Mengapa Negara Menzalimi Suami Saya, yang Tulus Berkorban Banyak Untuk Negara?
Sebagai istri, sakit hati rasanya. Enam belas tahun aku kenal Ibam, dia ngga money oriented. Niatnya tulus. Kalau sudah mau bantu, dia akan benar-benar bantu.
Ibam dituntut penjara 15 tahun dan harus bayar Rp16,9 miliar, kalau tidak maka pidananya ditambah 7,5 tahun.
Berarti, Ibam dituntut 22,5 tahun penjara.
Ibam, yang pernah menolak tawaran puluhan miliar karena merasa misi bantu negara lewat bangun teknologi masih belum selesai.
Sekarang ironisnya dituduh korupsi. Padahal sampai 57 saksi diperiksa, tidak ada satu pun bukti Ibam memperkaya diri. Tidak ada konflik kepentingan untuk memperkaya orang lain.
Dia hanya konsultan teknis, rela tolak tawaran asing, turun gaji demi negara, ngga punya jabatan dan kewenangan, selalu profesional dan netral dalam kasih masukan, tapi terjebak dalam pusaran para elite birokrasi.
Masukan teknis Ibam yang sudah terdokumentasi baik, transparan akan kelebihan dan kekurangan, diceritakan sepotong-sepotong saja oleh pejabat pengadaan. Sehingga seakan-akan Ibam memaksa hanya Chromebook.
Untungnya, Ibam punya banyak dokumentasi yang sudah jadi bukti di persidangan. Sudah terungkap di sidang bahwa:
1. Ibam bukan pejabat, tapi konsultan yayasan. Gaji Ibam sama sekali bukan dari APBN.
2. Ibam baru kenal Nadiem setelah dia jadi menteri. Ngga ada persekongkolan, dan ngga pernah ketemu personal.
3. Di banyak bukti chat & notulen rapat: Ibam tidak mengarahkan pengadaan, tidak buat kajian, bahkan Ibam minta kementerian untuk uji Chromebook dulu.
4. Pejabat Eselon I akhirnya mengakui: dia yang menolak masukan pengujian Ibam, dia yang memutuskan Chromebook lewat SK yang dia keluarkan.
5. Ahli IT telah menyatakan masukan Ibam sudah netral dan profesional, sesuai best practice keahlian, serta benar dalam menyerahkan keputusan ke kementerian.
Puncaknya, nama Ibam dicatut ke dalam SK pengadaan yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Dalam pengesahan kajian Chromebook yang ditugaskan SK, tidak ada tanda tangan Ibam.
Terungkap juga di sidang, belasan pejabat, termasuk yang berupaya ‘menyalahkan’ Ibam, mengakui telah menerima ratusan juta rupiah suap dari vendor. Namun mereka semua bebas, tidak ada yang jadi tersangka.
Disaat mereka bebas, Ibam ditahan dan dituntut penjara. Bagiku perkara ini jelas. Suamiku bukan pelaku, tapi korban permainan elite birokrasi yang seenaknya melempar semua keputusan mereka pada Ibam.
Sekarang, kami hampir sampai di ujung jalan.
Ibam dituntut 22,5 tahun penjara.
Dua terdakwa lain, pejabat Eselon II di Kemendikbud, yang mengatur pengadaan dan sudah mengakui ada aliran dana sampai miliaran rupiah, dituntut 6 tahun saja.
Semakin kontras ketika surat tuntutan sendiri mengakui: tidak ada aliran dana ke Ibam.
Tuntutan bilang di laporan SPT 2021, kekayaan Ibam naik Rp16,9 miliar. Ibam sudah tunjukkan bukti di persidangan kalau itu dari saham Bukalapak yang didapat jauh sebelum Ibam menjadi konsultan Kemendikbud, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Chromebook atau Gojek.
Bukti itu ditolak JPU dalam tuntutannya. Mereka bilang karena Ibam sudah resign, sahamnya hangus. Mereka tidak paham kata-kata dalam surat pemberian saham, bahwa yang hangus hanya “saham yang belum diberikan”. Padahal, sebelum resign juga ada sebagian saham yang sudah diberikan.
JPU menyatakan, karena mereka tolak bukti itu, Rp16,9 miliar Ibam diduga hasil korupsi, jadi mereka tuntut 15 tahun ditambah 7,5 tahun.
Bagi kami, ini puncak dari kezaliman. Ibam yang tidak pernah, sekali lagi, TIDAK PERNAH ADA ALIRAN DANA SAMA SEKALI, dikriminalisasi atas prestasinya bantu negara, yang tidak ada hubungannya dengan perkara.
Dua minggu lagi putusan Ibam akan dibacakan oleh Majelis Hakim, kami tetap berharap keadilan putusan bisa sesuai dengan fakta persidangan.
Karena, ini bukan sekedar perkara hukum, ini menyangkut nasib seseorang, masa depan keluarga kami, anak-anak kami, serta kemerdekaan kami sekeluarga.
Setahun terakhir ini adalah masa yang sangat berat bagi kami. Keluarga kami kehilangan penghasilan, kesehatan jantung Ibam kian memburuk, bahkan tabungan hidup kami terkuras habis untuk biaya medis dan biaya hukum.
Namun, aku bersaksi bahwa Ibam adalah seorang perintis. Hidupnya penuh perjuangan dari kecil, insya Allah kami siap bangun dari nol lagi.
Hanya saja, jika pengabdian untuk Indonesia harus dibayar semahal ini. Jika bukti persidangan sudah seterang ini, dan jika upaya mengkambinghitamkan Ibam sudah sekentara ini, dia tetap dipenjara puluhan tahun...
Ini adalah ketidakadilan yang teramat pahit.
Bukan hanya bagi Ibam, tapi bagi siapa pun yang pernah atau akan bantu bangsa ini dengan niat tulus.
Apa memang berbakti bagi merah putih seberbahaya ini?
Apa memang tidak ada keadilan bagi orang jujur yang sudah berkorban banyak bagi negara?
Tolong bantu kami mencari keadilan untuk Ibam selagi masih ada waktu. Mohon bantu bagikan tulisan ini, pada rekan atau kerabat, konsultan atau pejabat, siapapun yang bisa bantu menyuarakan keadilan dan memberi perhatian.
Agar tidak ada lagi profesional seperti Ibam yang jadi korban kriminalisasi.
Jakarta, 16 April 2026
Ririe - Istri dari Ibrahim Arief (Ibam)
Okay this is very fucking big problem
"In the near future, STEAM WILL NO LONGER BE ABLE TO DISPLAY GAMES TO CUSTOMERS IN INDONESIA IF THE GAME IS MISSING VALID AGE RATING"
Source:
https://t.co/3fLF5df235
Indonesia bisa mendanai game AAA yang butuh waktu 4-5 tahun pengembangan hanya kurang dari dgn 2 minggu budget MBG.
*Budget dev cost + marketing (jika datanya ada).
"Instead of a power plant strike, a plague of the firstborn - tomorrow evening, eliminate the children of Vahidi, Araghchi, and Ghalibaf. If we can't get to the parents, hit their children"
Israeli analyst Orit Perlov, of the INSS think-tank, affiliated with Tel Aviv University, calls to murder children in Iran. She later deleted this tweet.
Here's a translation of the full tweet:
"Please replace the state approach with a cruel religious approach.
Instead of a power plant strike, a plague of the firstborn - tomorrow evening, eliminate the children of Vahidi, Araghchi, and Ghalibaf. If we can't get to the parents, harm their children (it took us two years to do it in Gaza. We haven't done it in Lebanon yet).
These are religious patents.
No state rationality is working right now.
Instead of a "mad landlord" approach, we need a cruel landlord.
Trump can't promise hell - that's exactly what they want. Hitting power plants would be counterproductive
If they drag us into a boxing match and ping-pong games - We lose."
Despite presenting itself as a strong defender of Palestinian rights, Indonesia granted a geothermal concession on Halmahera to PT Ormat Geothermal Indonesia, a company linked to Israel’s economic system.
The move risks undermining Indonesia’s political stance on Palestine while placing a fragile forested environment under increased industrial pressure.
On January 8, 2026, the Energy Ministry awarded the Telaga Ranu geothermal project as part of its Net Zero Emissions 2060 plan.
While expanding renewable energy is important, critics argue it should not come at the cost of political consistency or environmental protection.
An Al Jazeera Arabic Investigation reveals how Israel’s systematic use of internationally prohibited thermal and thermobaric weapons supplied by the US has left no trace of nearly 3,000 Palestinians it killed during its genocidal war on Gaza.
Read more: https://t.co/m8AfIkPHYv
"There's even an airport, something that Gaza hasn't had"
Gaza international airport opened in November 1998. The Israeli military destroyed it in 2001.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jumlah korban meninggal mencapai 1.016 orang, Senin (15/12/2025), pukul 10.00 WIB.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, per Minggu (14/12), korban meninggal dunia di Sumatera bertambah 10 orang.
“Sementara itu, jumlah korban hilang menurun dari 217 orang menjadi 212 orang, seiring proses identifikasi dan sinkronisasi data kependudukan lintas daerah,” kata Abdul saat konferensi pers Update Penanganan Bencana Hidrometeorologi Aceh di Pusat Informasi dan Media Center, di Kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh, Minggu(14/12).
Abdul bilang operasi search and rescue (SAR) korban bencana hidrometeorologi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat, dilakukan secara terukur dan terkoordinasi.
“Operasi SAR kami sesuaikan dengan data korban hilang yang dilaporkan di masing-masing kabupaten/kota,” kata dia.
Menurut Abdul, dalam kurun waktu sepekan terakhir, jumlah korban hilang berkurang 58 orang, seiring temukan sejumlah korban yang sebelumnya dilaporkan hilang. Penurunan ini juga dipengaruhi oleh hasil verifikasi ulang berbasis kecamatan yang dilakukan pemerintah daerah.
“Proses identifikasi di lapangan sangat dinamis. Ada kasus khusus, misalnya jasad yang ditemukan di area pemakaman dan ternyata merupakan warga yang telah meninggal sebelum bencana. Setelah diverifikasi, data korban akan disesuaikan,” ucapnya.
| Narasi Daily
Two environmental activists, Dera and Munif, were arrested after helping local farmers file a complaint against a mining company for threatening nature and livelihoods.
Police insist the pair violated the ITE Law during the late-August protest wave.
ACEH
Peta ini memperlihatkan bahwa banjir besar yang melumpuhkan Aceh terjadi di wilayah yang salah satu konsesi hutannya dimiliki langsung oleh Prabowo Subianto melalui PT Tusam Hutani Lestari, perusahaan HTI yang menguasai sekitar 97 ribu hektare hutan di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara.
Konsesi milik Prabowo ini berdiri berdampingan dengan puluhan izin tambang, HTI, HPH, dan kebun sawit berskala raksasa yang bersama‑sama menggerus tutupan hutan di pegunungan dan hulu sungai, merusak daerah tangkapan air, dan melemahkan kemampuan alam menahan limpasan hujan.
Banjir yang menerjang baru-baru ini datang ketika curah hujan ekstrem turun di kawasan yang sudah lama dikapling izin-izin tersebut, sehingga air hujan tidak lagi tertahan oleh hutan dan tanah yang sehat. Air mengalir deras membawa lumpur dan kayu ke pemukiman, menjadikan banjir bandang di Aceh sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir, menenggelamkan ribuan rumah dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi.
Wilayah yang disorot dengan garis ungu di peta—Pidie Jaya, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Gayo Lues hingga Aceh Singkil—adalah kabupaten dengan banjir terparah yang resmi berstatus siaga darurat. Di banyak titik, penjelasan resmi memang menyebut luapan sungai setelah hujan lebat berhari‑hari, tetapi peta ini menambahkan lapisan fakta lain: hulu sungai yang sama sudah dibebani 30 izin tambang minerba seluas lebih dari 132 ribu hektare ditambah konsesi kayu dan HTI yang membentang hingga ke batas permukiman.
Salah satu contoh yang paling menonjol adalah kawasan Linge di Aceh Tengah, tempat PT Tusam Hutani Lestari menguasai hampir 100 ribu hektare hutan dan telah lama diprotes warga karena merampas ruang hidup mereka dan mengubah hutan adat menjadi kebun industri pinus.
Dengan demikian, bencana ini bukan hanya soal hujan dan alam, tetapi juga soal kepemilikan lahan raksasa oleh elit politik, termasuk presiden, yang ikut menentukan seberapa parah air bah menerjang kampung‑kampung di hilir.
This is heartbreaking. A father was seen kneeling and crying, desperate after his daughter went missing.
“My daughter has been gone for three days,” he sobbed in Batak Toba when asked to return home.
At least 753 people are confirmed dead.
📍Sibolga, North Sumatra, Indonesia.