Guys, ada berita dari Lombok Tengah yang menurut gue paling menggambarkan ironi terbesar dari kebijakan ekonomi Prabowo sekarang.
150 karyawan Alfamart kehilangan pekerjaan.
Bukan karena perusahaannya bangkrut.
Bukan karena kinerjanya buruk.
Bukan karena ada kesalahan dari karyawannya.
Tapi karena pemerintah daerah menutup paksa 25 gerai ritel modern dengan alasan melanggar Peraturan Daerah tentang penataan pasar rakyat.
Dan ini yang paling miris:
Rudi karyawan Alfamart di Kopang datang ke kantor Bupati bukan untuk melawan.
Dia datang meminta solusi.
"Jangan sampai kami menjadi pengangguran baru.
Sekarang ekonomi semua sulit,
semua harga sudah naik,
kebutuhan makin tinggi.
Sementara pekerjaan kami tidak ada karena ditutup."
"Cari kerja sulit, Pak.
Kami banyak yang hanya tamatan SMA."
Kalimat itu
"cari kerja sulit, Pak"
menurut gue adalah kalimat paling menyayat yang bisa diucapkan oleh seseorang kepada penguasa yang harusnya melindungi mereka.
Dan ini konteks yang lebih besar yang harus dipahami:
Penutupan Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah ini tidak terjadi di ruang kosong.
Ini terjadi di tengah narasi besar tentang Koperasi Desa Merah Putih program andalan Prabowo yang salah satu tujuannya adalah memastikan koperasi desa bisa menjalankan fungsi perdagangan ritel di desa-desa.
Artinya sederhana:
gerai ritel swasta yang sudah ada ditutup supaya ruangnya bisa diisi oleh koperasi yang terafiliasi dengan program pemerintah.
Bukan karena ada masalah dengan pelayanannya.
Bukan karena ada keluhan dari konsumen.
Tapi karena ada kepentingan yang lebih besar yang membutuhkan ruang itu.
Dan ini yang paling pedas:
150 karyawan kehilangan pekerjaan.
Kalau setiap karyawan punya keluarga dengan 2-3 orang tanggungan ada sekitar 300-450 orang yang terdampak langsung dari satu kebijakan penutupan di satu kabupaten kecil.
Dan ini baru satu kabupaten.
Lombok Tengah.
Dengan 25 gerai yang ditutup.
Berapa kabupaten lain yang sedang atau akan melakukan hal yang sama di seluruh Indonesia atas nama program yang sama?
Dan ini yang paling mengerikan sebagai pesan kepada semua pelaku usaha:
Kalau lo punya usaha di Indonesia sekarang dan tiba-tiba ada program pemerintah yang membutuhkan ruang bisnis yang sama dengan yang lo jalankan negara bisa menutup usaha lo kapan saja.
Bukan karena lo salah.
Bukan karena lo melanggar hukum yang berlaku sejak awal.
Tapi karena ada Perda yang bisa diaktifkan atau diterapkan secara selektif ketika dibutuhkan.
Investor asing yang sudah komplain ke Prabowo soal kepastian regulasi ini adalah contoh nyata kenapa
mereka takut masuk.
Hari ini Alfamart.
Besok siapa?
Dan sambungkan ini dengan kondisi yang lebih besar:
Badai PHK sedang mengintai.
Rupiah di Rp17.700.
Lapangan kerja tidak tumbuh.
Dan di tengah semua itu ada kebijakan yang menambah 150 pengangguran baru di satu kabupaten kecil dengan alasan penataan pasar.
Prabowo bilang: "Kalau tidak beres copot. Sederhana."
Tapi 150 orang yang tidak beres hidupnya bukan karena kesalahan mereka sendiri tidak punya siapapun yang bisa mereka copot.
Negara yang seharusnya memberi rasa aman bagi rakyat yang bekerja keras justru menjadi sumber ketidakpastian yang paling besar.
Karyawan Alfamart itu tidak meminta banyak.
Mereka hanya minta bisa tetap bekerja.
Minta jangan dijadikan pengangguran baru di tengah
kondisi ekonomi yang sudah sulit.
Dan jawaban yang mereka dapat adalah:
datang ke kantor Bupati mengantri
memohon dengan harapan ada yang mendengar.
Itulah posisi rakyat kecil di Indonesia sekarang. Bukan warga negara yang dilindungi.
Tapi pemohon yang berharap penguasanya bermurah hati.
Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili.
Di tengah rupiah Rp17.700.
Di tengah badai PHK yang mengintai.
Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan.
Di tengah anggaran pendidikan
yang dipotong 44% untuk MBG.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan:
Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa.
Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu:
Seribu Layar Bioskop Di desa.
Dari APBN.
Dari uang pajak rakyat.
Di 2027.
Dan ini yang paling menggelikan:
Alasannya mulia.
Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah.
Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal.
Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa.
Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu:
Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa?
Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung:
88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1.
IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia.
Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara.
50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis.
Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan.
Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak.
Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang.
Tapi DPR punya solusi:
Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak.
Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada.
Bukan perpustakaan desa.
Bukan laboratorium sains.
Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur.
Tapi bioskop.
Dan ini logika yang paling sederhana:
Dr. Tirta sudah bilang:
rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten.
Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya.
Ahok sudah bilang:
kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas.
Mahfud MD sudah bilang:
demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar.
Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya.
Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop.
Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur.
Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya.
Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya.
Dan ini yang paling menohok:
Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan
Tidak butuh bioskop.
Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78.
Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing.
Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian.
Karena bioskop tidak mengubah nasib.
Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah.
Dan angkanya bicara sendiri:
1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN.
Uang yang sama bisa dipakai untuk:
menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai.
Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu.
Tapi yang diusulkan adalah bioskop.
DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat.
Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop.
Rakyat yang pintar akan tanya:
kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa?
Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema?
Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional?
Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.
Guys, hari ini IHSG jatuh 3,08% ke level 6.396 hanya dalam satu sesi perdagangan.
Dan penyebabnya bukan karena perang.
Bukan karena krisis global.
Bukan karena berita buruk dari Amerika atau China.
Penyebabnya adalah satu rumor.
Satu kabar yang belum dikonfirmasi resmi.
Satu isu yang seliweran di antara pelaku pasar.
Dan itu saja sudah cukup untuk menghancurkan triliunan nilai saham dalam hitungan jam.
Apa isu yang beredar:
Pemerintah sedang menggodok aturan ekspor komoditas satu pintu melalui satu badan khusus bentukan negara.
Batu bara,
minyak kelapa sawit,
mineral logam semua eksportir kemungkinan diwajibkan menjual produk mereka kepada entitas baru ini dulu.
Baru entitas itu yang menangani ekspor ke luar negeri.
Belum dikonfirmasi.
Belum ada aturan resmi.
Masih rumor.
Tapi market langsung bereaksi dengan sangat keras.
Dan ini hasilnya dalam satu sesi:
BUMI — saham batu bara Bakrie jeblok 9,22%. Dalam setengah hari.
AMMN — Amman Mineral jeblok 10,14%. Salah satu saham tambang terbesar Indonesia.
AADI — Adaro Andalan jeblok 9,78%.
Total nilai transaksi yang didominasi tekanan jual dalam satu sesi: Rp12,9 triliun.
Dan ini yang paling penting untuk dipahami:
Market tidak bereaksi terhadap aturannya.
Market bereaksi terhadap kemungkinan aturannya ada.
Terhadap sinyal bahwa pemerintah sedang berpikir ke arah sana.
Itu artinya kepercayaan investor terhadap kepastian kebijakan di Indonesia sudah sedemikian rapuhnya sehingga rumor saja sudah cukup untuk memicu kepanikan jual sebesar ini.
Ini bukan pasar yang sehat.
Pasar yang sehat tidak ambruk 3% karena rumor yang belum dikonfirmasi.
Dan ini sambungkan dengan semua yang sudah terjadi sebelumnya:
BYD buka pabrik insentif pajak dihilangkan mendadak.
Komisi ojek online dipaksa turun dari 20% ke 8% tanpa kajian matang.
Royalti tambang dinaikkan tiba-tiba.
Bunga Mekaar diperintahkan turun dari 24% ke di bawah 9% dengan satu instruksi tanpa roadmap yang jelas.
Setiap kali ada kebijakan baru tidak ada yang tahu apakah itu final atau akan berubah lagi besok.
Tidak ada kepastian.
Tidak ada predictability.
Investor asing yang sudah gue ceritakan sebelumnya Swiss, Prancis, UEA semuanya kabur karena alasan yang sama: tidak ada kepastian hukum dan regulasi.
Dan hari ini bahkan rumor tentang kemungkinan aturan baru sudah cukup untuk menghapus Rp12,9 triliun nilai pasar dalam setengah hari perdagangan.
Dan ini yang paling ironis:
Prabowo hari ini bilang "kalau tidak beres copot sederhana."
Gubernur BI Perry bilang "rupiah stabil volatilitasnya 5,4%."
Purbaya bilang "fundamental kita kuat."
Sementara IHSG jatuh 3% karena satu rumor kebijakan yang belum pasti ada.
Kalau fundamental memang kuat mengapa satu rumor saja cukup untuk menghancurkan kepercayaan pasar sebesar ini?
Karena fundamental yang kuat tidak ambruk karena rumor.
Yang ambruk karena rumor adalah sistem yang sudah kehilangan kepercayaan investor sejak lama dan hanya menunggu satu trigger untuk jatuh.
IHSG hari ini bukan sekadar angka.
IHSG hari ini adalah cermin dari berapa besar kepercayaan investor terhadap arah kebijakan pemerintah Indonesia.
Dan cermin itu menunjukkan gambar yang sangat jelas:
kepercayaan itu sudah sangat tipis.
Begitu tipisnya sehingga satu rumor yang belum dikonfirmasi tentang kemungkinan aturan ekspor satu pintu sudah cukup untuk memicu kepanikan Rp12,9 triliun dalam setengah hari.
Sementara presiden berdiri di podium bilang ekonomi kita kuat.
Sementara Menteri Keuangan bilang pertumbuhan kita membanggakan.
Sementara Gubernur BI mengganti definisi stabilitas agar kondisi yang buruk bisa disebut baik.
Market tidak mendengarkan pidato.
Market membaca sinyal.
Dan sinyal hari ini sangat jelas:
yang perlu dicemaskan bukan hanya rumornya tapi betapa mudahnya pasar Indonesia ambruk ketika ada rumor apapun yang muncul.
Jangan ringan tangan ke rakyat kecil. CCTV ada di mana-mana, kamera hidup 24 jam, dan sekali rekaman naik ke publik, Pangkat dan jabatan setinggi apa pun bisa runtuh dalam semalam.
Kalau sudah viral, sehebat apapun backingmu ga akan mampu melawan kekuatan netizen. Karena di era sekarang, yang paling ditakuti oknum bukan atasan tapi bukti dan kemarahan publik.
Diduga Dishub Setop Mobil Mendadak, 4 Kendaraan Terlibat Tabrakan Beruntun di Kertapati
Kamis, 30 April 2026 sekitar sore hari, terjadi kecelakaan beruntun di Jalan Raya Sriwijaya, tepatnya di depan Baraka Express, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Palembang.
Insiden ini melibatkan tiga unit truk dan satu mobil pikap yang saat itu melaju dari arah pintu Tol Keramasan menuju Terminal Karya Jaya.
Berdasarkan informasi kejadian bermula saat petugas Dinas Perhubungan (Dishub) diduga menghentikan sebuah mobil pikap secara tiba-tiba.
Akibatnya, sopir pikap melakukan pengereman mendadak yang kemudian memicu tabrakan beruntun dari kendaraan yang berada di belakangnya.
Benturan tersebut sempat memicu ketegangan di lokasi. Beberapa sopir truk terlibat adu argumen dengan petugas Dishub, bahkan situasi sempat ramai oleh warga sekitar.
Petugas dari Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Palembang kemudian tiba di lokasi untuk melakukan olah TKP. Saat pemeriksaan berlangsung, petugas Dishub disebut sudah tidak berada di tempat. Tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini, namun sejumlah kendaraan mengalami kerusakan.
Hingga kini, peristiwa tersebut masih dalam penanganan pihak berwenang dan menunggu keterangan resmi lebih lanjut.
Gila! Bejad! Biadab!!! 😡🤬
Diduga 3 oknum polisi yg hanya dihukum kode etik: Yang antar korban digilir oknum polisi di Tkp 1 dan selanjutnya 3 oknum ini juga yg angkat korban yang lemas pindah ke Tkp 2 dan digilir lagi oleh oknum lain!
Ibu korban dan korban jalan darat 2 hari mencari tim Hotman 911
Wajahnya jelas min @DivHumas_Polri 😡
Aksi nekat oknum diduga melakukan int!midasi terhadap warung Aceh di Jl. Medan-Binjai, Simpang Paya Geli, Mencirim, Minggu (12/4/2026).
Permintaan uang sebesar Rp250 ribu yang disebut untuk iuran beberapa bulan ditolak pemilik usaha. Penolakan tersebut memicu keributan hingga oknum mencoba melakukan pemb4k4ran menggunakan botol berisi b3nsin.
Beruntung, warga sekitar sigap dan berhasil menggagalkan aksi tersebut sebelum terjadi kebakaran lebih besar.
Kejadian ini menambah keresahan masyarakat. Diharapkan pihak berwajib segera menindak tegas agar tidak terulang kembali.
Sungguh beresiko tapi demi masa depan mereka tetap berjuang untuk menggapai cita-citanya. Tetap berjuang dek kelak besar nanti jadilah pejabat bangun jembatan yang kokoh.
Pertanyaan ini di Indonesia bukan ya serius Nanya 🤭😁🤭🙏
Secara logika bisnis, perusahaan yang memenangkan tender sebesar 21.800 unit (yang nilainya dipastikan mencapai ratusan miliar rupiah) idealnya memiliki infrastruktur kantor dan gudang yang representatif.
Indikasi Perusahaan "Boneka": Kantor di gang sempit sering kali menjadi ciri khas perusahaan yang dipinjam benderanya atau perusahaan baru yang dibuat khusus untuk memenangkan proyek tertentu tanpa memiliki rekam jejak atau kapasitas riil yang memadai.
Selamatkan nyawa ayahnya saat diserang orang, pelajar ini malah ditetapkan menjadi tersangka. Ini udah di mention ke DPR belum?kalo gak salah udah berapa Minggu yg lalu kasusnya🙄
Motor listrik yang dibeli untuk operasional MBG, tipu-tipu nya gak disembunyikan sedikitpun.
Bayangin aja, perusahan ini baru didirikan pada 2025, hak paten desainnya baru di daftarkan pada tanggal 17 oktober 2025.
Sementara proses pembelian motornya sudah selesai pada tanggal 14 oktober 2025.
Masa iya motor sudah di jual laku baru hak paten di daftarkan,.