Society Review

Review : Topik Hangat | Isu Sosial | Isu Politik | Isu Panas | Peristiwa | Opini | Tokoh | Peradaban Dunia | Jurnalistik | Kredibel |

[Society Review @SocReviewID]

Silahturahmi politik yang gaduh di tengah terpaan isu ekonomi global dan rapuhnya konsolidasi politik dalam negeri di enam bulan pertama pemerintahan Prabowo. Menyisakan pertanyaan publik, benarkah kita berada di bawah matahari kembar?
#SocietyReview #SocietyReviewIndonesia
#SocietyReviewInstitute #MatahariKembar #Politik #Jokowi #JokoWidodo #PrabowoSubianto #PolitikDalamNegeri #GengSolo #PresidenPrabowo

[Society Review @SocReviewID]

@Dennysiregar7 People change brow

[Never @neVerAl0nely___]

Pemuda yang tew4s Dikeroyok di mesjid Sibolga ternyata anak yatim piatu,

[Society Review @SocReviewID]

Akibat nekat berlayar dengan kapal perompak nahkoda tak berdaya, yang penting sudah jadi nahkoda walau kendali di tangan perompak. Mau ke kiri salah, ke kanan salah, nahkoda asyik berlayar yang penting toh pangkat di bahu tetaplah nahkoda..#Apakabar #timreformasiPOLRI

[𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾ @Naz_lira]

↖️✍🏻”𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻 𝗗𝗶𝗿𝗮𝗴𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗺𝗽𝘂 𝗚𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗞𝗮𝗽𝗼𝗹𝗿𝗶 ?”

Secara hukum tata negara, pengangkatan Kapolri memang merupakan hak prerogatif Presiden yang sederhana saja proses pelaksanaannya.

Proses formalnya jelas kok. Presiden memilih satu calon (dari internal Polri), mengajukan nama tersebut ke DPR untuk persetujuan, dan kemudian melantiknya. Setidaknya begitulah yang terjadi dulu, di era Tukang Kayu menjadi Presiden ketika mengganti Kapolri Jenderal Idham Azis dengan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Namun di era Presiden mantan Jenderal Kopassus, praktiknya malah menjadi ruwet, rumit dan kusut. Proses yang seharusnya sederhana itu bergeser dari sekadar "pelaksanaan hak" menjadi sebuah "arena negosiasi politik" yang kompleks.

Hak Prerogatif Presiden dihiasi dengan "Tarik-Menarik" (Pull and Tug) kepentingan “pejabat pro rezim Jokowi” alias termul, oligarki pemilik “Boneka Solo” beserta kendaraan tunggang (partai politik) dibelakangnya agar Kapolri petahana “tidak diganggu" atau tidak mengganggu Kapolri yang mengamankan kepentingan politik dan mesin politik mereka.

"Tarik-menarik" ini adalah bentuk negosiasi antar-elite penguasa loyalis Solo beserta Ketum-Ketum partai koalisi yang ingin "menitipkan" kepentingannya kepada Presiden.

Posisi Kapolri menjadi "alat tawar" (bargaining chip) dalam dinamika politik mereka. Pendukung Presiden yang berasal dari loyalis Solo bisa saja menggunakan "ancaman" terselubung, misalnya, mengganjal RUU prioritas Presiden di DPR jika usulan mereka terkait Kapolri tidak didengar.

Jadi dengan proses penggantian Kapolri yang memakan waktu lama, melewati batas kelaziman masa jabatan Kapolri sebelumnya, atau diwarnai banyak "drama" dan tekanan yang justru datang dari kolega Presiden sendiri, maka wajar jika muncul dugaan atau analisis yang menilai Presiden "lemah" dalam menjalankan kekuasaannya.

Dugaan "kelemahan Presiden" seringkali berbanding lurus dengan dugaan adanya "tekanan". Tekanan ini bisa bermanifestasi dalam berbagai bentuk, dari yang halus hingga yang bersifat intimidatif.

Para pemilik bisnis besar (terutama di sektor ekstraktif seperti tambang, sawit, atau infrastruktur) sangat berkepentingan dengan siapa yang menjabat Kapolri. Mereka membutuhkan "backing" keamanan untuk operasional bisnis mereka.

Dalam pertarungan elite, bukan tidak mungkin ada faksi (baik dari internal Polri, intelijen, atau partai) yang "menyandera" Presiden atau lingkarannya dengan informasi sensitif/negatif.

Bentuk intimidasi yang lebih jauh adalah ketika faksi tertentu "bermain" dengan membiarkan eskalasi isu keamanan di wilayah tertentu, untuk mengirim pesan kepada Presiden bahwa "stabilitas terancam" jika ia salah memilih Kapolri.

Ini adalah skenario "deep state" yang ekstrem, namun sering menjadi bahan spekulasi di kalangan pengamat.

Proses penggantian Kapolri adalah mikrokosmos dari pertarungan kekuasaan di Indonesia. Hak prerogatif Presiden secara de jure (hukum) sangat kuat, namun secara de facto (realitas) ia terkunci oleh berbagai kepentingan.

Dugaan "kelemahan" Presiden muncul bukan karena Presiden tidak punya kuasa, tetapi karena ia terlihat tidak mampu atau tidak mau menggunakan kuasanya secara penuh akibat kalkulasi biaya politik yang terlalu tinggi dari tekanan koalisi, faksi internal, dan opini publik.

Begitulah realita politik, logika seringkali berlaku terbalik, tak ada jaminan Jenderal Pasukan Khusus yang ditempah dalam kawah candradimuka mampu mengalahkan Tukang Kayu yang ditempa dalam saluran gorong-gorong.
Memalukan memang, tapi begitulah faktanya, mau apa lagi..?

[Society Review @SocReviewID]

@RickyKardjono Terakhir kayak tanda tangan Sinchan?

[MANTO @KangManto123]

Upp up... ‼️‼️

@prabowo @Puspen_TNI

[PATRICK STARS @ptrckstrsss]

🤦💦

[tvOnenews @tvOneNews]

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberi respons menohok seusai ditantang Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi terkait dana pemerintah daerah (Pemda) mengendap di perbankan.

Kang Dedi Mulyadi (KDM) menantang Purbaya buka-bukaan terkait data tersebut.

Purbaya menerangkan data Pemda yang mengendap di bank diperolehnya dari Bank Indonesia (BI). Ia meminta KDM untuk memeriksanya sendiri ke BI jika ingin mengetahui data tersebut secara detail. Purbaya pun menegaskan dirinya bukan pegawai Pemda Jabar.

Simak berita selengkapnya hanya di https://t.co/rYPtUqfcxa
#HardNews_Ekonomi #FlashOne #CariBeritaditvOne #MenkeuPurbaya #GubernurJabar #DediMulyadi #FO03

[ꦩꦸꦂꦠꦝ @MurtadhaOne1]

BEDA PERNYATAAN PRESIDEN DGN MENKEU

Purbaya: Gak ada itu BGN ngembalikin lha wong permintaan tambahan mrk blom dianggarkan

Prabowo: Kepala BGN ini seorang Patriot, orang yg jujur karena mengembalikan anggaran 70 triliun

Siapa yang bohong dan siapa yang dibohongi?

[Society Review @SocReviewID]

@RizkiAsihan Menteri yang paling gacor saat ini, Purbaya.

[Society Review @SocReviewID]

@BangPino__ Saudaraku Alor Boys, kalau ingin menyampaikan gagasan sampaikanlah dengan intelek, sudah tidak jaman gertak gertak dengan urat. Politik semakin dinamis diperlukan otak yang semakin cerdas untuk bersaing. Tantang sana sini tidak ada guna.

[Society Review @SocReviewID]

@Iwan47201818 @KangManto123 Ya budaya kita di KRL/TJK Jabodetabek sudah sangat baik,sangat jarang apalagi ibu hamil dibiarkan berdiri hampir tidak pernah terjadi.

[Society Review @SocReviewID]

Andy Noya Vs Luhut Panjaitan:
Andy Noya: "Banyak sekali pemimpin yang waktu direkam dia menyatakan tidak ingin tapi begitu waktunya dia muncul di permukaan." Power Syndrom?? #LuhutPanjaitan #AndyNoya #KickAndy

[®️ @Roebanie]

Weh...!

https://t.co/MIRMTxvwlK

[Society Review @SocReviewID]

@BangPino__ Saudaraku Alor Boys, kalau ingin menyampaikan gagasan sampaikanlah dengan intelek, sudah tidak jaman gertak gertak dengan urat. Politik semakin dinamis diperlukan otak yang semakin cerdas untuk bersaing. Tantang sana sini tidak ada guna.

[Society Review @SocReviewID]

@Tan_Mar3M @prabowo And the Oscar goes to.......

[Yulia @Yulia_4ja]

Ang ing eng ....

[Society Review @SocReviewID]

Presiden Prabowo umumkan perampasan aset ilegal mining rugikan negara 300 Triliun. Ucapan terimakasih Presiden atas kerja aparat negara. Nama Kapolri Listyo Sigit tidak disebut? Ada apa? Sumber Video TikTok : @essenah_alam #TambangIlegal #IlegalMining #AsetTambangIlegal #Kapolri

[Society Review @SocReviewID]

Presiden Prabowo umumkan perampasan aset ilegal mining rugikan negara 300 Triliun. Ucapan terimakasih Presiden atas kerja aparat negara. Nama Kapolri Listyo Sigit tidak disebut? Ada apa? Sumber Video TikTok : @essenah_alam #TambangIlegal #IlegalMining #AsetTambangIlegal #Kapolri

[Society Review @SocReviewID]

@AraituLaki Apa sih yang diucapkannya? Dari presiden sampai bakar motor?