Sebuah rapat antara Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI dan pemerintah untuk membahas Revisi Undang-Undang (RUU) TNI dihadang oleh sekelompok orang yang menolak rapat tersebut.
Mereka meminta rapat itu dihentikan karena dilakukan secara tertutup dan tidak transparan. Kelompok ini, yang mengaku dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, khawatir bahwa RUU TNI ini dapat membawa dampak negatif pada sektor keamanan.
“Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan pemerhati di bidang pertahanan, hentikan, karena tidak sesuai ini diadakan tertutup,” kata salah satu aksi yang menolak rapat Panja bernama Andrie di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025).
Mereka menilai pembahasan ini dilakukan tidak secara terbuka. Mereka meneriakkan penolakan dan menilai RUU TNI ini dapat mengembalikan dwifungsi ABRI.
“Bapak-Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati, kami menolak adanya pembahasan di dalam, kami menolak adanya dwifungsi ABRI, hentikan proses pembahasan RUU TNI,” ungkapnya.
Sebagai informasi, sejak Jumat (14/3) kemarin, Komisi I DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat Panja membahas RUU TNI. Rapat ini diselenggarakan di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, secara tertutup.
—————————————————————
Baca berita lainya di https://t.co/UtIVjcxziF
Follow @nuonlinenews
#nuonlinenews #nuonline_news #nuonline #beritaterkini#beritaviral #beritanasional #beritaviral #rapat #ruutni
Polemik penghentian sepihak tenaga pendamping profesional Kemendes PDT terus bergulir. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai pengelolaan tenaga pendamping profesional di K/L termasuk Kemendes PDT harus berdasarkan indikator key perfomence indikator (KPI) yang jelas.
Hal itu disampaikan oleh Syaiful Huda saat dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota Perkumpulan Tenaga Pendamping Desa Indonesia (Pertepedesia) di ruang Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).
Gus Muhaimin @cakimiNOW umumkan ketua harian dan wakil ketua hari DPP PKB periode 2024-2029 yang diisi gen Z atau generasi muda.
Berikut adalah ketua dan wakil ketua harian DPP PKB:
Ketua Harian : Ais Shafiyah Asfar
Wakil Ketua Harian : Nadya Alfi Roihana
Wakil Ketua Harian : Gielbran Muhammad Noor
Wakil Ketua Harian : Muhammad Aji Pratama
Wakil Ketua Harian : Lukman Maulana
Wakil Ketua Harian : Riezal Ilham Pratama
Wakil Ketua Harian : Najmi Mumtaza Rabbani
Selamat berjuang dan selamat mengabdi untuk rakyat Indonesia
PKB Jawa Barat konsolidasi untuk memenangkan K.H. Acep Adang-Gita KDI di Pilgub Jabar dan Letkol Ngatiyana-Adhitia di Pilwalkot Cimahi | #Pilkada2024 https://t.co/Nsv1wXWGQ3
PKB akan go public dalam lima tahun ke depan! PKB tidak hanya untuk Nahdlatul Ulama, tetapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia 🇮🇩
#PKBSolusiBangsa#PKBGoPublic
Pertemuan haru antara seorang ibu dengan sang buah hati di balik jeruji besi.
ibu bernama Tina ini ditahan dugaan melawan petugas saat penertiban kericuhan yang terjadi di pabrik kelapa sawit PT PPSP Pulo, Kabupaten Labuhanbatu.
Hukum dibuat untuk siapa??