Halo #SobatJDIH,
⚖️ Saat Aturan Baru Mengubah Arah Pemilu! ⚖️
Pernah kepikiran enggak, kenapa aturan pemilu bisa berubah dari waktu ke waktu? Jawabannya ada di adagium hukum yang satu ini: Lex Posterior Derogat Legi Priori!
Artinya, hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Asas inilah yang menjaga pesta demokrasi kita tetap punya kepastian hukum dan enggak tumpang tindih saat undang-undang atau aturan teknisnya diperbarui.
Hai #SobatJDIH, Pernah dengar istilah Abus de Pouvoir?
Bahasa sederhananya adalah Penyalahgunaan Kekuasaan. Dalam dunia pemilu atau pilkada, tindakan ini sangat dilarang karena merusak asas keadilan!
Ingat, kekuasaan itu amanah untuk melayani rakyat,
Halo #SobatJDIH Pernah dengar Lex Specialis Derogat Legi Generali?
Artinya, aturan khusus mengesampingkan aturan yang umum.
Dalam Pemilu, sengketa hasil suara memiliki jalur khusus, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi (MK), sesuai kewenangannya.
Mengapa harus khusus? ⚖️ Proses lebih terarah dan sesuai tahapan Pemilu. 🏛️ Ditangani lembaga yang berwenang dalam sengketa hasil Pemilu. 📜 Putusan MK bersifat final dan mengikat. Jadi, asas ini membantu memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu.
MENGENAL ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS DALAM PEMILU
Halo, #SobatLensaHukum 👋
Unus Testis Nullus Testis berarti "satu saksi bukanlah saksi." Artinya, keterangan satu orang saksi saja belum cukup untuk membuktikan suatu pelanggaran atau sengketa pemilu tanpa didukung alat bukti
lain yang sah. Dalam perkara pemilu, kesaksian harus didukung dokumen, foto, video, atau alat bukti lainnya agar pembuktian menjadi kuat dan objektif. Asas ini menjaga agar setiap putusan didasarkan pada fakta dan bukti, bukan sekadar tuduhan. ⚖️ Hukum menuntut pembuktian yang
Lalu, apa akibatnya?
⚖️ Putusan dapat segera dilaksanakan (dieksekusi).
📌 Memberikan kepastian hukum karena perkara telah selesai.
📄 Menjadi dasar penerbitan dokumen resmi, sesuai jenis perkaranya.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
#SobatJDIH, Setiap aturan memiliki batas yang harus dipenuhi. Itulah yang disebut threshold atau ambang batas. Dengan memahami istilah ini, kita semakin paham bagaimana aturan hukum bekerja dalam kehidupan bernegara.
#Threshold#Ambangbatas#PemiluDamai#JDIHKPUPaser#LensaHukum