Kemarin saya bertemu seorang jurnalis yang dulu cukup lama ngepos di sebuah BUMN. Ia bercerita tentang sesuatu yang membuat saya, yg sudah mendekati pensiun ini, kembali bertanya-tanya tentang kondisi jurnalisme kita hari ini.
Katanya, ada bayaran rutin yang diterima sejumlah jurnalis yang biasa meliput di sana dari pegawai humas. Syaratnya: beritakan yang positif-positif, dan jangan lagi memberitakan yang negatif.
Tidak semua jurnalis ikut “club” itu. Tetapi, katanya, banyak yang ikut.
Saya tidak tahu seberapa luas praktik semacam ini terjadi di tempat lain. Cerita ini tentu perlu diverifikasi. Tetapi justru karena itu, saya merasa perlu bertanya: apakah praktik semacam ini sebenarnya sudah semakin marak di kalangan jurnalis? Dulu, saya pernah melihat ini saat di daerah, tp belum meluas.
Di tengah krisis bisnis media, ketika perusahaan media semakin kesulitan membayar wartawan secara layak, sementara anggaran komunikasi korporasi dan pemerintah tetap besar, godaan seperti ini tentu semakin kuat.
Yang mengkhawatirkan bukan hanya soal uang. Yang lebih berbahaya adalah ketika uang perlahan mengubah cara wartawan memandang berita: yang positif diberitakan, yang negatif disimpan; yang menyenangkan sumber ditulis, yang mengganggu kepentingan ditinggalkan.
Pada titik tertentu, wartawan mungkin masih membawa kartu pers, masih datang ke konferensi pers, masih menulis berita. Tetapi apakah ia masih menjalankan fungsi jurnalistik?
Dan kalau praktik seperti ini semakin membudaya, di tengah krisis media yang semakin dalam, sebenarnya masih dari mana kita bisa berharap jurnalisme menjaga kekuasaan tetap diawasi?
Apakah teman-teman pernah mendengar atau mengalami hal serupa?
“Saya diserang.” Ada cara berpikir yang sec. fundamental salah: dia menganggap ini soal diri dia pribadi sehingga dia harus bertahan.
Anda tidak diserang, tapi Anda sbg Lembaga Kepresidenan dikritik. Jgn bertahan, Anda harus mendengar, mengevaluasi dg terbuka dan memperbaiki.
DITAHAN SAAT MASIH BERSTATUS SAKSI. KINI ADMIN @THEKERUPUK JADI TERSANGKA KARENA MEME YANG MENGKRITIK PEMERINTAH
Icad, admin @TheKerupuk , didatangi sekitar 10 orang tidak dikenal, yang belakangan diketahui sebagai aparat kepolisian, dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota tanpa
Hobinya seremonial dan kasi sambutan.
Kalo dikritik, tersinggungan lalu gas ke wa pribadi menuju doxxing.
Kerja nomer dua, nama baik adalah utama
Kalo melaju pake kendaraan, harus dikasi jalan
Kalo berobat harus dikasi spot terdepan.
👍
Top KOE
SING LIYANE BENG2
Sebuah langkah balik yg tepat, juga contoh nyata sikap tidak membiarkan setiap usaha penyimpangan demokrasi berlalu begitu saja tanpa ditangkal. Semoga bisa jadi kesadaran bagi semua. Hormat utk bu dosen!
Pertalite mulai langka di banyak tempat.
Mal-mal besar ramai-ramai pasang pagar tinggi.
Harga kebutuhan pokok naik lagi.
PHK masih terjadi di mana-mana.
Isu Polri vs Kejagung tiba-tiba mereda.
Pejabat juga ramai memasukkan keluarga ke posisi komisaris.
Udahlah, nggak usah muter-muter... jadi "tanggal mainnya" kapan? 👀
Ketika malingnya itu sesama aparat, maka ga berlaku semua itu tata cara dan prosedur hukum. Jadi berhentilah ngomong “ini negara hukum”.. nggak, ini semua hanya soal deal-dealan kok, sudahlah. Menjijikan.
Trivia menarik : Nepotisme itu berasal dari Bahasa Latin NEPOS yang artinya KEPONAKAN
Secara Harfiah maupun Kiasan, yang dilakukan Menteri Pekerjaan Umum ini adalah CONTOH NYATA NEPOTISME - Pengutamaan Keluarga dalam hal ini Keponakan 🤣
ℹ️: jefr.i5164
Ospek di kampus aja kalo ada 1 orang yg meninggal pasti diusut penegak hukum. Dikejar sampe ke pucuknya. Latsarmil Kopdes ini 5 orang meninggal, terus dibiarkan aja karena melibatkan struktur tentara, gitu?
Tajam ke sipil, tumpul ke tentara. Negara hukum macam apa kita ini?
Bila dibongkar semua latar belakang pendidikan komisaris BUMN, makin ketauan, Negeri ini memang tidak pernah mem-value pendidikan sebagai suatu hal yang penting #Hensa
Indonesia is dangling unprecedented legal protections for investors in President Prabowo Subianto’s sovereign wealth fund, a move analysts warn could attract money with questionable origins and further erode the reputation of Southeast Asia’s largest economy. Read more: https://t.co/x0UMGQ8e4a
📷️: Dimas Ardian/Bloomberg
🚨 JUST IN: Ternyata rombongan aksi #demo yang memakai baju biru dan baju putih di sekitar Patung Kuda merupakan buzzer pemerintah.
Be careful guys!!!
Lagi-lagi uang pajak kita dipakai untuk bayar buzzer.
#IndonesiaGelap#MenujuIndonesiaBangkrut