Penelitian ini menunjukkan jika youtube menjadi rujukan dlm mendapatkan berita dgm akurasi yg baik.
Penelitian ini sejalan dgn hasil pengamatan serupa di @Evello12 bahwa Youtube telah menjadi rujukan pengguna internet mendapatkan berita.
@hasyimmah dialog yang isinya gagasan2 bagaimanapun masih sekedar angan2 blm menjadi perbuatan, ini sejatinya janji manis. sebaliknya joget itu perbuatan ada dampak langsung: gembira, bahagia, sehat... suara rakyat itu raja.
Ada dinamika baru pasca pencoblosan suara, speak up nya para silent majority..
Ternyata mereka skeptis dgn kelompok yg merasa dirinya superior!
Sebuah catatan khusus utk kita semua.. ✍🏻
@alisyarief etika itu interpretasi pak, yg sini bilang gak etis yang saya bilang sah2 aja....lalu yg gak paham, disuguhkan soal hukum + etik disebut indikasi kecurangan...lalu yg kaum inteleknya berada dimana??
@amelcewaw@choymarkochoy suara pemilih/rakyat itu raja, jgn direndahkan. justru yg merasa intelek...menurut saya salah jalan, klo bukan tidak tau membedakan persoalan hukum dan etika.
@choymarkochoy letak kesalahan ada di sini kang. persoalan mengarah ke hukum tp yang dikencengin malah isu etika dan adab (publik yg gk paham mencampur aduk etika dan hukum; munculah ribuan persepsi; waktu habis; hukum tak jadi tegak). kumpulkan bukti bukan malah giring opini...
Berdasarkan data analitik Evello, berikut adalah analisis dan kesimpulan pendapat anggota KPPS terhadap pihak-pihak yang menuduh adanya kecurangan:
Sentimen:
Negatif (93,26%): Anggota KPPS menunjukkan sentimen negatif yang tinggi terhadap pihak-pihak yang menuduh adanya kecurangan. Hal ini menunjukkan rasa frustrasi, marah, dan kecewa mereka terhadap tuduhan tersebut.
Emosi:
Kegembiraan (44,59%): Meskipun sentimen negatif dominan, terdapat tingkat kegembiraan yang cukup tinggi. Hal ini mungkin menunjukkan rasa semangat anggota KPPS untuk membela diri dan meluruskan tuduhan kecurangan.
Ciri Kepribadian:
Emosional (63,77%): Anggota KPPS menunjukkan ciri kepribadian yang emosional dalam menanggapi tuduhan kecurangan. Hal ini wajar karena tuduhan tersebut dapat dianggap sebagai serangan terhadap kredibilitas dan kerja keras mereka.
Gaya Komunikasi:
Mencari Tindakan (97,43%): Anggota KPPS menunjukkan gaya komunikasi yang mencari tindakan. Mereka ingin menyelesaikan masalah ini dengan segera dan membersihkan nama mereka.
Citra Merek:
Pencela (73%): Tuduhan kecurangan telah merusak citra KPPS di mata publik. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.
Psikografis:
Frustrasi (77,35%): Anggota KPPS merasa frustrasi karena dituduh melakukan kecurangan. Mereka merasa bahwa kerja keras mereka tidak dihargai dan tuduhan tersebut tidak berdasar.
@triyanto_srgn @Mdy_Asmara1701@fear37030 tandanya dia gak paham...apa itu membangun generasi masa depan bangsa...sekalipun disetbu intelek juga gak paham...
Kiprah Konkret LaNyalla Membuat Dua Lembaga Survei di Jatim Simpulkan Keterpilihan yang Tinggi
SURABAYA - Banyak hal konkret yang telah diperjuangkan oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti selama hampir 5 tahun terakhir sebagai Senator, membuat nama LaNyalla mendapat penerimaan dan peluang keterpilihan kembali yang cukup besar. Demikian kesimpulan dua lembaga survei di Jawa Timur.
Kedua lembaga survei tersebut adalah Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) dan Surabaya Survei Center (SSC). Meski keduanya melakukan survei di periode waktu berbeda, yakni Januari-Februari 2024 (ARCI) dan Juli-Agustus 2023 (SSC), namun angka yang didapat tidak jauh berbeda, yakni di kisaran raihan suara 20 persen, sekaligus menempatkan LaNyalla di posisi teratas dalam daftar Calon Anggota DPD RI di Pemilu 2024.
"LaNyalla masih menjadi calon anggota DPD RI dengan elektabilitas tertinggi di Jawa Timur," kata Direktur ARCI Baihaki Sirajt di Surabaya, beberapa waktu lalu.
Senada, Peneliti senior SSC, Ikhsan Rosidi menuturkan, soal elektabilitas pasti hubungannya dengan hasil kerja-kerja politik. "Hasil kerja politik akan menghasilkan popularitas, popularitas tinggi, biasanya elektabilitas tinggi," tutur Ikhsan.
LaNyalla memang dikenal kerap turun ke lapangan. Melihat dan mendengar langsung persoalan yang terjadi di daerah. Di Jawa Timur, ia telah mendatangi 38 kabupaten/kota. Sementara sebagai Ketua DPD RI, selama hampir 5 tahun menjabat, LaNyalla telah mendatangi 34 Provinsi dan lebih dari 350 Kabupaten/Kota di Indonesia. Hingga ke pulau terluar dan perbatasan.
Tercatat LaNyalla pernah menginjakkan kaki ke Pulau Rote dan perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Entikong. Itulah mengapa, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) ketika merilis hasil survei terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, menempatkan posisi DPD RI di atas DPR RI.
Dalam survei dilakukan pada 13-18 Desember 2023 itu, DPD RI menempati posisi ketujuh di atas KPK dan DPR RI sebagai lembaga paling dipercaya publik.
“Saya bersyukur kepercayaan publik terhadap DPD RI di atas KPK dan DPR. Kami memang berkomitmen manyampaikan apapun aspirasi masyarakat, terutama di daerah kepada pemangku kebijakan di pusat, terutama Presiden. Termasuk usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diperlukan daerah,” kata LaNyalla ketika itu.
Sementara di mata sejumlah tokoh bangsa, LaNyalla juga dikenal sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan tema-tema kebangsaan dan kenegaraan. Sehingga Wakil Presiden RI ke VI, Jenderal (Purn) Try Soetrisno memberikan wasiat kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk melakukan Kaji Ulang Konstitusi hasil Amandemen tahun 1999-2002 silam, demi penyelamatan bangsa dan negara.
Hal itu dikatakan mantan Panglima ABRI tersebut saat menerima LaNyalla di kediamannya, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5/2022) silam.
Sejak saat itu, LaNyalla menawarkan Peta Jalan untuk kembali ke sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. “Alhamdulillah, DPD RI secara kelembagaan mendukung, dan kami sudah menyiapkan kajian akademik, untuk penyempurnaan dan penguatan sistem Demokrasi Pancasila untuk menghindarkan praktik penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru,” tandasnya.
#Lanyalla #Dpdri #JawaTimur #Elektabilitas #Keterpilihan #SurveiOpiniPublik #KerjaPolitik