ᴸ¹⁴⁸⁵ L-eska

손님💎
Share your happiness
#엑소 #트레저

[arawr @flllowiee]

Trauma lu apa, trauma lu apa.

TRAUMA GW PTSD JIR
(Prabowo Traumatic Speech Disorder)

[Islah Bahrawi @islah_bahrawi]

Aktivis diintai, dikuntit dan diteror. Rumah terduga garong uang rakyat malah dijagain..

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

🇮🇩 “Balik ke Era Soeharto?”

Media Jepang lagi menyoroti Indonesia setelah DPR mengesahkan revisi UU yang bikin prajurit TNI aktif bisa menempati lebih banyak posisi di kementerian dan lembaga negara.

Banyak yang kemudian membandingkan Presiden Prabowo dengan Soeharto. Soalnya, keduanya sama-sama punya latar belakang militer.

Di kalangan pendukung demokrasi, muncul kekhawatiran kalau peran TNI yang makin luas bisa bikin Indonesia perlahan kembali ke pola yang mirip era Orde Baru.

Sebelumnya, prajurit aktif cuma bisa ditempatkan di beberapa lembaga tertentu seperti Kementerian Pertahanan dan BIN.

Setelah revisi UU ini, jumlah lembaga yang bisa diisi personel militer bertambah menjadi 14. Bahkan ada jabatan baru terkait pengawasan dan pengelolaan perbatasan yang juga bisa diisi anggota TNI.

Buat yang lupa, di zaman Soeharto dulu ada konsep “dwifungsi ABRI”. Jadi militer bukan cuma ngurus pertahanan, tapi juga ikut bermain di politik dan pemerintahan.

Banyak perwira yang duduk di DPR, jadi kepala daerah, sampai mengisi berbagai jabatan sipil.

Setelah Reformasi 1998, Indonesia berusaha membatasi keterlibatan militer dalam politik. Bahkan pada 2004 lahir aturan yang menegaskan kontrol sipil atas TNI.

Nah, revisi UU terbaru ini dianggap sebagian analis sebagai sinyal bahwa pemerintahan Prabowo ingin memberi ruang yang lebih besar bagi militer di pemerintahan.

Apalagi Prabowo sendiri merupakan mantan jenderal dan punya hubungan erat dengan era Soeharto karena pernah menjadi menantunya.

apakaah sekarang orde baru jilid 2?

[Lynda Ibrahim @lyndaibrahim]

Dear Presiden @prabowo & Seskab Teddy,

Jadi apa ya HASIL NYATA dari Presiden lawatan ke luarnegeri sudah 50+ kali dalam 19 bulan menjabat??

Rakyat bertanya. Uang kami dipajaki, uang kami juga dihancurkan nilainya TIAP HARI.

[Never @neVerAl0nely___]

Wuihhhh... 😮😮

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

DIKALA DADAN DI TANGKAP,
PRABOWO KUMPULKAN 14000 ORANG PIC SPPG SELURUH INDONESIA DI SENTUL,
HABISKAN BIAYA HINGGA 55 MILYAR RUPIAH SEHARI !!!

INI AGENDA APA LAGI?
DULANG SUARA DI 2029?
BONUS ADA JOGET2 ALA2 KA SPPG, ENAK YA MAKAN DUIT RAKYAT

Uraian biaya yg dihabiskan oleh acara prabowo tsb :

1. SEWA GEDUNG SICC
Website resmi SICC di https://t.co/h41ywn50kv tidak mencantumkan tarif publik — harga hanya diberikan via konsultasi langsung.
SICC dengan kapasitas yang jauh lebih besar dan skala acara nasional, estimasi sewa berkisar:

Main Auditorium + Hall pendukung + ruang VIP/VVIP + area parkir = Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar (1 hari penuh)

2. TIKET PESAWAT PULANG PERGI
Asumsi 14.000 peserta dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Sebagian besar dari luar Jawa, sebagian dari Jawa dan sekitar Jabodetabek.

Pesawat dari luar Jawa (Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, NTT, Sumatera): tiket PP minimal Rp1,5 juta hingga Rp4 juta per orang.
Pesawat dari Jawa dan sekitar: Rp300 ribu hingga Rp800 ribu.

Asumsi rata-rata gabungan Rp2 juta per peserta x 14.000 orang = Rp28 miliar

3. AKOMODASI / HOTEL
Berdasarkan data https://t.co/kPSnRCrKKJ, harga rata-rata hotel bintang 3 di Kabupaten Bogor adalah Rp1.362.109 per malam, dan hotel bintang 4 sekitar Rp2.589.851 per malam.
Asumsi 10.000 peserta dari luar daerah menginap 1 malam di hotel bintang 3 rata-rata Rp1,2 juta per kamar, isi 2 orang per kamar = 5.000 kamar x Rp1,2 juta = Rp6 miliar

4. TRANSPORTASI DI LOKASI (BUS/SHUTTLE)
Peserta dari berbagai hotel menuju SICC dan kembali butuh armada bus. Untuk 14.000 orang dengan kapasitas bus 40 penumpang = minimal 350 bus PP. Sewa bus per hari sekitar Rp3-5 juta per unit.

350 bus x Rp4 juta = Rp1,4 miliar

5. KONSUMSI (MAKAN SIANG + 2X SNACK)
Untuk acara pemerintah skala nasional, standar katering per orang per paket (snack pagi + makan siang + snack sore) sekitar Rp100.000-150.000.
14.000 orang x Rp125.000 = Rp1,75 miliar

6. SERAGAM / BAJU PUTIH
Terlihat dari foto, seluruh peserta mengenakan seragam putih seragam. Harga kaos atau kemeja putih polos berlogo untuk acara pemerintah biasanya Rp50.000-100.000 per potong.
14.000 orang x Rp75.000 = Rp1,05 miliar

7. PRODUKSI ACARA (PANGGUNG, LED SCREEN, SOUND SYSTEM, LIGHTING)
Dari foto terlihat panggung besar dengan layar LED raksasa, tata cahaya profesional, dan sistem audio untuk lebih dari 10.000 orang. Biaya produksi skala ini untuk event nasional pemerintah:
Estimasi: Rp1 miliar hingga Rp2,5 miliar

8. DOKUMENTASI, MC, PENGISI ACARA
Videografer, fotografer profesional, drone, MC nasional, penampilan hiburan atau paduan suara:
Estimasi: Rp300 juta hingga Rp800 juta

9. KEAMANAN DAN PROTOKOL
Koordinasi pengamanan untuk acara lembaga negara melibatkan petugas keamanan, protokol, hingga koordinasi TNI/Polri:
Estimasi: Rp200 juta hingga Rp500 juta

10. BIAYA TAK TERDUGA DAN ADMINISTRASI (10%)
Dari total semua komponen di atas, biasanya ada buffer 10% untuk kebutuhan mendadak, cetak materi, spanduk, backdrop, souvenir peserta, dll:
Estimasi: Rp4-5 miliar

TOTAL ESTIMASI KESELURUHAN
Sewa gedung: Rp500 juta - Rp1,5 miliar
Tiket pesawat PP: Rp28 miliar
Hotel: Rp6 miliar
Transportasi lokal: Rp1,4 miliar
Konsumsi: Rp1,75 miliar
Seragam: Rp1,05 miliar
Produksi acara: Rp2,5 miliar
Dokumentasi + MC: Rp800 juta
Keamanan: Rp500 juta
Buffer admin 10%: Rp5 miliar

TOTAL ESTIMASI: Rp47 miliar hingga Rp55 miliar

SUMBER DANA: UANG SIAPA INI?

BGN adalah lembaga negara.
Seluruh kegiatan operasional dan acara nasionalnya dibiayai oleh APBN alias uang pajak rakyat Indonesia.

Ini soal prinsip:
setiap rupiah uang rakyat wajib digunakan secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan apalagi di tengah fakta bahwa pimpinan lembaga yang sama kini sudah mengenakan rompi pink tahanan Kejagung.

Publik berhak tahu:
apakah acara ini sudah melalui mekanisme lelang pengadaan yang benar?
Apakah anggarannya tercatat dan bisa diakses publik?
Atau ini bagian dari pola yang sama anggaran besar, minim awas

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

INI SIH MAKIN GILA,
DPR & PRABOWO HILANGKAN INDEPENDENSI BI DALAM MENJAGA NILAI TUKAR RUPIAH !!!

BENERAN MAU HANCURIN YA?
INI SIH NGK CUMA LEVEL 20K,
ZIMBABWE IS REAL ???

UU P2SK: Ketika Presiden Bisa Pecat Gubernur BI.

DPR baru saja mengesahkan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan satu poin yang bikin ekonom deg-degan:

Presiden kini bisa memberhentikan Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, dan Kepala LPS jika dianggap melanggar perundangan.

MASALAH UTAMA: INDEPENDENSI BI TERANCAM

Bank sentral yang sehat harus bebas dari tekanan politik. Ini bukan opini ini standar global IMF dan Bank Dunia. Ketika gubernur BI bisa dipecat presiden, muncul pertanyaan besar: siapa yang sebenarnya mengendalikan kebijakan moneter Indonesia?

Bayangkan skenario ini inflasi sedang tinggi, BI harus naikkan suku bunga. Tapi pemerintah sedang butuh bunga rendah untuk mendanai proyek besar. Kalau gubernur BI tahu jabatannya bisa dicabut, apakah dia akan berani ambil keputusan yang benar secara ekonomi tapi tidak disukai istana?

EFEK DOMINO YANG PERLU DIWASPADAI

Pertama, kredibilitas rupiah bisa goyang. Investor global sangat sensitif terhadap independensi bank sentral. Begitu BI terlihat jadi "perpanjangan tangan" pemerintah, modal asing bisa kabur.

Kedua, inflasi lebih sulit dikendalikan. Kebijakan moneter yang dipolitisasi cenderung terlalu longgar demi kepentingan jangka pendek hasilnya inflasi merangkak naik.

Ketiga, kepercayaan terhadap OJK dan LPS ikut terdampak. Kalau regulator keuangan bisa ditekan, perlindungan nasabah dan stabilitas perbankan jadi tanda tanya.

WORST CASE SCENARIO

Lihat Argentina dan Turki dua negara di mana presiden aktif mengintervensi bank sentral.

Hasilnya? Argentina inflasi tembus 200% lebih. Turki lira anjlok 80% dalam beberapa tahun. Gubernur bank sentral dicopot berkali-kali karena tidak mau menuruti perintah politik.

Indonesia belum sampai sana tapi pintu ke arah itu kini terbuka lebih lebar.

UU P2SK ini ibarat pisau bermata dua.
Di tangan pemimpin yang berintegritas, mungkin tidak banyak berubah.
Tapi di tangan pemimpin yang ingin mengontrol ekonomi demi agenda politik, ini bisa jadi senjata yang sangat berbahaya bagi stabilitas keuangan Indonesia.

Yang perlu dikawal sekarang: bagaimana mekanisme "pelanggaran perundangan" ini didefinisikan dan siapa yang berhak menafsirkannya. Di situlah kunci apakah UU ini jadi alat akuntabilitas atau alat kontrol.

Ekonomi kita bukan arena politik.
Jaga BI tetap independen.

HATI-HATI WOK !!
SEKALI HANCUR NGK BISA BALIK LAGI !!
NYAWA JUTAAN ORANG TARUHANNYA !!

[kale @kalistohenituse]

prabowo dulu dipecat habibie juga salah satunya karena sering keluar negeri mulu. ternyata kambuh lagi sampe sekarang.. kaga ada tobat tobatnya

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Korupsi BGN go internesyenel di Al Jazeera.

[Info Jateng @Jateng_Twit]

Lur

[Ahlus Soresu wal Djem So @ObiWan_Catnobi]

Subianto & his cronies:

[YAPPINGFESS @yappingfess]

yap! anjirlaahh diroasting WNA cikk

[vi🍒 @bakuldimsum_]

From this To this

Kocak banget beritanya. Dikira nangisin Prabowo 😹

[Opposisi6890 @Opposisi6890]

Ketua BEM KM UGM Bentangkan Poster "Bebaskan Kawan Kami" di

Hadapan Kapolda DIY dan Komisi III DPR

The King

[Dosen Pembimbing @Dospemz]

Nah, berarti sudah clear ya.
Kalau nanti ada gimmick model Bahlil seperti itu lagi dan masih banyak yang kena juga, berarti pendidikan politik kita memang sudah no hope 🥲

[atokdalang @atokdalangs4]

Kayanya cuma iNews yang konsisten beritain soal Gaza

[😭 @bebeqmadura]

Ya Allah ... kenapasi info2 gini lewatnya malah dari media luar 😭😭😭 yang di sukabumi stay safe, semoga lekas surut. Lihat di media lokal sampai hari ini masih tinggi airnya 😭💔

[Ken Kesey @berhomonim]

Pemerintah Indo layak dihukum untuk kejahatan ini.

[The Japan Times @japantimes]

Indonesian authorities used online disinformation campaigns to brand activists and journalists as "foreign agents" and silence dissent, sometimes leading to physical threats, Amnesty International said. https://t.co/sFoBm6AbMx