Kali ini truk Kopdes sarat ngangkut tebuuuu..
Tariiiiik, Mas.
Mumpung truk bebas dipakai
Hidup Kopdeees 👍👍
(Yang paham basa jawa ya silakan simak isi hati mas supir ini)
Menag baru aja umumin solusi buat puluhan ribu guru madrasah honorer yang udah ngabdi tahunan: insentif Rp 1,5 juta. Per BULAN.
Itu pun cuma buat yang gak bisa diangkat karena "jumlahnya kebanyakan."
Di hari yang sama, ada berita lain: anggaran latihan militer buat calon manajer Kopdes itu Rp 30 juta PER ORANG.
Coba itung.
Rp 30 juta itu setara 20 bulan gaji guru honorer yang baru aja dikasih kabar gembira hari ini.
Guru udah ngajar bertahun-tahun, didik anak orang, hidup dari gaji yang kadang telat cair, sekarang dikasih insentif yang nilainya gak nyampe setengah UMR Jakarta.
Sementara buat ngelatih manajer koperasi desa baris-berbaris, anggarannya tembus puluhan juta per kepala.
Yang satu nyetak generasi lewat kelas. Yang satu nyetak manajer koperasi lewat lapangan latihan fisik.
Pertanyaannya simpel: kalau negara emang lagi ngirit, kenapa irit nya kena ke guru, bukan ke pos anggaran yang isinya baris-berbaris?
🤔🤷♂️
Teddy ini ngomong asal aja, siapa pemberi kerja yg mau naikin gaji dari Rp5,5jt ke Rp7jt cuma karena ngikut program Magang Nasional kalian?
Pemberi kerja naikin usaha itu kalau kas lancar, ada kapasitas keuangan, dan regulasi yang memaksa.
Kalian tiga bagian itu aja ga ngurus.
Gus Dur adalah presiden yang berani tegas mewujudkan supremasi sipil:
Tugas militer di barak. Bukan di jabatan sipil.
Tentara itu dilatih untuk berperang, bukan mengurus urusan sipil.
Titik.
Lo bilang Krakatau Posco "bukan BUMN murni" karena joint venture 50:50 dengan POSCO Korea.
Oke. Kita terima argumentasi itu.
Berarti komisaris dari sisi Indonesia harus duduk setara berhadapan dengan eksekutif senior dari konglomerat baja terbesar Korea.
Dan pilihan terbaik yang bisa Indonesia kirim adalah...
asisten artis?
Bung, argumen lo bukan membela pemerintah.
Lo baru saja membuktikan bahwa negara ini mengirim wakil yang tidak layak untuk merepresentasikan aset rakyat di hadapan korporasi asing kelas dunia.
Siapa yang "diluar nalar" sekarang?
🤷♂️
Melihat obral jabatan komisaris BUMN kepada relawan dan tim sukses sejak rezim Jokowi sampai saat ini, jadi teringat saat saya diberikan amanah sebagai Sesmen BUMN 2005, sebagai Ketua Tim Evaluasi seleksi Direksi dan Komisaris BUMN, saya buang ke TONG SAMPAH sekitar 920 CV usulan Komisaris dan Direksi BUMN dari relawan dan tim sukses pasangan SBY-JK serta dari Parpol.
Tindakan saya tersebut bikin mereka “ngamuk” dan lapor ke Menteri BUMN, Bpk Wapres Pak @Pak_JK, dan Bpk Presiden @SBYudhoyono.
Jawaban saya hanya satu : saya tidak rela BUMN jadi TONG SAMPAH !!!
Bapak Presiden @SBYudhoyono dan Pak Wapres @Pak_JK tidak marah tuh.
Jadi intinya apakah ada yg mau memperbaiki BUMN atau memang mau dijadikan bancakan penguasa.
Mau mengucapkan terima kasih untuk pegawai serta petugas lapangan TransJakarta, MRT Jakarta, & LRT Jakarta yang sudah bekerja keras selama tarif Rp1,- kali ini (22, 27, & 28 Juni 2026), kalian luar biasa! ❤️🙌🏼
Tidak mudah mengkondisikan orang sebanyak ini, perlu semangat & kesabaran ekstra.
prabs menyindir banyak perusahaan BUMN rugi tapi harus tetap bayar gaji komisaris
"ini uang rakyat semua. kita sekarang mau rasional, efisien"
meanwhile mantan timsesnya pada diangkat jadi komisaris. rasional?
Udah coba rekap semaleman. Dari 57 Wamen yang ada di Kabinet, 37 diantaranya merangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN.
Persentase nya nyentuh angka 64.9%. Ini bukan lagi pencilan atau anomali, ini angka yang besar, bahkan bisa dikatakan MAYORITAS. Dan ini baru Wamen, belum petinggi dan pejabat lembaga atau badan setingkat menteri.
Awalnya mau bedah nama satu-satu, tapi dari angka itu seharusnya sudah menjelaskan, tidak perlu dibedah, kalian coba cari contoh 10 Wamen, seharusnya 6-7 diantaranya merangkap Komisaris BUMN.
Maaf ya teman-teman, jujur panik bahas hal ini, apalagi ada riwayat akun kena suspend, followers belum besar, tiba-tiba dapet impresi tinggi, jadi masih belum berani. Mungkin pertimbangannya bakal tulis artikel aja nanti untuk detail lengkapnya.
Btw ada nama "lucu" lagi di jajaran Komisaris BUMN, bukan akademisi, bahkan riwayat pendidikannya pun saya tidak nemu, mungkin bakal spill tipis kayak sebelumnya.
Saat ini ada 25 wakil menteri yang juga menjabat sebagai komisaris BUMN.
Padahal putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 jelas menegaskan bahwa wakil menteri tidak boleh rangkap jabatan.
"PSI mau menipu semua orang.
Di setiap kota yang saya datangi selalu ada spanduk "PSI menang, BPJS gratis".
#RevolusiMusnahkanParcok
Logikanya sederhana. BPJS bayar saja pemerintah nunggak ke RS RS. Kalau BPJS gratis, pemerintah bayar RS pakai apa?"
#RevolusiMusnahkanParcok
Kenapa pada mempermasalahkan Yovie jadi komisaris Pupuk Indonesia sih?
Padahal cocok banget. Beliau bisa bantu jadi mediator kalau ada petani rebutan lahan sama parcok.
🎵 “Dia untukku, bukan untukmu…
Dia milikku, bukan milikmu…
Pergilah kamu, jangan kau ganggu…” 🌾