Dengan hormat, saya sungguh heran kenapa Pemerintah 🇮🇩 tidak memenuhi undangan Iran utk mengirim delegasi resmi ke pemakaman almarhum Ayatollah Khamenei yg terbunuh dlm serangan militer ilegal.
Yg saya dengar, berbagai upaya gigih Iran utk mengundang Pemerintah 🇮🇩 tidak mendapat tanggapan. (Mereka kan juga punya harga diri - tidak mungkin mengemis-emis kehadiran kita.) Akhirnya, yg hadir hanya Dubes RI di Teheran - yg dianggap oleh Teheran sbg sikap menyepelekan undangan ini, bahkan dianggap sbg tamparan. Sementara Arab Saudi, Qatar, Turki, Oman, Kazakhtan, Mesir, Pakistan, Rusia, Tiongkok, India, Malaysia, Bangladesh dll (lihat daftar dibawah) sama sekali tidak ragu mengirim delegasi resmi pada tingkat Menteri, bahkan Pakistan pada tingkat Presiden. 🇮🇩 sbg negara berpenduduk muslim terbesar di dunia satu-satunya yg ABSEN mengirim delegasi. Bahkan Malaysia nampak lebih bebas aktif dari Indonesia.
Apakah ini berarti polugri "bebas aktif" kita mulai LUNTUR krn 🇮🇩 takut/sungkan thdp Amerika ? Has “FEAR” become a factor in Indonesian foreign policy ? Ataukah kekhilafan ini lebih mencerminkan MANAJEMEN sistem politik luar negeri yang penuh masalah - sebagaimana biasanya, surat undangan macet di berbagai meja dan tidak ada yg berani mengambil keputusan. Paling tidak 🇮🇩 bisa mengirim Wamenlu urusan dunia Islam Anis Matta - tapi beliau justru keliling Asia Tengah utk kunjungan yg sifatnya rutin.
Kita seakan melupakan bhw Iran adalah sahabat lama Indonesia, hubungan selalu terjaga dgn hangat dan saling menghormati, dan tidak pernah ada konflik antara kedua negara. Kehadiran delegasi resmi 🇮🇩 dlm acara penghormatan terakhir Ayatollah Khamenei (yg sayangnya tidak terjadi) seharusnya menjadi momen pembuktian diplomasi bebas aktif Indonesia, momen persahabatan RI-Iran sekaligus sinyal tegas dari Jakarta bhw adalah aksi pembunuhan Ayatollah Khamenei adalah aksi ilegal yg melanggar hukum dan norma internasional.
Jangan sampai kita selalu lantang bicara bebas aktif, tapi begitu diminta menentukan sikap dlm situasi yg sensitif, kita bersembunyi.
Please remember : bebas aktif adalah #diplomasiberprinsip, bukan #diplomasisungkan
Boleh dikutip.
@dimarsasongko98 Kasihan setan dan iblis, selalu menjadi sasaran oleh manusia2 dongok
Lagian yg memberi wewenang kpd setan2 dan hamba iblis, dialah mbah-mbahannya setan2 dan iblis itu sendiri
@WagimanDeep212_ Rakyat dikadalin mulu mbieb
Sayangnya di konoha kebanyakan sdm rendah, kebayakan buzzer pula, pantesan yg kaya makin kaya, dan yg menengah dan miskin makin miskin, langkahnya juga dipersulit, sumber ekonomi juga dimatiin
Sedikit kritis disuruh pindah negara
Ampuuuuun deh!
@Jateng_Twit Harusnya julukannya bukan DPR, tetapi DPP (Dewan Perwakilan Pemerintah)
Diera PS, semua anggota DPR menjadi jubir pemerintah, kecuali fraksi PDIP yg msh agak kritis terhadap pemerintah
@LambeSahamjja Kalau tujuan utamanya mengurangi overkapasitas penjara...
Yang perlu dibenahi adalah sistem pemidanaan, rehabilitasi, dan pembinaan.
Bukan membuat latihan militer seolah menjadi jawaban untuk semua persoalan. Negara butuh kebijakan yang tepat sasaran, bukan serba diseragamkan.
@tempedotc0 Orang kaya dari lahir, mana paham dgn yg namanya kemiskinan?
Pemimpin itu punya tugas utk mengentaskan kemiskinan, bukan malah mengajak utk menghadapi kemiskinan (mengajak utk miskin)
Gini kok mau 2 periode,
Ampuuuuun deh!
@Fahrihamzah Ah .... kau hanya bicara konstitusi dari sisi pembenaran yg membuat kau terbang, sejak awal pelanggaran konstitusi dilanggar lenguasa kau tdk bersuara malah menjadi bagian dari penguasa, kampretlah semuanya ....
@MasBRO_back En U di tempat sy, PAC nya sebentar2 minta sumbangan, katanya utk En U
Bahkan sampai jama'ah yasin tahlil dikasih kaleng berlogo En U, utk/wajib ngumpulin coin, dan 1 bulan se x wajib setor ke PAC nya, padahal ekonomi lagi sulit2nya
@VIVAcoid Ketika demokrasi kebablasan maka ruang aspirasi rakyat menjadi bias.
Para pemimpin mulai dari Presiden hingga kepala daerah sulit untuk dinasihati bahkan di berhentikan karena kebijakan yang membebani rakyat.
Hal ini terkait partai politik yang tidak lagi menjadi aset rakyat.
Melonjaknya angka-angka dalam lembar LHKPN itu bukan sekadar urusan kalkulasi matematika akuntansi, melainkan sebuah anomali moral yang mengoyak nalar publik. Bagaimana mungkin, di tengah keringat rakyat yang memeras peluh demi sekadar bertahan hidup, pundi-pundi kekayaan seorang pejabat negara bisa menggelembung hingga seribu persen lebih hanya dalam hitungan dua puluh empat bulan? Akumulasi yang mencapai angka seratus sembilan miliar rupiah ini menghadirkan tanda tanya besar mengenai batas etika kekuasaan dan asas kepatutan hukum yang berlaku di negeri ini. Ketika kekuasaan publik justru tampak linier dengan percepatan kemakmuran privat secara eksponensial, maka transparansi LHKPN tidak boleh berhenti sekadar sebagai dokumen administratif normatif, melainkan harus menjadi pintu masuk untuk menguji akuntabilitas kepemilikan aset tersebut di hadapan hukum dan publik.
@preman_kalem Selamat menimkmati sisa hidup Pak Jokowi, semoga bisa segera sadar dan meminta ampunlah sebanyak-banyaknya atas kekacauan yang anda legasikan kepada sang pelanjut.