My Conscience

sadly, sometimes you must be anonymous to express your conscience freely

[My Conscience @MyConscience9]

@aik_arif @indreformation Ditjen Perhubungan Udara ini regulatornya CMIIW. Melihat kondisi transportasi udara kita, saya hampir tidak merasakan ada peran regulator. Ironis, negara kepulauan tapi transportasi udara monopoli, minim kompetisi dan alternatif.

[My Conscience @MyConscience9]

@RidhaIntifadha sebenarnya tidak pas di-generalisir.
ada yang seperti itu? iya.
banyak? mungkin.

sudah ada skema SKP dan IKU untuk mengukur kinerja, ada target triwulanan. konsekuensi ke kepangkatan dan jabatan. IMHO setidaknya di unit pemerintah pusat jalan (mostly?).

[My Conscience @MyConscience9]

Baca thread ini mengingatkan kembali pada pertanyaan, apa sih output Kementerian Perhubungan @kemenhub151, khususnya @djpu151? Kementerian satu itu paling sok sibuk aja pas musim mudik. Ga keliatan punya niat maupun visi untuk mengurai isu yang sudah jelas terpampang begini..

[Avelino Guido @AvelinoGuido28]

Adik-adik, kakak-kakak semuanya. Kali ini gw mau bicara tentang sesuatu yang sudah menyiksa rakyat Indonesia selama bertahun-tahun. Bukan korupsi. Bukan inflasi. Tapi sesuatu yang lo rasain setiap kali mau mudik atau liburan dan buka aplikasi Traveloka, lalu langsung menutup aplikasinya lagi karena tidak sanggup melihat angkanya.

Yes. Tiket pesawat domestik Indonesia. Yang harganya bisa lebih mahal dari tiket ke luar negeri. Yang bikin relawan bencana harus muter lewat Malaysia dulu baru bisa ke Aceh. Yang udah dikeluhkan jutaan orang tapi tidak pernah beneran berubah.

Gw udah baca risetnya. Gw udah cek datanya. Dan sekarang gw mau cerita ke lo semua, pelan-pelan, dengan bahasa yang bisa dimengerti semua orang, kenapa ini terjadi dan siapa yang sebetulnya diuntungkan dari penderitaan kita bersama. 🧵

[Ahmad Arif @aik_arif]

Lucu juga, pejabatnya saja banyak yg tidak sesuai bidang keahlian. Bukannya kepala BGN akademisi terkait serangga? Menteri-menterinya jg kebanyakan politisi, dibandingkan profesional. Adik dan ponakan juga jadi pejabat dan utusan khusus, belum tentu jg sesuai. Jadi, fokus kerja saja, Pak. Makin banyak nyinyirin CSO, akademisi, atau bahkan masyarakat kritis, makin aneh. Orang kritik kok diatur-atur. Lagi pula, kalian yg gaji siapa, kan masyarakat jg. Yg penting substansi dan analisisnya benar atau salah. Kalau salah ya tunjukkan data yg benar bagaimana. Nggak usah sensi jg dg orang yg punya opini berbeda. Jadi pejabat jangan tipis kuping.

[Bivitri Susanti @BivitriS]

Jauh lebih berbahaya pejabat, bukan pengamat, yg tdk sesuai background.Juga, pejabat yg salah data atau nggak pakai data (mis. bilang Aceh sdh pulih). Tanggung jawabnya hukum tuh bkn hanya etik.

[Handoko Tjung @handokotjung]

- Currencynya melemah terus.
- Indeks sahamnya turun terus.
- Anggarannya defisit terus.
- Bendaharanya gak tau ada pembelian fasilitas masif.
- Pejabatnya ditanya anggarannya dari mana dijawab “pokoknya ada.”

I dont know how many “wallahi we’re finished” I have left in me.

[My Conscience @MyConscience9]

IMHO ada faktor kecenderungan menerjemahkan inovasi sebagai membuat sesuatu yg tadinya tidak ada, alih2 improve atau re-engineering proses bisnis existing. Plus menjual aplikasi biasanya lebih 'laku' daripada proses bisnis. 😅

[M. Ridha Intifadha @RidhaIntifadha]

Ngobrol sama teman yang ASN

Banyaknya aplikasi dan website itu tidak lepas dari pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklat pim) bagi para pejabat.

Nah, diklat pim itu ada agenda inovasi dan proyek perubahan untuk mengatasi permasalahan struktural/pelayanan publik.

Masalahnya... inovasi dan proyek perubahan ini kerap diterjemahkan sebagai aplikasi digital ataupun website-website baru.

[Ravio Patra @raviopatra]

TNI PENGECUT!

Andrie Yunus satu orang sipil biasa dengan ide-idenya.

TNI seinstitusi, anggaran ratusan triliun, bersenjata, dan ada PULUHAN prajurit bersiasat mencoba membunuh Andrie.

Bedil gede, tapi TAKUT SAMA IDE!
Jabatan sipil mau, tapi TAKUT SAMA PERADILAN SIPIL!

[M. Ridha Intifadha @RidhaIntifadha]

Bisa sewa mobil
Bisa pesan taksi
Bisa pakai kendaraan umum

Bukan enggak punya mobil, tapi enggak punya etika dan rasa malu.

[Hellena Yoranita Souisa, PhD @sweethellena]

Dear @antaranews, DALAM KAPASITAS APA SI GURU BESAR ILMU KOMUNIKASI INI KALIAN WAWANCARAI DAN DIJADIKAN DASAR DALAM ARTIKEL BERITA TERKAIT PENYIRAMAN AIR KERAS ANDRIE YUNUS? Udah pada gila ya kalian...

[My Conscience @MyConscience9]

@ATRightMovies

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

Warga sipil biasa, tak bersenjata, nerobos hotel mewah memprotes pembahasan diam-diam UU TNI.

Warga sipil biasa, tak bersenjata, jadi saksi judicial review UU TNI di MK.

Warga sipil biasa, tak bersenjata, mengungkap pelaku kerusuhan Agustus 2025.

Kita menyebutnya: NYALI

[Ravio Patra @raviopatra]

Andrie Yunus adalah alasan banyak kita masih menikmati hidup bebas. Bagi Andrie, kepentingan publik dulu sebelum dirinya. Negara ini utang besar pada orang seperti Andrie.

Sejarah panjang impunitas kekerasan adalah alasan penyerangan terhadap Andrie bisa terjadi.

[Taryoko Lanjar @TaryokoL]

Gini ya Nil.. walaupun saya ragu, kamu bisa nulis itu, namun saya akan kasih pelurusan.

1. Stop jualan angka Rp769 Triliun seolah-olah itu prestasi heroik pemerintah. Sesuai Amandemen UUD 1945, anggaran pendidikan WAJIB minimal 20% dari APBN. Kalau APBN kita naik, ya otomatis angka nominalnya naik. Itu namanya kewajiban, bukan kemurahan hati.

2. Di poin 2/ kamu bilang MBG 'menambah postur' tapi di poin 1/ angka Rp769 T itu sudah termasuk Badan Gizi Nasional (Rp223,5 Triliun). Ini namanya Creative Accounting. Uang makan siang dimasukkan ke kantong pendidikan supaya kewajiban 20% tadi terpenuhi secara angka, tapi fungsinya melenceng. Kenapa nggak pakai pos Anggaran Perlindungan Sosial saja?.

3. Naik dari Rp203 T ke Rp211 T (naik Rp8 T) itu tipis banget kalau dibandingin sama inflasi dan jumlah guru honorer yang masih luntang-lantung. Anggaran Badan Gizi malah dapat Rp223 T. Masa anggaran makan lebih besar daripada anggaran gaji dan kesejahteraan guru se-Indonesia? Prioritasnya di mana?

4. Klaim 'revitalisasi terbesar sepanjang sejarah' sebesar Rp23,06 T itu sebenarnya jomplang banget kalau dibandingin sama anggaran makan Rp223,5 T. Jadi, anggaran buat memperbaiki bangunan sekolah yang ambruk di pelosok cuma 10% dari anggaran makan siang? Prioritas macam apa ini?

5.Lucu kalau bilang hapus birokrasi tapi malah bikin lembaga baru bernama Badan Gizi Nasional dengan anggaran fantastis. Itu kan nambah birokrasi baru namanya! Kalau mau efisien, mending perbaiki sistem yang sudah ada daripada bikin pos anggaran raksasa yang rawan penyimpangan.

6. Stop pakai istilah moralistik seperti 'Pahlawan'. Ini urusan tata negara dan penggunaan APBN, bukan drama kolosal. Rakyat bayar pajak supaya negara punya sistem pengawasan (BPK, KPK, Inspektorat) yang bekerja. Kalau ujung-ujungnya rakyat yang harus 'pasang badan' jagain nasi kotak biar nggak dikorupsi, ya buat apa kita bayar gaji pejabat dan lembaga pengawas? Hotline , baik. Tapi lembaga resmi juga yang harus jadi yang paling aktif.

[Bivitri Susanti @BivitriS]

Hari2 ini lembaga2 yang memang wewenangnya terpisah2 dan independen spy bisa saling mengawasi agar kekuasaan seimbang tidak ada yg terlalu kuat, sdh dipreteli satu2. Kalau tdk melalui revisi UU nya, melalui pimpinannya. Akibatnya, kekuasaan tanpa akuntabilitas. Alias otokrasi.

[M. Ridha Intifadha @RidhaIntifadha]

Kemarin kita marah karena korban jambret bisa menjadi tersangka ketika pelaku kejahatan meninggal dunia.

Hari ini kita marah karena penjual es gabus bisa jadi korban intimidasi tanpa diberi ruang klarifikasi.

Esok lusa nanti, kita akan marah.
Lagi.
Dan lagi.

[Hidden History @HiddenHistoryYT]

HMS Formidable berthed at the Circular Quay, Sydney, Australia, circa Jan 1945

[Soe Tjen Marching @SoeTjenMarching]

Mohon viralkan: Kondisi fisik Alfarisi yang memburuk selama ditahan, bahkan sampai kehilangan berat badan secara drastis & mengalami tekanan psikologis berat, jelas mengindikasikan adanya pelanggaran serius terhadap standar penahanan.

https://t.co/YeDUkhXzEZ

[Soe Tjen Marching @SoeTjenMarching]

Mohon viralkan: Rifa Rahnabila dan delapan orang lainnya ikut berdemo pada Agustus 2025, antara lain untuk mengkritik fasilitas serta pemasukan para pejabat & kematian Affan. Tapi mereka sekarang justru didakwa. #rakyatjagarakyat #rakyatbanturakyat

[Polling USA @USA_Polling]

Believe it or not, you can be both anti-Maduro and anti-American invasion, at the same time