Badan Penjaga Kewarasan

Menjadi manusia sewajarnya

[M. Chatib Basri @ChatibBasri]

Kelas menengah yang menyusut membuat kegelisahan bertambah. Namun, kegelisahan tidak selalu berakhir di jalan. Temuan kami menunjukkan bahwa di daerah dengan penetrasi internet yang tinggi dan ruang media sosial yang lebih bebas, demonstrasi justru cenderung lebih sedikit. Mengapa? Tulisan saya bersama Maria Monica Wihardja dan Abror Tegar Pradana di Fulcrum
https://t.co/8fSB0ixumQ

[Nadirsyah Hosen @na_dirs]

Mengapa filosofi pendidikan “sesuai industri” itu problematis?

Saya agak gelisah baca wacana menutup prodi yang dianggap “tidak relevan dengan industri”, yang disampaikan Sekjen Kemendikti, Prof Bakri Munir Sukoco.

Bukan karena saya anti industri.
Tapi… industri yang mana?
Yang hari ini?
Atau yang bahkan belum ada 10 tahun lagi?

Masalahnya sederhana: industri sendiri sering belum tahu arah masa depannya.

Laporan World Economic Forum dan McKinsey & Company berulang kali bilang hal yang sama: banyak pekerjaan masa depan belum eksis hari ini.

Jadi kalau kampus sibuk “menyesuaikan diri” dengan kebutuhan sekarang, kita mungkin sedang menyiapkan lulusan… untuk dunia yang sudah lewat.

Dan biasanya, yang pertama dikorbankan itu selalu sama:
Filsafat.
Sejarah.
Sastra.

Yang dianggap tidak praktis.

Padahal banyak pemimpin, pembuat kebijakan, bahkan inovator yang lahir dari sana.

Sekarang bahkan keguruan dan kedokteran ikut disorot oleh Sekjen Kemendikti. Keduanya dibutuhkan masyarakat tapi katanya terlalu “market-driven”, harus jadi “market-driving”.

Tapi jujur saja kedua istilah ini masih dalam logika yang sama: pasar sebagai penentu. Bedanya hanya soal siapa yang lebih pandai meramal pasar.

Padahal masalah utamanya bukan di situ.

Masalah pendidikan di Indonesia itu ada di tata kelola.
Prodi dibuka karena tren. Karena peminat. Karena pemasukan. Bukan karena visi pendidikan.
Kalau akarnya di situ, menutup prodi dari atas itu cuma seperti memotong daun, tanpa menyentuh akar.

Yang kita butuhkan bukan sekadar menutup prodi, tapi membenahi cara kita menilai dan membiayai pendidikan. Quality control dan akreditasi tetap penting, tapi ukurannya harus nyata: kualitas belajar, daya pikir lulusan, dan dampaknya bagi masyarakat, bukan sekadar dokumentasi.

Yang dibutuhkan adalah pendanaan berbasis kualitas, kurikulum yang lentur, dan keberanian menjaga ilmu yang tidak selalu “laku”.

Karena saat industri jadi satu-satunya ukuran, dunia kampus menjelma hanya melatih tenaga kerja bukan melahirkan manusia yang mampu berpikir, menilai, dan membentuk zamannya sendiri.

Tabik,

Nadirsyah Hosen

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Adakah di antara kalian yang ambil sebuah kuliah yang:

1) Disuruh buat paper literature review buat tugas atau ujian,

2) Disubmit ke konferensi lokal atau internasional papernya,

3) Setelah terkumpul beberapa topik yang sama, dirangkum jadi paper review komprehensif sama dosennya.

4) Paper review komprehensifnya terbit di jurnal yang tinggi rankingnya di Scopus. Namanya cuma dosennya, gak ada mahasiswa.

5) Dosennya dapat penghargaan publikasi terbanyak.

***

Soalnya sepertinya saya menemukan modus yang sudah berlangsung satu dekade.

[Badan Penjaga Kewarasan @KangMoer81]

@santriDesign Ideologis, bukan Idiologis. Revisi dong

[Harian Kompas @hariankompas]

Aksi premanisme belakangan ini kian meresahkan. Berbeda dengan begal yang melakukan aksi perampasan dan pembacokan kepada korban di tempat-tempat sepi, aksi premanisme justru kerap terjadi di zona publik.

Dengan mengandalkan intimidasi dan ancaman, aksi premanisme kini makin meluas muncul di berbagai sudut kota. Premanisme, baik yang berwujud pemalakan di toko atau pasar-pasar tradisional maupun aksi pemalakan yang terorganisasi di bawah kedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menyasar proyek-proyek investasi, kini menjadi ”benalu” yang makin meresahkan masyarakat.

Bisa dibayangkan, bagaimana rasa waswas itu tidak muncul jika setiap hari usaha masyarakat kemudian disatroni orang-orang yang meminta uang keamanan secara paksa. Bahkan, dalam kasus terbaru, warga yang menggelar hajatan pun kini tidak bebas dari aksi pemalakan. Kejadian di Purwakarta, misalnya, menunjukkan seorang warga desa yang menggelar pernikahan anaknya tewas karena menjadi korban penganiayaan sekelompok preman yang meminta paksa uang keamanan Rp 500.000 untuk membeli minuman keras (Kompas, 7/4/2026).

Tidak sekali-dua kali diberitakan di media massa, kasus pedagang kecil yang harus menyetor uang keamanan kepada preman lokal atau kontraktor yang proyeknya terpaksa terhenti karena ketakutan dan tak kuat membayar pungli dari preman yang berkedok jasa perlindungan dari ormas.

"Transformasi Premanisme"
Baca di sini https://t.co/ONxlhAS0pc
Opini 9 April 2026
Ditulis oleh Bagong Suyanto
Guru Besar Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga

#Opini #AdadiKompas

[Ahmad Arif @aik_arif]

Surat yang ditulis siswa SMK ini jernih dan kalem, tapi justru menghantam tepat sasaran.

Ia menulis kepada Presiden Prabowo Subianto bukan untuk mengeluh, melainkan untuk mengoreksi arah. Ia melihat sesuatu yang justru luput dilihat Prabowo: di tengah program besar seperti Makan Bergizi Gratis, guru, yang menjadi fondasi pendidikan, masih belum sejahtera. Dan ia berani mengatakan itu, dengan jernih.

Yang membuat surat ini kuat bukan hanya kritiknya, tetapi sikapnya. Ia bahkan rela menolak haknya sendiri demi dialihkan untuk guru. Ini posisi moral. Ia menunjukkan bahwa kebijakan publik seharusnya tidak berhenti pada “terlihat baik”, tapi benar-benar tepat sasaran.

Di sini, pertanyaan penting muncul: mengapa seorang siswa harus sampai mengorbankan haknya untuk menutup kekurangan sistem? Bukankah negara seharusnya mampu memastikan keduanya berjalan gizi siswa terpenuhi, dan guru hidup layak?

Surat ini membuka celah dalam logika pembangunan kita: banyak program, tapi sering salah prioritas. Karena itu, suara seperti ini perlu dijaga, bukan dicurigai. Ini adalah bentuk kewargaan yang sehat, kritik yang lahir dari pengalaman, bukan kepentingan.

Kita patut mengapresiasi keberanian pelajar ini. Dan lebih dari itu, kita perlu menyatakan dukungan: semoga ia tidak mengalami intimidasi dalam bentuk apa pun karena menyuarakan kebenaran. Ia juga menyampaikan sikap moralnya secara baik-baik.

Sebab ketika suara jujur seperti ini ditekan, yang hilang bukan sekadar kritik tetapi masa depan anak-anak yang berani berpikir.

[Badan Penjaga Kewarasan @KangMoer81]

Tertibken...

[tirtoid @TirtoID]

Fenomena 8.0.4 di kalangan ASN alias menganggur di jam kerja merupakan bentuk kemalasan yang dibiarkan terus berlangsung.

[Badan Penjaga Kewarasan @KangMoer81]

Cek secara berkala gadget ananda..

[Harian Kompas @hariankompas]

Upaya membuat anak-anak memahami risiko, membuat pilihan, dan bertanggung jawab atas perilakunya membutuhkan sinergi dari lingkungan sekitar anak. #Dikbud #AdadiKompas

https://t.co/nZHWHTmdp5

[MinDos @dosenkesmas]

https://t.co/mJaWbayCSx

[Erasmus Napitupulu @erasmus70]

Sedikit mengingatkan utk rakyat Indonesia, praktisi dan akademisi hukum pidana

Kalau baca KUHP baru, jangan lupa baca juga UU No 1/2026 ini, yaitu UU penyesuaian pidana

Karena salah satu isinya adalah merevisi “typo” yg ada dalam UU 1/2023 alias KUHP baru

Iye bener, typo 🙏😄

[Narasi Newsroom @NarasiNewsroom]

Jumat, 2 Januari 2026, KUHAP dan KUHP baru resmi berlaku. Baca selengkapnya untuk detail pengesahannya dan ingat lagi pasal-pasal krusialnya.

| Narasi Daily

[Dino Patti Djalal @dinopattidjalal]

Diujung thn 2025, sy sampaikan 4 kritik (dan saran) utk @Menlu_RI Sugiono. Semoga beliau tidak defensif menerimanya karena yg saya sampaikan ini mewakili pandangan sebagian besar masyarakat pecinta politik luar negeri kita. Semoga pula dapat menjadi bahan renungan yang bermanfaat u/ para eksekutor diplomasi🇮🇩. Silahkan disimak & dikomentari & dikutip. Salam diplomasi, Dr. Dino Patti Djalal

[Narasi Newsroom @NarasiNewsroom]

Lima petani di Pino Raya, Bengkulu Selatan, ditembak keamanan PT Agro Bengkulu Selatan (PT ABS) dengan senjata api hingga luka berat.

Warga sebelumnya sudah berkali-kali diteror, mulai dari pondok dirusak, tanaman dihancurkan, sampai kriminalisasi.

[Virdika R. Utama @virdikaa]

Sulit deskripsikan apa yg saya rasakan saat nulis izin tambang bagi ormas keagamaan, terutama PBNU. Cukup punya banyak kawan NU dan kenal dengan Gus Yahya tak membuat saya segan untuk menulis kritik ini. Selengkapnya sila baca di @islamidotco

https://t.co/uFqHili3lY

[ubaid @Ubaidullah_Sdq]

Mengapa harus mbah Yai Mus yang ngendiko. Mana anak-anak muda kita (kelompok tradisionalis terpinggirkan dulu) di ormas di partai di LSM di pusat ?. Empatinya sudah menguap dan sudah lupa pengalaman pahit ? Atau sudah dapat kue ? Hanya sedikit kader kita yang bersuara.

[Bareng Warga - #BebaskanKawanKami @barengwarga]

Gus Dur: Pak Harto Mencoba Bunuh Saya 3 kali.

[savic ali @savicali]

Soeharto selama memimpin pake tangan tangan besi (termasuk terhadap kiai-kiai) dan menghilangkan byk nyawa rakyat sendiri. Tak layak jd pahlawan. Jika ingin memproses Soeharto sbg pahlawan Gus Ipul (Mensos) semestinya mundur dr PBNU, jika tdk ingin ya tinggal mundur dr menteri.

[savic ali @savicali]

Kader Banser yg orasi gorak-gorok selayaknya meminta maaf. NU didirikan para kiai bukan untuk membiasakan kekerasan ato menang-menangan, tp untuk akhlak, tradisi, pendidikan dan perlawanan kolonial.

[Badan Penjaga Kewarasan @KangMoer81]

Semua pendidikan berasrama beresiko, bahkan yang dibiayai APBN sekalipun....

[Narasi Newsroom @NarasiNewsroom]

Maulana Izzat Nurhadi, calon praja IPDN asal Maluku Utara, dinyatakan meninggal dunia pada Rabu malam (8 Oktober 2025) saat menjalani proses Pendidikan Dasar Mental dan Disiplin Calon Praja Pratama (Diksarmendispra) di kampus IPDN Jatinangor.

Menurut Wakil Rektor Bidang Administrasi IPDN, Arief M. Edie, sebelum meninggal, Izzat sempat mengeluhkan tubuhnya terasa lemas saat mengikuti apel malam. Ia segera dibawa ke KSA (Klinik Semeru Abdi) untuk mendapatkan pertolongan pertama, kemudian dirujuk ke RS Universitas Padjajaran (UNPAD). Setelah pemeriksaan, Maulana Izzat dinyatakan meninggal dunia.

Dalam konferensi pers pada Jumat pagi (10 Oktober 2025), Arief menyebut hasil pemeriksaan medis menyimpulkan bahwa penyebab kematian adalah henti detak jantung. Ia melanjutkan, dari hasil pemeriksaan jenazah tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan Maulana Izzat belum menjalani kegiatan bersama senior.

Setelah dinyatakan meninggal, keluarga menolak untuk dilakukan autopsi ataupun visum. Jenazah Maulana Izzat langsung dipulangkan ke kampung halamannya di Maluku Utara dan dimakamkan Jumat (10/10) pagi ini.

| Narasi Daily