Bisa nggak kita berhenti membenturkan nakes dengan masyarakat soal BPJS?
Masyarakat berhak menggunakan BPJS karena mereka sudah menjalankan kewajibannya dengan membayar iuran setiap bulan.
Di sisi lain, kalau nakes merasa tarif BPJS tidak sebanding dengan biaya pelayanan yang harus diberikan, yang seharusnya dipertanyakan adalah kebijakannya, bukan pasien. Pemerintahlah yang menentukan sistem, tarif, dan aturan BPJS.
Sebaliknya, kalau pasien BPJS merasa prosesnya berbelit atau pelayanannya kurang memuaskan, jangan langsung menyalahkan rumah sakit atau nakes. Mereka juga bekerja sesuai aturan yang berlaku.
Selama yang disalahkan adalah sesama, perdebatan ini tidak akan pernah selesai.
- Warga menganggap nakes enggan melayani pasien BPJS.
- Nakes menganggap warga ingin pelayanan maksimal dengan iuran yang minim.
Padahal akar masalahnya ada pada kebijakan.
Kalau memang sistem BPJS masih menyisakan banyak persoalan, dorong pemerintah untuk memperbaikinya agar lebih adil bagi pasien, tenaga kesehatan, maupun fasilitas kesehatan.
Jangan sampai warga dan nakes terus dibenturkan, sementara pihak yang membuat kebijakan justru luput dari sorotan.
Pemerintah, ini saatnya bekerja. 💪
Kami Nakes tidak mentolerir perilaku jahat yang dilakukan oleh oknum nakes beberapa saat lalu.
Namun, spanduk seperti ini berpotensi mengadu domba pasien dengan tenaga kesehatan.
Pasien kecewa karena pelayanan belum ideal. Tenaga kesehatan pun kecewa karena dibatasi oleh sistem, fasilitas, dan anggaran.
Jangan jadikan nakes sebagai kambing hitam. Benahi sistem pelayanan kesehatan agar pasien dan tenaga kesehatan sama-sama terlindungi.
Ancaman hukumannya harus berat dan berlapis :
- Menerobos Lampu Merah
- Pelat Nomor Palsu
- Teror dan Intimidasi
- Melanggar Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang etika profesi kepolisian
Pimpinan DPR RI tak berani datang ke pengadilan negeri jakarta pusat dalam sidang gugatan Shuban Palal atas kecacatan persyaratan Gibran sebagai wapres yg tak tamat SMA.
Pimpinan DPR RI menunjuk komisi lll DPR RI namun tak juga berani hadir dan hanya mengutus biro hukum DPR RI.
Shuban Palal menolak utusan itu sebab dia tahu biro hukum DPR RI itu bukanlah bagian dari wakil rakyat.
@DPR_RI
Gibran dan Jokowi digugat rakyat soal keabsahan riwayat pendidikan mereka.
Benar benar keluarga bermasalah.