#intinyadeh naik Gojek dr Senayan ke Bundaran HI, manual (gak lewat aplikasi)
Di awal nanya harga, drivernya blg “lima puluh delapan”, krn ngerasa harga make sense, naik.
Pas sampe, driver minta 400rb, driver berdalih, tadi maksudnya “50rb 8 lembar”
"Gpp diviralin tp dibayar"
@KapudS640 Ada di barcodenya bang, masuk ke website isinya outlet penukaran hadiah. Kemarin jg ada bocah abis beli langsung nuker. Gua blg aja ga ada dari pas beli ga dikasih gratisannya.
Presiden RI Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto, meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 111 Jakarta serta operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Palmerah yang menjadi pemasok makanan bergizi bagi ribuan pelajar dan penerima manfaat di wilayah Palmerah, Jakarta Barat. Dalam kunjungan tersebut, Presiden berdialog dengan para siswa, melihat langsung proses distribusi makanan bergizi, serta meninjau ekosistem rantai pasok pangan yang didukung Gudang Ketahanan Pangan Polri untuk memastikan ketersediaan bahan pangan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Kunjungan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan program MBG sekaligus apresiasi terhadap peran Polri dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat melalui SPPG Polri Palmerah yang setiap hari mendistribusikan 2.529 porsi makanan bergizi ke sekolah dan posyandu. Kasatgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri, Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menyampaikan bahwa kunjungan Presiden menjadi motivasi bagi jajaran Polri untuk terus menjaga kualitas pelayanan dan memastikan manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Melalui pengelolaan SPPG dan dukungan terhadap Program MBG, Polri menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Poin pertama saja sudah sangat problematik. Belum lagi poin2 selanjutnya.
Orang ini nggak paham soal bahwa narasi biaya pribadi presiden itu justru menabrak prinsip tata kelola negara.
Klaim bahwa kelebihan biaya ditanggung oleh dana pribadi presiden itu secara etika birokrasi dan hukum tata negara adalah hal yg sangat problematis.
Ini blurs the line. Dalam administrasi publik modern, harus ada batas yang mutlak antara kekayaan pribadi pejabat (private wealth) dan operasional negara (public fund).
Saat presiden memakai duit pribadi untuk urusan kedinasan, hal ini justru merusak standarisasi penganggaran dan akuntabilitas.
Lalu bagaimana biaya2 dicatatkan dalam LKPP?
Apakah ini dikategorikan sebagai hibah pribadi kepada negara?
Jika iya, apakah sudah melalui prosedur penerimaan hibah yang sah agar tidak menimbulkan conflict of interest di kemudian hari?
@KapudS640 Negara bersaing sama warung gue, barang gue aja lebih lengkap. Tp anggaran kdmp juga pake duit gue. Emang ngentot. Presiden @prabowo anjing!