Fun Fact :
1. Dulu yg dapet THR itu cuma PNS, tapi semenjak pekerja demo Pekerja swasta juga dapet THR
2. Dulu juga jam kerja 16 jam ++ tapi semenjak demo jadi 8 jam.
Macet mu yg dirasa sekarang bisa terkonversi jadi bahagia dan sejahteramu di masa depan.
Kenyataan bahwa abis orang pada bilang "tidak" dan dia masih bisa bilang, "MBG itu penting," adalah bukti beliau nih tuli terhadap suara masyarakat bahkan secara langsung.
kalian percaya ga ternyata selama ini kalian itu pelihara miskinnya oleh negara? dikasih upah tidak layak dengan sengaja dan legal.
Jadi gini ada kajian dari gabungan lintas lembaga ada Kementerian Ketenagakerjaan, DEN, BPS dan ILO menghitung secara akademis mengenai KHL.
"KHL : Kebutuhan Hidup Layak"
intinya KHL ini adalah hitungan untuk orang bisa hidup layak lah dalam 1 bulan yg mempertimbangkan dari bahan pokok, keperluan rumah tangga dll.
harusnya Penetapan Upah minimum angkanya diatas kebutuhan hidup layak dong?
karena kalo penetapan upah minimumnya dibawah KHL masyarakatnya hidup dengan tidak layak dong?
Nah itu dia, penetapan upah minimum ini masih banyak yg di bawah kebutuhan hidup layak di masing masing daerahnya.
Contoh Jogja
Hidup layak dijogja itu minimal : 4,6 jt
tapi penetapan upah minimum nya adalah : 2,4 jt
selisihnya : 2,2 jt
nah yaudah deh tuh kalian di biarkan hidup ga layak dengan gaji 2,4 jt dan itu dilegalkan negara dengan ketetapan upah minimumnya.
Rezim Prabowo bakal tarik utang baru Rp832,2 triliun, ini menjadikannya salah satu penarikan utang tertinggi pasca pendemi.
Ini bukan solusi struktural, karena ketergantungan berlebih pada utang mencerminkan lemah dan karut-marutnya kualitas rezim Prabowo dalam perencanaan dan tata kelola fiskal.
Banyak kebijakan konyol yang ugal-ugalan tanpa kontrol, bahkan ndableg ketika banyak orang mengingatkan, yang pada akhirnya "bom waktu" meledak, pun dampaknya ruang fiskal jebol, anggaran tekor.
Namun, di setiap panggung politiknya Raja MBG kerap kali curcol dengan media dan dengan penuh percaya diri lambe lamisnya bilang:
"Tenang, duitnya ada!"
Paradoks lambe lamis, karena fakta tak berbanding lurus dengan realita.
UJUNG-UJUNGNYA UTANG
Faktanya, menurut Policy Research Center (PRC) 88,5% manfaat dari Program MBG dinilai mengalir ke elite dan pejabat politik (44,5%) serta mitra dan pengelola SPPG (44,0%).
Bukan kepada anak-anak yang menjadi penerima utama (hanya 6,5%) apalah lagi para guru yg 'hanya' kecipratan repotnya saja.
Obrolan yg saya curi dengar dari para mitra/pengelola SPPG di acaranya Badan Gizi Nasional di Bekasi kemarin juga topik fokusnya ke mereka. Mereka yg denial juga adalah bagian dari 88,5% 'penerima manfaat'.
Breaking: Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto ditandai dengan meningkatnya jumlah deforestasi di Indonesia.
___
Riset lembaga Auriga Nusantara mencatat 433.751 hektare hutan gundul sepanjang 2025. Angka ini hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Sekelas pejabat negara yang dgaji oleh pajak kita ketika ditanya soal pos anggaran lalu jawabannya cuma, “pokoknya ada,” itu sudah cukup menggambarkan betapa rendahnya standar akuntabilitas yang sedang dipertontonkan.
Gini amat negara dikelola 😢
Anaknya diberi makan, orangtuanya hilang pekerjaan. Walhasil satu keluarga terjaga dalam kemiskinan dan ketergantungan.
Kelak begitu musim pemilu tiba, suara mereka bisa dibeli dengan mudah. Itu pun dengan harga murah.
Demikian si bengis melanggengkan kekuasaannya. Di Somalia.
Negara agraris, tapi hasil pertanian byk impornya, petani miskin.
Negara maritim, tapi lautnya dicemari dan dieksploitasi.
Negara mayoritas Islam, tapi kelakuan pejabat tdk sesuai ajaran Islam.
Negara kaya SDA, tapi rakyatnya tambah miskin, elit tambah kaya.
"Girls mature faster"
No— we get punished earlier, blamed earlier, sexualized earlier, and are expected to cope earlier.
But somehow it’s never said as a reason for girls to be given more positions of power or authority.
It’s ONLY used to hold girls to a higher accountability standard than boys and to justify adult men's attraction to little girls.
Mari coba kita breakdown
• Jumlah SPPG saat ini ada sekitar ± 24.000
• Total per bulan: 24.000 × 1 M = Rp 24 triliun / bulan
• Total per tahun: Rp 24 T × 12 = Rp 288 triliun / tahun
Biaya Pembangunan Puskesmas
• Biaya Pembangunan Puskesmas dengan standar bangunan + alat dasar: ± Rp 5 – 10 miliar / unit
• Kalau pakai asumsi tengah: Rp 7,5 miliar/unit, maka Rp 288 triliun ÷ 7,5 miliar, maka:
Kita akan mampu membangun 38.400 Puskesmas! Wow
Tapi itukan andai, toh kita kan cuma prioritas pendukung aja 😭