Sadis Klean
Membeli minyak 25 liter dengan jerigen dikenakan pasal mafia migas dengan ancaman denda 60 milyar dan 6 tahun penjara
mafia migas itu kalo cuma 25 liter mana main minimal mereka main 250 barel atau 25 KL
Untung 25 liter Palingan cuma buat beli makan saja sama dia
Repost utk anak2 muda yg tanya apa maksud saya dgn "wisdom without fear". Intinya: menyuarakan kebenaran lebih nikmat dari mengejar kekuasaan. You should try it too. Boleh disebar.
Kalian tau berita ini kan???
Korupsi Silmy Karim di Ditjen Imigrasi: Rp145,5 Miliar✅
Kasus korupsi di Direktorat Jenderal Imigrasi semakin menghebohkan setelah KPK menetapkan Silmy Karim sebagai tersangka.
- Total Kerugian Negara: Rp145,5 miliar😋
- Periode Korupsi: Berlangsung sejak 2022 hingga 2026 (kurang lebih 4 tahun)😩
Modusnya tuh gini:
- Pemerasan terhadap Warga Negara Asing (terutama WNA China) yang mengurus KITAS dan KITAP.
- Memperlambat proses izin tinggal, lalu meminta "uang pelicin" atau "biaya percepatan".
- Uang hasil pemerasan dibagikan secara rutin setiap hari Jumat ke para oknum di pusat dan daerah.
Bayangin aja, orang hari jumat bukannya?
- Bagi2 Jumat Berkah❌
- Jumat malah bagi hasil korupsi✅
Buzzer, termul, berteriak, berkotek, menyalak berisik:
P21. P21. P21.
Bahkan sebagian sudah menggelar pesta.
Seolah itu akhir.
Seolah itu vonis sebelum pengadilan berbicara.
Tapi di dalam diamku…
aku tahu, ini bukan akhir. Ini justru permulaan dari ujian yang sesungguhnya.
Aku masih diberi kewajiban Wajib Lapor ke. POLDA.
Sudah 7 bulan mwnjadi Tahanan Kota.
Setiap minggu di sela-sela kesibukanmu bersiap Ujian S3.
Aku hadir tak pernah mangkir.
Kuhikmati,
Setiap langkah kakiku ke kantor polisi untuk wajib lapor,
bukan sekadar prosedur.
Langkah ini adalah pengingat
bahwa kebenaran sering kali harus berjalan sendirian,
di tengah riuhnya tuduhan dan kebisingan opini.
Aku tidak lari.
Aku tidak bersembunyi.
Aku datang. Berkali-kali. Puluhan kali. Dengan kepala tegak.
Karena yang aku bawa bukan sekadar argumen,
tapi keyakinan.
Mereka mungkin punya kekuasaan untuk menetapkan status.
Tapi aku punya sesuatu yang tidak bisa mereka sentuh:
ketenangan hati yang tahu,
bahwa aku tidak berdiri di atas kebohongan.
P21?
Silakan.
Jika itu jalan menuju pengadilan,
maka biarlah pengadilan menjadi tempat di mana semuanya dibuka
tanpa framing, tanpa manipulasi, tanpa narasi yang dipelintir.
Aku tidak takut pada proses.
Aku hanya takut jika kebenaran dibungkam.
Dan selama aku masih bisa melangkah,
masih bisa berbicara,
masih bisa berpikir…
maka aku akan tetap berdiri.
Bukan karena aku ingin melawan,
tapi karena aku tidak bisa memilih untuk diam melihat kebathilan.
Tiga sosok visioner yang menyatukan kecerdasan, pengalaman, dan dedikasi untuk Indonesia yang lebih baik.
Tom Lembong dengan ketajaman ekonomi dan kepemimpinan bisnisnya, Anies Baswedan dengan gagasan perubahan yang inklusif dan berkeadilan, serta
Dino Patti Djalal dengan keahlian diplomasi dan wawasan globalnya bersatu dalam semangat membangun masa depan bangsa yang lebih maju, berintegritas, dan berdaya saing.
Entah sudah berapa banyak maling uang rakyat yang sebut nama Jokowi, namun tak perna sekali pun di panggil untuk di periksa.
Secara gamblang Dadan menyebut nama Jokowi terima uang 2 T, punya nota dan bukti transfer, akankah @KejaksaanRI bertindak memanggilnya atau tak bernyali?
INI SIH MAKIN GILA,
DPR & PRABOWO HILANGKAN INDEPENDENSI BI DALAM MENJAGA NILAI TUKAR RUPIAH !!!
BENERAN MAU HANCURIN YA?
INI SIH NGK CUMA LEVEL 20K,
ZIMBABWE IS REAL ???
UU P2SK: Ketika Presiden Bisa Pecat Gubernur BI.
DPR baru saja mengesahkan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan satu poin yang bikin ekonom deg-degan:
Presiden kini bisa memberhentikan Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, dan Kepala LPS jika dianggap melanggar perundangan.
MASALAH UTAMA: INDEPENDENSI BI TERANCAM
Bank sentral yang sehat harus bebas dari tekanan politik. Ini bukan opini ini standar global IMF dan Bank Dunia. Ketika gubernur BI bisa dipecat presiden, muncul pertanyaan besar: siapa yang sebenarnya mengendalikan kebijakan moneter Indonesia?
Bayangkan skenario ini inflasi sedang tinggi, BI harus naikkan suku bunga. Tapi pemerintah sedang butuh bunga rendah untuk mendanai proyek besar. Kalau gubernur BI tahu jabatannya bisa dicabut, apakah dia akan berani ambil keputusan yang benar secara ekonomi tapi tidak disukai istana?
EFEK DOMINO YANG PERLU DIWASPADAI
Pertama, kredibilitas rupiah bisa goyang. Investor global sangat sensitif terhadap independensi bank sentral. Begitu BI terlihat jadi "perpanjangan tangan" pemerintah, modal asing bisa kabur.
Kedua, inflasi lebih sulit dikendalikan. Kebijakan moneter yang dipolitisasi cenderung terlalu longgar demi kepentingan jangka pendek hasilnya inflasi merangkak naik.
Ketiga, kepercayaan terhadap OJK dan LPS ikut terdampak. Kalau regulator keuangan bisa ditekan, perlindungan nasabah dan stabilitas perbankan jadi tanda tanya.
WORST CASE SCENARIO
Lihat Argentina dan Turki dua negara di mana presiden aktif mengintervensi bank sentral.
Hasilnya? Argentina inflasi tembus 200% lebih. Turki lira anjlok 80% dalam beberapa tahun. Gubernur bank sentral dicopot berkali-kali karena tidak mau menuruti perintah politik.
Indonesia belum sampai sana tapi pintu ke arah itu kini terbuka lebih lebar.
UU P2SK ini ibarat pisau bermata dua.
Di tangan pemimpin yang berintegritas, mungkin tidak banyak berubah.
Tapi di tangan pemimpin yang ingin mengontrol ekonomi demi agenda politik, ini bisa jadi senjata yang sangat berbahaya bagi stabilitas keuangan Indonesia.
Yang perlu dikawal sekarang: bagaimana mekanisme "pelanggaran perundangan" ini didefinisikan dan siapa yang berhak menafsirkannya. Di situlah kunci apakah UU ini jadi alat akuntabilitas atau alat kontrol.
Ekonomi kita bukan arena politik.
Jaga BI tetap independen.
HATI-HATI WOK !!
SEKALI HANCUR NGK BISA BALIK LAGI !!
NYAWA JUTAAN ORANG TARUHANNYA !!
Yang kritik 1 orang, yang maju satu kabinet..
Orang segitu banyak cuma baper sama masukan Pak Dino Patti Djalal, 1 USD udah Rp 18.000 mereka cuek dan masa bodo🤣
Ancur dah itu aspal..
Lewatnya ngga sampe 5 menit, tapi perbaikan aspalnya nunggu 1 periode ganti bupati/gubernur
Emang mau perang sama siapa wira-wiri di jalan aspal ?! 😔
Michael Sinaga secara resmi mendapatkan dokumen persyaratan capres Jokowi di pilpres 2014 dari partai PDIP sebagai partai utama yg mengusungnya
2 hal yg ditemukan:
1.Potokopy ijazah UGM sama seperti yg didapatkan dari KPU pusat.
2.Potokopy ijazah SMA berbeda dgn ijazah SMA 6 keluaran thn itu.
Ini sudah keterlaluan.
PP terbaru Danantara (PP 19/2026 Pasal 31A) buka jalan APBN suntik modal ke holding Danantara lewat pintu belakang.
Dividen BUMN hilang dari APBN,
tapi Danantara boleh minta injeksi dana negara seenaknya.
Negara gak boleh dapat duit dari BUMN, tapi Danantara boleh minta duit negara?
Udah gila bener ini negara. Uang pajak rakyat diputar untuk kepentingan apa?
https://t.co/bBwHo9hQGy