Kenapa PLN Bisa Padam Padahal RI Eksportir Batubara Terbesar?
Yang perlu diluruskan dulu, batubara Indonesia tidak hampir habis. Cadangan kita masih puluhan miliar ton. Ini krisis salah kelola harga dan kuota, bukan krisis stok.
Akarnya ada di harga DMO (harga jual wajib ke dalam negeri). Harga batubara ke pembangkit dipatok US$70/ton dan tidak pernah direvisi selama 8 tahun sejak 2018. Afu Padahal ke pabrik semen US$90/ton dan ke smelter dipatok harga pasar, jadi PLN dapat prioritas terakhir dari penambang. Ima-api Logikanya wajar: kalau pembeli lain bayar lebih mahal, PLN diantri belakangan.
Diperparah ongkos produksi yang naik. Stripping ratio sudah di angka 10-12, sehingga jual ke PLN di harga US$70 sudah tidak ada untungnya buat perusahaan, apalagi batubara kalori medium yang dibutuhkan PLN makin langka.
Lalu pemerintah malah memangkas kuota. Produksi 2026 dipangkas dari 790 juta ton (2025) ke target sekitar 600 juta ton, dengan pemangkasan 40-70% per perusahaan, dan RKAB baru berlaku April. Akibatnya pasokan tidak pasti.
Secara kontrak pun bolong, PLN butuh 154 juta ton, sudah terkontrak baru 134 juta ton Bisnis Dunia Energi, jadi masih kurang sekitar 20 juta ton.
Ada salah kebijakan? Iya.
Pemerintah resmi membantah ini krisis batubara dan menyebut pemadaman murni gangguan teknis mesin pembangkit. Tapi ironisnya Bahlil sendiri mengakui harga DMO US$70 sudah tidak relevan dan sedang dikaji untuk direvisi.
Yang bikin yakin ini salah kebijakan, pola yang sama sudah meledak di 2022, saat pemerintah melarang ekspor batubara sebulan karena stok PLN kritis dan hampir 20 PLTU terancam padam, akibat penambang tidak memenuhi kewajiban DMO. ESDM Akarnya dibiarkan, sekarang berulang.
Siapa bertanggung jawab?
Tiga lapis.
Regulator (Kementerian ESDM) yang membiarkan harga DMO beku 8 tahun sekaligus memangkas kuota di waktu yang salah.
Manajemen PLN yang kontrak pasokan dan stok minimumnya lemah, terlalu bergantung pembelian jangka pendek.
Dan desain energi nasional yang masih kecanduan batubara, 67% pembangkit kita masih PLTU batubara. Intinya, bukan kehabisan batubara, tapi harga yang bikin penambang ogah pasok ke PLN.
Selama harga DMO dan skema kontrak tidak dibenahi permanen, kejadian ini bakal terus berulang.
Tenang, walau 1 dollar skrng udah 18.000
Itu artinya rupiah lagi dilemahin, biar ekspor josss, toh beli tempe goreng masih pake rupiah. Ga pake dolar.
Amanlah.
Itu buktinya ibox, resto mewah, event2 fashion tetep rame.
Ini ulah mata2 asing yg buat gaduh.
Jaya jaya jaya
Gini yak,
1. Gua pake fasilitas karna bayar pajak.
2. Pake minyak sawit juga gua beli.
3. Lewat tol juga bayar, gak gratis.
4. Terima gaji dari pemerintah? Sorry yeee, yg ada pemerintah terima gaji dari rakyat.
5. Lu bayaran?
🚨Kalian harus tahu ini ⚠️⚠️⚠️
DAFTAR PERUSAHAAN SHARLY TJOANDA PENGHANCUR PULAU DI MALUKU UTARA
1. PT Karya Wijaya : menghancurkan Pulau Gebe
2. PT Bela Sarana Permai : menghancurkan Pulau Obi, Desa Wooi
3. PT Amazing Tabara : menghancurkan Pulau Obi, Desa Sambiki
4. PT Indonesia Mas Mulia : menghancurkan Pulau Bacan
5. PT Bela Kencana : menghancurkan Pulau Obi, Desa Soligi
Dan masih banyak lagi perusahan cangkangnya yang merusak
Sumber: JATAM
Total kekayaan Sharly Tjoanda hampir 1 Triliun Rupiah, menjadikannya gubernur terkaya se-Indonesia.
Sepertinya Sharly Tjoanda tidak butuh gaji sebagai Gubernur Maluku Utara. Yang dibutuhkannya adalah posisi strategis untuk mengatur regulasi agar bisnis tambang keluarganya semakin lancar.
Guys, lu pada tahu nggak kenapa Habibie mencopot Prabowo dari Pangkostrat?
Dan yang lebih penting lu pada tahu nggak bahwa pencopotan itu terjadi dalam kurang dari satu hari setelah Habibie menerima laporan?
Ini bukan gosip.
Ini diceritakan sendiri oleh Habibie
dalam wawancara yang direkam tahun 2006.
Ini konteksnya dulu:
Mei 1998. Soeharto baru saja mundur.
Habibie dilantik sebagai presiden.
Indonesia dalam kondisi paling kacau sejak 1965 demonstrasi massal, kerusuhan, ekonomi hancur, dan kepercayaan publik terhadap negara di titik nol.
Habibie baru duduk di kursi presiden.
Belum hafal protokolnya.
Dia sendiri cerita waktu mau duduk di kursi kerja presiden, dia bingung mau duduk di mana karena tidak tahu posisi duduk yang benar sebagai presiden.
Sampai protokol yang kasih tahu.
Di tengah situasi sekacau itu Wiranto datang menemui Habibie dengan laporan yang sangat serius.
Ini isi laporan Wiranto:
Ada gerakan pasukan Kostrat yang bergerak menuju dua titik: Istana dan kawasan Kuningan tempat rumah Habibie berada.
Pangkostrat saat itu: Prabowo Subianto.
Wiranto juga menyampaikan satu hal lagi yang sangat penting: dia memegang Kepres yang memberikan kewenangan bertindak mengamankan situasi kalau keadaan membutuhkan "seperti Supersemar."
Bayangkan momen itu.
Presiden baru yang baru beberapa hari menjabat. Pasukannya sendiri bergerak tanpa perintah.
Dan Pangab datang dengan Kepres yang bisa memberinya kewenangan mirip Supersemar.
Habibie mendengar semua itu.
Diam sebentar.
Lalu menyimpulkan satu hal tentang Wiranto:
"Saya terkesan orang ini jujur."
Dan ini keputusan Habibie:
Tidak ada rapat panjang.
Tidak ada sidang kabinet darurat.
Tidak ada negosiasi.
Habibie memberikan petunjuk langsung kepada Wiranto:
"Sebelum matahari terbenam Pangkostrat diganti.
Dan kepada penggantinya ditugaskan untuk segera mengembalikan semua pasukan Kostrat ke tempatnya masing-masing."
Satu kalimat perintah.
Satu hari. Selesai.
Prabowo dicopot dari Pangkostrat sebelum hari itu habis.
Dan ini pertemuan yang paling mengejutkan setelahnya:
Prabowo tidak terima.
Dia datang langsung ke ruang kerja presiden menemui Habibie.
Habibie sebenarnya bisa menolak.
Tidak ada kewajiban protokol untuk menerima perwira yang baru dicopot tanpa permintaan formal.
Tapi Habibie menerima karena dua alasan pribadi:
Satu — ayah kandung Prabowo adalah Prof. Sumitro Djojohadikusumo yang sejak Habibie SMA sudah jadi idolanya. Keluarga yang sangat dihormatinya secara intelektual.
Dua — Habibie menduga mungkin ada titipan pesan dari ayah mertua Prabowo yaitu Soeharto yang saat itu sudah tidak bisa ditemui langsung.
Tapi yang terjadi di ruangan itu sama sekali tidak seperti yang Habibie perkirakan.
Prabowo menurut cerita Habibie sendiri langsung berkata:
"Anda ini presiden apa? Naif."
Dan ini jawaban Habibie yang menurut gue paling berkarakter dalam seluruh cerita ini:
Tidak marah.
Tidak tersinggung.
Tidak balas dengan ancaman atau kemarahan.
Habibie menjawab santai:
"Masa bodoh.
Yang penting saya presidennya.
Saya yang menentukan finish."
Lalu Habibie menambahkan refleksi yang sangat jujur: banyak orang memandangnya sebelah mata "Habibie kan tukang, bisa buat kapal terbang, mejanya penuh teknologi, tidak ngerti yang lain."
Tapi bagi Habibie justru itu keuntungan.
Karena dia tidak merasa terhina oleh kata-kata itu.
Dan ini yang paling penting untuk dipahami:
Habibie adalah presiden yang legitimasinya paling dipertanyakan dalam sejarah Indonesia.
Naik bukan karena dipilih rakyat.
Naik karena Soeharto mundur.
Banyak yang meremehkannya.
Banyak yang menganggapnya tidak punya otoritas nyata.
Banyak yang berpikir dia hanya boneka transisi yang bisa dikendalikan.
Tapi dalam momen paling krusial itu ketika pasukan bergerak tanpa perintah menuju Istana dan rumahnya sendiri Habibie tidak panik.
Tidak ragu.
Tidak menunggu situasi makin memburuk.
Dia memberi satu perintah.
Sebelum matahari terbenam.
Dan ketika perwira yang dicopot itu datang menyebutnya naif di mukanya langsung dia menjawab dengan ketenangan orang yang tahu persis di mana otoritasnya berdiri.
Yang penting saya presidennya.
Saya menentukan finish.
Habibie mencopot Prabowo
bukan karena dendam pribadi.
Bukan karena politik.
Tapi karena ada gerakan pasukan yang tidak sesuai struktur komando bergerak menuju Istana dan rumah presiden tanpa perintah resmi.
Dan dalam sistem militer manapun di dunia itu bukan sesuatu yang bisa dibiarkan.
Tidak peduli siapa yang memimpin gerakan itu.
Tidak peduli seberapa dekat hubungan personalnya dengan presiden.
Habibie mungkin dianggap naif oleh banyak orang.
Tapi orang yang dianggap naif itu dalam satu hari mengambil keputusan militer yang mungkin menyelamatkan Indonesia dari skenario yang jauh lebih buruk dari yang benar-benar terjadi.
Dan 27 tahun kemudian perwira yang dicopot itu menjadi presiden.
Sementara yang mencopot sudah lama berpulang dan dikenang sebagai salah satu tokoh paling bersih dalam sejarah republik ini.
Sejarah punya cara tersendiri untuk menjawab siapa yang naif dan siapa yang tidak.
PETISI KERAS DAN KECAMAN RAKYAT SUMATERA KEPADA PLN
Atas Kegagalan Besar yang Menyebabkan Blackout Massal Sumatera 22 Mei 2026 Kami, Rakyat Sumatera yang Terzalimi, Menuntut.
PEMECATAN SEGERA DAN TIDAK HORMAT terhadap Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PT PLN Atau kami menuntut merdeka supaya tidak terjadi ketiga kalinya blackout listrik se-pulau sumatera, pilihan ada di tangan penguasa.
Cukup sudah!
Malam Jumat, 22 Mei 2026, seluruh Sumatera gelap gulita. Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Jambi, lampung dan puluhan kota/kabupaten lainnya hampir seluruh pulau sumatera mati lampu secara serentak. Rumah sakit berjuang dengan genset, mall kelabakan, lalu lintas chaos, sinyal mati, air bersih terhenti, bisnis rugi miliaran, dan jutaan warga menderita. Ini bukan musibah alam semata, ini kegagalan sistemik yang berulang di bawah kepemimpinan Darmawan Prasodjo
Mengapa Darmawan Harus Dicopot Sekarang?
* Rekor Kegagalan Berulang, Blackout Sumatera bukan yang pertama. Sudah berkali-kali transmisi PLN ambruk, tapi infrastruktur tetap rapuh, redundansi minim, dan pemeliharaan buruk. Sumatera kaya energi (batubara, gas, hidro, panas bumi), tapi rakyatnya sering gelap. Ironi memalukan!
* Kepemimpinan Gagal, Darmawan Prasodjo sudah bertahun-tahun memimpin PLN. Janji keandalan listrik, modernisasi grid, dan ketahanan bencana hanya omong kosong. Setiap kali blackout, dia minta maaf, janji perbaikan, lalu ulangi kesalahan yang sama.
* Abai terhadap Sumatera, Pulau yang jadi tulang punggung energi nasional diperlakukan seperti anak tiri. Sementara Jawa-Bali lebih prioritas, Sumatera dibiarkan rentan. Ini bentuk kelalaian berat yang merugikan jutaan jiwa
* Tidak Ada Akuntabilitas, Sudah saatnya budaya tak kenal mundur di BUMN diakhiri. Kegagalan berulang ini menunjukkan ketidakmampuan memimpin perusahaan sebesar PLN.
Kami Tuntut
1. Prabowo segera memecat Darmawan Prasodjo melalui RUPS dan menggantinya dengan figur kompeten yang punya track record keandalan listrik nyata.
2. Audit independen menyeluruh terhadap manajemen risiko transmisi PLN di Sumatera selama kepemimpinan Darmawan.
3. Ganti rugi kepada korban blackout (rumah sakit, UMKM, warga) dari kantong pribadi direksi jika terbukti kelalaian
4. Reformasi total sistem kelistrikan Sumatera agar tidak bergantung pada satu titik lemah transmisi.
Kata Terakhir Kami
Darmawan Prasodjo, mundurlah dengan hormat sebelum rakyat Sumatera semakin marah!
Stop jadi beban negara. Stop alibi bencana alam sementara infrastruktur Anda yang rapuh. Sumatera bukan tempat eksperimen kegagalan Anda.
Ini bukan sekadar mati lampu ini kegagalan negara dalam melindungi rakyatnya!
Perwakilan rakyat sumatera
Indepensumatera
BOCOR, PRABOWO KETAHUAN BUAT KEBIJAKAN TANPA KONSULTASI MENTERI DAN KABINETNYA SENDIRI,
TRUS DAPAT MASUKAN DARIMANA?
BAU BUSUK DIMANA-MANA
The Straits Times dan Bloomberg menyebut langkah ini sebagai "crackdown terbesar" Prabowo terhadap para konglomerat Indonesia. Dan yang paling mengejutkan bukan hanya isi kebijakannya, melainkan caranya: tanpa sepengetahuan kabinetnya sendiri.
RAPAT RAHASIA DI RUMAH PRIBADI
Pada awal Mei, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah kecil penasihat terdekatnya ke kediamannya di Jakarta Selatan untuk membahas cara menambah penerimaan negara di tengah lonjakan harga minyak yang mulai membebani keuangan Indonesia.
Dari pertemuan tertutup yang sangat terbatas itu, lahirlah keputusan besar. Dari pertemuan tertutup tersebut lahir gagasan yang berpotensi mengubah secara fundamental sektor komoditas Indonesia: pembentukan entitas negara baru di bawah sovereign wealth fund Danantara untuk mengawasi ekspor minyak sawit, batu bara, ferro-alloy, nikel, dan komoditas strategis lainnya.
Yang luar biasa adalah:
hampir tidak ada pejabat, menteri, maupun pelaku industri yang tahu sebelum pengumuman resmi dibacakan.
Kebijakan sebesar ini diputuskan dalam lingkaran sangat kecil, lalu langsung diumumkan ke muka publik di sidang paripurna DPR.
Prabowo menyatakan bahwa ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferro alloy akan secara bertahap diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola ekspor terpusat yang dikoordinasikan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebuah perusahaan negara khusus yang dibentuk di bawah struktur investasi berdaulat Indonesia
Dengan kata sederhana: para pengusaha swasta, konglomerat sawit, dan taipan batu bara tidak lagi bisa langsung mengekspor sendiri.
Mereka harus melalui BUMN yang ditunjuk negara sebagai satu-satunya pintu ekspor.
Inilah yang membuat berita ini viral di media internasional. Kebijakan ini memicu kepanikan di kalangan pengusaha, investor, hingga pejabat internal pemerintah karena dinilai sangat mendadak dan sulit diterapkan.
Pelaku usaha mengaku tidak dilibatkan sama sekali.
Pelaku usaha batu bara dan petani sawit mengaku tidak dilibatkan pemerintah dalam penyusunan draf regulasi ekspor komoditas.
Para menteri pun baru tahu saat Prabowo sudah bicara di podium DPR. Ini bukan gaya pemerintahan biasa, ini gaya komando militer:
keputusan diambil di puncak, lalu diperintahkan ke bawah tanpa konsultasi panjang.
REAKSI PASAR: SAHAM DAN RUPIAH LANGSUNG TERDAMPAK
Pasar bereaksi cepat dan negatif. Jakarta Stock Exchange langsung turun hampir 1,5 persen sesaat setelah pengumuman tersebut.
Investor khawatir kebijakan ini menandai babak baru intervensi negara yang makin agresif terhadap ekonomi. Rupiah melemah hingga kisaran Rp 17.700 per dolar AS.
Kepercayaan pasar terhadap kepastian hukum dan iklim investasi Indonesia kembali dipertanyakan.
Ada masa transisi tiga bulan di mana eksportir dan pembeli masih dapat melanjutkan bisnis seperti biasa, tetapi entitas yang ditunjuk pemerintah akan memantau transaksi ekspor. Pada akhir masa transisi, semua ekspor harus dilakukan melalui perusahaan yang ditunjuk negara, yang akan diawasi oleh Danantara.
Cara pelaksanaannya menjadi sorotan serius.
Kebijakan ekonomi berskala ratusan miliar dolar tidak boleh diputuskan dalam pertemuan rahasia beberapa orang, lalu dikejutkan kepada semua pihak.
Kebijakan tentang industri sawit jangan sampai dibuat secara serampangan karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Pemerintah jangan mengambil kebijakan strategis tanpa mendengarkan pendapat dan kondisi dunia usaha.
Niat baik saja tidak cukup.
Yang dibutuhkan adalah eksekusi yang terencana, transparan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan.
Pertanyaannya, apakah ini akan berhasil memulihkan kebocoran devisa yang selama puluhan tahun menggerus kekayaan negara, atau justru menambah deretan kebijakan yang bagus di atas kertas namun berantakan di lapangan?