Keluarga besar PATTIRO mengucapkan Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H, semoga cahaya petunjuk-Nya senantiasa menuntun langkah kita untuk terus memperbaiki diri dan menjadi rahmat bagi semesta alam. โจ๐
Lonjakan karhutla 2026 telah menjadi darurat nasional yang merusak habitat satwa hingga mengganggu negara tetangga. Bencana tahunan ini menuntut pergeseran fokus ke tindakan pencegahan, bukan sekadar pemadaman. Mari desak aksi nyata dan transparansi demi menyelamatkan lingkungan.
Setelah 25 tahun, Stranas PUG tetap esensial untuk memastikan kebijakan kesetaraan gender berdampak nyata di lapangan melalui tata kelola yang responsif, kolaboratif, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
Sudah Merdeka, Tapi Ke Mana Perginya Uang Kita? ๐ค๐ฎ๐ฉ
Ternyata, merdeka bukan cuma soal perayaan lho! Kemerdekaan yang sejati juga berarti kita berani dan peduli untuk mengawal uang publik. ๐ธโจ
Diskusi inspiratif bersama mahasiswa RMIT University di Lombok menegaskan bahwa aksi iklim lokal dan pelestarian bumi membutuhkan lebih dari sekadar aksi hijau, melainkan kebijakan kuat, transparansi anggaran, dan sinergi multipihak bersama PATTIRO.
Mari kawal pengarusutamaan gender demi pembangunan yang adil dan inklusif dengan bergabung dalam Diskusi Publik "Menanti Kemajuan Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender (STRANAS PUG)" pada Jumat, 7 Agustus 2026 pukul 13.30โ16.30 WIB melalui Zoom. Link: https://t.co/JxLoFhdEPo
Pembangunan yang adil dan inklusif membutuhkan Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender (Stranas PUG) sebagai pedoman agar keadilan gender menjadi prioritas terarah di setiap daerah. PATTIRO dan UN Women mengundang kamu untuk hadir dalam Diskusi Publik pada 7 Agustus Mendatang!
Apakah daerah benar-benar siap dengan batas belanja pegawai 30% di tahun 2027? ๐ค
Faktanya:
- Banyak daerah saat ini belanja pegawainya >45%
- TKD mengalami penurunan. Akibatnya, total APBD mengecil
- Belanja pegawai sulit dipotong (gaji ASN & PPPK yg menjadi tanggungan daerah)
Dalam LGF kali ini, kita akan menggali sejauhmana tantangan yang dihadapi Pemda, kesiapan dan strategi adaptasi, serta menggali praktik baik dalam menghadapi kebijakan pembatasan belanja pegawai sebesar 30% tersebut. Simak diskusinya pada:
Tautan Zoom: https://t.co/NWMnv1kW2P
Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan meningkatnya program pusat yang bersifat top-down menimbulkan pertanyaan besar tentang arah desentralisasi di Indonesia.
Apakah daerah masih memiliki ruang untuk menentukan prioritas pembangunan dan pelayanan publiknya sendiri?
Penguatan otonomi daerah tetap menjadi kunci agar pemerintah daerah mampu menyediakan pelayanan publik yang responsif dan mendorong pembangunan yang lebih adil.
Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan maraknya program pusat yang bersifat top-down memunculkan pertanyaan krusial: apakah otonomi daerah sedang dilemahkan?
Hadirilah diskusi publik ini melalui tautan berikut:
https://t.co/hjGSdJuxNI
#EfisiensiTKD#Desentralisasi