Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyampaikan capaian pengelolaan anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Kamis.
“Pengelolaan keuangan LKPP pada tahun 2025 berjalan dengan baik, tercermin dari realisasi anggaran yang tinggi & posisi keuangan yg sehat. Ke depan, kami akan terus berusaha memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan kualitas belanja, & memperbaiki proses bisnis,” ujar Sarah.
Sarah juga menekankan bahwa integritas merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, integritas menjadi fondasi utama bagi seluruh insan LKPP maupun pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah dalam memastikan program strategis nasional berjalan sesuai dan tepat sasaran.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa menegaskan pentingnya Desk Khusus sebagai instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pengadaan yang mampu mengorkestrasi regulasi,
"Pemetaan tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi tantangan dan merumuskan langkah percepatan pelaksanaan program prioritas yang diperlukan. Saya berharap tim ini menjadi motor penggerak kolaborasi dan sinergi seluruh unit kerja di LKPP," katanya.
LKPP menggelar Kick Off Pelaksanaan Piloting Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) v5 pada Rabu (8/7) sebagai langkah strategis dalam mewujudkan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
#LKPP
Pelaksanaan piloting SPSE v5 dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga September 2026. Hasil pelaksanaan piloting akan menjadi dasar penyempurnaan sistem sebelum SPSE v5 diluncurkan secara nasional.
#LKPP
Kolaborasi lintas instansi ini diharapkan dapat semakin memperkuat tata kelola pengadaan, sehingga setiap Program Prioritas Nasional mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Yuk, dukung pengadaan pemerintah yang semakin efektif, transparan, dan berdampak! 🇮🇩
#LKPP
Sebagai langkah awal operasionalisasi Desk Khusus Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), LKPP menggelar Forum Kolaboratif bersama lima kementerian/lembaga pengampu Program Prioritas Nasional.
Melalui pendekatan berbasis data, Desk Khusus mengidentifikasi paket-paket pengadaan strategis, memetakan potensi risiko sejak dini, serta menyiapkan langkah pendampingan agar pelaksanaan program pemerintah berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.
Profesi pengelola pengadaan harus bertransformasi menjadi mitra strategis pembangunan nasional demi menjamin kualitas belanja negara yang berdampak nyata bagi masyarakat.
#LKPP#INTERFEX2026
Dukungan senada juga datang dari Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto. Ia menekankan bahwa penguatan profesi pengelola pengadaan merupakan salah satu bagian penting dalam memastikan transformasi pengadaan berjalan efektif
#LKPP#INTERFEX2026