Ngapain demo lalu ngumpulin menko dan wamen di GBK? Mau bikin acara seremonial protes?
Kalau di GBK ya mending joging aja lah.
Dalam negara demokrasi, kemacetan krn demonstrasi itu social cost yg sangat wajar utk memastikan suara rakyat terdengar.
Saya coba lacak jejak leluhur Presiden kita lima generasi ke atas berdasar kliping berita, iklan, arsip dan buku-buku lawas. Banyak data-data detail dan informasi baru yg mungkin keluarganya pun enggak tahu.
Jadi alih-alih marah, presiden harusnya berterima kasih pada kami para "londo Ireng" ini yg menyusun historiografi keluarganya selengkap mungkin. 🫰
Bisa dibaca di sini:
https://t.co/ad7V9gb6wa
*Maaf kalau gak sempurna, saya developed microsite-nya sendirian 😵💫
Bule ini kasih tau kalau kemampuan warga di sebuah negara untuk bisa jalan2 keluar negeri adalah hasil dari keputusan politik.
Dia orang Belanda. Kasih contoh kalau dia mau ke Indonesia, dia tinggal terbang aja. Sementara orang Indo mau ke Belanda mesti buat visa dan bisa sebulan nunggu.
Contoh lain, meski bukan jalan2. Ada seorang supir taxi di Bali, tiap ditanya ttg resto apa yang enak, si supir sarankan ke resto bebek tertentu. Tapi, selama hidupnya, dia gak pernah makan disitu. Pertama kali dia makan, itu diajak sama turis yang naik taksinya.
Jadi kalau ada yang gak peduli sama politik, ya lu liat tuh. Lu bisa pergi keluar negeri dengan mudah/sulit bukan faktor duit doang, tapi faktor pemerintah lu jago atau katrok.
🇪🇸🇦🇷 Spanish fans are taking over Times Square, waving their flags and celebrating the World Cup win while chanting, "Free, Free Palestine."
Spain has been one of the strongest pro-Palestine voices in Europe in recent years.
Writer: Daniyal
Gimana mau berantas judol anak menteri aja main judi pamer.
Kan bisa diem diem yak. Butuh banget pengakuan kayaknya. Kayak orang jarang dapat spotlight.
❌Tanpa fisioterapis
❌Tanpa masseur
❌Tanpa latihan dan aklimatisasi krn kedatangan mepet
❌Hanya didampingi satu pelatih
❌Keberangkatan sampai akhir Juni tdk jelas.
❌TIDAK DISUPPORT PEMERINTAH
Lalu dgn banyak keterbatasan bisa mendapatkan emas di World Climbing Series itu menunjukkan kualitas seorang Desak Made Rita.
Seorang yg terkenal di lingkungan Pelatnas sangat berkomitmen, fokus, pekerja keras, punya mental tahan banting.
Rita adl pahlawan bangsa.
Tp ironisnya ia bertarung dgn birokrasi yang ruwet, bertarung dgn ketidakjelasan prioritas anggaran, bertarung dgn politikus2 yg memanfaatkan namanya hanya ketika dia menang.
Gue bukan ahli perpajakan
Tapi serius gue bertanya
Kenapa ya buku itu jadi objek pajak?
Padahal, buku itu:
Bukan barang mewah
Bukan barang tersier
Bahkan punya fungsi pendidikan..
Contohnya nih, bacaan seperti fiksi dan novel itu melatih kemampuan imajinasi pembaca..
Atau bacaan populer yang justru membangun kebiasaan membaca.
Nah yang menariknya..
Hanya beberapa buku yang bebas pajak:
- buku agama, kitab suci dan buku pelajaran umum menurut PMK 5/2020.
Di luar itu malah dikenakan pajak. Kenapa ada pembedaan seperti ini?
Padahal, kalau negara serius ingin meningkatkan literasi...
Semua jenis buku jangan dipajakin. Kalau harganya lebih murah, makin banyak yang membeli buku.
Penerbit senang, penulis juga untung (apalagi kalau besaran loyaltinya memihak penulis)
Daripada rakyat asyik nonton video pendek,
Apa ga lebih baik rakyat jadi suka baca buku?
FOTO: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
🇮🇩 Pajak buku di Indonesia : 12%
🇲🇾 Pajak buku di Malaysia : 0%
🇬🇧 Pajak buku di Inggris : 0%
🇮🇳 Pajak buku di India : 0%
Di mana bumi dipijak, di situ rakyat dipalak 🙏🏻
Pernyataan Menhan ini cacat dan menyesatkan. Seolah-olah mereka yang berjasa menghidupi warga, padahal justru warga sendiri yang membiayai operasional mereka lewat pajak.
Lagian, enak banget jadi pihak yang dijamin gajinya oleh pajak rakyat, lalu memposisikan diri seolah sedang menolong rakyat. Padahal, rakyatlah yang setiap hari berkeringat menanggung beban ekonomi yang sebenarnya. WTF!!
Kebalik logikanya!
Coba aja dibalik. Kl g ada batalyon, rakyat disitu akan sedih atau justru senang??
Siapa saja tokoh yang berada di lingkar bisnis Raffi Ahmad?
Penelusuran kami menemukan sedikitnya 17 individu yang terindikasi sebagai Politically Exposed Person (PEP).
Lihat daftar lengkapnya dan baca liputan investigasi selengkapnya - https://t.co/FAJINoxWGe
1) Presiden mau bikin MBG
2) Butuh duit gede
3) Tapi gak ada duit, efisiensi anggaran negara.
4) Semua duit negara ke bawah dipotong
5) Termasuk ke PLN
6) PLN gak kuat beli batu bara
7) Batu bara buat bahan bakar PLTU
8) Pemadaman bergilir karena PLTU kurang batu bara
9) Nyalain lilin karena gelap gak ada listrik
10) Dimainin anak-anak lilinnya
11) Jatuh, kebakaran rumahnya
12) Nyamber dua rumah tetangga
13) Abis tiga rumah sama satu sepeda motor
Bloomberg mempublikasikan artikel menarik dengan judul yang menggugat tanya: Bagaimana Lingkaran Presiden Prabowo Membuat Investor Resah?
Ada lima poin penting dari artikel Bloomberg yang bisa kita rangkum, antara lain,
Kepanikan Pasar dan Ancaman Pelemahan Rupiah
Pasar keuangan Indonesia mengalami tekanan hebat setelah nilai tukar Rupiah sempat menembus Rp18.000 per dolar AS pada awal bulan ini. Kondisi tersebut memaksa Bank Indonesia (BI) mengambil langkah darurat berupa intervensi pasar dan kenaikan suku bunga untuk meredam kepanikan.
Bloomberg mencatat bahwa ketakutan terbesar di kalangan elit pemerintah saat ini adalah skenario terburuk jika Rupiah terus melemah hingga menyentuh angka Rp20.000 per dolar AS. Jika hal itu terjadi, hiperinflasi dan lonjakan beban utang negara dalam dolar tidak bisa dihindari, yang berpotensi memicu eksodus besar-besaran dana investor asing.
========
Dominasi "Hambalang Boys" di Lingkaran Presiden
Terjadi pergeseran kekuatan di ring satu Istana dengan munculnya kelompok ajudan muda yang dijuluki "Hambalang Boys". Kelompok ini dulunya hanya bertugas mengurus jadwal, tetapi kini memiliki kekuatan luar biasa untuk mengontrol arus informasi ke Presiden. Kelompok ini bahkan tak segan memotong pembicaraan birokrat senior di depan umum.
Bloomberg menyebutkan bahwa dinamika arus informasi ini diperparah oleh karakter Presiden yang dikabarkan tidak suka mendengar kabar buruk. Sehingga para bawahan kerap menyaring informasi krusial agar tidak memicu kemarahan. Akibatnya, Presiden sering kali mengambil keputusan strategis berdasarkan informasi yang tidak utuh atau masukan sepihak dari lingkaran terdekatnya ini.
========
Sindrom "TACO" dan Kebijakan yang Impulsif
Gaya pembuatan kebijakan saat ini dinilai sangat impulsif, jauh berbeda dengan era Jokowi yang terbiasa membahas detail regulasi berjam-jam bersama para menteri dan pakar. Kalangan pebisnis di Jakarta bahkan menyebut pemerintahan sekarang mengidap sindrom "TACO" ala Donald Trump, yakni kecenderungan untuk membatalkan kebijakan secara mendadak jika dirasa terlalu mengundang penolakan.
Contoh nyatanya adalah penutupan mendadak gerai mewah Tiffany & Co. atas dugaan pelanggaran impor, yang langsung dibuka kembali dua hari kemudian setelah menuai kebingungan publik dan cecaran birokrasi. Inkonsistensi semacam inilah yang paling dibenci oleh pasar, karena investor bisnis sangat membutuhkan kepastian hukum dan arah eksekusi yang konsisten
========
Goyangnya Kursi Menteri Keuangan
Posisi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ini sedang berada di "kursi panas" karena gaya komunikasinya dinilai sering mengasingkan investor internasional. Di tengah desakan pasar, Indonesia disebut sangat membutuhkan sosok Menteri Keuangan yang kredibel dan berani berkata "tidak" kepada Presiden demi menjaga pilar disiplin fiskal negara.
Rumor perombakan kabinet pun berhembus kencang, dengan nama Chatib Basri dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin santer dibicarakan sebagai kandidat kuat pengganti Purbaya. Bahkan, sumber-sumber Istana menyebut sedang disiapkan skenario "soft landing" bagi Purbaya untuk dipindahkan menjadi petinggi BUMN atau Gubernur BI agar pergeseran ini tidak terlalu memicu kepanikan tambahan.
========
Beban Proyek Raksasa dan Taruhan Ideologi Ekonomi
Pemerintahan baru ini sangat berambisi mengeksekusi program-program raksasa yang sarat warisan ideologi keluarga, seperti makan bergizi gratis dan pembentukan sovereign wealth fund (Danantara). Sayangnya, eksekusi di lapangan sering kali tersandung masalah fundamental, seperti pemecatan petinggi program makan gratis akibat dugaan korupsi yang kemudian malah digantikan oleh sosok tanpa pengalaman mengelola anggaran triliunan.
Meskipun Danantara baru-baru ini sukses meraup $1,5 miliar dari obligasi global dan dukungan masyarakat akar rumput masih kuat, ketidaksiapan manajerial ini dilihat sebagai bom waktu oleh kalangan elite. Pada akhirnya, pasar/investor sebenarnya bisa menoleransi kebijakan yang sulit, asalkan pemerintah mampu mengomunikasikannya dengan transparan dan meminimalisasi ketidakpastian.
========
Secara umum, kita bisa menangkap bahwa PR terbesar pemerintah saat ini bukan sekadar merumuskan dan mengeksekusi program yang bagus. Tetapi juga mengembalikan kepercayaan dengan eksekusi yang konsisten, transparan, dan tidak reaktif.
Pertanyaannya sekarang, apakah wajar investor merasa resah dengan dinamika kebijakan ekonomi Indonesia, atau semua ini sekadar fase adaptasi pemerintahan baru saja?
“kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur sppg, kami mau melapor ke TNI, TNI punya dapur sppg, kami mau melapor ke DPR, DPR pun punya dapur sppg. jadi ini jalan terakhir kami untuk mengadu, kepada konstitusilah kami berharap”
—ucap seorang guru, pendidik anak bangsa. ironi.