Inilah kenyataan yg dialami masyarakat..
Mungkin ini 1 dr banyak yg tidak tepublikasi.
Sementara br serahkan 11ha Tanah u/ rakyat aja udh merasa kek berjasa 😤
Trus yg begini gimana?
Sejumlah masyarakat adat Lembah Pekurehua di Sulawesi Tengah mengadu ke Komisi II DPR terkait tanahnya yg dinilai diserobot pemerintah. Mereka meminta agar DPR dan pemerintah mencabut Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Bank Tanah di wilayah tersebut.
Pasalnya ekonomi masyarakat adat di wilayah tersebut sangat terdampak dengan adanya HPL Bank Tanah.
Apakah Kalimantan akan kembali disiram pertumpahan darah? 💔
Kalian yang mengaku peduli pada Indonesia, harus juga peduli pada rakyat Kalimantan. Ini bukan lagi masalah sepele. Ini sudah berada di titik tragis.
Jika 9 sertifikat tanah tersebut tidak dikembalikan, bukan tidak mungkin Kalimantan akan kembali berlumuran darah, seperti ancaman yang di ucapkan petrus Sabang Merah ini.
Lima lukisan terbaru Maryanto sedang dipamerkan di Museum Arnhem, Belanda. Karya yang digarap bersama Watchdoc, Femke Schouten, dan Defe dari Yayasan Pusaka ini menelusuri jejak kolonialisme dan eksploitasi yang terus membayangi Papua hingga hari ini.
#PapuaBukanTanahKosong
Siapa saja yang ada di belakang pendanaan kampanye kemenangan Prabowo-Gibran?
Film Pesta Babi menyoroti Haji Isam yang disebut memiliki kedekatan dengan Prabowo, menerima Bintang Mahaputra Utama, dan memiliki keterkaitan dengan proyek-proyek besar di Papua. Bahkan pernah menjadi tim sukses Jokowi.
✍️
Afrida Seorang Kepala Suku Pagu Malifut, Halmahera Utara bersuara mempertahankan tanah leluhur dari ancaman tambang emas, karena penolakannya thp tambang emas dia dicari polisi dengan senjata lengkap, satu truk, enam mobil, hingga drone.
- LIVE THREAD -
NOBAR & DISKUSI FILM DOKUMENTER
“PESTA BABI: Kolonialisme di Zaman Kita”
🗓 Kamis, 21 Mei 2026 🕑 14.00 WIB 📍 Studio TV Tempo Lt.5 Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta
#NobarPestaBabi#PestaBabi
Mengundang seluruh Masyarakat Papua yang ada di Jayapura, Entrop, Abepura, Waena dan Sentani untuk turut hadir dalam Launching Akbar Film Dokumenter “Pesta Babi” yang mengungkap fakta perampasan tanah adat, operasi Militer, serta pelanggaran HAM yang terus terjadi di Tanah Papua.
Film ini menjadi suara perlawanan Masyarakat Adat Papua yang mempertahankan tanah, hutan, dan ruang hidupnya dari proyek-proyek besar pemerintah Indonesia yang merampas ruang hidup mereka dengan dalil Proyeks Strategis Nasional (PSN) .
Mari hadir dalam Launching dan Nonton Bareng (NOBAR) serta Diskusi Film “Pesta Babi” sebagai ruang belajar bersama, membangun kesadaran kritis, dan memperkuat solidaritas untuk menolak dan melawan perampasan tanah adat.
🗓️Hari/Tanggal: Jumat, 22 Mei 2026
🕟Waktu: 08.00 WIT - Selesai
🏠Tempat: Gereja Paroki Kristus Terang Dunia (PKTD) Waena, Jayapura.
Ingat, ketika Anda membaca tulisan ini maka Anda secara resmi diundang dan wajib hadir dalam lauching Pesta babi.
#PengungsiInternalPapua #IDPsPapua #Papua #Indonesia #WestPapua #PapuanLivesMatter #PestaBabi
#TolakPSNMerauke #LbhPapuaMerauke
https://t.co/EsqCQuqsFY | FB: JubiNews | X: @News_jubi | IG: newsjubi | Tiktok: @jubinews | Youtube: @jubinews
#PestaBabi
#TolakPSNMerauke
#LbhPapuaMerauke
Apakah benar menjaga lingkungan harus dengan mengangkat senjata? @Dandhy_Laksono mengulas persoalan ini saat diskusi film Pesta Babi di "Serambi Mekkah.
Guys, Mahfud MD baru ngomong sesuatu soal kasus Nadiem yang menurut gue paling penting dan paling jarang dibahas dari semua analisis yang beredar.
Dan Mahfud bukan orang sembarangan
yang ngomong ini.
Dia mantan Menko Polhukam.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.
Ahli hukum tata negara
yang sudah puluhan tahun di sistem ini.
Dia tahu persis bagaimana mesin hukum Indonesia bekerja dari dalam.
Yang pertama Mahfud tegaskan
dan ini yang paling mendasar:
Korupsi itu harus ada tiga unsur yang semuanya terpenuhi.
Tidak bisa kurang satu pun.
Pertama: ada perbuatan melawan hukum.
Kedua: ada niat jahat yang bisa dibuktikan.
Ketiga: ada kerugian negara yang nyata dan ada aliran dana yang bisa dilacak ke terdakwa.
Kalau salah satu tidak terpenuhi
tidak ada korupsi.
Sesederhana itu secara hukum.
Dan Mahfud bilang:
dari apa yang dia lihat di kasus Nadiem
sangat sulit untuk membuktikan ketiga unsur itu terpenuhi sekaligus.
Soal kerugian negara dan kenapa ini krusial:
Dakwaan menyebut kerugian negara Rp2,1 triliun dari pengadaan Chromebook.
Tapi yang menghitung kerugian itu adalah BPKP bukan BPK yang merupakan lembaga audit resmi negara.
Mahfud menjelaskan perbedaan ini bukan hal kecil.
BPKP berada di bawah presiden.
BPK adalah lembaga independen konstitusional.
Dalam kasus korupsi yang serius lazimnya yang digunakan adalah audit BPK.
Dan ketika vendor, reseller, dan distributor Chromebook semua bersaksi di pengadilan bahwa harga yang dianggap wajar oleh BPKP adalah harga yang akan membuat mereka rugi secara bisnis maka metodologi audit itu sendiri yang perlu dipertanyakan.
Soal niat jahat yang sampai sekarang tidak bisa dibuktikan:
Mahfud mengingatkan satu prinsip hukum yang sangat mendasar:
dalam hukum pidana,
niat jahat harus bisa dibuktikan.
Bukan diasumsikan.
Bukan diduga-duga.
Grup WhatsApp yang selama berbulan-bulan disebut sebagai bukti perencanaan korupsi?
Tidak pernah masuk ke dakwaan.
Artinya jaksa sendiri tidak cukup yakin untuk memasukkannya sebagai alat bukti.
Nadiem hanya hadir satu kali rapat sebelum pengadaan.
Hanya bilang: "Teruskan."
Tidak menandatangani persetujuan pembelian apapun.
Tidak ada notulen yang menunjukkan dia yang memutuskan spesifikasi akhir pengadaan.
Kalau itu yang disebut niat jahat maka setiap menteri yang pernah memberikan arahan umum kepada bawahannya berpotensi menjadi terdakwa korupsi.
Soal aliran dana yang paling telak:
Mahfud bilang dalam kasus korupsi yang sehat secara hukum harus ada aliran dana yang bisa dilacak. Dari mana, ke mana, berapa, kapan.
PPATK sudah memeriksa.
Hasilnya: nol aliran dana ke Nadiem dari siapapun selama dia menjabat.
800 miliar yang disebut dalam dakwaan sebagai keuntungan yang diterima Nadiem?
Di persidangan dibuktikan itu adalah transaksi internal antar PT dalam ekosistem GOTO untuk persiapan IPO masuk dan keluar di hari yang sama.
Tidak ada hubungannya dengan Nadiem sebagai individu.
Mahfud bilang dengan sangat tegas:
kalau tidak ada aliran dana yang bisa dibuktikan masuk ke terdakwa sangat sulit untuk menyebut ini korupsi dalam definisi hukum yang benar.
Yang paling berani Mahfud katakan soal ketimpangan proses:
Jaksa menghadirkan 55 saksi dengan 7 ahli selama 3,5 bulan.
Tim pembelaan Nadiem baru berjalan satu minggu lalu proses tiba-tiba mau dipotong dan langsung masuk ke tahap tuntutan.
Mahfud bilang:
ini adalah ketimpangan yang tidak bisa diabaikan.
Dalam sistem hukum yang sehat, terdakwa harus mendapatkan waktu dan ruang yang proporsional untuk membangun pembelaannya. B
ukan 3,5 bulan lawan satu minggu.
Prinsip audi alteram partem dengarkan kedua belah pihak adalah prinsip paling dasar dalam hukum manapun di dunia.
Dan kalau prinsip itu tidak ditegakkan dalam kasus sepenting ini apa yang sedang kita banggakan dari sistem hukum kita?
Konteks yang tidak boleh dilupakan:
Mahfud mengingatkan satu hal yang sangat penting soal siapa Nadiem sebelum jadi menteri.
Nadiem meninggalkan posisi sebagai CEO yang karirnya sedang di puncak.
Masuk ke pemerintahan.
Dan berdasarkan catatan pajak pribadinya hartanya tidak bertambah selama menjabat.
Justru berkurang.
Mahfud bilang:
orang yang niatnya korupsi tidak akan masuk ke pemerintahan dengan harta yang justru turun setelah menjabat.
Mahfud tidak mengatakan Nadiem
pasti tidak bersalah.
Itu adalah hak hakim untuk memutuskan. T
api dia mengatakan sesuatu yang jauh lebih penting dari itu:
Proses hukum yang tidak seimbang, dakwaan yang unsur-unsurnya sulit dipenuhi, aliran dana yang tidak bisa dibuktikan, dan kerugian negara yang metodologi auditnya sendiri diperdebatkan di pengadilan semua itu bukan tanda sistem hukum yang sehat.
Dan ketika sistem hukum tidak sehat siapapun bisa menjadi Nadiem berikutnya.
Tidak peduli seberapa bersihnya niatmu.
Tidak peduli seberapa besarnya pengorbananmu.
Tidak peduli seberapa banyak saksi yang bersaksi membelamu.
Kalau mesin sudah diarahkan ke kamu mesin itu akan jalan terus.
Dan pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya soal Nadiem.
Tapi soal apakah kita masih bisa menyebut sistem ini adil.
mungkin nadiem hari ini
besok, minggu depan tahun depan
mungkin akan lahir nadiem yang lain
dan akan di perlakukan sama persis
bisa jadi kamu, keluarga ,atau siapa pun itu
yang lagi berada di lingkaran itu
cepat atau lambat
selama masih seperti ini
kamu bisa kena
Guys, Ahok baru ngomong sesuatu soal Chromebook dan MBG yang menurut gue paling jujur dan paling berani dari siapapun yang gue dengar dalam beberapa bulan terakhir.
Dan dia ngomongnya
bukan sebagai pembela Nadiem.
Dia ngomong sebagai orang yang paham betul bagaimana sistem pendidikan dan teknologi seharusnya bekerja.
Soal Chromebook dan kenapa Ahok marah:
Ahok bilang dengan sangat tegas:
pengadaan Chromebook itu sebenarnya adalah kebijakan yang sangat masuk akal secara logika.
Chromebook itu bukan laptop biasa.
Operating system-nya berbasis cloud sekali beli langsung include semuanya, tidak perlu diperbarui terus-menerus.
Harganya jauh lebih terjangkau
dari laptop konvensional.
Dan yang paling penting sistemnya dirancang agar anak tidak bisa nonton video porno, tidak bisa judi online, dan seluruh aktivitas belajar bisa dipantau.
Ahok kasih contoh nyata.
Ada guru di Jawa Barat yang punya empat sertifikat internasional bisa mengajar di level dunia. Ujiannya hanya 10 dolar.
Bayangkan kalau semua guru Indonesia bisa akses sertifikasi seperti itu lewat Chromebook yang terhubung Starlink di daerah terpencil anak di kampung tiba-tiba bisa belajar setara dengan anak di Kanada atau Australia.
Itu bukan mimpi.
Itu sudah bisa dilakukan sekarang dengan teknologi yang ada.
"Bayangin kalau semua anak kita di kampung ada Starlink juga kan.
Anak di kampung kita tiba-tiba belajar setara dengan orang di Kanada atau di Amerika atau di Australia."
Lalu kenapa Ahok merasa ini sengaja dihambat:
Ahok bilang dengan sangat hati-hati karena takut diproses hukum lagi tapi dia tetap bilang:
"Saya pikir ini sengaja."
Logikanya sederhana dan sangat keras.
Kalau rakyat pintar, rakyat kritis, rakyat bisa akses informasi dari mana saja mereka lebih sulit dikuasai.
Lebih sulit dibohongi.
Lebih sulit dimanipulasi menjelang pemilu.
Sistem yang membiarkan rakyat bodoh dan miskin adalah sistem yang menguntungkan mereka yang berkuasa.
Karena rakyat yang bodoh dan miskin lebih mudah disuap dengan sembako, lebih mudah digiring dengan hoaks, lebih mudah dikontrol dengan ketergantungan pada program-program yang terkesan murah hati tapi tidak memberdayakan.
MBG- makan bergizi gratis menurut Ahok adalah contoh dari cara berpikir yang sama.
Daripada kasih rakyat laptop yang bisa membuka pintu dunia, lebih mudah kasih makanan yang habis dimakan dan orang tetap tergantung besok makannya dari mana.
"Kalau saya tanya mau bikin sekolah bagus,
kasih makan bergizi atau rakyat punya laptop yang bisa komunikasi ke mana-mana?"
Yang paling menohok soal survei dan legitimasi:
Ahok tidak berhenti di situ.
Dia lanjutkan dengan sesuatu yang sangat pedas.
Pemerintah melakukan survei.
Rakyat bilang mereka suka makanan gratis.
Lalu itu dijadikan legitimasi untuk program MBG.
Seolah-olah karena rakyat minta ya sudah diberikan.
Tapi Ahok membaliknya:
kalau kamu memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah tahu bahwa ada pilihan yang jauh lebih baik tentu mereka akan pilih yang ada di depan mata.
Itu bukan preferensi yang genuine.
Itu keterbatasan informasi yang dimanfaatkan sebagai justifikasi.
"Mereka juga pintar.
Dia survei, Pak.
Rakyat suka makanan itu jadi legitimasi."
Dan soal Nadiem yang sekarang dituntut 27 tahun:
Ahok tidak membela Nadiem secara personal.
Tapi dia bilang satu hal yang sangat logis dan sangat sulit dibantah:
Menteri itu tidak pernah menyentuh
anggaran secara langsung.
Menteri membuat kebijakan.
Yang mengeksekusi adalah birokrasi di bawahnya.
Kalau ada yang salah dalam eksekusi pertanyaannya adalah:
apakah menteri yang memerintahkan secara eksplisit?
Apakah ada aliran dana yang bisa dibuktikan masuk ke kantong menteri?
PPATK sudah menjawab:
tidak ada.
Nol aliran dana ke Nadiem dari siapapun.
"Saya pikir ya ini soal profesionalisme.
Menteri kan enggak pernah nyentuh anggaran perantaran kan, kecuali dia nyuruh ya atau terima ya."
Ahok tidak sedang bicara soal
Chromebook sebagai produk.
Dia sedang bicara soal pilihan fundamental sebuah bangsa:
apakah kita mau membangun rakyat yang pintar dan mandiri, atau kita mau mempertahankan sistem di mana rakyat tetap bergantung pada belas kasihan penguasa?
MBG memberikan makan hari ini.
Chromebook bisa mengubah nasib seumur hidup.
Dan ketika kebijakan yang lebih transformatif justru dipersoalkan secara hukum sementara program yang lebih konsumtif dirayakan sebagai prestasi itu bukan kebetulan.
Itu adalah pilihan yang sangat disengaja oleh mereka yang paling diuntungkan dari rakyat yang tetap tidak berdaya.