MENGAPA HANYA INDONESIA YANG HANCUR?
Sementara mata uang tetangga berhasil memanfaatkan fundamental ekonomi untuk menahan gejolak global, Rupiah justru anjlok dua digit (-10,84%).
Alasan "Tekanan Global" tidak lagi relevan.
INI SALAH URUS !!!
DIKALA DADAN DI TANGKAP,
PRABOWO KUMPULKAN 14000 ORANG PIC SPPG SELURUH INDONESIA DI SENTUL,
HABISKAN BIAYA HINGGA 55 MILYAR RUPIAH SEHARI !!!
INI AGENDA APA LAGI?
DULANG SUARA DI 2029?
BONUS ADA JOGET2 ALA2 KA SPPG, ENAK YA MAKAN DUIT RAKYAT
Uraian biaya yg dihabiskan oleh acara prabowo tsb :
1. SEWA GEDUNG SICC
Website resmi SICC di https://t.co/h41ywn50kv tidak mencantumkan tarif publik โ harga hanya diberikan via konsultasi langsung.
SICC dengan kapasitas yang jauh lebih besar dan skala acara nasional, estimasi sewa berkisar:
Main Auditorium + Hall pendukung + ruang VIP/VVIP + area parkir = Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar (1 hari penuh)
2. TIKET PESAWAT PULANG PERGI
Asumsi 14.000 peserta dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Sebagian besar dari luar Jawa, sebagian dari Jawa dan sekitar Jabodetabek.
Pesawat dari luar Jawa (Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, NTT, Sumatera): tiket PP minimal Rp1,5 juta hingga Rp4 juta per orang.
Pesawat dari Jawa dan sekitar: Rp300 ribu hingga Rp800 ribu.
Asumsi rata-rata gabungan Rp2 juta per peserta x 14.000 orang = Rp28 miliar
3. AKOMODASI / HOTEL
Berdasarkan data https://t.co/kPSnRCrKKJ, harga rata-rata hotel bintang 3 di Kabupaten Bogor adalah Rp1.362.109 per malam, dan hotel bintang 4 sekitar Rp2.589.851 per malam.
Asumsi 10.000 peserta dari luar daerah menginap 1 malam di hotel bintang 3 rata-rata Rp1,2 juta per kamar, isi 2 orang per kamar = 5.000 kamar x Rp1,2 juta = Rp6 miliar
4. TRANSPORTASI DI LOKASI (BUS/SHUTTLE)
Peserta dari berbagai hotel menuju SICC dan kembali butuh armada bus. Untuk 14.000 orang dengan kapasitas bus 40 penumpang = minimal 350 bus PP. Sewa bus per hari sekitar Rp3-5 juta per unit.
350 bus x Rp4 juta = Rp1,4 miliar
5. KONSUMSI (MAKAN SIANG + 2X SNACK)
Untuk acara pemerintah skala nasional, standar katering per orang per paket (snack pagi + makan siang + snack sore) sekitar Rp100.000-150.000.
14.000 orang x Rp125.000 = Rp1,75 miliar
6. SERAGAM / BAJU PUTIH
Terlihat dari foto, seluruh peserta mengenakan seragam putih seragam. Harga kaos atau kemeja putih polos berlogo untuk acara pemerintah biasanya Rp50.000-100.000 per potong.
14.000 orang x Rp75.000 = Rp1,05 miliar
7. PRODUKSI ACARA (PANGGUNG, LED SCREEN, SOUND SYSTEM, LIGHTING)
Dari foto terlihat panggung besar dengan layar LED raksasa, tata cahaya profesional, dan sistem audio untuk lebih dari 10.000 orang. Biaya produksi skala ini untuk event nasional pemerintah:
Estimasi: Rp1 miliar hingga Rp2,5 miliar
8. DOKUMENTASI, MC, PENGISI ACARA
Videografer, fotografer profesional, drone, MC nasional, penampilan hiburan atau paduan suara:
Estimasi: Rp300 juta hingga Rp800 juta
9. KEAMANAN DAN PROTOKOL
Koordinasi pengamanan untuk acara lembaga negara melibatkan petugas keamanan, protokol, hingga koordinasi TNI/Polri:
Estimasi: Rp200 juta hingga Rp500 juta
10. BIAYA TAK TERDUGA DAN ADMINISTRASI (10%)
Dari total semua komponen di atas, biasanya ada buffer 10% untuk kebutuhan mendadak, cetak materi, spanduk, backdrop, souvenir peserta, dll:
Estimasi: Rp4-5 miliar
TOTAL ESTIMASI KESELURUHAN
Sewa gedung: Rp500 juta - Rp1,5 miliar
Tiket pesawat PP: Rp28 miliar
Hotel: Rp6 miliar
Transportasi lokal: Rp1,4 miliar
Konsumsi: Rp1,75 miliar
Seragam: Rp1,05 miliar
Produksi acara: Rp2,5 miliar
Dokumentasi + MC: Rp800 juta
Keamanan: Rp500 juta
Buffer admin 10%: Rp5 miliar
TOTAL ESTIMASI: Rp47 miliar hingga Rp55 miliar
SUMBER DANA: UANG SIAPA INI?
BGN adalah lembaga negara.
Seluruh kegiatan operasional dan acara nasionalnya dibiayai oleh APBN alias uang pajak rakyat Indonesia.
Ini soal prinsip:
setiap rupiah uang rakyat wajib digunakan secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan apalagi di tengah fakta bahwa pimpinan lembaga yang sama kini sudah mengenakan rompi pink tahanan Kejagung.
Publik berhak tahu:
apakah acara ini sudah melalui mekanisme lelang pengadaan yang benar?
Apakah anggarannya tercatat dan bisa diakses publik?
Atau ini bagian dari pola yang sama anggaran besar, minim awas
Akhirnya ngebuktiin sendiri kalo MBG ini lahan basah ๐ Tanggal 9 April diminta kasih harga roti 1.500 padahal harga aslinya 3.000, tapi nota tetap harus ditulis 3.000.
Habis itu semua chat hilang ditarik. Semalam chat lagi, ternyata masih juga nego harga roti ๐
ini parah banget sih guys๐คก
sc:threadsspidolls
Anggota DPR yang punya ijazah
SMA โ 63 orang
D3 โ 3 orang
S1 โ 115 orang
S2 โ 119 orang
S3 โ 29 orang
NO IJAZAH โ 211 orang
kenapa yang nggak ada ijazahnya bisa duduk di DPR, ikut bikin undang undang lagi
cc data: BPS/KPU 2024
Nasib +62 seminggu terakhir :
- Putusan MK : Jakarta tetep ibu kota, gak jadi IKN
- Sambo Kuliah S2 di lapas
- Nadiem divonis 18 + 9 tahun
- Ibam divonis 4 tahun
- Andrie Yunus gak sopan dan ber etika, makanya disiram air keras
- Nonton Film Dokumenter dilarang
- Lembaga tinggi negara bikin cerdas cermat aja, juri nya blunder
Ada yg mau nambahin?
Guys, ada yang gue rasa perlu dibahas lebih dalam soal kasus Nadiem dan ini bukan soal membela dia secara membabi buta.
Ini soal menelusuri logika di balik kenapa kasus ini tiba-tiba meledak sekencang ini.
Karena kalau lo telisik lebih dalam,
ada pola yang sangat menarik dan sangat tidak nyaman untuk diabaikan.
Apa yang sebenarnya Nadiem bangun selama jadi Mendikbud:
Di era Nadiem, lahir satu sistem yang namanya SIPLah Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah.
Platform digital untuk pengadaan barang dan jasa menggunakan dana BOS dan BOP.
Artinya apa?
Setiap transaksi tercatat online.
Setiap pelaporan bisa dilacak.
Nota kosong jadi jauh lebih sulit digunakan.
Markup jadi jauh lebih sulit disembunyikan.
Selama puluhan tahun sebelumnya dana BOS adalah salah satu ladang basah yang paling mudah dimainkan di tingkat sekolah sampai dinas.
Nota fiktif, pengadaan barang yang tidak pernah ada, markup harga yang masuk kantong oknum.
Semua itu bisa berjalan mulus karena sistemnya manual dan tidak bisa diaudit dengan mudah.
Nadiem menutup lubang itu.
Sertifikasi guru yang ikut didigitalisasi:
Sebelumnya sertifikasi guru identik dengan biaya hotel, konsumsi, transportasi,
administrasi tatap muka yang semuanya bisa di-markup dan bisa jadi sumber komisi bagi pihak-pihak tertentu.
Di era Nadiem sebagian besar
proses ini dipindahkan online.
Lebih efisien.
Lebih murah.
Dan jauh lebih sulit untuk dimainkan anggarannya.
Chromebook dan ekosistem Google yang sebenarnya paling mengancam siapa:
Ini yang paling penting dan paling jarang dibahas.
Kalau sekolah pakai Windows lisensi Windows 11 Home saja Rp2,6 juta.
Microsoft Office saja Rp2,2 juta. Per laptop.
Dikali ratusan ribu sekolah di seluruh Indonesia.
Angkanya fantastis.
Dan karena banyak yang pakai bajakan ada ruang untuk markup seolah-olah membeli lisensi asli padahal tidak.
ChromeOS dan Google Workspace for Education?
Gratis untuk institusi pendidikan.
Tidak ada lisensi yang perlu dibeli.
Tidak ada celah untuk markup lisensi software.
Jadi pertanyaannya bukan hanya soal apakah Chromebook bagus atau tidak untuk pendidikan. Pertanyaannya adalah:
siapa yang selama ini menikmati ekosistem pengadaan software berbayar di sekolah-sekolah Indonesia dan siapa yang dirugikan ketika ekosistem itu diputus?
Polanya terlalu jelas untuk diabaikan:
Digitalisasi SIPLah menutup celah korupsi pengadaan.
Digitalisasi sertifikasi menutup celah markup pelatihan.
Chromebook dan Google Workspace menutup celah markup lisensi software.
Audit anggaran jadi lebih mudah karena semuanya tercatat digital.
Dan kemudian tiba-tiba kasus Nadiem meledak. Dengan tuntutan 27 tahun.
Dengan uang pengganti Rp5,6 triliun yang bahkan diambil dari nilai IPO Gojek di SPT pajak bukan dari uang yang terbukti masuk ke kantong Nadiem.
PPATK sendiri tidak menemukan satu sen pun aliran dana ke Nadiem dari siapapun.
Kalau ini murni kasus hukum kenapa tuntutannya lebih besar dari pembunuh dan teroris?
Kenapa uang penggantinya diambil dari aset yang tidak ada hubungannya dengan dugaan korupsi yang dituduhkan?
Gue tidak bilang Nadiem sempurna.
Gue tidak bilang semua kebijakannya benar.
Tapi ada pertanyaan yang jauh lebih besar di balik kasus ini:
Siapa yang paling diuntungkan dari kembalinya sistem lama yang serba manual, serba gelap, dan serba susah diaudit?
Dan apakah orang-orang itu memiliki kepentingan โ dan kemampuan untuk memastikan bahwa orang yang menutup ladang mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi?
Kalau jawabannya iya maka yang sedang kita saksikan bukan penegakan hukum.
Itu pembunuhan karakter sistematis terhadap orang yang paling banyak menutup pintu korupsi di dunia pendidikan Indonesia.
Lucunya Negeri +62,
1. PAM = Perusahaan Air Minum... airnya gak bisa diminum
2. MBG = Makan Bergizi Gratis... gak bergizi dan gak gratis
3. IKN = Ibu Kota Negara... statusnya bukan ibukota negara
4. KPK = Komisi Pemberantasan Korupsi... korupsinya malah makin merajalela
5. DPR = Dewan Perwakilan Rakyat... rakyatnya tidak terwakili
6. BPJS Kesehatan = Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan... sehatnya tidak terjamin
7. PLN = Perusahaan Listrik Negara... listriknya sering mati
8. Pajak = katanya untuk rakyat... yang menikmati bukan rakyat
9. KRL = Kereta Rel Listrik... listriknya sering padam, keretanya tetap jalan padat
10. UMP = Upah Minimum Provinsi... minimumnya betul, tapi tidak cukup untuk hidup layak
11.
12.
13.
Apa lagi nih+62
Guys, ada momen di podcast Curhat Bang Denny Sumargo yang menurut gue paling menggetarkan dan paling menyentuh yang pernah gue dengar dari siapapun yang keluarganya terjerat kasus hukum.
Franka Makarim
istri Nadiem bicara untuk pertama kalinya
di depan kamera.
Dan cara dia bicara menurut gue jauh lebih keras dari tuntutan 27 tahun yang dilempar ke suaminya.
Satu fakta yang perlu diingat dulu sebelum membaca ini:
Nadiem Makarim adalah lulusan Harvard.
CEO startup termuda yang pernah masuk daftar paling berpengaruh di Asia Tenggara.
Meninggalkan semua itu untuk jadi menteri.
Dan berdasarkan catatan pajak pribadinya hartanya tidak bertambah selama menjabat.
Justru berkurang.
PPATK sudah memeriksa.
Tidak ada aliran dana ke Nadiem dari siapapun.
Dari vendor, dari Google, dari PT manapun. Nol.
Tapi dia masih ditahan 8 bulan.
Dituntut 27 tahun. Dengan uang pengganti Rp5,6 triliun yang diambil dari nilai IPO Gojek di SPT pajak bukan dari uang yang pernah dia terima.
Dan di tengah semua itu Franka pasang badan:
Franka bukan tipe orang yang sering muncul di publik.
Selama hampir satu tahun dia diam.
Menjaga empat anak.
Hadir di setiap sidang.
Menemani dari kejauhan.
Dan ketika dia akhirnya bicara yang pertama dia katakan bukan pembelaan.
Tapi pertanyaan:
"Jadi kejahatan suami saya apa?"
Yang paling miris momen anak-anak yang tidak mengerti:
Franka cerita soal putrinya yang berumur lima tahun.
Satu hari setelah jam kunjungan habis
anaknya berdiri di pojok lobi, menangis, dan bertanya:
"Kenapa Siera enggak bisa nginep di sini sama Dada?
Emang Dada enggak punya tempat tidur di situ?"
Dia tidak mengerti kenapa ayahnya
harus tinggal di sana.
Dia pikir ayahnya hanya menginap saja.
Dan Franka tidak bisa menjelaskan kenapa.
Karena memang tidak ada penjelasan yang masuk akal untuk anak usia lima tahun soal mengapa seorang ayah ditahan untuk sesuatu yang tidak pernah bisa dibuktikan.
Yang paling mengena dari seluruh obrolan ini:
Franka ditanya:
seberapa jujur Nadiem di matanya
dalam skala 1 sampai 10?
Jawabannya: 10.
Tidak ada bohong satu pun.
Dan dia kasih bukti yang sangat konkret:
Nadiem selama 20 tahun
hanya punya satu nomor HP.
Tidak pernah ganti.
Tidak ada yang perlu disembunyikan.
"Siapapun bisa lihat.
Anak buahnya bisa buka.
Istrinya bisa buka.
Everybody can access that."
Fakta persidangan yang perlu diketahui publik:
Pertama โ grup WA yang disebut berulang kali sebelum penangkapan sebagai bukti perencanaan korupsi? Tidak pernah masuk ke dakwaan.
Tidak ada.
Kedua โ Nadiem hanya hadir satu kali rapat sebelum pengadaan.
Dan yang dia bilang hanya: "
Teruskan." Dia tidak menandatangani persetujuan pembelian apapun.
Ketiga โ 800 miliar yang dituduhkan masuk ke Nadiem?
Di persidangan dibuktikan itu adalah transaksi internal antar PT di dalam GOTO untuk persiapan IPO masuk dan keluar di hari yang sama.
Bank statement dari Citibank menunjukkan nol aliran ke individu manapun.
Keempat โ harga Chromebook yang dituduh kemahalan?
Vendor, reseller, dan distributor semua bersaksi bahwa harga yang dinilai wajar oleh BPKP dalam audit adalah harga yang akan membuat mereka rugi kalau dijual di angka itu.
Artinya harga pengadaan sebenarnya sudah kompetitif.
Kelima โ petinggi Google dari seluruh dunia bersaksi secara online selama 11 jam.
Sukarela.
Membantah seluruh tuduhan kongkalikong yang ada di dakwaan.
Yang paling tidak adil dari seluruh proses ini:
Jaksa menghadirkan 55 saksi dengan 7 ahli selama 3,5 bulan.
Tim Nadiem baru mulai pembelaan satu minggu lalu proses tiba-tiba mau dihentikan dan langsung masuk tuntutan.
Franka bertanya dengan sangat tenang tapi sangat keras:
"Apakah sebagai orang yang dituduhkan, yang hidupnya diambil dan ditangkap sebelum terbukti โ kok tidak mendapatkan kesempatan yang sama?"
Ada orang yang meninggalkan posisi luar biasa di sektor swasta untuk melayani negara.
Hartanya berkurang selama menjabat.
Tidak ada satu sen pun aliran dana yang bisa dibuktikan masuk ke rekeningnya. Saksi-saksi di persidangan membantah tuduhan satu per satu.
Perusahaan teknologi global dari seluruh dunia rela bersaksi 11 jam untuk meluruskan faktanya.
Tapi dia masih dituntut 27 tahun.
Dan istrinya sekarang harus menjawab pertanyaan anak berumur lima tahun:
kenapa Dada tidak bisa pulang?
Kalau sistem hukum kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang jujur maka yang sedang kita saksikan bukan penegakan hukum.
Itu adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari korupsi yang dituduhkan.
Guys, Mahfud MD baru ngomong sesuatu soal kasus Nadiem yang menurut gue paling penting dan paling jarang dibahas dari semua analisis yang beredar.
Dan Mahfud bukan orang sembarangan
yang ngomong ini.
Dia mantan Menko Polhukam.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.
Ahli hukum tata negara
yang sudah puluhan tahun di sistem ini.
Dia tahu persis bagaimana mesin hukum Indonesia bekerja dari dalam.
Yang pertama Mahfud tegaskan
dan ini yang paling mendasar:
Korupsi itu harus ada tiga unsur yang semuanya terpenuhi.
Tidak bisa kurang satu pun.
Pertama: ada perbuatan melawan hukum.
Kedua: ada niat jahat yang bisa dibuktikan.
Ketiga: ada kerugian negara yang nyata dan ada aliran dana yang bisa dilacak ke terdakwa.
Kalau salah satu tidak terpenuhi
tidak ada korupsi.
Sesederhana itu secara hukum.
Dan Mahfud bilang:
dari apa yang dia lihat di kasus Nadiem
sangat sulit untuk membuktikan ketiga unsur itu terpenuhi sekaligus.
Soal kerugian negara dan kenapa ini krusial:
Dakwaan menyebut kerugian negara Rp2,1 triliun dari pengadaan Chromebook.
Tapi yang menghitung kerugian itu adalah BPKP bukan BPK yang merupakan lembaga audit resmi negara.
Mahfud menjelaskan perbedaan ini bukan hal kecil.
BPKP berada di bawah presiden.
BPK adalah lembaga independen konstitusional.
Dalam kasus korupsi yang serius lazimnya yang digunakan adalah audit BPK.
Dan ketika vendor, reseller, dan distributor Chromebook semua bersaksi di pengadilan bahwa harga yang dianggap wajar oleh BPKP adalah harga yang akan membuat mereka rugi secara bisnis maka metodologi audit itu sendiri yang perlu dipertanyakan.
Soal niat jahat yang sampai sekarang tidak bisa dibuktikan:
Mahfud mengingatkan satu prinsip hukum yang sangat mendasar:
dalam hukum pidana,
niat jahat harus bisa dibuktikan.
Bukan diasumsikan.
Bukan diduga-duga.
Grup WhatsApp yang selama berbulan-bulan disebut sebagai bukti perencanaan korupsi?
Tidak pernah masuk ke dakwaan.
Artinya jaksa sendiri tidak cukup yakin untuk memasukkannya sebagai alat bukti.
Nadiem hanya hadir satu kali rapat sebelum pengadaan.
Hanya bilang: "Teruskan."
Tidak menandatangani persetujuan pembelian apapun.
Tidak ada notulen yang menunjukkan dia yang memutuskan spesifikasi akhir pengadaan.
Kalau itu yang disebut niat jahat maka setiap menteri yang pernah memberikan arahan umum kepada bawahannya berpotensi menjadi terdakwa korupsi.
Soal aliran dana yang paling telak:
Mahfud bilang dalam kasus korupsi yang sehat secara hukum harus ada aliran dana yang bisa dilacak. Dari mana, ke mana, berapa, kapan.
PPATK sudah memeriksa.
Hasilnya: nol aliran dana ke Nadiem dari siapapun selama dia menjabat.
800 miliar yang disebut dalam dakwaan sebagai keuntungan yang diterima Nadiem?
Di persidangan dibuktikan itu adalah transaksi internal antar PT dalam ekosistem GOTO untuk persiapan IPO masuk dan keluar di hari yang sama.
Tidak ada hubungannya dengan Nadiem sebagai individu.
Mahfud bilang dengan sangat tegas:
kalau tidak ada aliran dana yang bisa dibuktikan masuk ke terdakwa sangat sulit untuk menyebut ini korupsi dalam definisi hukum yang benar.
Yang paling berani Mahfud katakan soal ketimpangan proses:
Jaksa menghadirkan 55 saksi dengan 7 ahli selama 3,5 bulan.
Tim pembelaan Nadiem baru berjalan satu minggu lalu proses tiba-tiba mau dipotong dan langsung masuk ke tahap tuntutan.
Mahfud bilang:
ini adalah ketimpangan yang tidak bisa diabaikan.
Dalam sistem hukum yang sehat, terdakwa harus mendapatkan waktu dan ruang yang proporsional untuk membangun pembelaannya. B
ukan 3,5 bulan lawan satu minggu.
Prinsip audi alteram partem dengarkan kedua belah pihak adalah prinsip paling dasar dalam hukum manapun di dunia.
Dan kalau prinsip itu tidak ditegakkan dalam kasus sepenting ini apa yang sedang kita banggakan dari sistem hukum kita?
Konteks yang tidak boleh dilupakan:
Mahfud mengingatkan satu hal yang sangat penting soal siapa Nadiem sebelum jadi menteri.
Nadiem meninggalkan posisi sebagai CEO yang karirnya sedang di puncak.
Masuk ke pemerintahan.
Dan berdasarkan catatan pajak pribadinya hartanya tidak bertambah selama menjabat.
Justru berkurang.
Mahfud bilang:
orang yang niatnya korupsi tidak akan masuk ke pemerintahan dengan harta yang justru turun setelah menjabat.
Mahfud tidak mengatakan Nadiem
pasti tidak bersalah.
Itu adalah hak hakim untuk memutuskan. T
api dia mengatakan sesuatu yang jauh lebih penting dari itu:
Proses hukum yang tidak seimbang, dakwaan yang unsur-unsurnya sulit dipenuhi, aliran dana yang tidak bisa dibuktikan, dan kerugian negara yang metodologi auditnya sendiri diperdebatkan di pengadilan semua itu bukan tanda sistem hukum yang sehat.
Dan ketika sistem hukum tidak sehat siapapun bisa menjadi Nadiem berikutnya.
Tidak peduli seberapa bersihnya niatmu.
Tidak peduli seberapa besarnya pengorbananmu.
Tidak peduli seberapa banyak saksi yang bersaksi membelamu.
Kalau mesin sudah diarahkan ke kamu mesin itu akan jalan terus.
Dan pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya soal Nadiem.
Tapi soal apakah kita masih bisa menyebut sistem ini adil.
mungkin nadiem hari ini
besok, minggu depan tahun depan
mungkin akan lahir nadiem yang lain
dan akan di perlakukan sama persis
bisa jadi kamu, keluarga ,atau siapa pun itu
yang lagi berada di lingkaran itu
cepat atau lambat
selama masih seperti ini
kamu bisa kena
Konsep negara ideal menurut Al-Farabi dikenal melalui gagasannya tentang Al-Madinah al-Fadhilah atau โNegara Utamaโ. Pemikiran ini banyak dipengaruhi oleh filsafat Plato, tetapi diberi ruh moral dan spiritual Islam.
1. Negara dibangun untuk mencapai kebahagiaan
Menurut Al-Farabi, tujuan utama negara bukan hanya kekuasaan atau kemakmuran ekonomi, tetapi mencapai saโadah (kebahagiaan sejati), yaitu kehidupan yang adil, bermoral, dan dekat dengan kebenaran.
2. Pemimpin ideal adalah manusia paling bijaksana.
cerdas, adil, jujur, berilmu, tidak rakus kekuasaan,
dan memiliki kemampuan spiritual serta intelektual tinggi.
3. Masyarakat harus bekerja sesuai kemampuan.
Setiap orang memiliki fungsi, saling membantu,
dan bekerja demi kebaikan bersama.
"pemimpin adalah hati, rakyat adalah organ-organ lain, dan semuanya harus bekerja harmonis."
Jika satu bagian rusak karena korupsi, ketidakadilan, atau kebodohan, maka negara ikut sakit.
4. Lawan dari negara ideal adalah negara rusak
Negara yang gagal adalah negara yang hanya mengejar kekayaan, negara haus kekuasaan, negara yang dipimpin hawa nafsu, dan negart yang kehilangan moral dan ilmu.
Dan Indonesia (sekarang) tidak satupun mencerminkan sebagai negara yang ideal.
guys ini cerita sedih sih aslii.....
Seorang ibu.
seorang tunarungu.
Tidak bisa dengar.
Tidak bisa bicara dengan sempurna.
Dan ibu itu butuh kerja butuh penghasilan untuk beli alat bantu dengar yang harganya jutaan rupiah, dan untuk menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi.
Sekarang bayangkan dia melamar kerja kantoran.
"Maaf, Bu. Kita butuh yang bisa komunikasi lancar."
Bayangkan dia melamar ke toko.
"Maaf, Bu. Kita butuh yang bisa langsung turun ke lapangan."
Bayangkan dia melamar ke pabrik.
"Maaf, Bu. Kita ada standar tertentu."
Tidak ada yang mau.
Bukan karena dia tidak mau kerja keras.
Tapi karena sistem yang ada tidak punya ruang untuk orang seperti dia.
Lalu Gojek hadir.
Tidak ada wawancara yang menghakimi.
Tidak ada HRD yang memandang sebelah mata.
Tidak ada syarat harus bisa ini bisa itu di luar kemampuan mengemudi.
Daftar. Verifikasi. Mulai narik.
Penghasilan masuk.
Hari demi hari.
Bulan demi bulan.
Tahun demi tahun.
Dari penghasilan itu dia nabung pelan-pelan.
Beli alat bantu dengar
dan untuk kuliahin anaknya
Mulai bisa belajar lebih baik.
Mulai punya masa depan yang terbuka.
Dan dari tempat yang sama dia cari nafkah anaknya dapat beasiswa penuh untuk kuliah di politeknik unggulan.
"Sampai aku bisa kuliah di politeknik unggulan dari beasiswa Gojek, tempat mama cari nafkah."
Ini bukan keberuntungan.
Ini adalah sistem yang dirancang untuk tidak meninggalkan siapapun.
Orang yang tidak bisa kerja di sistem konvensional bisa jadi driver.
Orang yang tidak punya modal besar bisa buka warung dan bergabung sebagai mitra.
Orang yang butuh fleksibilitas karena harus urus anak โbisa atur sendiri jam kerjanya.
Gojek tidak tanya latar belakangmu apa.
Tidak tanya ijazahmu mana.
Tidak tanya kamu dari keluarga siapa.
Yang penting kamu mau kerja ada tempat untukmu.
Dan kisah ibunya tidak berhenti di situ:
Kisahnya menyebar.
Viral. Orang-orang dari seluruh Indonesia terinspirasi. Ibunya diundang ke forum internasional Y20 forum yang diisi orang-orang penting dari seluruh dunia.
Namanya disebut langsung oleh Sandiaga Uno di depan para delegasi internasional.
Seorang ibu driver ojol berdiri di forum yang biasanya diisi menteri, CEO, dan pemimpin dunia.
"Ternyata bukan cuma aku yang bangga dengan perjuangan mama."
Dan sekarang gue mau lo ingat satu hal:
Orang yang membangun sistem yang memberi ruang untuk ibu itu sekarang tidak bisa pulang ke empat anaknya sendiri.
Dia masuk pemerintahan bukan untuk cari kaya. Hartanya berkurang selama menjabat.
Tidak ada satu sen yang bisa dibuktikan masuk ke rekeningnya.
Saksi dari seluruh dunia bersaksi 11 jam untuk membantah tuduhan kongkalikong.
Tapi dia masih dituntut 27 tahun.
Sementara ibu driver ojol itu masih narik setiap hari.
Masih bersyukur ada platform yang memberinya ruang ketika tidak ada yang mau membuka pintu untuknya.
Sebelum Gojek ada ibu itu tidak punya pilihan.
Sistem tidak mau menerimanya.
Tidak ada yang peduli bahwa dia mau kerja keras.
Yang dilihat orang hanya kondisinya yang dianggap tidak memenuhi syarat.
Gojek hadir dan berkata:
kami tidak peduli kamu siapa.
Kalau kamu mau kerja ada tempat untukmu.
Itu bukan sekadar bisnis.
Itu adalah keputusan yang mengubah nasib jutaan keluarga yang tidak pernah dilihat oleh sistem yang ada sebelumnya.
Dan orang yang membuat keputusan itu layak untuk diadili secara adil.
Dengan bukti yang kuat.
Dengan proses yang setara.
Bukan dengan tuntutan yang bahkan metodologi auditnya dibantah di pengadilan oleh vendor-vendornya sendiri.
Karena kalau tidak siapa lagi yang mau masuk dan membangun sesuatu untuk orang-orang yang selama ini tidak punya pilihan?
Makin tinggi jabatan orang makin beda cara mikir nya :
1) Level Staff = Fokus menyelesaikan jobdesc dengan benar sesuai dengan deadline.
Masalahnya jelas, kongkrit dan sudah ada solusi yg pasti di permasalahan tersebut.
2) Level Manager = Bukan hanya mikirin kerjaan sendiri tapi juga kerjaan tim + mulai mikir gimana caranya bisa tersistematis.
Keputusan yg diambil memiliki dampak yg berantai
3) Level Direktur/CEO = Memikirkan tentang Arah perusahaan di tahun yg akan mendatang bukan hanya fokus hari ini atau bulan depan.
Jika mengambil keputusan konseskuensi yg akan datang apa, resikonya apa dan dampak kalo salah ambil strategi apa.
Semakin tinggi levelnya justru semakin sedikit kepastian yg dihadapi. semua itu terjelaskan di teori "Elliott Jaques - Stratified Systems Theory"
Guys, Ahok baru ngomong sesuatu soal Chromebook dan MBG yang menurut gue paling jujur dan paling berani dari siapapun yang gue dengar dalam beberapa bulan terakhir.
Dan dia ngomongnya
bukan sebagai pembela Nadiem.
Dia ngomong sebagai orang yang paham betul bagaimana sistem pendidikan dan teknologi seharusnya bekerja.
Soal Chromebook dan kenapa Ahok marah:
Ahok bilang dengan sangat tegas:
pengadaan Chromebook itu sebenarnya adalah kebijakan yang sangat masuk akal secara logika.
Chromebook itu bukan laptop biasa.
Operating system-nya berbasis cloud sekali beli langsung include semuanya, tidak perlu diperbarui terus-menerus.
Harganya jauh lebih terjangkau
dari laptop konvensional.
Dan yang paling penting sistemnya dirancang agar anak tidak bisa nonton video porno, tidak bisa judi online, dan seluruh aktivitas belajar bisa dipantau.
Ahok kasih contoh nyata.
Ada guru di Jawa Barat yang punya empat sertifikat internasional bisa mengajar di level dunia. Ujiannya hanya 10 dolar.
Bayangkan kalau semua guru Indonesia bisa akses sertifikasi seperti itu lewat Chromebook yang terhubung Starlink di daerah terpencil anak di kampung tiba-tiba bisa belajar setara dengan anak di Kanada atau Australia.
Itu bukan mimpi.
Itu sudah bisa dilakukan sekarang dengan teknologi yang ada.
"Bayangin kalau semua anak kita di kampung ada Starlink juga kan.
Anak di kampung kita tiba-tiba belajar setara dengan orang di Kanada atau di Amerika atau di Australia."
Lalu kenapa Ahok merasa ini sengaja dihambat:
Ahok bilang dengan sangat hati-hati karena takut diproses hukum lagi tapi dia tetap bilang:
"Saya pikir ini sengaja."
Logikanya sederhana dan sangat keras.
Kalau rakyat pintar, rakyat kritis, rakyat bisa akses informasi dari mana saja mereka lebih sulit dikuasai.
Lebih sulit dibohongi.
Lebih sulit dimanipulasi menjelang pemilu.
Sistem yang membiarkan rakyat bodoh dan miskin adalah sistem yang menguntungkan mereka yang berkuasa.
Karena rakyat yang bodoh dan miskin lebih mudah disuap dengan sembako, lebih mudah digiring dengan hoaks, lebih mudah dikontrol dengan ketergantungan pada program-program yang terkesan murah hati tapi tidak memberdayakan.
MBG- makan bergizi gratis menurut Ahok adalah contoh dari cara berpikir yang sama.
Daripada kasih rakyat laptop yang bisa membuka pintu dunia, lebih mudah kasih makanan yang habis dimakan dan orang tetap tergantung besok makannya dari mana.
"Kalau saya tanya mau bikin sekolah bagus,
kasih makan bergizi atau rakyat punya laptop yang bisa komunikasi ke mana-mana?"
Yang paling menohok soal survei dan legitimasi:
Ahok tidak berhenti di situ.
Dia lanjutkan dengan sesuatu yang sangat pedas.
Pemerintah melakukan survei.
Rakyat bilang mereka suka makanan gratis.
Lalu itu dijadikan legitimasi untuk program MBG.
Seolah-olah karena rakyat minta ya sudah diberikan.
Tapi Ahok membaliknya:
kalau kamu memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah tahu bahwa ada pilihan yang jauh lebih baik tentu mereka akan pilih yang ada di depan mata.
Itu bukan preferensi yang genuine.
Itu keterbatasan informasi yang dimanfaatkan sebagai justifikasi.
"Mereka juga pintar.
Dia survei, Pak.
Rakyat suka makanan itu jadi legitimasi."
Dan soal Nadiem yang sekarang dituntut 27 tahun:
Ahok tidak membela Nadiem secara personal.
Tapi dia bilang satu hal yang sangat logis dan sangat sulit dibantah:
Menteri itu tidak pernah menyentuh
anggaran secara langsung.
Menteri membuat kebijakan.
Yang mengeksekusi adalah birokrasi di bawahnya.
Kalau ada yang salah dalam eksekusi pertanyaannya adalah:
apakah menteri yang memerintahkan secara eksplisit?
Apakah ada aliran dana yang bisa dibuktikan masuk ke kantong menteri?
PPATK sudah menjawab:
tidak ada.
Nol aliran dana ke Nadiem dari siapapun.
"Saya pikir ya ini soal profesionalisme.
Menteri kan enggak pernah nyentuh anggaran perantaran kan, kecuali dia nyuruh ya atau terima ya."
Ahok tidak sedang bicara soal
Chromebook sebagai produk.
Dia sedang bicara soal pilihan fundamental sebuah bangsa:
apakah kita mau membangun rakyat yang pintar dan mandiri, atau kita mau mempertahankan sistem di mana rakyat tetap bergantung pada belas kasihan penguasa?
MBG memberikan makan hari ini.
Chromebook bisa mengubah nasib seumur hidup.
Dan ketika kebijakan yang lebih transformatif justru dipersoalkan secara hukum sementara program yang lebih konsumtif dirayakan sebagai prestasi itu bukan kebetulan.
Itu adalah pilihan yang sangat disengaja oleh mereka yang paling diuntungkan dari rakyat yang tetap tidak berdaya.
ngeri banget embege ini
motor listrik 1.2 T
sewa EO 113 M
kaos kaki 6,9 M
tablet 17Jt/unit
puluhan ribu total kasus keracunan
ekonomi muter tapi cuma diatas