POV The Athletic, memang ada kontak kaki ke kaki & tarikan baju. Tp intensitas kontak kaya gini dinilai terlalu minim untuk dikategorikan sbg pelanggaran fatal yg kudu diintervensi VAR call back. Ditambah jarak & waktu yg cukup lama. Bahkan defend Argentina sudah balik.
Jadi PR-nya soal threshold/ambang batas keterlibatan VAR sampe mana. Karena sebelum gol Enzo, foul ke Salah ga dicek. Dimana foul tersebut memang minor. Poin threshold ini memang masih jadi subjektifitas wasit.
Dan karena The Athletic yg mengulas, narasi berat ke Argentina tidak muncul. Lebih substantif ke performa wasit karena analisnya juga eks ofisial EPL.
Negara ini tenang dia ribut
Negara ini nggak tenang dia ribut juga
bensin nggak naik ribut
bensin naik ribut
ihsg turun Indonesia gelap
rupiah melemah Indonesia gelap
Motor/mobil mau jadi listrik ribut subsidi
Motor/mobil tetap bensin ribut go green
Negara lain panik dia berisik
Indonesia tenang dia berisik
Negara lain wfh dia berisik kenapa disini nggak melakukan nya
Giliran disini mau melakukan hal yg sama berisik pula
Emang dasar nya nggak pingin negara ini tenang aja.....
@Telkomsel Nih 9 tahun lebih loh make nomer Telkomsel. Semakin ke waktu naik dan kali ini naiknya gak habis pikir. Kalian itu BUMN loh, masak iya menyusahkan masyarakat. Tolonglah lebih bijak lagi ke depannya. Jangan semena-mena menaikkan harga. Malu diliat provider lain. Thanks
@Telkomsel Iyaaa sudah dicek dari kemarin Min, tapi udah gak ada flash sale yg itu. Sisanya harganya gak ngotak loh sekarang. Ada apa sih dengan paket internet Telkomsel???
Lebih seru nontonin clippernya bang, daripada nontonin langsung. Tapi sebetulnya orang yang nontonin marapton, pada dasarnya biar berasa ada yang nemenin aja. Sama hal kayak orang lagi lari atau kerja tapi sambil dengarin podcast.
Semua punya escapingnya masing-masing, marapton hadir itu ya murni sebagai alternatif buat escape aja. Toh, live streamnya ishowspeed juga gitu kan? Yang sifatnya escape ini yang justru rame, banyak diminati, karena masuk ke semua golongan.
Bayangin, udah capek kerja, belum gajian, tapi escapenya dengerin podcastnya Gita Wirjawan. Apa ga spaneng? 😀
Ini disinformasi dan kesalahan klip yang beredar luas.
Klip viral yang dipotong:
Hanya menampilkan bagian "Indonesia siap mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel" → terdengar seperti normalisasi sepihak tanpa syarat, memicu tuduhan pengkhianatan Palestina.
Pernyataan lengkap Presiden Prabowo (28 Mei 2025, joint press dengan Macron di Istana Merdeka):
“Begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.”
Diulang lagi di pidato PBB September 2025:
Indonesia dukung two-state solution — Palestina merdeka dulu, baru RI akui Israel + jamin keamanan keduanya.
Fakta singkat:
Indonesia belum mengakui Israel sekarang.
Syarat mutlak:
Israel harus akui Palestina merdeka dulu.
Ini justru menegaskan posisi anti-penjajahan RI (sesuai UUD 1945) dan dukung kemerdekaan Palestina.
Kesimpulan:
Klip dipotong sengaja hilangkan syarat utama → jadi misinformasi emosional.
Bukan khianat, tapi tawaran damai kondisional pro-Palestina.
Sumber resmi:
https://t.co/JqZ0lQKLH4, Kompas, Detik, Tempo, Republika (Mei–September 2025).
Share biar klarifikasi!
@KangManto123 Bayar pajak motor th 2014 sampai th 2026 nominalnya tidak berubah padahal kalau dijual nilainya menyusut sekitar 60% . Seharusnya pajak motornya juga turun ini kok ajeg tidak berubah segitu terus dari awal beli. 📍
Cc @KemenkeuRI@PurbayaYudhi@DitjenPajakRI@kring_pajak
Begini ya.
Waktu era Presiden @SBYudhoyono membuat Bidik Misi, saat Menteri Pendidikannya senior dan Kiai saya, itu saya dukung penuh. Apik. Namun, saya tak setuju salah satu syaratnya.
Syarat apa itu?
Syarat yang bisa mendaftar harus lah yang punya prestasi, nilai akademik bagus, juara-juara lomba lebih diutamakan.
Ini syarat yang kurang melihat realitas persekolah, dan realitas masyarakat tak mampu, menurut saya. Dan cenderung akan menyingkirkan anak yang punya motivasi kuliah, tapi secara ekonomi tak mampu membayar secara mandiri.
Anak yang saat sekolah belum berpretasi itu, justru acap karena tekanan ekonomi yang mereka hadapi. Bagaimana mau berprestasi? Ke sekolah saja perut lapar, sehingga di kelas ngantuk (untung sekarang ada MBG he he he).
Bagaimana mau beprestasi, saat malam mau belajar, penerangan tidak ada, minyak tanah habis buat nyalakan lampu (era saya ini, masih pakai petromax 😅)
Nah, waktu Bidik Misi ditingkatkan oleh Presiden @jokowi menjadi KIP-Kuliah, walau saya bukan pendukung beliau saat Pilpres 2014 (saya ketua relawan pak @prabowo di Jatim), saya dukung full KIPK. Karena lebih berkeadilan, dan lebih luas dampaknya, hemat saya.
KIP-Kuliah tidak lagi mensyaratkan prestasi selama sekolah. Prestasi hanya pelengkap, disortir terakhir kali.
Secara tujuan, KIPK berubah dibanding Bidik Misi. Jika Bidik Misi adalah bantuan BEASISWA bagi anak beprestasi tapi secara ekonomi tidak mampu membiayai kuliah secara mandiri. KIPK berbeda.
KIPK adalah bantuan pemerintah sebagai wujud kewajiban negara memenuhi hak pendidikan bagi calon mahasiswa dari keluarga tak mampu. Kewajiban yang juga tercantum di UU Pendidikan Tinggi.
Jadi di KIPK, tak masalah jika calon mahasiswa itu tidak berprestasi selama sekolah. Tapi, jika memiliki potensi akademik yang baik, dibuktikan dengan lolos seleksi masuk perguruan tinggi, maka dia berhak jadi calon penerima KIPK dari pemerintah (final keputusan oleh Perguruan Tinggi),
Nah, KIPK ini lebih berkeadilan. Faktanya, banyak mahasiswa yang masa sekolah biasa-biasa saja, tapi setelah kuliah, ia bisa berprestasi luar biasa. Mungkin karena jurusan sesuai minatnya dan lingkungan yang mendukung. Data ini banyak bisa ditemui di Perguruan Tinggi, anak yang biasa-biasa saja selama sekolah, malah berprestasi saat kuliah.
----
Itu soal bagaimana keadilan dalam seleksi penerimaan beasiswa/KIPK ya. Sekarang, soal yang kamu keluhkan.
Saya ingat, saat mahasiswa, ada dosen saya yang mengatakan lebih kurang begini "Koen iku, ojo sampai wis miskin, bodoh pula". Artinya lebih kurang "Kamu itu, sudah miskin, jangan bodoh pula kuliahnya".
Jika terkait yang kamu persoalkan, maka ini bisa dimaknai; jangan sampai kita sudah dibiayai negara (penerima KIPK yang dari keluarga tak mampu), trus kita sia-siakan dengan kuliah biasa-biasa saja. Tidak punya prestasi, atau IPK hanya cukup untuk lulus tahap saja.
Tentu, jika ada mahasiswa penerima KIPK yang demikian, tidak hanya akan merugikan dirinya, juga negara. Dia sudah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan negara untuk mengangkat kehidupan keluarganya, lewat pendidikan tinggi.
Khawatirnya, mahasiwa penerima KIPK yang demikian, setelah lulus malah jadi pengangguran pula, karena IPK cukup buat lulus saja. Malah menambah beban bagi negara.
Dalam hal ini, saya setuju jika setiap bantuan dari negara, seperti KIPK, harus lah disertai kewajiban bagi penerimanya memenuhi syarat minimal tertentu. Entah IPK, atau masa llulus. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara, masyarakat, keluarganya, dan dirinya sendiri.
Ingat, KIPK dan segala beasiswa dari negara itu uang rakyat. Jadi belajar lah bertanggungjawab dengan uang rakyat. Sehingga jika nanti jadi Pejabat, tidak seenaknya dengan uang rakyat. Tidak korupsi, tidak mencuri uang rakyat karena merasa berhak atas uang tersebut.
Demikian ya.
Sorry agak pajang. Saya kalau soal pendidikan, nafsu menulisnya lebih tinggi dibanding melihat pergerakan saham. 😅
Nah, seperti yg sy sampaikan di X ini beberapa hari lalu, KIP-Kuliah akan diperbanyak dan diperluas.
Kuliah sdh murah bahkan banyak yg gratis, sekolah Wajar 13 tahun sampai SLTA, ndak perlu MBG dihapus kan mas @Darmaningtyas? 😉
Sabar ya, maklum Menterinya dari ITB, memang agak lambat soal kebijakan terkait rakyat menengah bawah. Kalau dari ITS sudah dari tahun lalu kita eksekusi. Tanpa menunggu perintah Presiden. 🤣🤣 #GuyonOjoNesu
https://t.co/7JU45fcLnz
Wah, mas @Darmaningtyas sebagai penggiat pendidikan, rupanya, maaf, awam sekali soal KIPK. Tugas pemerintah ini, bayangkan aktivis seperti jenengan saja kurang pengetahuannya soal KIPK, apalagi publik.
----
Dari status KIPK saat ini terkait ASN, juga TNI/Polri, maka mereka menjadi tidak berhak untuk ikut seleksi KIPK. Mau pangkat, golongan, gaji terendah sekalipun. Karena ASN, TNI/Polri tidak boleh mengakses Bansos.
Aturan ini termasuk yg saya kritik, dan saya juga terus "provokasi" kawan2 yg bisa saya provokasi di pemerintahan, agar mendorong pemerintah ubah aturan itu.
Bersamaan dgn mengubah aturan syarat penghasilan minimun, yang dalam pandangan saya sudah tak sesuai kondisi ekonomi masyarakat vs mahalnya biaya UKT, dimana saatnya kelas menengah/aspiring middle class juga diberi peluang mengakses KIPK.
-----
Soal pensiunan ASN, itu masih termasuk kategori yang punya penghasilan, walau sudah pensiun. Anak dari pensiunan ASN, juga TNI/Polri bisa mengakses (mendaftar) KIPK. Tapi, yang jadi masalah, mereka sulit mendaftar untuk bisa masuk data DTKS sebagai syarat pendaftar KIPK. Itu problemnya.
Problem lain, pejabat kadang tak paham hal-hal seperti ini. Bahwa aturan yang tumpang tindih malah membuat anak-anak yang mestinya bisa dicover KIPK, malah tak bisa mengakses.
DIsitulah saya selalu menyayangkan, jika pihak2 kritik suatu kebijakan, tapi blas tidak punya pengetahuan soal yang dikritik. Akhirnya jadi noise, kemana-mana bunyinya, tidak menyelesaikan persoalan. Seperti, membandingkan anggaran untuk subidi UKT dengan anggaran MBG.
---
Terakhir, seperti penjelasan saya di awal, yang memutuskan seorang Calon penerima KIPK ditetapkan jadi PENERIMA KIPK adalah perguruan tinggi, mas. Pahami di sini. Jadi bisa memilah-milah yang mana yg perlu dikritik dan diberi masukan.
Saya ndak mau terlalu jauh di publik soal kewenangan perguruan tinggi ini. Intinya Perguruan Tinggi dalam menetapkan penerima KIPK perlu juga dikritisi. Jangan sampai mahasiswa yang berhak malah tidak dapat, sementara mahasiswa yang seharusnya bisa membiayai sendiri malah diberi KIPK.
Tentu, ada persoalan lain di Perguruan Tinggi yang harus kita pahami juga. Bahwa banyaknya pendaftar KIPK dibanding alokasi yang tersedia, menyebabkan tidak semua mahasiswa yang memenuhi syarat terakomodir. Di sini lah point saya, walau belum memenuhi semua harapan, masih ada kekurangan di sana sini, tapi komitmen Presiden @prabowo dalam hal KIPK ini patut diapresiasi, karena beliau menaikan anggaran KIPK tahun ini hampir 20% menjadi Rp17,2T.
Kritik dan beri masukan saja terus. Namun, pakai data dan argumen yang tidak malah menimbulkan noise.
Suwun...
Memakai parameter war tiket konser untuk merepresentasikan kondisi ekonomi masyarakat adalah hal yang konyol. Sudah banyak yg bahas hal ini di medsos. War tiket konser adalah kebutuhan niche tertentu yang hanya merepresentasikan 1-5% kelas teratas.
Kalau mau melihat tanda bagus/tidaknya ekonomi masyarakat secara umum, yang paling simpel tetapi valid adalah lihat grafik penjualan mobil LCGC. Penurunan penjualan mobil LCGC hampir selalu berkorelasi langsung dengan melemahnya daya beli masyarakat menengah dan menengah bawah, terutama karena inflasi pangan dan kebutuhan dasar lainnya.
Tanda lain yg lebih valid lagi, lihat rata-rata saldo pemilik tabungan di bawah 100 juta. Kalau rata-rata saldonya makin mendekati 100 juta, berarti ekonomi bagus, kalau makin menjauh, berarti ekonomi jelek.
Saya nggak pernah kuliah ekonomi, tapi buat tahu hal begini ini kan cukup dengan rajin baca dan rajin nonton video-video "Ayo dipikirkan secara logika".
Saya punya perspektif yang agak berbeda soal makan-makan di tempat orang meninggal ini. Perspektif ini muncul saat nenek saya meninggal beberapa tahun yang lalu, dan konteksnya pun sebenarnya agak berbeda dengan yang ditulis Mas Bardan ini, sebab keluarga kami merasa tidak direpotkan perkara tenda dsb karena tendanya milik RT sehingga tidak perlu menyewa, dan yang memasang pun juga para tetangga. Kami juga tidak terlalu terbebani dengan masalah uang, sebab di daerah saya, para pelayat yang datang umumnya memberikan santunan. Uang itulah yang nantinya akan digunakan untuk menyuguh tetangga yang hadir.
Saya pribadi merasa kehadiran para tetangga di malam hari (kami menyebutnya lek-lekan) itu benar-benar memberikan penghiburan yang besar bagi saya yang sedang berduka. Saya jadi merasa ditemani. Kedukaan yang saya rasakan itu jadi sedikit berkurang saat tahu banyak tetangga yang mau hadir meluangkan waktunya untuk mendoakan nenek saya. Saya jadi merasa almarhum nenek saya disayang oleh banyak orang.
Bagi saya, itu semacam pesan hangat yang sangat berarti.
Oh ya, sebagai tambahan, walau sudah mendapatkan uang layatan, keluarga saya tetap keluar uang. Sebab uang layatan dari tetangga itu sebenarnya hanya cukup untuk menjamu para tetangga untuk satu atau dua malam saja, sedangkan malam-malam setelahnya (Tidak semua keluarga menggelar lek-lekan sampai 7 hari, sebagian hanya 3 hari) ya dari kocek pribadi. Tapi itu pun tidak banyak, sebab menunya sekadar nasi lesah dan teh hangat.
Saya dan keluarga menganggap uang yang kami keluarkan itu sebagai semacam ongkos tali kasih, sebab selama proses pemulasaraan jenazah, nyaris semuanya dibantu oleh tetangga. Yang memandikan nenek saya, yang mengafani, yang menggalikan kuburnya, yang mencarikan bambu penutup liangnya, yang merangkaiakan bunga ambyang-ambyangnya, yang mengurus kerandanya, semuanya dilakukan oleh tetangga, dan mereka tidak dibayar sama sekali.
Ongkos yang kalau dihitung-hitung, bahkan lebih kecil dari biaya pengurusan pemakaman umum.
Maka, suguhan makanan itu kami niatkan sebagai bentuk terima kasih paling sederhana kepada para tetangga yang sudah ikut meluangkan waktunya untuk membantu proses pemakaman nenek saya.
Dalam konteks itulah saya jadi sukar untuk menganggap buruk tradisi makan-makan di tempat layatan.
Sekali lagi, tentu ini konteksnya terbatas dan subjektif, sebab pasti tidak semua orang punya lingkungan dengan tradisi tolong-menolong yang kental dan sebaik di lingkungan tempat tinggal saya, sehingga pasti membutuhkan ongkos sosial yang jauh lebih besar.
inilah kenapa di agama ada larangan menghardik orang yg sedang kesempitan rezeki ygy. di islam kita diminta untuk ngomong halus, jaga harga diri mereka, bantu semampunya. ini malah mempermalukan… shame
islam meninggikan mereka yang diuji, tapi orang yang tidak diuji malah merendahkan diri dengan akhlaknya sendiri.
semoga Allah berkahi usaha orang-orang yang sedang berjuang memenuhi nafkah