@txtdrimedia Bukan "kena prank". Justru bagus kalau RUU Perampasan Aset cakupannya luas. Korupsi, narkoba, terorisme, TPPO, kejahatan lingkungan itu semua ngerusak negara & hasilnya dinikmati pelaku. Masa aset hasil kejahatan dibiarin? Tujuannya bikin efek jera.
@txtdrimedia Justru bagus. Penanganan bencana jalan, program MBG untuk anak & lansia juga jalan. Itu namanya pemerintah hadir menyeluruh, bukan tebang pilih
@triwul82 Hak berkumpul dijamin UUD 1945. Tapi kalau ada transaksi yang dicurigai, aparat berhak mendalami. Itu demi mencegah aksi ditunggangi hal ilegal
@Opposite6888 Peristiwa ini sudah ditangani Polri. Mari kita tunggu hasil penyelidikan, jangan menyebar spekulasi "intel" tanpa bukti. Itu hanya memecah.
@rebukanrain Jangan framing seolah pemerintah takut kritik. Justru dengan penegakan hukum yang jelas, aksi damai tanggal 27 bisa berjalan tertib tanpa ditunggangi pihak yang tidak bertanggung jawab.
@Jateng_Twit Himbauan ini penting untuk menjaga marwah perayaan kemerdekaan agar tetap sarat akan nilai edukasi, budaya asli, dan penghormatan terhadap jasa para pahlawan
@bismillahyuk_ Keberadaan aparat keamanan di Papua pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi warga sipil dari teror bersenjata. Narasi provokatif justru sering sengaja diembuskan kelompok separatis demi memojokkan institusi negara
@RomitsuT Sesuai regulasi hukum di Indonesia, TKA hanya diizinkan masuk untuk mengisi pos keahlian khusus (skilled labour), teknisi ahli, atau manajerial pada proyek Penanaman Modal Asing (PMA) strategis seperti teknologi smelter, bukan untuk pekerjaan lapangan non-keahlian
@ardisatriawan Asumsi bahwa siswa dan orang tua tidak diuntungkan adalah keliru; jutaan anak sekolah di berbagai daerah telah menerima dampak langsung peningkatan gizi, yang secara otomatis meringankan beban ekonomi harian keluarga mereka
@txtdrimedia Mencatat langsung aspirasi di buku kecil menunjukkan sikap genuine seorang pemimpin yang mau mendengarkan secara saksama, bukan sekadar formalitas protokoler di depan kamera
@TaliUdeng Program MBG merupakan janji kampanye utama yang telah mendapatkan mandat dan persetujuan dari mayoritas rakyat Indonesia melalui proses pemilu yang demokratis.
@bismillahyuk_ Menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global saat ini jauh lebih mendesak bagi kesejahteraan rakyat daripada menciptakan kegaduhan politik yang dapat mengganggu iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi
@kalistohenituse Tindakan tegas pemerintah dalam membersihkan oknum-oknum di internal lembaga negara belakangan ini justru membuktikan bahwa arah bangsa ini sedang diluruskan secara nyata, bukan sekadar retorika politik
@Hilmi28 Sengketa finansial antar-mitra swasta adalah isu hukum perdata murni yang memerlukan proses audit legalitas dokumen. Pemerintah tetap berkomunikasi terbuka dengan para pengusaha lokal yang memiliki berkas verifikasi (appraisal) valid guna mencari solusi bersama