Ditolak bayar belanjaan karena pake Qris Seabank
k for kasir, r for re
k: sudah mas total xxx rb ya
r: oke, saya bayar pake qris ya
k: qris dari bank apa mas?
r: seabank kak
k: maaf mas kalau seabank gak bisa, karena tidak kerjasama. hanya dari bank konvensional aja
r: terus gimana mba? uang saya cuma di seabank
k: maaf mas gak bisa..
r: yaudah mbak batalin aja semua
bayangin aja, udah luangin waktu buat belanja dan ditolak bayar karena pake seabank :)
@LambeSahamjja Nilai Rp15.400 triliun kemungkinan merupakan estimasi akumulatif dari selisih perdagangan & potensi pajak/royalti yang hilang, bukan berarti ada uang tunai Rp15.400 triliun tersimpan di satu rekening tertentu.
Guys, ada berita hari ini yang menurut gue paling mengungkapkan sekaligus paling memalukan dalam sejarah ekonomi Indonesia.
Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan membawa laporan 10 perusahaan yang melakukan under invoicing ke makan siang bersama Prabowo.
CPO. Batu bara.
Manipulasi data ekspor.
Perusahaan melaporkan harga ekspor jauh di bawah harga riil dengan cara membuat perusahaan di luar negeri dan menjual ke sana dengan harga murah, lalu di luar negeri dijual dengan harga sesungguhnya.
Hasilnya:
pendapatan di Indonesia terlihat kecil.
Pajak dan royalti yang dibayar ke negara kecil.
Tapi keuntungan riil masuk ke rekening di luar negeri.
Dan ini berlangsung selama 34 tahun.
Dari 1991 sampai 2024.
Kerugian negara: Rp15.400 triliun.
Dan ini pertanyaan yang tidak bisa diabaikan:
Selama 34 tahun di mana Bea Cukai?
Di mana Direktorat Jenderal Pajak?
Di mana KPK?
Di mana semua lembaga yang dibayar dari pajak rakyat untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi?
Prabowo bilang ini adalah data dari PBB.
Artinya data ini bukan baru kemarin ada.
Data ini sudah diketahui secara internasional.
PBB sudah mencatatnya.
Dunia sudah tahu.
Tapi selama 34 tahun tidak ada yang bertindak di dalam negeri.
Dan ini yang paling menohok:
Purbaya bilang dia punya data 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing.
Dia bawa laporannya ke makan siang dengan presiden.
Tapi dia tidak mau mengungkap nama perusahaannya.
"Kalau ditanya saya akan jawab tapi kalau enggak ditanya tidak."
Perusahaan yang sudah merugikan negara Rp15.400 triliun namanya tidak boleh disebutkan ke publik.
Rakyat yang membayar pajak. Rakyat yang kehilangan Rp15.400 triliun potensi penerimaan negara selama 34 tahun.
Rakyat yang anggaran pendidikannya dipotong.
Rakyat yang subsidi BBM-nya terus dikurangi.
Rakyat yang guru-gurunya digaji Rp1,5 juta per bulan.
Rakyat itu tidak berhak tahu siapa yang mencuri uang mereka.
Dan ini yang perlu dipahami soal Bea Cukai:
Kasus ini tidak muncul dari kerja keras pemerintah yang tiba-tiba menemukan under invoicing setelah 34 tahun.
Ini muncul setelah tertangkapnya sejumlah petugas Bea Cukai.
Ketika petugas yang selama ini menjadi kunci karena mereka yang menandatangani dan memvalidasi data ekspor mulai tertangkap, barulah praktik ini mulai terungkap.
Artinya: Bea Cukai bukan tidak tahu. Bea Cukai adalah bagian dari sistemnya.
Pejabat yang seharusnya mencegah manipulasi data ekspor adalah pejabat yang selama ini membiarkan atau bahkan memfasilitasinya.
Dan ketika mereka tertangkap barulah semua ini keluar ke permukaan.
Dan ini angka yang harus benar-benar dipahami:
Rp15.400 triliun selama 34 tahun.
Anggaran pendidikan Indonesia per tahun:
Rp700 triliun.
Uang yang dicuri dari negara melalui under invoicing bisa membiayai pendidikan Indonesia selama 22 tahun tanpa perlu memungut pajak sepeser pun dari rakyat.
MBG yang diklaim untuk rakyat menghabiskan Rp335 triliun per tahun.
Uang yang dicuri melalui under invoicing bisa membiayai MBG selama 46 tahun.
Rp15.400 triliun.
Hilang.
Selama 34 tahun.
Dan tidak ada satu pun orang yang masuk penjara karenanya.
Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi ini:
Prabowo sekarang membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia badan baru yang akan menjadi satu-satunya eksportir komoditas strategis. Batu bara. CPO. Ferroalloy.
Alasannya: untuk menghentikan under invoicing.
Tapi pertanyaannya sangat sederhana:
kalau Bea Cukai yang selama ini menjadi kunci pintu ekspor sudah bisa disuap apa yang memastikan Danantara tidak bisa disuap juga?
Kalau 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing tidak bisa disebutkan namanya ke publik apa jaminan bahwa perusahaan yang sama tidak akan bekerja sama dengan badan ekspor baru ini?
Kalau selama 34 tahun tidak ada yang dihukum โ mengapa sekarang akan berbeda?
Dan ini yang Ahok pernah bilang tentang Pertamina dan sangat relevan sekarang:
"Dalam satu jabatan di militer hanya boleh dua kali kepangkatan." Bukan soal militer tapi soal sistem.
Sistem yang benar bukan yang mengandalkan kejujuran satu orang. Sistem yang benar adalah yang membuat ketidakjujuran sangat sulit dan sangat mahal untuk dilakukan.
Pertamina di bawah Ahok efisien bukan karena semua orang tiba-tiba jujur.
Tapi karena dia membangun sistem yang membuat kecurangan sangat sulit disembunyikan.
Ask the Chairman Anything.
Audit menyeluruh.
Penolakan supplier yang tidak sesuai spesifikasi meski ada tekanan.
Danantara tidak punya satupun dari sistem itu.
Belum ada audit yang transparan.
Belum ada laporan keuangan yang dipublikasikan. Belum ada mekanisme pengawasan independen.
Dan sekarang diberi wewenang mengelola ekspor komoditas senilai ratusan miliar dolar per tahun.
Dan ini yang paling relevan dengan konteks lebih besar:
Mahfud MD di UII bilang: ada autocratic legalism hukum dibuat untuk melegalkan kejahatan.
Orang korupsi menjadi sah karena aturannya dibuat lebih dulu.
Under invoicing selama 34 tahun adalah bukti paling konkret dari itu. Sistem yang seharusnya mencegah pencurian digunakan untuk memfasilitasinya.
Bea Cukai yang seharusnya memverifikasi malah memvalidasi kecurangan.
Dan tidak ada undang-undang, tidak ada lembaga, tidak ada kekuatan yang cukup kuat untuk menghentikannya selama lebih dari tiga dekade.
Sampai petugas Bea Cukai mulai tertangkap.
Dan barulah semuanya terbuka.
Rp15.400 triliun hilang dari negara ini selama 34 tahun.
Cukup untuk membiayai pendidikan gratis selama 22 tahun.
Cukup untuk menggaji guru berkualitas selama puluhan tahun.
Cukup untuk membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke berkali-kali lipat.
Tapi tidak ada yang masuk penjara.
Tidak ada nama yang boleh disebutkan.
Dan solusinya adalah membentuk badan baru tanpa audit transparan, tanpa pengawasan independen, tanpa hukuman keras yang membuat orang takut.
Singapura memberantas korupsi dengan hukuman yang membuat pelakunya tidak punya masa depan. China mengeksekusi koruptor.
Arab Saudi menyita seluruh aset.
Indonesia membuat badan baru.
Dan tidak menyebut nama siapa yang sudah mencuri Rp15.400 triliun dari rakyatnya.
Guys, rupiah sekarang sudah di Rp17.300.
Dan ada tiga skenario yang perlu lo pahami tentang apa yang bisa terjadi kalau situasinya terus memburuk.
Ini bukan untuk bikin panik.
Ini untuk mempersiapkan diri.
Skenario 1:
Rupiah di Rp18.500 Pelemahan Terkendali
Ini skenario terburuk yang masih bisa dikelola pemerintah dengan intervensi serius.
Yang akan terjadi: inflasi naik ke 6-8% per tahun. Harga pangan impor seperti gandum, kedelai, bawang putih melonjak tajam karena hampir semua diimpor pakai dolar.
BI terpaksa naikkan suku bunga ke 6,5-7% untuk menarik modal asing kembali masuk.
Dampak ke bisnis:
perusahaan yang punya utang dolar atau biaya operasional dolar seperti maskapai penerbangan, telekomunikasi, farmasi, properti beban usahanya membengkak 15-20%. Risiko gagal bayar mulai nyata.
Dampak ke rakyat:
daya beli mulai tergerus.
Yang paling terpukul adalah kelas menengah bawah karena belanja kebutuhan pokok melonjak sementara gaji tidak ikut naik.
Cadangan devisa bisa terkuras di bawah 100 miliar dolar dalam hitungan bulan.
Kesimpulan skenario 1:
ekonomi masih bisa bertahan tapi berpotensi masuk resesi teknis dua sampai tiga kuartal. Angka kemiskinan bisa naik sekitar 3-4%.
Skenario 2:
Rupiah di Rp21.000 Krisis Nilai Tukar
Level ini masuk kategori krisis serius.
Sebanding dengan krisis 1998 meski fundamental Indonesia sekarang jauh lebih kuat dari saat itu.
Yang akan terjadi:
inflasi melonjak ke 10-15% masuk kategori hiperinflasi ringan.
BBM dan listrik terpaksa dinaikkan atau subsidi membengkak tidak terkendali.
BI rate bisa naik ke 9-13%.
Bunga KPR dan kredit konsumsi bisa tembus 15-18% kredit macet dimana-mana.
Dampak ke bisnis:
gelombang PHK massal.
Industri berbasis impor seperti tekstil, elektronik, farmasi mulai tutup atau relokasi ke luar negeri.
Sektor ekspor sedikit diuntungkan dari sisi nilai tukar tapi tetap tertekan karena biaya BBM dan bunga dalam negeri yang tinggi membuat profit tidak naik.
Dampak ke rakyat:
kelas menengah bergeser ke bawah sekitar 10-15%.
Angka kemiskinan naik 5-7%.
Risiko bank run penarikan dana besar-besaran dari perbankan sangat mungkin terjadi.
Pemerintah kemungkinan terpaksa keluarkan kebijakan darurat termasuk kontrol modal.
Kesimpulan skenario 2:
resesi sangat dalam mendekati depresi.
Pemerintah kemungkinan minta bantuan IMF atau World Bank.
Proyek infrastruktur semua berhenti. Pengangguran terbuka bisa tembus 20%.
Skenario 3:
Rupiah di Rp25.000 Krisis Sistemik Parah
Ini melampaui krisis moneter 1998.
Skenario paling ekstrem.
Yang akan terjadi:
hiperinflasi 25-40% atau lebih.
Harga kebutuhan pokok bisa berlipat ganda dalam hitungan bulan.
BI rate tembus 15-25%.
Bank-bank mulai collapse karena kredit macet meroket dan likuiditas mengering.
Dampak ke bisnis:
perusahaan besar default utang.
UMKM non-pangan bangkrut massal diperkirakan sekitar 30% UMKM terdampak parah.
Pemerintah terpaksa bail out BUMN dan beberapa bank.
Dampak ke rakyat:
kelas menengah ludes separuh.
Kemiskinan bisa naik 30-40% dibanding kondisi normal 2024-2025.
Cadangan devisa habis.
Indonesia terancam gagal bayar utang luar negeri.
Dampak politik: kegaduhan sosial dan politik.
Demo besar-besaran di mana-mana.
Kesimpulan skenario 3:
krisis multidimensi ekonomi, sosial, politik sekaligus. Pemulihan butuh lebih dari 5-7 tahun dengan bantuan asing besar-besaran.
Seberapa mungkin ini terjadi dan ini yang paling penting:
Untuk mencapai Rp18.500 saja dibutuhkan kombinasi beberapa faktor buruk sekaligus: konflik Iran-Israel yang meluas dan harga minyak menembus 135 dolar per barel, outflow modal asing yang masif dari Indonesia, Federal Reserve yang menaikkan suku bunga agresif ke 7%, dan fundamental domestik yang memburuk karena defisit APBN membengkak.
Saat ini skenario 1 belum terlihat jelas akan terjadi tapi arahnya ke sana karena banyak faktor di luar kendali pemerintah: perang di Timur Tengah, ketegangan di Selat Taiwan, harga BBM global, dan gangguan supply chain akibat Selat Hormuz.
Untuk skenario 2 dan 3 butuh kondisi yang jauh lebih ekstrem dan kombinasi masalah yang sangat berat.
Yang bisa lo lakukan sekarang tindakan konkret:
Pertama โ kurangi utang berbasis dolar atau utang bunga variabel. Kalau suku bunga naik drastis, cicilan lo bisa meledak.
Kedua โ diversifikasi aset. Sebagian tabungan dalam bentuk emas, dolar, atau aset yang tidak bergantung pada kekuatan rupiah bisa menjadi pelindung nilai.
Ketiga โ perkuat ketahanan pangan keluarga. Stok kebutuhan pokok untuk beberapa bulan ke depan adalah langkah yang sangat rasional di kondisi ketidakpastian tinggi.
Keempat โ kalau lo pengusaha dengan biaya berbasis dolar evaluasi sekarang apakah ada cara untuk mengurangi eksposur ke dolar atau melakukan hedging.
Kelima โ jaga likuiditas. Cash adalah raja di kondisi krisis. Jangan lock semua aset lo di instrumen yang tidak bisa dicairkan cepat.
Rupiah di 17.300 bukan berarti kita sudah menuju skenario terburuk.
Tapi ini adalah sinyal yang tidak boleh diabaikan bahwa kondisi sedang tidak normal.
Yang perlu dilakukan bukan panik tapi mempersiapkan diri secara konkret.
Karena kalau skenario 1 saja sudah cukup menyakitkan untuk kelas menengah bawah Indonesia, maka tidak ada alasan untuk tidak memulai persiapan mulai sekarang.
Semoga tetap di level yang bisa dikelola. Tapi lebih baik siap dan tidak perlu, daripada perlu tapi tidak siap.