@Metro_TV Apa pun alibi yang dibuat untuk menutupi kebusukan dari video sidak itu sudah terang benderang dimana para staf yang bertugas menghangi petugas dari ombudsman untuk mengakses tempat itu untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan
Seharusnya DBH bisa ditransfer langsung ke daerah real time sesuai dengan perlunasan bukan diedapkan di kas pusat, sistem sekarang ini daerah berdarah-darah mencari uang sedangkan pusat dengan pongah mempergunakan dana karena merasa paling berkuasa dan bisa mengatur daerah
Penyatan ini bukan menyelesaikan masalah tapi membuat ketimpangan infrastruktur semakin parah, jika alokasi APBD lebih dari 30% untuk belanja pegawai maka jangan harap daerah bisa membangun
Daerah Defisit hingga Pangkas Gaji ASN, DPR Kaji Revisi UU HKPD https://t.co/yDKdSe8a3U
Yang harusnya dilakukan secepatnya adalah membenahi cash flow ke daerah yang morat marit karena kebijakan pusat yang menunda transfer ke daerah karena mengutamakan program prioritas pusat yang sama sekali tidak di butuhkan daerah tapi di paksakan
@ArusPolitik_ π€£π€£π€£
Ternyata kemampuan membangun narasi itu bukan untuk membuat sesuatu yang benar itu benar tapi untuk menarasikan yang bayar, apakah ini bentu baru dari orang dijuluki FILSUF atau zaman yang salah dalam mendefinisikan FILSUF di era digital ini
@ArusPolitik_ Jika parameter nya aset maka selama asetnya ada maka rakyat masih bisa makan minum layak, padahal yang bersangkutan sudah tidak punya penghasilan, maka satu-satunya menjual asetnya untuk membiayai hidupnya, alias sistem ini memastikan rakyat dimiskinkan dan semiskin-miskinnya
@ArusPolitik_ Jika pengambilan data ini untuk menentukan kemampuan hidup rakyat kedepan maka sudah seharusnya pemetaan kekayaan rakyat berdasarkan kemampuan rakyat menghasilkan pendapatan dari hari pengambilan data kedepan bukan berapa besar aset nya saat ini
@ArusPolitik_ Karena sistem yang ada sekarang ini memetakan jerih payah rakyat dari zaman purba sampai hari pengambilan data untuk melihat nilai kekayaan rakyat sampai dengan saat pengambilan data, anehnya hasil ini digunakan untuk menentukan hidup rakyat dari saat pengambilan data kedepan
@ArusPolitik_ Menurut hemat saya pengambilan data oleh BPS itu benar namun yang menjadi masalah paling besar adalah sistem pengambilan data dan para meter yang di pakai saat ini sifatnya pemetaan kekayaan untuk mengeruk pajak dari rakyat.
Belakangan ini kita terperangah dengan kata DESIL
Makhluk langka dari prasejarah namun di pakai untuk memetakan nasib manusia hari ini dan masa yang akan datang, sistem yang cacat logika ini dibuat bukan untuk menyelesaikan masalah tapi dibuat untuk membuat masalah baru
@akbarfaizal68 Saat ini pejabat negara membuat hukum hanya untuk rakyat jelata bukan buat birokrat dan pejabat negara memeras keringat rakyat jelata untuk hidup bermewah-mewah dengan korupsi
@akbarfaizal68@pencintakopi25 Sebagai sebuah negara kita bangga sebagai warga negaranya dan negara ini sungguh teramat baik sehingga tidak henti-hentinya melahirkan para birokrat busuk yang memeras keringat rakyatnya, masa kelam ini akan melahirkan ratu adil yg membumi hanguskan para begundal itu semua
@Jateng_Twit Ini legislatif yang katanya menjadi wakil rakyat di parlemen tapi senyata mereka tidak lebih dari sekumpulan badut dengan pola pikir garong
@yetkisizherif Saya merasa kasihan, melihat pemilik dan anjing nya sungguh pemandangan yang menyesak di mana si anjing sudah hilang naluri kebinatangannya dan simanusia juga kehilangan identitas diri karena menjadikan si anjing lupa pada karakter anjing
@LambeSahamjja Baru beberapa bulan berlalu dari pernyataannya bahwa BPJS KESEHATAN sudah bisa surplus, dan sekarang muncul lagi pernyataan merugi, inilah bukti nyata dari lembaga publik yang salah kelola karena menempatkan orang yang salah pada posisi yang salah tapi rakyat nanggung