mrsika_lubis

Life is too short, have courage and be kind.

[mrsika_lubis @MrsikaL]

@rang_simabua *kabinet dengan jumlah zero-merit officials terbanyak dalam sejarah Indonesia

[mrsika_lubis @MrsikaL]

@rang_simabua 1/100, dwi fungsi militer aktif lagi, sistem yg makin ga jelas, kabinet dengan jumlah zero merit-atau memang gitu cocnya kudu bego begitu menjabat, proyek2 mercusuar tanpa proper due diligence, susah nerima kritik sekalipun membangun, & bunted case yg ga jelas ntah apa tupoksinya

[mrsika_lubis @MrsikaL]

@LambeSahamjja Dia ni rakus banget ya, semua mau diembat sendiri

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada pernyataan dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang menurut gue adalah salah satu momen paling memalukan dalam sejarah program pemerintah Indonesia.

Sony Sonjaya baru saja bilang bahwa MBG Makan Bergizi Gratis sejak awal TIDAK didesain untuk pelajar.

Tunggu dulu.
TIDAK untuk pelajar.
sekali tidak untuk pelajar .

Program yang selama ini disebut "makan siang gratis untuk anak sekolah." Program yang dikampanyekan Prabowo sejak masa pilpres dengan foto-foto anak SD makan bersama.

Program yang menelan anggaran Rp335 triliun.
Program yang sekarang sudah berjalan di ribuan sekolah di seluruh Indonesia.
Tiba-tiba sekarang bukan untuk siswa.

Dan ini yang paling mengejutkan versi "aslinya" menurut BGN:

Kata Sony fokus utama MBG sebenarnya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dalam 1.000 hari pertama kehidupan.

Bukan siswa SD.
Bukan anak SMP yang fotonya viral makan nasi kotak.
Bukan anak sekolah yang sudah berbulan-bulan jadi wajah program ini di seluruh media nasional.

Ibu hamil. Ibu menyusui. Balita.

Dan Sony bilang masih banyak mitra di lapangan yang "salah kaprah" mengira MBG itu program makan siang sekolah.

Salah kaprah? SALAH KAPRAH?
Bukan mitra yang salah kaprah, Pak.
Yang salah kaprah adalah komunikasi program ini dari hari pertama kampanye sampai hari ini yang selalu menampilkan gambar anak sekolah, dapur SPPG di dekat sekolah, dan narasi gizi untuk generasi penerus bangsa yang duduk di bangku kelas.

Dan ini pertanyaan yang paling fundamental yang tidak bisa dijawab:

Kalau memang sasaran utamanya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita kenapa selama berbulan-bulan yang makan adalah siswa SD sampai SMA?

Kenapa infrastruktur SPPG dibangun di dekat sekolah bukan di dekat puskesmas atau posyandu tempat ibu hamil dan balita berkumpul?

Kenapa foto-foto viral program ini selalu anak sekolah makan nasi kotak bukan ibu menyusui mendapat paket gizi?

Kenapa dapur yang dibangun memproduksi nasi, lauk, dan sayur dalam kotak bukan susu formula, makanan pendamping ASI, atau suplemen gizi untuk ibu hamil?

Dan kalau memang program ini untuk 1.000 hari pertama kehidupan menu apa yang disiapkan untuk bayi dan batita?
Bubur bayi yang diproduksi massal dari dapur SPPG?
Susu yang dikirim pakai motor?

Tidak ada jawaban yang masuk akal.
Karena pertanyaan ini memang tidak punya jawaban yang masuk akal.

Dan ini yang paling pedas soal anggaran yang sudah terlanjur terpakai:

MBG sudah menyedot hampir 30% dari anggaran fungsi pendidikan di APBN 2026 sesuatu yang sudah dikritik JPPI sebagai kanibalisme anggaran dan kebohongan statistik karena program logistik pangan ini dimasukkan ke pos anggaran pendidikan.

Anggaran yang seharusnya untuk memperbaiki gedung sekolah rusak dipakai untuk dapur SPPG. Anggaran yang seharusnya untuk menaikkan gaji guru honorer dari Rp250.000 dipakai untuk membangun infrastruktur distribusi makanan.

Dan sekarang ternyata setelah semua itu terpakai pemerintah baru menjelaskan bahwa program ini bukan untuk siswa?

Ini bukan klarifikasi.
Ini adalah post-hoc rationalization pembenaran yang dibuat belakangan setelah program mulai bermasalah. Targetnya digeser.
Bahasanya diperhalus.
Alasannya diganti.

Persis seperti yang dikatakan seorang netizen dengan sangat tepat: "Khas proyek yang berjalan dulu, baru berpikir kemudian."

Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh situasi ini:

Program senilai Rp335 triliun.
Sudah berjalan berbulan-bulan.
Sudah ada ribuan titik SPPG.
Sudah ada kasus keracunan massal di Kabupaten Bandung Barat yang menjadi KLB.
Sudah ada penipuan jual beli titik SPPG terorganisir dengan korban ratusan juta rupiah.

Dan di tengah semua masalah itu pejabat BGN baru keluar bilang bahwa mitra di lapangan "salah kaprah" soal sasaran program.

Kalau mitra yang salah kaprah itu artinya sosialisasi program gagal.
Itu artinya implementasi tidak sesuai desain.
Itu artinya ratusan triliun rupiah sudah mengalir ke eksekusi yang tidak sesuai dengan tujuan yang diklaim.

Tapi kalau yang "salah kaprah" adalah komunikasi pemerintah sendiri dari awal maka ini jauh lebih serius. Ini artinya program sebesar ini diumumkan dan dijalankan tanpa desain yang jelas sejak hari pertama.

Pilih salah satu.
Keduanya sama-sama memalukan.

MBG diluncurkan dengan narasi makan bergizi untuk anak sekolah. Dikampanyekan dengan foto anak SD. Dijalankan dengan dapur di dekat sekolah. Dibiayai dengan anggaran yang dikanibal dari pos pendidikan.

Dan sekarang setelah berbulan-bulan berjalan, setelah ada keracunan massal, setelah ada penipuan titik SPPG, setelah dikritik habis-habisan soal kualitas dan implementasi tiba-tiba pejabatnya bilang program ini bukan untuk siswa.

Jangan sampai mimpi besar Indonesia Emas 2045 diawali dengan program flagship yang tidak tahu siapa sasarannya sendiri setelah berbulan-bulan berjalan.

Karena generasi emas tidak lahir dari program yang arahnya baru dicari di tengah jalan.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Mahfud MD baru bicara sesuatu soal pernyataan Prabowo tentang rupiah yang menurut gue paling jujur dan paling menampar yang pernah gue dengar dari mantan pejabat setingkat dia.

Dan Mahfud bukan ekonom.
Dia sendiri bilang itu.
Tapi justru itu yang membuat kata-katanya jauh lebih mematikan.

Apa yang Mahfud katakan soal pernyataan Prabowo:
"Dari keseluruhan statement presiden selama menjadi presiden ini yang paling banyak menimbulkan olok-olok."

Pernyataan mana?
"Mau dolar berapa ribu kek
kalian di desa kan enggak pakai dolar."

Mahfud bilang:
Maaf kasar sekali olok-oloknya itu.
Dan itu masuk terus berkesinambungan.
Dari nenek, kakek, muda, putra putri di media sosial muncul terus diolok-olok betul presiden kita ini."

Seorang mantan Menko Polhukam.
Mantan Ketua MK.
Mantan anggota Komisi Reformasi Polri.

Orang yang hidupnya dihabiskan untuk menjaga martabat institusi negara harus dengan susah payah mengakui bahwa presiden kita sedang diolok-olok oleh rakyatnya sendiri karena satu pernyataan soal dolar.

Dan Mahfud langsung koreksi pernyataan Prabowo dengan sangat jelas:
"Memang ada benarnya bahwa masyarakat desa tidak pakai dolar.

Tapi apakah hanya itu kebutuhan orang?
Kita negara yang pinjam uang setiap hari berurusan dengan dolar.
Harga impor pangan kita dibayar dengan dolar. Pinjam ke luar negeri pakai dolar.
Formirinya pakai dolar.

Kalau pakai dolar di desa-desa mungkin orang secara subsistens makan dari berasnya sendiri sayurnya sendiri.
Tapi masa cuma itu kebutuhan orang?"

Ini bukan analisis ekonom.
Ini akal sehat yang Mahfud sebut sendiri public common sense.

Dan kalau pernyataan presiden tidak lolos uji akal sehat paling dasar itu masalah yang jauh lebih serius dari sekadar pilihan kata yang kurang tepat.

Dan soal Purbaya Mahfud juga tidak menyimpan kata-kata:

Purbaya bilang urusan rupiah itu urusan Bank Indonesia bukan urusan Menteri Keuangan.

Mahfud langsung potong:
Kalau begitu jangan jadi Menteri Keuangan.
Bu Sri Mulyani juga tahu itu urusan BI tapi dia diangkat agar bisa membuat BI-nya begitu, polisinya begitu, hakimnya begitu, semuanya tahu konteks.

Kalau sekarang penyelundupan bilang bukan urusan saya itu urusan polisi lalu apa fungsinya dia?"

Dan Mahfud kasih satu analogi yang sangat logis:
kalau Menteri Keuangan bilang itu urusan BI nanti BI bilang itu urusan presiden nanti presiden bilang loh urusan rakyat kenapa milih saya "Bubar kan negara ini."

Dan soal The Economist yang menulis Indonesia dalam kondisi berbahaya:
The Economist minggu ini menulis editorial khusus tentang Indonesia.

Penilaiannya buruk.
Kata yang dipakai:
"jeopardizing" membahayakan.
Boros dan otoriter.
Membahayakan demokrasi sekaligus ekonomi.

Mahfud bilang:
Mudah-mudahan ini disadari.
Dua kata.

Tapi di balik dua kata itu ada keprihatinan yang sangat dalam dari seseorang yang tahu betul bagaimana sebuah negara bisa rusak dari dalam karena dia pernah berada di dalam dan melihatnya langsung.

Dan soal solusi
Mahfud kasih dua poin yang sangat konkret:

Pertama:
restrukturisasi APBN.
MBG harus ditata ulang tata kelolanya.
Bukan dihapus tapi diefisienkan.

Mahfud bahkan mengutip penjelasan Prabowo sendiri bahwa kalau MBG dikelola langsung oleh Koperasi Merah Putih tanpa perantara bisa hemat 60%.

"Kalau itu bisa dilakukan ini jauh mungkin menyelamatkan dari peluncuran yang tidak akan bisa dihentikan kalau tidak ada restrukturisasi anggaran."

Kedua
dan ini yang paling penting:
presiden perlu tahu bahwa pernyataannya keliru. Bukan dari musuh politiknya.
Bukan dari oposisi.
Tapi dari orang-orang yang mau negaranya baik.

"Kesalahan itu bukan hanya ahli ekonomi yang bisa nyatakan salah."

Dan ini yang paling menggelitik dari seluruh diskusi:
Mahfud bilang dia sudah lama tidak pernah berpikir soal dolar naik atau turun karena bukan urusannya dan kebutuhannya sudah cukup.

Tapi dia tetap bicara.
Tetap merespons.
Tetap mengkoreksi.

Karena ada sesuatu yang mengganggu dia bukan sebagai ekonom,

bukan sebagai mantan pejabat tapi sebagai warga negara yang melihat presidennya diolok-olok rakyatnya sendiri karena satu pernyataan yang tidak lolos uji akal sehat.

Dan itu jauh lebih berbahaya dari sekadar angka rupiah di Rp17.700.
Karena angka bisa diperbaiki dengan kebijakan.
Tapi kepercayaan yang sudah hilang jauh lebih susah untuk dikembalikan.

Bottom line:
Mahfud bukan ekonom.
Dia sendiri bilang itu berkali-kali.

Tapi dia tidak perlu jadi ekonom untuk tahu bahwa pernyataan "mau dolar berapa ribu kek di desa kan enggak pakai dolar" adalah pernyataan yang keliru secara faktual dan berbahaya secara persepsi.

Dan ketika mantan Menko Polhukam harus bilang dengan malu-malu bahwa presiden kita sedang diolok-olok rakyatnya sendiri itu bukan tanda bahwa rakyatnya yang salah.

Itu tanda bahwa ada sesuatu yang sangat fundamental yang perlu segera diperbaiki sebelum olok-olok itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius dari sekadar komentar di media sosial.

[mrsika_lubis @MrsikaL]

@LambeSahamjja Banyak juga buzzer disini. Dress code dibandingin sama meritokrasi ga apple to apple.
Kalo emank ga ada dress code, mungkin aja jadi warna warni. Acara2 event saja ada dress code, apalagi ini selevel regional. Ngomongin skill, kabinet skrg udah ngapain aja? Taunya blunder doank.

[mrsika_lubis @MrsikaL]

@ARSIPAJA Moron to the core

[mrsika_lubis @MrsikaL]

@Jelli_cent @makLambeTurah Coba si bapak ini suruh ngerasain mbg di Rembang itu. Tiap ngebacot ga ada yg betul.

[mrsika_lubis @MrsikaL]

@yusuf_dumdum Dari kurus jadi berisi ya, tapi yg masuk mungkiiiin uang haram. Makanya tiap request makin ga make sense.

[mrsika_lubis @MrsikaL]

@raniacalista_ Malu sama jilbabnya segala peluk cium gitu di tempat umum 🥴

[mrsika_lubis @MrsikaL]

@LambeSahamjja Keknya kalo masuk dijajaran pemerintahan itu code of conductnya mesti bodoh dan nir-empati ya🥴

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR
seorang anggota DPR marah dan heran
Dan yang ngomong ini bukan aktivis.
Bukan pengamat.
Ini anggota DPR sendiri yang semprot Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya secara langsung di depan muka.

Pertanyaan yang paling mendasar yang dia lempar:
Kalau kita sudah punya big data
orang datang ngurus KTP
masa dimintain fotokopi KK lagi?

Gua punya KTP untuk apa?
Masih dimintai fotokopi KTP.
Kan aneh.
Surat lahir,
surat baptis masih diminta.
Wah, pusing. Negara kita kayak begini.

Ini bukan pertanyaan teknis yang butuh jawaban panjang.
Ini pertanyaan yang semua orang Indonesia pernah tanyakan dalam hati setiap kali berurusan dengan birokrasi.

Dan jawabannya tidak pernah memuaskan selama puluhan tahun.

Faktanya yang bikin makin miris perbandingan dengan Malaysia:

Indonesia punya e-KTP sejak 2011.
Ada chip NFC.
Ada data biometrik.
Teknologinya canggih.
Anggarannya triliunan rupiah.

Malaysia punya kartu yang secara teknologi identik namanya MyCAD.

Bedanya satu hal:
Malaysia benar-benar memakainya.

Di Malaysia mau isi BBM subsidi tinggal tap MyCAD di pompa bensin.
Sistem langsung cek identitas, cek kuota, kasih harga subsidi otomatis.
Tidak perlu antri.
Tidak perlu surat keterangan.
Tidak perlu aplikasi.
Tidak perlu fotokopi.

Setiap warga dapat kuota 200 liter per bulan.
Kalau kuota habis bayar harga normal.
Tidak bisa diakali.
Kalau ketahuan curang kuota diblokir permanen.

Hasilnya:
pemerintah Malaysia hemat RM600 juta per bulan.
Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung terdeteksi.

Indonesia?
e-KTP yang sama teknologinya selama 15 tahun masih dipakai untuk difotokopi.

Dan ini yang paling menohok dari seluruh pidato itu:
Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini.
Karena enggak pernah kelar.

Kalimat itu keras.
Tapi tidak salah.

Soal pemborosan anggaran yang berlangsung setiap tahun:

Ini yang menurut gue paling menyakitkan secara fiskal.

BNI punya data nasabah sendiri.
Pertamina buat sistem data sendiri untuk subsidi.
KPU setiap pemilu buat pendataan pemilih sendiri yang nilainya triliunan setiap siklus.
BPJS punya database sendiri.
Kemendikbud punya data sendiri.
Kemensos punya data sendiri.

Semua lembaga membangun silo data masing-masing.
Semua dengan anggaran masing-masing. Semua dengan vendor masing-masing.
Semua dengan tender masing-masing.

Dan di ujung semuanya data tetap tidak terintegrasi. Rakyat tetap diminta fotokopi KTP setiap kali berurusan.

Kita kalau urusan ngamburin uang tuh juara satu. Untuk data saja triliunan kita buang tiap tahun.

Cerita yang paling menyentuh dan ini yang paling human:

Anggota DPR ini bercerita soal kondisi di dapilnya di Kalimantan Utara.

Banyak warga dari NTT, NTB, Toraja yang kerja di Malaysia banyak secara ilegal.
Ketika mereka diusir setelah tidak digaji atau dieksploitasi paspor dan KTP mereka sudah disita oleh majikan.

Mereka pulang ke Kalimantan tanpa dokumen.
Tanpa uang.
Tanpa apa-apa.

Dan ketika mereka coba mengurus KTP baru mereka diminta KK.
Diminta fotokopi KTP lama yang sudah disita.
Diminta surat lahir yang ada di kampung di NTT yang jauh.

Untuk makan aja enggak ada. Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan, digaji di bawah UMR, enggak punya BPJS, enggak punya apa-apa.

Dan sistem birokrasi yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi tembok yang tidak bisa ditembus.

Makanya saya bilang KTP itu hak asasi.

Soal keamanan data ini juga perlu diangkat:

Dia menyebut setiap hari dia menerima minimal 50 WhatsApp dan telepon yang menawarkan emas, saham, investasi bodong.

Gimana keamanan data kita ini?
Siapa yang harus bertanggung jawab?
Masa kita terus diganggu hal seperti ini?

Dan tidak ada jawaban jelas apakah yang bocor itu data adminduk, data bank, atau data operator telekomunikasi.
Tidak ada institusi yang maju mengambil tanggung jawab.

Solusi yang dia minta dan ini bukan permintaan yang rumit:

Satu — sinkronisasi semua data di bawah satu gatekeeper. Kemendagri sebagai pemegang e-KTP harus jadi koordinator. Semua lembaga lain berhenti bikin database sendiri.

Dua — chip e-KTP harus diaktifkan untuk semua layanan publik. Tidak ada lagi fotokopi. Tidak ada lagi surat lahir. Cukup tap kartu.

Tiga — presiden harus turun tangan dan memerintahkan sinkronisasi ini di level ratas. Karena tanpa political will dari atas tidak ada satu lembaga pun yang akan mau menyerahkan kewenangan datanya.

"Jangan nanti KPU dibentuk, tahun berikutnya mengusulkan 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Enggak habis-habis kalau begitu terus."

Sudah 80 tahun merdeka. Sudah 15 tahun punya e-KTP. Dan kita masih dimintai fotokopi KTP untuk mengurus KTP.

Kalau itu bukan kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan gue tidak tahu apa lagi namanya.

[mrsika_lubis @MrsikaL]

@TaliUdeng Pejabat sok jago. Coba pak bikin report kerjaan dulu pake excel. Mesti buat sendiri tapi ya…..

[mrsika_lubis @MrsikaL]

@Urrangawak Pak, itu kerjaan kalian dept dalam negeri ngurusin administrasi. Ga mau mundur aja pak kalo future policynya akan seperti itu?

[mrsika_lubis @MrsikaL]

@Dara_Cega Hell no!!!!!

[mrsika_lubis @MrsikaL]

@creeping5ilence Pret!!!!

[mrsika_lubis @MrsikaL]

@kang___L Di jalan yang benar menuju kehancuran.
Susah sih ngomong sama npd.

[mrsika_lubis @MrsikaL]

@kompascom Ga usah sibuk ngurusin macro economic dan negara lain pak, wong ngurus kabinetnya aja ga jelas.

[mrsika_lubis @MrsikaL]

@UmarHasibuan__ Nehi

[mrsika_lubis @MrsikaL]

@tb_siswadi @makLambeTurah Ini yg katanya dapat money laundering bukan ya?