"Whatever the future is, you're my light"
I love their story so much. I'm absolutely broken when Francis died. Nothing can keep them apart, not even life or death.
Demo mahasiswa dan buruh menghasilkan:
1) Jam kerja 8 jam sehari, lebih dari itu wajib dihitung lembur.
2) Ada upah minimum, UMR, buat buruh atau karyawan perusahaan.
3) UMR juga tiap tahun disesuaikan dengan inflasi dan kebutuhan hidup.
Mau kaya gaji pokok PNS yang gak berubah dari tiga puluh tahun lalu? Kaya tunjangan fungsional dosen yang nominalnya gak berubah dari 2007? Tuh kalau gak pernah demo, suka-suka mereka.
4) THR juga hasil demo tahun 1960an. Kita masih nikmatin sampai hari ini.
5) BPJS ketenagakerjaan.
6) Cuti tahunan minimum 12 hari.
7) Reformasi. Suharto turun.
Kalau nggak mungkin hari ini semua sosmed diblokir sama "Departemen Penerangan".
Mungkin semua berita di TV cuma datang dari "Berita Malam" sama "Dunia Dalam Berita" punya TVRI dan direlay semua TV swasta.
Pidato Presiden selalu live. Mau kalian dengerin "nyenyenye" live?
***
Semua itu kita nikmati hari ini.
Gitu banyak yang nyinyirin rakyat demo.
Macet paling berapa jam sih?
Jangan nyinyir sama pendemo.
THR, upah minimum, hak lembur, sampai Reformasi 1998 yang membuka jalan demokrasi hari ini. Semuanya lahir dari orang-orang yang berani bersuara dan turun ke jalan.
Guys, ada momen di rapat DPR yang menurut gue paling jujur dan paling mewakili kondisi keuangan daerah yang sedang kritis tapi paling sedikit disorot media.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bicara langsung di hadapan Mendagri, Menpan RB, dan seluruh kepala daerah. Dan apa yang dia sampaikan sangat sederhana tapi sangat berat.
Daerahnya tidak punya uang untuk bayar gaji PPPK sampai akhir tahun.
Ini kondisinya yang paling mengejutkan:
DAU Dana Alokasi Umum Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar.
Tapi belanja pegawai daerahnya sudah mencapai Rp1,1 triliun.
Artinya: sebelum satu rupiah pun dipakai untuk bangun jalan, perbaiki sekolah, bayar tagihan rumah sakit, atau program apapun uang dari pusat sudah habis hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan masih kurang Rp140 miliar lebih.
Dan ini bukan anomali Maluku Utara saja.
Gubernur Sulawesi Tengah dan kepala daerah lain menyampaikan keluhan yang sama.
Ini adalah kondisi yang merata di banyak daerah seluruh Indonesia.
Dan ini tentang solusi yang ditawarkan pusat yang tidak menyelesaikan masalah:
Pemerintah pusat memberikan relaksasi melongggarkan aturan penggunaan anggaran supaya daerah bisa lebih fleksibel menggeser pos untuk bayar gaji PPPK.
Sherly menerima relaksasi itu dengan apresiasi. Tapi dia langsung menyampaikan masalah yang lebih mendasar:
Relaksasi itu berarti daerah harus memotong belanja infrastruktur untuk bayar gaji. Jalan yang harusnya dibangun tidak jadi dibangun.
Jembatan yang harusnya diperbaiki tidak jadi diperbaiki. Fasilitas publik yang harusnya ditingkatkan tidak jadi ditingkatkan.
"Relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur.
Dan infrastruktur itu diperlukan untuk pondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Dan pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pondasi pertumbuhan ekonomi nasional."
Artinya: solusi jangka pendek ini sedang menciptakan masalah jangka panjang yang jauh lebih besar.
Dan ini tentang DBH yang paling menyesakkan:
Sherly tidak meminta APBN membayar gaji PPPK mereka. Dia tidak minta bailout dari pusat.
Yang dia minta jauh lebih sederhana: kembalikan sebagian dari 60% Dana Bagi Hasil yang selama ini ditahan oleh pusat.
DBH adalah uang hasil sumber daya alam daerahnikel, tambang, hasil laut yang seharusnya kembali ke daerah penghasil. Tapi 60%-nya ditahan di pusat.
"Kami tidak meminta dari DAU. Kami tidak meminta dibayar oleh APBN. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan kita akan mengambil jalan tengah."
Maluku Utara adalah provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nikel yang jadi tulang punggung hilirisasi yang dibanggakan pemerintah pusat. Tapi provinsinya tidak bisa bayar gaji pegawai.
Dan ini tentang ruang inovasi yang sudah dipersempit:
Sherly menyampaikan poin yang menurut gue paling fundamental dan paling jarang diakui secara terbuka oleh pemerintah pusat.
Ketika kepala daerah disuruh berinovasi mencari sumber pendapatan baru kenyataannya banyak kewenangan dan otoritas daerah sudah ditarik ke pusat. Ruang untuk bergerak sudah dipersempit oleh aturan yang tidak fleksibel.
Daerah disuruh mandiri tapi alatnya sudah diambil.
Daerah disuruh inovatif tapi kewenangannya sudah dipangkas.
Dan sekarang daerah disuruh cari solusi sendiri untuk masalah yang sebagian besar diciptakan oleh kebijakan pusat sendiri.
Ini bukan sekadar masalah Maluku Utara. Ini adalah potret dari sistem fiskal yang sedang tidak sehat di seluruh Indonesia.
APBN dipotong Rp306 triliun atas nama efisiensi. Transfer ke daerah menjadi yang terkecil dalam 10 tahun terakhir. DBH ditahan 60%.
Tapi PPPK yang diangkat atas kebijakan pusat gajinya harus dibayar oleh daerah yang tidak punya uang.
Dan di ujung rantai yang paling panjang dan paling tidak terlihat ada guru honorer, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah daerah yang sudah bekerja berbulan-bulan dan belum menerima gaji.
Mereka bukan angka dalam spreadsheet keuangan negara.
Mereka adalah orang-orang nyata yang masih harus makan, masih punya cicilan, dan masih harus menghidupi keluarga sementara di Jakarta orang-orang berdebat tentang relaksasi anggaran.
Dulu pas msh pacaran, kita main tapi nih emg lagi musim hujan. Baru setengah jalan hujan deres bgt akhirnya neduh lah di warung makan gitu. Pas udh agak redaan hujannya, dibantuin make jas hujan. Sampe skrg juga msh dibantuin make jas hujan wkwkwk
Rupiah dah disebut sebagai the worst performing currency in Asia right now. Even Bank Indonesia masuk campur pun still tak membantu. Bapak Presiden relax pergi Perancis dengan segala rombongan. Oh ya orang di desa ga pake dolar ya kan pak.
Muhammadiyah lebih suka bertarung di ruang sidang.
BTW tau gak istilah Jihad Konstitusi? Muhammadiyah berkali-kali menang di MK buat membatalkan UU yang dinilai pro-asing atau merugikan rakyat (kayak UU Migas dan UU Sumber Daya Air).
Bayangin loh levelnya udah bukan lagi tawuran antar-ormas, tapi mengubah regulasi negara.
pak faiz tadi ditanya audiens: “apa kalimat yang tepat, yang pengin didengerin orang2 yang lagi berduka?”
dijawab: “gak ada. gak perlu. mereka gak butuh itu. diam saja. kalau mau membantunya, pastikan aja kalau kamu selalu ada.”