada. Firma y nos hinchamos a ganar.
Sencillito.
Mental Pecundang:
Yang berkuasa, mereka.
Yang membuat kebijakan, mereka.
Yang melaksanakan, mereka.
Yang korup, anggota mereka.
Ketika semua berantakan, yang disalahkan: asing, aseng, oseng, Yaman, Soros, Singapura, mahasiswa, UGM, UI, Anies Baswedan, PDIP, rotasi bumi, arah mata angin, kutub utara, kutub selatan.
Pokoknya semua salah, kecuali mereka.
Source : thread heri subakti
Ribuan almamater biru Trisakti kembali merapatkan barisan di Tugu 12 Mei untuk bergerak menuju Gedung DPR RI. Ketika kondisi bangsa sedang tidak baik-baik saja, suara dari rahim reformasi ini adalah alarm keras bagi penguasa. Panjang umur perjuangan kawan-kawan!
Video : sindonews
Gurita kepentingan di balik Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya dibongkar ICW. Dari sampel 102 yayasan mitra, ditemukan afiliasi ngeri-ngeri sedap:
• 28 yayasan terafiliasi Parpol
• 18 Pebisnis Swasta
• 12 Birokrasi
• 9 Relawan Pilpres
Sisanya terhubung ke militer & eks koruptor. Ini program gizi atau bancakan politik?
Video : kompas tv
Saya dan keluarga disurveilance dan dikuntit. Tiyo juga sama. Uda Feri dan keluarganya didoksing. Prof Uceng diteror digital. Prof Saiful di rumah dan kantornya ditongkrongin OTK. Kami juga telah dilaporkan ke polisi. Apa cara begitu yg dibilang lebih mengutamakan diskusi?
Guys, Connie Rahakundini Bakri guru besar hubungan internasional yang sekarang mengajar di Rusia baru balik ke Indonesia dan bicara sesuatu yang menurut gue paling jujur dan paling berani yang pernah gue dengar tentang kondisi negeri ini.
Dia tidak bicara dari pinggir.
Dia bicara sebagai orang yang melarikan diri dari Indonesia karena nyawanya terancam.
Sebelum Prabowo dilantik Connie terlalu keras menolak proses Gibran yang menabrak konstitusi.
Dia bahkan turun sendiri ke depan Istana.
Bukan aktivis jalanan tapi ilmuwan pertahanan yang sudah puluhan tahun di bidangnya.
Tengah malam dia dapat peringatan dari FSB intelijen Rusia bahwa dia akan diselesaikan.
Diberi waktu 24 jam untuk keluar dari Indonesia.
Dia menemui Ibu Megawati malam itu.
Dan Ibu hanya bilang satu kalimat sambil memandangi foto lamanya bersama Bung Karno:
"Kalau sudah begini lebih baik ikuti saja."
Connie pergi.
Dalam semalam.
Dengan surat khusus dari Kedutaan Rusia.
"Mungkin mau diAndri Yunuskan.
Mungkin mau dimunirkan.
Saya tidak tahu.
Yang pasti saya harus pergi."
Dari St. Petersburg dia melihat Indonesia dengan mata yang jauh lebih jernih dari siapapun yang masih ada di dalam sistem.
Dan satu hal yang paling dia tekankan tentang Putin — yang menurutnya paling Indonesia tidak punya:
"Kekuatan Putin yang paling saya kagumi adalah:
masyarakat tidak boleh susah.
Semua bahan pokok tidak ada yang naik.
Apapun yang terjadi dengan negara kehidupan mendasar rakyat tidak diganggu."
Rusia kena sanksi terberat dalam sejarah.
McDonald's ditutup.
Chanel angkat kaki.
Semua brand Barat pergi serentak.
Rubel pernah jatuh.
Tapi besok paginya McDonald's sudah buka dengan nama baru.
Coca-Cola sudah diganti merek lokal.
Harga beras, minyak, kebutuhan pokok tidak bergerak.
Rakyat tidak panik.
Tidak mengeluh.
Mereka hadapi bersama dan langsung cari solusi sendiri.
Hasilnya: kepercayaan rakyat pada pemerintah tetap solid. Karena apapun yang terjadi di level geopolitik perut rakyat tidak diganggu.
Bandingkan dengan Indonesia.
Rupiah melemah harga beras naik.
Pertamax naik.
Harga obat naik 10-20%.
Suku bunga naik.
Dan pejabat masih bilang fundamental ekonomi kita baik-baik saja.
Connie langsung tembak kenapa bedanya:
"Di Indonesia para pemimpin diambil dari tanda terima kasih.
Latar belakangnya apapun tidak dilihat."
Putin menunjuk mantan Menteri Ekonomi muda sebagai Prime Minister khusus yang bertanggung jawab atas industri kreatif game, fashion, AI, robot semua dikembangkan masif dan terencana menggantikan yang pergi.
Di Indonesia kepala BGN yang mengelola Rp335 triliun tidak punya kompetensi di bidangnya.
Hasilnya korupsi meledak sebelum setahun program berjalan.
Soal Prabowo yang terlalu sering ke luar negeri Connie tidak basa-basi:
Dalam 15 bulan menjabat 3 bulan di luar negeri.
Biaya rata-rata Rp20 miliar per hari.
"Rp20 miliar sehari you can do a lot.
Sekolah bisa dibangun 10 sekaligus. S
ementara di Aceh anak sekolah masih harus naik tali melewati arus sungai yang deras."
Dan dia banding langsung:
"Saya tidak pernah lihat Putin pergi ke luar negeri setiap dua minggu sekali.
Tidak ada presiden yang melakukan itu.
Kenapa Indonesia terus permisif?"
Soal buzer yang menyerang pengkritik pemerintah Connie paling keras di sini.
Dia tahu mejanya yang mana.
Dia tahu nama yang mengerjakannya.
Dan dia sudah kirim pesan langsung ke mereka:
berhenti atau dia yang ramaikan.
"Siapa yang bisa beli peralatan negara secanggih itu? Rakyat.
Kenapa rakyat dipakai untuk menghantam rakyat yang sedang mencoba mengkoreksi jalannya bernegara?"
Di Rusia orang yang punya pandangan berbeda tetap bisa berdebat.
Yang diserang adalah argumennya bukan orangnya. Yang dikriminalkan bukan pendapatnya.
Di Indonesia yang mengaku demokrasi Saiful Mujani dikriminalkan.
Dino Patti Djalal diserang.
Dokter Tifa dipolisikan.
Hanya karena berbicara.
Dan prediksi Connie soal Indonesia ke depan tidak ada yang lebih keras dari ini:
"Kalau Indonesia terus berjalan seperti ini —arus ada radical break.
Kalau tidak ada kita tidak bisa lanjut."
Soal Pemilu 2029 dia bilang blak-blakan:
"Kalau Prabowo mau jadi presiden lagi dia pasti menang.
Buat apa pemilu?
Cuma menghabiskan uang.
Jadi stempel saja seperti Orde Baru."
Dan skenario yang lebih berbahaya:
Prabowo tidak maju sendiri tapi mewariskan kekuasaan ke orang yang dia sayangi.
Persis pola Jokowi.
"Berkuasa itu enak.
Dan semua orang di sekelilingnya akan mengamini itu."
Dan Connie menutup dengan satu kalimat yang menurut gue paling menyentuh dari seluruh obrolan ini:
"Kami tidak minta gaji dari pemerintah.
Kami tidak minta jabatan.
Kami cuma ingin negara ini benar.
Harusnya pemerintah berterima kasih bukan mengkriminalisasi kami."
Indonesia punya sumber daya alam melimpah. Penduduk 270 juta.
Posisi geopolitik yang sangat strategis.
Yang tidak dimiliki Indonesia adalah satu hal paling sederhana tapi paling susah didapat:
Pemimpin yang benar-benar menempatkan kesejahteraan rakyat bukan kelanggengan kekuasaan sebagai prioritas utama.
Sampai itu berubah rupiah akan terus melemah.
Buzer akan terus menyerang.
Dan rakyat yang paling bawah akan terus membayar harga paling mahal dari semua keputusan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak pernah merasakan hidupnya.
Sadis Klean
Membeli minyak 25 liter dengan jerigen dikenakan pasal mafia migas dengan ancaman denda 60 milyar dan 6 tahun penjara
mafia migas itu kalo cuma 25 liter mana main minimal mereka main 250 barel atau 25 KL
Untung 25 liter Palingan cuma buat beli makan saja sama dia
Berikut video analisa saya berjudul "Rakyat gaduh : Presiden Prabowo 1 dari 6 hari berada di luar negeri ? 5 saran saya". Semoga didengar Pemerintah. Silahkan dikomentari, dibahas, disebarkan, dikutip & boleh juga diliput media. Salam, Dr. Dino Patti Djalal
Guys, mantan Ketua BPK baru bicara soal kasus Nadiem.
Dan yang dia ungkap menurut gue paling mengguncang dari seluruh persidangan ini.
Namanya Agung Firman Sampurna.
Dia bukan aktivis.
Bukan pengamat.
Bukan orang yang benci kejaksaan.
Dia mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan lembaga audit tertinggi negara ini.
Dan dia hadir sebagai saksi ahli di persidangan Nadiem.
Apa yang dia bilang? Sangat sederhana:
Dakwaan ini cacat dari akarnya.
Pertama — cara menghitung kerugian negaranya salah:
BPKP menggunakan metode yang mereka namakan "rekalkulasi" untuk menghitung kerugian negara dari pengadaan Chromebook.
Agung bilang langsung: "
Metode rekalkulasi ini tidak dikenal dalam literatur forensic accounting manapun."
Tidak ada dalam delapan varian metodologi yang diakui ilmu audit forensik.
Agung cari dari mana-mana tidak ada.
Metode ini diciptakan sendiri.
Dan metode yang seharusnya dipakai untuk barang elektronik seperti laptop yang dijual bebas di pasaran adalah perbandingan harga pasar.
Bukan rekalkulasi komponen biaya produksi.
Yang paling ironis:
"Peraturan Presiden sendiri bilang acuan harga adalah harga pasar.
Tapi cara menghitung kerugiannya tidak pakai harga pasar.
Itu tidak masuk akal."
Kalau metode penghitungannya salah angka kerugian negaranya salah.
Kalau angkanya salah tidak ada kerugian negara yang bisa dibuktikan.
Kedua — persekongkolan tidak pernah dibuktikan:
Dalam kasus pengadaan barang yang harus dibuktikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah persekongkolan.
Apakah yang menentukan harga bersekongkol dengan distributor?
Apakah ada manipulasi yang disengaja?
Agung bilang:
Laporan audit BPKP tidak pernah menguji adanya persekongkolan.
Ada kronologinya tapi tidak diuji apakah ada persekongkolan di dalamnya.
Tanpa persekongkolan yang terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum.
Ketiga — dan ini yang paling mengerikan:
Sebelum audit investigasi boleh dimulai harus ada yang namanya predikasi.
Yaitu indikasi awal bahwa ada fraud yang perlu diselidiki lebih dalam.
BPKP sudah dua kali mengaudit pengadaan Chromebook yang sama tahun 2019 dan tahun 2020-2021.
Hasilnya kedua kali:
tidak ada masalah.
Tidak ada predikasi.
Tapi kemudian di audit ketiga tiba-tiba ada kerugian negara.
"Bagaimana mungkin dua audit sebelumnya untuk objek yang sama tidak menemukan masalah lalu tiba-tiba di audit ketiga ada kerugian negara?
Ini lompatan yang sangat perlu dipertanyakan."
Dan ada satu hal lagi yang kebanyakan orang tidak tahu:
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian negara adalah BPK. Bukan BPKP.
BPKP adalah auditor internal pemerintah.
BPK adalah auditor eksternal yang independen.
Kasus Nadiem menggunakan hasil audit BPKP bukan BPK sebagai dasar perhitungan kerugian negara.
Artinya:
lembaga yang melakukan auditnya pun bukan lembaga yang punya kewenangan untuk menetapkan kerugian negara.
Dan soal Chromebook kenapa pakai Google bukan Windows:
Karena Chrome OS gratis untuk pendidikan.
Google Docs, Sheets, Slides gratis.
Sementara Windows butuh lisensi Rp2,6 juta lebih. Microsoft Office butuh lisensi lagi Rp2,2 juta lebih.
Dan Chrome Device Management memungkinkan pemerintah memantau dan mengontrol semua laptop yang dibeli.
Kalau anak pakai untuk judi onlinebisa diblokir.
Kalau akses pinjol bisa diblokir.
"Ini alasan teknis yang sangat kuat.
Bukan upaya menguntungkan Google."
Dan ini yang paling tidak masuk akal dari seluruh kasus ini:
Tiga syarat mutlak pembuktian korupsi:
Satu — kerugian negara yang nyata dan pasti.
Tidak terbukti metode perhitungannya salah.
Dua — perbuatan melawan hukum.
Tidak terbukti persekongkolan tidak pernah diuji.
Tiga — hubungan sebab akibat antara keduanya.
Tidak relevan karena dua syarat sebelumnya sudah tidak terpenuhi.
Tiga syarat mutlak.
Tiga-tiganya gagal dibuktikan.
Tapi tuntutannya tetap 27 tahun.
Mantan Ketua BPK orang yang paling paham soal audit forensik dan kerugian negara di republik ini sudah bicara di pengadilan dan bilang dakwaan ini tidak memenuhi syarat ilmiah maupun hukum untuk membuktikan korupsi.
Tapi tuntutannya 27 tahun.
Sementara yang korupsi Rp75 miliar nyata dan terbukti dituntut 6 tahun.
Dan Noel yang berdiri di pengadilan dan bilang "menyesal tidak korupsi lebih banyak" dituntut 5 tahun.
Tiga kasus.
Satu sistem yang sama.
Dan tidak ada satu pun penjelasan hukum yang masuk akal untuk ketiga-tiganya.
Kalau sistem ini tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri secara logis maka ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kesalahan prosedur yang sedang terjadi di sini.
Jangan berhenti membicarakan Gaza!
Hiroshima: 15.000 ton bom dijatuhkan di wilayah seluas 900 km²
Gaza: 70.000 ton bom dijatuhkan di wilayah seluas 365 km²
Keluarga Besar PDI Perjuangan mengucapkan selamat memperingati Hari Bidan Sedunia, 5 Mei 2026 kepada seluruh bidan atas dedikasi dan jasanya di bidang kesehatan, khususnya bagi Ibu dan Anak.
Bidan merupakan pilar utama dalam pelayanan kesehatan reproduksi, kesehatan ibu hamil, persalinan, serta perawatan bayi baru lahir.
Mari kita wujudkan Indonesia yang sehat dengan mendukung hak-hak bidan dan memastikan bidan bekerja dalam lingkungan yang aman dan profesional.
#HariBidanSedunia
#PDIPerjuangan
#MenangkanRakyat
#SatyamEvaJayate
#KebenaranPastiMenang
#SolidBerderap
Aku pengemudi taksi online. Biasa ambil shift malam. Minggu lalu, sekitar pukul 11 malam, aku menjemput seorang pria tua. Ia masuk ke mobil dan berkata, “Jangan lihat tujuan di aplikasi. Tolong antar saya ke lima tempat malam ini. Saya bayar 1 juta rupiah. Tunai. Tapi kamu jangan tanya2 kenapa, sampai semuanya selesai.”
Ia menyerahkan lima alamat.
Tempat pertama: sebuah rumah di pinggiran kota. Ia tidak turun. Hanya duduk di mobil, menatap rumah itu sekitar sepuluh menit. Air matanya mengalir diam-diam. “Baik. Ke tempat berikutnya.” Aku pun mengemudi.
Tempat kedua: sebuah sekolah SD. Gelap. Sepi. Ia turun, berjalan ke taman bermain, duduk di ayunan. Dua puluh menit di sana. Kembali ke mobil dan berkata pelan, “Saya mengajar di sini. 43 tahun. Kenangan terindah dalam hidup saya.”
Tempat ketiga: sebuah kafe tua. Ia masuk, memesan kopi, duduk sendirian di pojok. Kopi tidak diminum. Hanya duduk dan memandangi ruangan. Lima belas menit. Saat kembali ia berkata, “Saya dan istri saya kencan pertama di sini. Tahun 1967.”
Tempat keempat: pemakaman. Ia berjalan ke sebuah nisan. Berdiri di sana. Berbicara pelan—saya tak bisa mendengar. Tiga puluh menit. Saat kembali, matanya merah. “Istri saya. Hari ini tepat tiga tahun.”
Tempat kelima: rumah sakit. Ia minta aku parkir dan menunggu. “Ini yang terakhir.” Ia menatap aku. Tetap duduk di mobil.
“Sekarang saya akan beri tahu alasannya. Saya kanker stadium empat. Mungkin tinggal hitungan minggu atau hari. Malam ini saya ingin melihat seluruh hidup saya sekali lagi. Sebelum saya tak bisa lagi.” Aku langsung menangis diam2 di kursi pengemudi.
“Rumah tadi—itu tempat saya membesarkan anak-anak.
Sekolah—tempat saya menemukan tujuan hidup.
Kafe tadi—itu tempat saya jatuh cinta.
Pemakaman—tempat saya mengucap selamat tinggal.
Dan di sini… rumah sakit. Malam ini saya akan masuk. Lantai perawatan pasien terminal yang tunggu akhir. Saya tidak akan pulang lagi.”
Ia menyerahkan uang 1 juta rupiah. “Terima kasih sudah mengantar saya melewati hidup saya. Kamu orang tak dikenal yang berbuat baik pada saya. Saya ingin malam ini terasa hangat. Kamu membuatnya hangat.”
Aku menolak. “Saya tidak bisa menerima ini.” Ia bersikeras. “Tolong. Tidak ada yang bisa saya warisi. Anak saya sudah lama tidak bicara dengan saya. Teman sudah tak ada. Kamu memberi saya tiga jam kebaikan. Itu lebih berharga dari 1 juta rupiah.”
Ia turun. Mengambil koper kecilnya. Lalu berbalik. “Siapa namamu?” “Mariono.” “Terima kasih, ya. Kamu memberi pengalaman baik terakhir dalam hidup saya.” Ia berjalan masuk ke rumah sakit. Aku duduk terhenyak di mobil. Terisak. Hampir satu jam.
Keesokan harinya aku kembali. Menanyakan namanya. “Pak Sudarsono. Kamar 412.” Aku membawa kue sedikit. Mengetuk pintu. Ia tersenyum ketika melihat aku.
“Mariono. Kamu kembali.”
“Saya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Apa Bapak baik-baik saja?”
“Sekarat. Tapi tadi malam saya sempat melihat hidup saya sekali lagi. Jadi ya… saya baik-baik saja.”
Kami berbicara dua jam. Tentang istrinya. Murid-muridnya. Tentang hidup yang telah ia jalani. Anak yang tidak mau menemuinya lagi; "Saya terlalu keras, katanya." Aku datang setiap hari selama dua minggu. Membawakan kopi. Membacakan berita. Kadang hanya duduk diam. Ia menceritakan segalanya—penyesalan, sukacita, momen yang ingin ia ulang.
-cont-
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan Pesan Perjuangan Peringatan Hari Buruh Internasional.
Megawati Soekarnoputri mengatakan bangsa Indonesia merasakan derita berkepanjangan ketika kultur stelsel bekerja pada masa penjajahan Belanda. Dalam perspektif kebudayaan, perjuangan bagi keadilan dalam bidang perekonomian menjadi esensi penting sosiodemokrasi dalam Pancasila. Keadilan dalam ranah ekonomi inilah yang tidak hanya diperjuangkan buruh, namun juga menjadi tujuan ideologis kemerdekaan Indonesia.
"Kita terus berjuang bagi kesejahteraan buruh sebagai prasyarat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, Selamat Hari Buruh! Terus berjuang bagi kemajuan Indonesia raya tercinta," ucap Megawati Soekarnoputri.
#MegawatiSoekarnoputri
#PDIPerjuangan
#MenangkanRakyat
#SatyamEvaJayate
#KebenaranPastiMenang
#SolidBerderap
Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia.
Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026.
Dan datanya bukan dari sembarang sumber.
Dari Forbes.
Dari LHKPN.
Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah.
Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas:
50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026.
APBN Indonesia?
Rp3.800 triliun.
Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh.
Satu tahun.
Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu.
Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari.
Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam.
Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri:
Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih.
Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang.
Dua belas orang.
Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun.
Siapa?
Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma.
Ada juga Menteri Perumahan Rakyat.
Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya.
Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri:
Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI.
Dua ratus lima puluh dua tahun.
Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun.
Itu bukan angka. Itu absurditas.
Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri.
Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama.
Di antara satu korps yang sama.
Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya:
Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili.
Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta.
Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili.
Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak.
Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap:
Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa?
Rp93 triliun per tahun.
Sembilan puluh tiga triliun.
Setiap tahun.
Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang.
Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar.
Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun.
Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh.
Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan.
Hanya dari 50 orang.
Hanya 2%. Per tahun.
Tapi itu tidak terjadi.
Dan Celios menjelaskan kenapa:
Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan.
Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi.
Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan.
Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh.
Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini:
Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya.
Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir.
Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki.
Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan.
Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas.
Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian.
Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret:
Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen.
Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek.
Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya.
Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan.
Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama.
50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya.
Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini.
Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya.
Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas.
⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.