Calon Wakil Wali Kota Adhitia Yudisthira Berkomitmen Bakal Bawa Perubahan Besar Dunia Olahraga Cimahi #Jabar#Cimahi#Bandung#Walikota https://t.co/eLfWbyUGjW
Pengamat: Peran Kasetpres Heru Budi Dibutuhkan Demi Sukseskan Momen Serah Terima Jabatan Presiden
https://t.co/ymK8vbSr0B
#Kasetpres#JakartaMenyala#nusantaraikn
Pak Heru punya kinerja yg sgt baik sebagai ASN & mempunyai pengalaman yg sgt bagus & prestasi yg positif, pengennya Pak Heru lg jd PJ Gubernur tp ya warga hanya bisa mengikuti aturan saja kalau kyk gini #Kasetpres#suksesjakartauntukindonesia#nusantaraikn
https://t.co/MsRjBdj1Aq
Gk jd Gubernur gpp pak, sampean sudah bekerja dengan baik utk Jakarta, kinerja sampean sudah banyak yg menilai lebih dari baik jadi sampean sekarang dicari" orang utk menjadikan hal yg lain lebih baik #Kasetpres#suksesjakartauntukindonesia#nusantaraikn
https://t.co/zKHHCxUmjC
Ternyata pembohong ya yang mengatasnamakan warga kampung bayamโฆ kok mengatasnamakan warga kampung bayam, Furqon juga bukan warga asli๐๐๐
#kampungbayam#furqon#oknum
real fakta ya pak ini @aniesbaswedan
Bapak ini sudah jadi centeng, fotonya sudah jadi backing orang orang melanggar aturan, waspada tetap patuhi aturan #ahmadsahroni
https://t.co/WsNdakiFgF
memang hebat kerja pemerintah dki skrg di bawah bapak pj gubernur heru budi walaupun sering di jelek"an kinerjanya
@ahmadsahroni88#ahmadsahroni
https://t.co/Zp9YYDideI
sudah diberikan ganti untung, sudah direlokasi ke Rusun yang nyaman, tapi tetap minta lagi?," katanya.
"Artinya, silahkan masyarakat menilai niat politik oknum Jakpro itu mau mendongkrak atau mendowngrade Anies," tambahnya. ***
layak," katanya.
Dia menilai, polemik warga eks Kampung Bayam itu dipolitisir oleh oknum tertentu. Sebab, Taufik menduga ada warga eks Kampung Bayam yang belum dituntaskan karena ada oknum pegawai Jakpro yang memasukkan nama warga lain yang tidak termasuk ke dalam pendataan
awal warga Kampung Bayam agar mendapat hunian di Kampung Susun Bayam.
"Saya baca pada laporan Tempo, ada oknum pegawai Jakpro yang menyetujui adanya penambahan kuota dari 50 menjadi 64. Artinya apa? Ya, patut diduga ini disiapkan untuk komoditas politik saat Pilpres ini. Masa
layak," katanya.
Dia menilai, polemik warga eks Kampung Bayam itu dipolitisir oleh oknum tertentu. Sebab, Taufik menduga ada warga eks Kampung Bayam yang belum dituntaskan karena ada oknum pegawai Jakpro yang memasukkan nama warga lain yang tidak termasuk ke dalam pendataan
melalui program Resttlement Action Plan (RAP). Program ini dibuat untuk warga Kampung Bayam yang terdampak proyek Jakarta International Stadium (JIS).
"Memang ada beberapa KK yang tetap bertahan tinggal di sana, namun oleh Pemprov DKI Jakarta diberikan rusun Nagrak yang lebih
Bayam merupakan korban dari kebijakan yang tidak matang Pemprov DKI," ujar Taufik Hidayat kepada wartawan, Sabtu (6/1/2024).
Dia menuturkan, PT Jakarta Propertindo saat itu telah memberikan kompensasi ganti untung terhadap ratusan kepala keluarga (KK) eks warga Kampung Bayam
Jakarta secara utuh.
Politisi Partai Demokrat, Taufik Hidayat atau Tope menuturkan, warga eks Kampung Bayam merupakan korban kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang belum matang. Sebab, ucapnya, masih ada warga yang terlantar imbas kebijakan tersebut.
"Menurut gue, warga Kampung
Politisi Demokrat Nilai Warga Eks Kampung Bayam Korban Kebijakan Anies yang Tak Utuh
JAKARTA - Kritik Capres nomor urut 1, Anies Baswedan yang mempersoalkan warga eks Kampung Bayam dinilai ambigu. Pasalnya, Anies Baswedan dinilai tidak bisa mengeksekusi kebijakan Pemprov DKI
TOLAK REKLAMASI, JANJI MANIS ANIES
Janji @aniesbaswedan:
Menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir, & segenap warga Jakarta.
#anies#aniesbaswedan#AMINkanIndonesia#AMIN#Viralkan
TOLAK REKLAMASI, JANJI MANIS ANIES
Janji @aniesbaswedan:
Menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir, & segenap warga Jakarta.
#anies#aniesbaswedan#AMINkanIndonesia#AMIN#Viralkan
mantepnih pemerintah jakarta bisa kerja sama dengan swasta tanpa mengrluarkan biaya, ini baru jos gandos pemerintahan jakarta skrg
https://t.co/2MOoUpYpTi