Transparency International Indonesia

TI Indonesia is a National Chapter of Transparency International (TI), the leading global movement against corruption.

[Transparency International Indonesia @TIIndonesia]

Dr. M.Yusuf, S.H., M.M., Kepala PPATK 2011–2016: Perubahan judul dari RUU Perampasan Aset menjadi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dapat diduga sebagai cara untuk mengeliminasi pasal mengenai “Illicit enrichment”. https://t.co/ZtEmmxDqck

[Transparency International Indonesia @TIIndonesia]

Persoalannya adalah prioritas anggaran.
Perluasan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi 10 juta pekerja miskin diperkirakan membutuhkan sekitar Rp2 triliun/tahun.
Bandingkan dengan anggaran MBG: Rp240 triliun.

[Transparency International Indonesia @TIIndonesia]

Bendera Putih untuk RAPBN 2027

A thread
#MBG #RAPBN2027 #BenderaPutih

[Transparency International Indonesia @TIIndonesia]

Masalah MBG bukan hanya soal besarnya anggaran.
Berdasarkan temuan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia yang dikutip MBG Watch, sepanjang 2025–Agustus 2026 tercatat 40.759 kasus keracunan akibat MBG.
Lalu, bagaimana pemulihan bagi para korban?

[Transparency International Indonesia @TIIndonesia]

BUMN energi mengelola sektor yang strategis bagi hajat hidup publik. Karena itu, proses pengangkatan komisaris harus dibuka, berbasis kompetensi, bebas konflik kepentingan, dan dapat diawasi publik.

"BUMN bukan ruang pembagian kekuasaan".

#BUMN #Energi #Komisaris #rangkapjabatan

[Transparency International Indonesia @TIIndonesia]

SIAPA “PENGUASA” BUMN ENERGI?
Politisi dan Birokrat dalam Pusaran Tata Kelola BUMN

A thread

[Transparency International Indonesia @TIIndonesia]

PLN dan anak usahanya menjadi kelompok BUMN yang paling terpapar afiliasi politik, dengan komposisi sekitar 46%.

Secara keseluruhan, politisi dan birokrat mengisi sekitar 54,8% posisi komisaris BUMN energi yang dikaji.